Connect with us

Nusantara

Seharusnya Pejabat Plt Gubernur dan Lainnya yang Ditunjuk Pemerintah Hanya Sementara! Cawe-Cawe Jokowi?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Aceh, Surat itu akhirnya dikirim ke presiden. Isinya: minta agar Achmad Marzuki dicukupkan sekian saja. Jangan diperpanjang. Cukup setahun menjadi pejabat gubernur Aceh.

Yang mengirim surat: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Resmi. Dengan kesepakatan bulat semua fraksi yang ada di sana.

Waktu berkunjung ke Aceh, Jumat-Sabtu lalu, saya sudah mendengar keinginan seperti itu. Sudah pula jadi perbincangan umum.

Yang membuat sulit pusat –atau justru mudah– adalah: di surat itu disebutkan pula calon pengganti Marzuki yang diinginkan Aceh. Hanya satu nama. Bustami Hamzah. Pusat tidak diberi pilihan lain.

Masih ada sisa waktu 1,5 tahun sampai masa pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia 2024.

Waktunya sudah mepet: tanggal 6 Juli depan genap setahun Marzuki menjadi pejabat gubernur Aceh. Berarti di tanggal itu sudah harus ada pejabat baru. Atau masa jabatan Marzuki diperpanjang –kalau Pusat tidak mau mendengar aspirasi daerah.

Marzuki adalah pangdam Iskandar Muda di Aceh tahun 2020. Ia bintang dua TNI-AD. Ia orang Palembang yang lahir di Bandung. Usianya 56 tahun. Akmil angkatan 1989. Ia juga pernah jadi asisten operasi di Kodam V/Brawijaya.

Sebagai mantan pangdam, Marzuki dianggap sudah mengerti Aceh. Maka tahun lalu namanya tercantum sebagai satu dari tiga calon pejabat gubernur. Nama-nama itu dikirim ke pusat. Yang mengirim: DPRA.

Beberapa tokoh mantan Gerakan Aceh Merdeka mendukungnya. Termasuk Muzakir Manaf. Ketua DPRA yang sekarang, Saiful Bahri, juga mendukungnya.

Tapi, waktu itu, dari tiga nama yang diusulkan ke pusat ada pilihan yang lebih diharapkan: Indra Iskandar. Indra adalah sekjen DPR RI. Tentu punya hubungan baik dengan Puan Maharani yang putri Megawati Sukarnoputri. Puan adalah ketua DPR. Indra, putra daerah Aceh. Tidak berpartai.

Ternyata yang dipilih pusat adalah Marzuki. Aceh pun bisa menerima meski Marzuki bukan putra daerah. Calon satunya lagi, yang juga putra daerah adalah Safrizal, dirjen Bina Adwil Kemendagri.

Waktu itu, dengan mengusulkan tiga nama, Aceh sudah mencoba bijaksana. Termasuk mengusulkan tokoh militer dan putra daerah yang dekat dengan Puan Maharani –yang juga ketua DPP PDI Perjuangan.

Setelah setahun menjabat gubernur, Marzuki dinilai kurang cocok. Menurut SK-nya jabatan Marzuki memang hanya satu tahun. Sampai 6 Juli depan. Tentu bisa diperpanjang. Kalau pusat mau.

DPRA yang tidak mau. DPRA lantas kirim surat ke pusat. Agar jabatan Marzuki dicukupkan sekian. Lalu mengusulkan Bustami sebagai pengganti.

Tapi surat DPRA itu tidak ditandatangani ketua DPRA Saiful Bahri. Yang tanda tangan adalah ND Ketua DPRA: Safaruddin.

“Apa itu ND?” tanya saya.

“Nota Dinas,” ujar Ahmad Mirza Safwandy SH MH, dosen hukum di Universitas Syiah Kuala, Aceh.

Ternyata saat itu sang ketua tidak ada di Aceh. Sebelum pergi, sang ketua meninggalkan nota dinas: siapa yang menjabat ketua DPRA selama ia pergi. Maka, si penerima nota dinas, Safaruddin, dari Gerindra, menjabat ND DPRA.

Safaruddin kini juga resmi dicalonkan Gerindra sebagai bupati Abdya. Safaruddin memang lahir di Abdya – -singkatan dari Aceh Barat Daya.

“Apakah surat yang ditandatangani ND DPRA itu sah?” tanya saya.

“Begitulah tata tertib di DPRA. Itu putusan badan musyawarah pimpinan DPRA,” ujar Mirza.

“Apakah untuk memperpanjang masa jabatan Marzuki itu pusat terikat pada surat DPRA?”

“Iya. Itu ada di pasal 4 ayat (4) Permendagri nomor 4 tahun 2023,” kata Mirza.

Dari surat itu DPRA terlihat ”marah”. Aceh tidak mau lagi terjebak oleh tiga nama. Maka hanya ada satu nama yang diusulkan: Bustami tadi. Tidak memberikan pilihan lain.

Bustami seumur dengan Marzuki: 56 tahun. Bahkan Marzuki-lah yang mengangkat Bustami sebagai sekda. Tahun lalu.

Bustami lahir di gampong (desa) Nicah, Peusangan, Bireuen. Ia sarjana ekonomi dari Universitas Syiah Kuala, Aceh. Lalu memperoleh master ekonomi dari Universitas Padjdjaran, Bandung. Saat saya di Aceh Jumat lalu Bustami dapat jabatan baru: Ketua Alumnus Syiah Kuala. Terpilih secara aklamasi. Ia menggantikan Sulaiman Abda, tokoh legendaris Golkar di Aceh.

Maka tebak-tebakan baru pun muncul di Aceh: Marzuki yang diperpanjang Marzuki atau Bustami yang diangkat.

Harga diri Aceh kini memang lagi terusik: dapat gelar provinsi termiskin kedua di Sumatera. Padahal tidak kurang-kurangnya orang pintar di sana.

Juga tidak kurang-kurangnya dana. Alokasi dana otonomi khusus begitu besar. Sejak tahun 2006. Itu menjadi bagian dari tercapainya perdamaian setelah tsunami lalu.

Setahun Aceh bisa mendapat Rp dana otonomi khusus 7,5 triliun. Itu dana untuk pembangunan, pemeliharaan sampai pengentasan kemiskinan. Jenis dana itu akan berakhir tahun 2028 kelak.

Hasilnya: masih termiskin kedua di Sumatera.

Tentu DPR-A punya alasan khusus tidak mau Marzuki diperpanjang. Mulai soal komunikasi politik sampai soal teknis ijin tambang.

Misalnya soal kehadiran Marzuki di pleno DPRA. Dari 30 kali. Pleno ia hanya hadir 7 kali. Itu dianggap sebagai tanda kurang harmonisnya hubungan dengan DPRA.

Hari-hari ini para tokoh politik Aceh beterbangan ke Jakarta. Lobi dan kontra lobi saling berganti. Pusat masih sangat berarti.

Daerah Istimewa Aceh lagi menanti takdir yang terkini.

Sejak perdamaian tercapai telah ganti-berganti orang dan golongan yang berkuasa.

Belum ada yang benar-benar istimewa, by tokoh Pers Nasional dan Pemilik media: Dahlan iskan.

Tut Wuri Cawe-cawe, Angkat Banyak Pejabat PLT Jokowi Sudah Menangkan 60 Persen Pemilu 2024

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, banyak pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN)  mendapat bonus jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT).

Kebijakan pemerintah pusat ini diungkapkan pengamat politik, Rocky Gerung.

Dia mengkritisi  Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah tayangan video yang diunggah di media sosial (Medsos) berdurasi 1 menit pada Selasa (13/6/2024).

Menurutnya, pengangkatan PLT oleh Pemerintah merupakan alat Presiden untuk mengendalikan pemilu.

 “Jadi itu adalah peralatan Presiden untuk mengendalikan pemilu. Belum mulai dia sudah menang. Dia sudah menguasai 60 persen seluruh Indonesia melalui aparat yang diangkat tanpa dipilih rakyat,” ujar Rocky.

 Rocky mengatakan, sudah 60 persen dari kepala daerah, bupati, wali kota, diangkat oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negari (Mendagri) Republik Indonesia.

“Sudah 60 persen di Jawa dan di Indonesia sudah 80 persen. Apa artinya pejabat daerah diangkat Presiden di tahun Pemilu,” kata Rocky.

Masalahnya diangkat berapa lama, sambung Rocky, PLT itu diangkat dua setengah tahun.

 “Dua setengah tahun itu separuh dari tahun pemilu. Lalu, alasannya apa sementara karena darurat.  Mana ada darurat setengah dari tahun Pemilu plt,” kritik Rocky.

Kalau sementara, tambah Rocky oke, dua Minggu oke, dua bulan oke.

“Ini dua setengah tahun tanpa legitimasi. Apa nggak bangke itu,” cetusnya. 

Ing madya mangun dinasti, Tut Wuri Cawe-cawe,” tambahnya lagi di video yang lain. (utw)

https://fb.watch/lbwVjEvxL_/?mibextid=Nif5oz

Nusantara

Agak Laen, Mudik Idul Fitri 2024 Pakai Helikopter Hanya Rp 2,5 Juta dan Anti Macet

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jateng, Minimal sekali dalam seumur hidup anda mencoba naik Helikopter, terlebih momen Idul Fitri dimana semua orang ingin mudik ke kampung halaman dan terlihat agak laen.

Mudik ke kampung halaman dengan helikopter akan terasa lebih cepat, bebas macet, bebas banjir pake saja jasa helikopter.

Heli Jateng pada edisi Idul Fitri 2024/1445 Hijriyah ini membuka promo tanpa minimum pax. Khusus buat anda yang ingin merasakan sensasi dan experience naik helikopter anda harus menyiapkan Rp 2,5 juta/pax 13 menit.

Untuk pemesanan anda bisa mengunjungi https://helijateng.com, titik poin di Demak Green Garden.

Selain promo mudik HeliJateng juga melayani jasa Medical and Evacuation, Heli Agent Bisnis, Heli Sky Tour, Heli Charter A to B dan Heli Entertain and Event.

Helikopter Spesifikasi: Bell 206 JET, Ranger III, Registrasi PK – AVT, Cabin 4 Setter, Endurace 03.30 Hours. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Berpisah dari Jabar, Kabupaten Berusia 346 Tahun Ini Punya Nama Baru Usai Gabung dengan Jakarta

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Cianjur, Jawa barat akan berpisah dengan Kabupaten yang berusia 346 tahun.

Kabupaten ini akan berpisah dengan Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Akibat berpisah dengan Jawa Barat, Kabupaten ini pun harus berganti nama.

Padahal sebelum berpisah dengan Jawa Barat, Kabupaten ini menjadi salah satu daerah penopang ekonomi terutama dari sektor pertanian.

Tahukah anda Kabupaten mana yang akan berpisah dengan Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta? Jawabannya ialah Kabupaten Cianjur.

Ya, Kabupaten Cianjur tak akan lagi masuk ke dalam bagian Jawa Barat.

Kabupaten Cianjur akan masuk ke dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek tetangga Jawa Barat.

Dengan bergabungnya Kabupaten Cianjur wilayah aglomerasi tersebut kini disebut dengan Jabodetabekjur.

Keputusan berpisahnya Kabupaten Cianjur dari Jawa Barat merupakan imbas dari pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

DKI Jakarta yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota menjaikan Kabupaten Cianjur yang sebelumnya di Jawa Barat kini menjadi keluarga baru mereka.

Dilansir laman Pemerintah Kabupate Cianjur, sebagian besar wilayah Kabupaten Cianjur berupa pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa daratan rendah.

Kabupaten Cianjur punya julukan sebagai kota santri. Citra sebagai daerah agamis telah dimiliki Cianjur sejak tahun 1677. (tri)

Continue Reading

Nusantara

Perampasan Lahan di IKN, Kepala Adat Suku Dayak: Kami Belum Pernah Dapat Tawaran Ganti Rugi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Paser Besar, Konflik Agraria yang menyertainya istilah “memindahkan ibu kota” ke Kalimantan semakin menjadi sorotan.

Masyarakat yang terdampak merasa tidak mendapat ganti rugi atas lahan mereka yang digusur secara paksa pembangunan Ibu kota Nusantara atau IKN.

Bahkan, tidak ada dialog yang diberikan kepada mereka terkait dengan kompensasi yang seharusnya mereka terima.

Pada tanggal 18 Maret 2024, lima Kelurahan, yaitu Rico, Maridan, Jenebora, Gersik, dan Pantai Langgo, menerima himbauan untuk tidak melakukan apapun di tanah nenek moyang mereka sendiri.

Masyarakat merasa terpinggirkan karena tidak ada kesempatan untuk berdialog dengan pemerintah terkait ganti rugi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang seharusnya mereka terima.

“Tanah kami ini mau dipindahkan ke tanahnya orang lain lagi di sana, saya bilang saya tidak mau, tidak mau saya dipindahkan.” ungkap Yusni, kepala adat Paser Besar, dikutip dari channel youtube pada 30 Maret 2024.

Yusni mengungkapkan bahwa mereka bahkan belum pernah mendapat tawaran ganti rugi atas lahan mereka.

Patok-patok dari badan bank tanah bahkan telah ditancapkan di lahan mereka tanpa izin. Mereka merasa pasrah dan hanya bisa berharap agar ada kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami.

“kami ini kan sudah pasrah, kalau ada sekarang yang mau ganti rugi dengan sesuai, istilahnya di sini kami siap angkat kaki,” kata Yusni.

Pemerintah menilai bahwa rumah-rumah yang dihuni oleh masyarakat adat tidak sesuai dengan tata ruang pembangunan IKN.

Namun, masyarakat adat merasa bahwa mereka telah lama mendiami tanah tersebut dengan bukti-bukti konkret seperti makam, silsilah, dan peninggalan sejarah lainnya.

Mereka merasa bahwa tanah tersebut bukanlah tanah negara yang belum pernah diinjak oleh masyarakat.

“Kenapa bilang ada tanah negara? yang dikatakan tanah negara belum pernah diinjak oleh masyarakat adat, termasuk tanah kayak rumah Bupati, rumah kapolres, rumah dinas-dinas ASN, Itulah tanah negara. Disini sudah ada kuburan kami, sudah lama di situ Kok” ungkap Noriah, salah satu masyarakat adat dayak balik.

Konflik agraria di IKN telah mencatat angka yang mengkhawatirkan, dengan luas konflik mencapai 38 persen dari total kasus di Indonesia.

Masyarakat adat menjadi pihak yang lemah secara hukum meskipun memiliki bukti-bukti yang kuat tentang klaim atas tanah tersebut.

Hingga saat ini, masyarakat adat di lima Kelurahan yang terdampak terus berjuang untuk mempertahankan tanah mereka atau setidaknya mendapatkan kompensasi yang layak dari pemerintah.

Tanpa solusi yang memadai, konflik agraria ini akan terus menjadi penghalang bagi ambisi pemerintah dalam memindahkan ibu kota ke Kalimantan. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending