Connect with us

Nusantara

Seharusnya Pejabat Plt Gubernur dan Lainnya yang Ditunjuk Pemerintah Hanya Sementara! Cawe-Cawe Jokowi?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Aceh, Surat itu akhirnya dikirim ke presiden. Isinya: minta agar Achmad Marzuki dicukupkan sekian saja. Jangan diperpanjang. Cukup setahun menjadi pejabat gubernur Aceh.

Yang mengirim surat: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Resmi. Dengan kesepakatan bulat semua fraksi yang ada di sana.

Waktu berkunjung ke Aceh, Jumat-Sabtu lalu, saya sudah mendengar keinginan seperti itu. Sudah pula jadi perbincangan umum.

Yang membuat sulit pusat –atau justru mudah– adalah: di surat itu disebutkan pula calon pengganti Marzuki yang diinginkan Aceh. Hanya satu nama. Bustami Hamzah. Pusat tidak diberi pilihan lain.

Masih ada sisa waktu 1,5 tahun sampai masa pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia 2024.

Waktunya sudah mepet: tanggal 6 Juli depan genap setahun Marzuki menjadi pejabat gubernur Aceh. Berarti di tanggal itu sudah harus ada pejabat baru. Atau masa jabatan Marzuki diperpanjang –kalau Pusat tidak mau mendengar aspirasi daerah.

Marzuki adalah pangdam Iskandar Muda di Aceh tahun 2020. Ia bintang dua TNI-AD. Ia orang Palembang yang lahir di Bandung. Usianya 56 tahun. Akmil angkatan 1989. Ia juga pernah jadi asisten operasi di Kodam V/Brawijaya.

Sebagai mantan pangdam, Marzuki dianggap sudah mengerti Aceh. Maka tahun lalu namanya tercantum sebagai satu dari tiga calon pejabat gubernur. Nama-nama itu dikirim ke pusat. Yang mengirim: DPRA.

Beberapa tokoh mantan Gerakan Aceh Merdeka mendukungnya. Termasuk Muzakir Manaf. Ketua DPRA yang sekarang, Saiful Bahri, juga mendukungnya.

Tapi, waktu itu, dari tiga nama yang diusulkan ke pusat ada pilihan yang lebih diharapkan: Indra Iskandar. Indra adalah sekjen DPR RI. Tentu punya hubungan baik dengan Puan Maharani yang putri Megawati Sukarnoputri. Puan adalah ketua DPR. Indra, putra daerah Aceh. Tidak berpartai.

Ternyata yang dipilih pusat adalah Marzuki. Aceh pun bisa menerima meski Marzuki bukan putra daerah. Calon satunya lagi, yang juga putra daerah adalah Safrizal, dirjen Bina Adwil Kemendagri.

Waktu itu, dengan mengusulkan tiga nama, Aceh sudah mencoba bijaksana. Termasuk mengusulkan tokoh militer dan putra daerah yang dekat dengan Puan Maharani –yang juga ketua DPP PDI Perjuangan.

Setelah setahun menjabat gubernur, Marzuki dinilai kurang cocok. Menurut SK-nya jabatan Marzuki memang hanya satu tahun. Sampai 6 Juli depan. Tentu bisa diperpanjang. Kalau pusat mau.

DPRA yang tidak mau. DPRA lantas kirim surat ke pusat. Agar jabatan Marzuki dicukupkan sekian. Lalu mengusulkan Bustami sebagai pengganti.

Tapi surat DPRA itu tidak ditandatangani ketua DPRA Saiful Bahri. Yang tanda tangan adalah ND Ketua DPRA: Safaruddin.

“Apa itu ND?” tanya saya.

“Nota Dinas,” ujar Ahmad Mirza Safwandy SH MH, dosen hukum di Universitas Syiah Kuala, Aceh.

Ternyata saat itu sang ketua tidak ada di Aceh. Sebelum pergi, sang ketua meninggalkan nota dinas: siapa yang menjabat ketua DPRA selama ia pergi. Maka, si penerima nota dinas, Safaruddin, dari Gerindra, menjabat ND DPRA.

Safaruddin kini juga resmi dicalonkan Gerindra sebagai bupati Abdya. Safaruddin memang lahir di Abdya – -singkatan dari Aceh Barat Daya.

“Apakah surat yang ditandatangani ND DPRA itu sah?” tanya saya.

“Begitulah tata tertib di DPRA. Itu putusan badan musyawarah pimpinan DPRA,” ujar Mirza.

“Apakah untuk memperpanjang masa jabatan Marzuki itu pusat terikat pada surat DPRA?”

“Iya. Itu ada di pasal 4 ayat (4) Permendagri nomor 4 tahun 2023,” kata Mirza.

Dari surat itu DPRA terlihat ”marah”. Aceh tidak mau lagi terjebak oleh tiga nama. Maka hanya ada satu nama yang diusulkan: Bustami tadi. Tidak memberikan pilihan lain.

Bustami seumur dengan Marzuki: 56 tahun. Bahkan Marzuki-lah yang mengangkat Bustami sebagai sekda. Tahun lalu.

Bustami lahir di gampong (desa) Nicah, Peusangan, Bireuen. Ia sarjana ekonomi dari Universitas Syiah Kuala, Aceh. Lalu memperoleh master ekonomi dari Universitas Padjdjaran, Bandung. Saat saya di Aceh Jumat lalu Bustami dapat jabatan baru: Ketua Alumnus Syiah Kuala. Terpilih secara aklamasi. Ia menggantikan Sulaiman Abda, tokoh legendaris Golkar di Aceh.

Maka tebak-tebakan baru pun muncul di Aceh: Marzuki yang diperpanjang Marzuki atau Bustami yang diangkat.

Harga diri Aceh kini memang lagi terusik: dapat gelar provinsi termiskin kedua di Sumatera. Padahal tidak kurang-kurangnya orang pintar di sana.

Juga tidak kurang-kurangnya dana. Alokasi dana otonomi khusus begitu besar. Sejak tahun 2006. Itu menjadi bagian dari tercapainya perdamaian setelah tsunami lalu.

Setahun Aceh bisa mendapat Rp dana otonomi khusus 7,5 triliun. Itu dana untuk pembangunan, pemeliharaan sampai pengentasan kemiskinan. Jenis dana itu akan berakhir tahun 2028 kelak.

Hasilnya: masih termiskin kedua di Sumatera.

Tentu DPR-A punya alasan khusus tidak mau Marzuki diperpanjang. Mulai soal komunikasi politik sampai soal teknis ijin tambang.

Misalnya soal kehadiran Marzuki di pleno DPRA. Dari 30 kali. Pleno ia hanya hadir 7 kali. Itu dianggap sebagai tanda kurang harmonisnya hubungan dengan DPRA.

Hari-hari ini para tokoh politik Aceh beterbangan ke Jakarta. Lobi dan kontra lobi saling berganti. Pusat masih sangat berarti.

Daerah Istimewa Aceh lagi menanti takdir yang terkini.

Sejak perdamaian tercapai telah ganti-berganti orang dan golongan yang berkuasa.

Belum ada yang benar-benar istimewa, by tokoh Pers Nasional dan Pemilik media: Dahlan iskan.

Tut Wuri Cawe-cawe, Angkat Banyak Pejabat PLT Jokowi Sudah Menangkan 60 Persen Pemilu 2024

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, banyak pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN)  mendapat bonus jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT).

Kebijakan pemerintah pusat ini diungkapkan pengamat politik, Rocky Gerung.

Dia mengkritisi  Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah tayangan video yang diunggah di media sosial (Medsos) berdurasi 1 menit pada Selasa (13/6/2024).

Menurutnya, pengangkatan PLT oleh Pemerintah merupakan alat Presiden untuk mengendalikan pemilu.

 “Jadi itu adalah peralatan Presiden untuk mengendalikan pemilu. Belum mulai dia sudah menang. Dia sudah menguasai 60 persen seluruh Indonesia melalui aparat yang diangkat tanpa dipilih rakyat,” ujar Rocky.

 Rocky mengatakan, sudah 60 persen dari kepala daerah, bupati, wali kota, diangkat oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negari (Mendagri) Republik Indonesia.

“Sudah 60 persen di Jawa dan di Indonesia sudah 80 persen. Apa artinya pejabat daerah diangkat Presiden di tahun Pemilu,” kata Rocky.

Masalahnya diangkat berapa lama, sambung Rocky, PLT itu diangkat dua setengah tahun.

 “Dua setengah tahun itu separuh dari tahun pemilu. Lalu, alasannya apa sementara karena darurat.  Mana ada darurat setengah dari tahun Pemilu plt,” kritik Rocky.

Kalau sementara, tambah Rocky oke, dua Minggu oke, dua bulan oke.

“Ini dua setengah tahun tanpa legitimasi. Apa nggak bangke itu,” cetusnya. 

Ing madya mangun dinasti, Tut Wuri Cawe-cawe,” tambahnya lagi di video yang lain. (utw)

https://fb.watch/lbwVjEvxL_/?mibextid=Nif5oz

Nusantara

Munajat Kubro 212 di Monas Galang Donasi untuk Palestina, Ada yang Sumbang 10 Ribu Dolar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Persaudaraan Alumni atau PA 212 menggelar Munajat Kubro 212 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat pada Sabtu, 2 Desember 2023. Tak hanya bermunajat dan menyampaikan dukungan terhadap Palestina, panitia juga melakukan penggalangan dana untuk membantu Palestina.

“Kami ingin menyampaikan, ada satu habib yang namanya tidak ingin disebutkan, beliau mendonasikan 10 ribu dolar,” kata Muhammad Hanif Bin Abdurahman Alatas, salah satu panitia yang memandu acara dari atas panggung.

Sumbangan lain juga datang dari majelis-majelis yang ada di seluruh Indonesia. Dari yang dilihat TEMPO, sumbangan ini diserahkan secara simbolis kepada panitia Munajat 212. Nantinya seluruh hasil galang donasi ini akan disalurkan untuk Palestina.

Panitia juga menyebar kotak amal keliling yang mereka sebut dengan ‘sunduk’. Puluhan panitia ditugaskan membawa kantung kresek warna kuning alias sunduk itu ke seluruh kawasan Monas.

“Kalau ingin sumbang, bantu Palestina, bisa lewat panitia yang bawa kresek kuning bertuliskan ‘Galang Donasi Munajat Kubro 212’,” ucap panitia.

Panitia mengimbau agar massa 212 tidak menyumbang selain di medium yang sudah disediakan itu. “Selain yang di kantung warna kuning, itu dipastikan ilegal,” katanya.

Ditemui usai acara, Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin mengatakan bahwa hasil rekapan donasi hari ini akan diumumkan segera. “Akan kami tindak tegas kalau menemukan sumbangan ilegal mengatasnamakan panitia itu,” ucapnya.

Acara Munajat Kubro 212 ini dihadiri oleh puluhan tokoh Islam dan ulama. Menurut Novel, setidaknya ada 70 organisasi masyarakat Islam yang hadir hari ini. Sedang untuk jumlah massa, meski tanpa perhitungan yang pasti, ia mengklaim bahwa massa 212 berjumlah tiga juta orang.

Sementara itu pejabat publik seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang sebelumnya diundang berhalangan hadir.

Seruan Habib Rizieq Shihab soal Pemilu dan Palestina di Munajat 212

Habib Rizieq Shihab (HRS) menyampaikan seruannya terkait serangan Israel terhadap rakyat Palestina. Habib Rizieq meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak tegas pihak yang terang-terangan membela zionis Israel.
“Dan melalui sambutan saya juga, saya bersama umat memohon dengan sangat hormat kepada Bapak Presiden RI dan jajaran Polhukam RI, termasuk TNI dan Polri serta Kejaksaan RI, agar segera menindak tegas siapa pun dari kelompok mana pun di NKRI yang secara vulgar membela zionis Israel atau dengan sengaja mengibarkan bendera zionis Israel atau membangun museum holocaust Israel atau mendirikan arau menyerang umat yang sedang aksi damai bela Palestina,” kata Habib Rizieq Shihab.

Sambutan Habib Rizieq itu dibacakan Ketua SC Munajat Kubro sekaligus menantu HRS Muhammad Bin Husein Alatas di Monas, Jakarta, Sabtu (2/12/2023). Habib Rizieq tidak hadir karena sedang mendampingi istrinya yang sedang sakit.

Habib Rizieq mengatakan pembelaan terhadap Israel bertentangan dengan UUD 1945. Habib Rizieq kemudian menyinggung bentrok ormas di Bitung, Sulawesi Utara.

“Karena yang demikian itu telah nyata melanggar konstitusi, yaitu Pembukaan UUD 1945 dan Permenlu RI Nomor 3 Tahun 2019 serta bisa menimbulkan keonaran dan kerusuhan seperti yang terjadi baru-baru ini di Kota Bitung, Manado, Sulawesi Utara,” kata Rizieq.

“Mereka harus ditindak dengan tegas, bubarkan ormasnya dan tangkap pengurusnya, serta tutup Museum Holocaust Israelnya, dan robohkan zionis Israelnya agar tidak menimbulkan kegaduhan yang bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional. Semoga pemerintah segera mengambil langkah cepat dan tepat sesuai amanat perundang-undangan,” ujarnya.

Berkaitan dengan pemilu, Habib Rizieq juga menyampaikan tiga seruan dalam aksi Munajat Kubro 212. Berikut seruan tersebut:

1. Bahwa ulama dan umaro bersama segenap rakyat wajib beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, karena iman dan takwa itulah kunci keselamatan dunia dan akhirat.
2. Bahwa Pemilu 2024 wajib digelar dengan jujur adil dan damai sesuai amanat konstitusi, sehingga semua pihak harus fokus serius dan tulus untuk berpolitik dengan ahlakul karimah, tanpa kecurangan atau tipu-tipu atau caci maki atau politik uang atau kampanye hitam atau menghalalkan segala cara, supaya rakyat dan bangsa Indonesia tidak lagi terbelah dan tidak lagi terpolarisasi, insyaallah.
3. Bahwa segenap bangsa Indonesia wajib menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945. (utw)

Continue Reading

Nusantara

Nasibnya Seperti Rempang, Kampung Tua Panau Batam Dirusak Atas Nama Investasi di Zaman Jokowi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Batam, Puluhan warga Kampung Tua Panau, Kecamatan Kabil, Kota Batam melakukan unjuk rasa di depan gerbang PT Blue Steel Industries (BSI) Batam, Kamis, 30 November 2023. Warga protes karena laut tempat mencari ikan direklamasi secara ilegal sudah satu tahun lebih.

Unjuk rasa disampaikan dalam membentangi poster penolakan relokasi. Selain itu beberapa warga yang didominasi perempuan juga berteriak menolak relokasi.

Aksi unjuk rasa warga ini sudah dilakukan untuk yang kedua kalinya. Namun, reklamasi tetap berlanjut. Warga memperkirakan proyek reklamasi sudah berlangsung selama satu tahun belakangan.

Saat unjuk rasa warga, perusahaan dan kepolisian menjalin kesepakatan untuk menjalin pertemuan lanjutan pada tanggal 6 Desember 2023. Hal itu disampaikan Ferry pihak perusahaan kepada warga. Namun, Ferry menolak untuk di wawancarai.

Pantauan Tempo, tampak jelas air keruh di sepanjang pantai Kampung Tua Panau. Di bagian samping pantai tanah timbun sudah masuk jauh ke tengah laut. “Kalau menjaring, jaring kita penuh dengan lumpur tanah semua,” kata Anton salah seorang nelayan Kampung Tua Panau, Kecamatan Kabil, Batam. 

Pantai di depan Kampung Tua Panau menjadi fishing ground area melaut nelayan. Pesisir kampung ini menjadi lokasi penimbunan atau reklamasi oleh PT Blue Steel Industrial perusahaan asal Austria.

Azmi RT 01 RW 04 Kampung Tua Panau, Kecamatan Kabil mengatakan, mayoritas pekerjaan warga Kampung Tua Panau adalah melaut. Setidaknya di kampung ini terdapat 177 kepala keluarga, sekitar 600 jiwa. “Area melaut nelayan di depan Kampung Tua Panau inilah, sekarang lihat semuanya sudah keruh dan berlumpur,” kata Azmi. 

Begitu juga yang dikatakan nelayan lainnya M. Hasan Deni. Biasanya nelayan mendapatkan penghasilan melaut Rp 4-5 juta setiap bulan. “Sekarang mana ada lagi, nelayan cari kerja lain, tukang bangunan, ojek online, ada juga ojek pangkalan,” katanya. 

Hasan mengatakan, akan terus berjuang bersama warga agar reklamasi dihentikan, karena sudah mengancam mata pencaharian warga. “Saya binggung juga, kemana pemerintah kota, provinsi untuk kenapa tidak ada yang mengawasi ini, padahal sudah jelas merusak, kemarin sudah disegel KKP, tetapi sekarang segelnya sudah dibuka.” kata Hasan. 

Padahal perusahaan tidak berani menunjukan izin yang mereka miliki, baik amdal, izin reklamasi dan lainnya. “Saya bisa katakan ini perusahaan bodong, izin tidak ada, sudah main reklamasi saja,” ujarnya. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Anies Tanggapi PKS Minta IKN Dibatalkan dan Jakarta Tetap Ibu Kota

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Calon Presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan merespons PKS yang meminta ibu kota agar tetap di Jakarta dan tidak dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

Anies tak menjawab tegas akan mengakomodir permintaan partai di koalisi perubahan itu. Ia hanya menyinggung Indonesia membutuhkan pertumbuhan pembangunan yang merata.

“Bahwa yang dibutuhkan di indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi,” kata Anies di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (26/11).

“Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul,” sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku khawatir pembangunan yang berfokus di satu titik bakal menghasilkan ketimpangan.

Oleh karena itu, ia berjanji akan berupaya mengubah kota-kota kecil menjadi menengah dan kota-kota menengah menjadi besar jika dirinya berhasil menjadi Presiden.

Lebih lanjut, ia menilai anggaran yang difokuskan di satu tempat lebih baik dialokasikan secara merata ke daerah-daerah lain.

“Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat. Itu aja dulu jawabannya,” tutur Anies.

Sebagai informasi, Anies diusung oleh PKS, NasDem, dan PKB yang tergabung di Koalisi Perubahan. Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres di Pilpres 2024 dengan nomor urut 1. (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending