Connect with us

Politik

Drama Kolosal Prabowo dan Jokowi: “Segala Cara Dilakukan untuk Kekuasaan”

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Ada bau busuk yang luar biasa menyengat dari koper besar “sirkus Pilpres 2024” mendatang. Segala cara dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan/Dinasti kacung dan waspadalah, mereka semua bagian dari oligarki.

Koper yang menyimpan tumpukan design dan siasat super canggih, ratusan kali lebih canggih dari siasat pesta demokrasi 2019.

Pada Pilpres 2019, siasat dibuat dadakan dan disantap panas-panas persis diujung perhitungan suara, namun diakhir pesta, nikmatnya dibagi rata secara berjamaah selama 5 tahun.

Agenda besar dalam siasat Pilpres 2024 esok adalah menyelamatkan Jokowi pasca purna jabatan sekaligus mengawal peralihan kekuasaan ke tangan rezim berikutnya, Ganjar-Mahfud.

Publik digiring sedemikian rupa dalam drama kolosal, seolah ada pengkhianatan, pergolakan dan pertarungan, Kubu Ganjar (PDIP) dengan Jokowi (Gerindra-Golkar-Demokrat-PSI).

Padahal drama kolosal itu sengaja di design untuk satu paket rangkaian kepentingan politik kekuasaan, yakni menyelamatkan rezim Jokowi saat ini dan mengukuhkan kembali kelanjutan estafet kekuasaan pada rezim berikutnya.

Scane Pertama, Jokowi diposisikan mendukung Prabowo dan ada Gibran disana agar menjadi sasaran tembak serangan kritik serta caci maki kubu Ganjar-Mahfud.

Dinasti Jokowi plus MK dijadikan bahan mengolah resep serta menu caci maki oleh kubu Ganjar, semata-mata agar Ganjar dan PDIP terlihat “on the track” pengawal Demokrasi dan sebagai lawan Jokowi.

Ini sesungguhnya siasat, PDIP yang merupakan Kubu Ganjar justru adalah motor perusak Demokrasi lewat tangan kekuasaan Jokowi. Untuk lepas tangan dari kekacauan tersebut, Kubu Ganjar diposisikan menjadi seteru Jokowi yang mengendorse Prabowo-Gibran. Namun ini lagu klasik, karena siapapun dari keduanya yang menang akan saling menyelamatkan satu sama lain, lalu kembali naik dalam satu perahu.

Scane Kedua, Mahfud dikondisikan tidak akan mundur dari Menkopolhukam, padahal UU Pemilu mensyaratkan wajib mundur dari jabatan. Tak mungkin seorang Mahfud, pakar hukum tata negara tak memahami aturan ini, pun begitu ia rela menggadaikan integritasnya untuk melakukan praktik politik tak beretika seperti ini.

Tapi ini lagi-lagi siasat, setelah menguasai MK lewat ipar Jokowi, PDIP sangat berkepentingan untuk menguasai peta ditengah pertarungan, itu sebab harus ada Menkopolhukam yang juga sebagai peserta Pilpres.

Bagaimana mungkin Pilpres bisa berlangsung jujur dan adil, jika peserta Pilpres sekaligus juga regulator dan koordinator dalam sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan isu bidang politik, hukum, dan keamanan.

Ini aneh bin ajaib luar biasa, hukum ditabrak dan dijungkir balikkan sesuai nafsu politik kekuasaan.

Kubu Ganjar-Mahfud yang memaki-maki Jokowi dengan Dinasti Keluarganya sesungguhnya sedang menyelamatkan Jokowi dengan “berpura-pura” menyerang dan berperan sebagai lawan . Begitu Ganjar-Mahfud menang, mereka pun kembali berangkulan dengan erat penuh senyum kemenangan.

Prabowo pun dipaksa merelakan elektabilitasnya rusak dengan harus mendapuk Gibran yg diumpankan sebagai Cawapresnya. Artinya ini bumper pengaman dibelakang, kalau bola menang gagal ditangkap pasangan Ganjar-Mahfud didepan, maka ada pasangan Prabowo-Gibran yang siap menjaga dibelakang.

Namun skenario utamanya tetap memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud, dengan demikian Dinasti Jokowi kembali langgeng ke posisi semula, Jokowi aman, kabinet lama selamat, ancaman penjara lenyap dan rezim tetap berlangsung berkelanjutan.

Scan Ketiga adalah pasca pemungutan suara selesai dan perhitungan suara dimulai. Di sinilah giliran peran media, lembaga survey, KPU, Bawaslu, MK, dimulai.
Inilah pemufakatan atas siasat rezim yang aromanya sudah terendus saat ini. Segalanya dirancang secara detail agar nikmat pembagian kekuasaan pun dapat kembali dibagi rata berjamaah untuk 10 tahun ke depan.
Kalau Rakyat Indonesia pakai akal sehatnya, maka jgn pilih kedua kubu Rezim tersebut! (tw)

https://twitter.com/Naz_lira/status/1715996453477466573?t=5swARTUHFxzMX4J9AHNecw&s=19

Politik

KPU Dibobol Hacker, Data Pribadi 204 Juta Penduduk Indonesia Dijual Rp 1,2 Miliar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kasus kebocoran data pribadi kembali terjadi di Indonesia, di mana kali ini pelaku peretasan mengklaim sudah mencuri dan mendapatkan akses admin ke situs KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Adapun informasi kebocoran data pribadi ini pertama kali diungkap oleh konsultan keamanan siber Teguh Aprianto, pada Selasa, 28 November 2023.

Lewat platform media sosial X @secgron, dirinya membagikan tangkapan layar unggahan hacker bernama Jimbo dengan caption “KPU.GO.ID 2024 Voters RAW DATABASE”.

Mengutip postingan @secgron, Rabu (29/11/2023), hacker tersebut mengklaim telah mendapatkan sekitar 252 juta data dalam postingannya di situs jual beli data curian, yakni Breachforums.

Akan tetapi, terdapat beberapa data terduplikasi dan akhirnya setelah melalui proses penyaringan hanya tersisa 204.807.203 data pribadi unik.

Dari data tersebut, Jimbo menjelaskan mendapatkan informasi lengkap mulai dari NIK, NKK, no_ktp (Passport) , Nama, tps_id, Difabel, ektp, jenis_kelamin, tanggal_lahir, tempat_lahir, kawin, alamat, rt, rw, dan banyak lagi.

Untuk seluruh data pribadi bocor tersebut, pelaku peretasan memasang harga untuk 204 juta data penduduk Indonesia bocor tersebut sekitar USD 74000 atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Informasi kebocoran data penduduk Indonesia ini juga dikonfirmasi oleh pakar keamanan siber Pratama Persadha. Dalam keterangannya, dia mengungkap angka data yang bocor hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU.

“Data pribadi penduduk bocor ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU dari 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan,” kata Pratama.

Tak hanya itu, Pratama menduga hacker telah mendapatkan akses login dengan role admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id.

“Kemungkinan pelaku bisa mendapatkan akses login doman sidalih.kpu.go.id dengan cara metode phising, social engineering, atau melalui malware,” jelasnya.

Ia menilai, jika peretas Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan kredensial dengan role Admin tentunya sangat berbahaya pada pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang.

“Bisa saja akun dengan role admin tersebut dapat dipergunakan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tentunya akan mencederai pesta demokrasi, atau bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional ketika Pemilu nanti,” pungkasnya.

Guna memastikan titik serangan yang dimanfaatkan oleh peretas untuk mendapatkan data pemilih yang diklaim berasal dari website KPU tersebut, masih perlu dilakukan audit serta forensik dari sistem keamanan serta server KPU.

Sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari KPU terkait bocornya data pemilih di forum breachforums tersebut.

“Sambil melakukan investigasi, ada baiknya tim IT KPU melakukan perubahan username dan password dari seluruh akun yang memiliki akses ke sistem KPU tersebut sehingga bisa mencegah user yang semula berhasil didapatkan oleh peretas supaya tidak dapat dipergunakan kembali,” ucap Pratama memungkaskan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos menyebut pihaknya sudah mendengar adanya dugaan pembobolan data pemilih dalam Pemilu 2024. Betty menyatakan KPU langsung berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengantisipasi persoalan ini.

“Sekarang lagi kita minta bantuan dari Satgas Cyber. Sekarang yang bekerja BSSN,” ujar Betty di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023) malam.

Dia menyebut koordinasi dengan BSSN dilakukan KPU untuk memastikan apakah benar data pemilih yang ada dalam database KPU dibobol peretas. Namun dia enggan berbicara banyak soal hal ini.

“Kan dicek dulu. Dicek dulu, seperti apa datanya, bagaimana bentuknya lagi dicek. Lagi ditelusuri,” kata dia. (ut)

Continue Reading

Politik

Jaga Netralitas, Forum Alumni UI Minta Jokowi Cuti Sebagai Presiden

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Dewan Presidium Forum Alumni Universitas Indonesia (FAUI) Pande K. Trimayuni mengatakan pihaknya menduga kuat adanya dugaan intimidasi aparat desa oleh aparat penegak hukum karena mencalonkan diri sebagai Presiden Joko Widodo atau putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. pada Pilpres 2024.

Oleh karena itu, Deddy mengatakan FAUI meminta Presiden Joko Widodo selaku Kepala Pemerintahan yang anak kandungnya ikut serta dalam Pilpres 2024, mengambil cuti sementara dari jabatan Presiden RI hingga pemilu berakhir.

“Kami berharap presiden bisa menjaga netralitasnya atau jika tidak, lebih bijaksana presiden mengambil cuti,” kata Pande.

Rekan Pande, Dewan Presidium FAUI Visna Vulovik, mengatakan langkah cuti ini sangat penting untuk menjaga netralitas pejabat pemerintah di semua tingkatan dan menjaga integritas Pilpres 2024.

“Kami khawatir kepercayaan masyarakat terhadap negara akan terkikis jika pejabat pemerintah gagal bersikap netral selama proses pemilu yang sedang berlangsung,” kata Visna.

Sebelumnya, Pande menyebut keikutsertaan Gibran dalam Pilpres dapat menimbulkan risiko konflik kepentingan yang signifikan bagi presiden. Dedy pun mencontohkan konflik kepentingan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman yang berujung pemecatan karena pelanggaran etika.

“Kami juga sangat prihatin dengan kejadian yang terjadi belakangan ini yang melibatkan mobilitas aparat desa untuk mendukung calon tertentu. Bahkan, ada laporan aparat desa dipanggil polisi untuk dimintai keterangan, seperti yang terlihat pada kejadian baru-baru ini di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ujarnya.

Sementara itu, Dewan Presidium FAUI Dedy Syech mengatakan, dalam dinamika politik jelang Pilpres 2024, banyak tudingan sikap sepihak di kalangan pejabat pemerintah. Dedy menduga sikap sepihak tersebut merupakan upaya untuk menguntungkan penguasa saat ini dan berasal dari arahan di balik layar dari pimpinan Pemerintah.

Bulan November mengingatkan kita pada peristiwa Semanggi I tahun 1998. Setidaknya 17 anak bangsa tercatat menjadi korban yang kehilangan nyawa dalam peristiwa itu. Semua demi tegaknya demokrasi di Indonesia. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Bangsa yang lupa sejarahnya akan terpaksa mengulang sejarah yang sama lagi,” kata Dedy Selasa, 28 November 2023. (tw)

Continue Reading

Politik

Deklarasi Kampanye Pemilu Damai, Tertib dan Taat Hukum

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden resmi menandatangani Deklarasi Kampanye Damai, Tertib, dan Taat Hukum Peserta Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Senin (27/11).

Selain capres dan cawapres, para perwakilan partai politik Pemilu 2024 ikut membacakan poin-poin deklarasi tersebut dengan dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsy.

“Kami peserta Pemilu 2024 mendeklarasikan diri berkomitmen untuk satu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman, serta mewujudkan suasana aman, tertib, dan damai selama penyelenggaraan pemilu,” kata Habib Aboe.

Habib juga berkomitmen untuk melaksanakan kampanye pemilu, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dan tidak melibatkan pihak yang dilarang selama masa kampanye pemilu. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending