Connect with us

Nasional

4 Kebijakan untuk Masyarakat yang Dibuat oleh Anies Namun Dihapus Oleh Heru Budi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Pj. Heru Budi yang merupakan pejabat sementara pengganti gubernur DKI Jakarta pesanan rezim jokowi telah melakukan penghapusan kebijakan untuk masyarakat ibukota yang sebelumnya dicanangkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kebijakan Anies Baswedan Yang Dihapus Heru Budi yang telah merugikan warga DKI Jakarta:

1. Mencopot Jabatan Petinggi BUMD Dan SKPD

Saat menjabat menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi mencopot dan merombak sejumlah petinggi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di masa kepemimpinan Anies Baswedan.

Heru Budi diketahui mencopot jabatan petinggi BUMD seperti Komisaris PT LRT Jakarta dan mengganti Direktur Utama MRT Jakarta. Dirinya juga memberhentikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.

2. Mengganti Slogan Dan Logo DKI Jakarta

Perlu diketahui bahwa slogan DKI Jakarta di masa kepemimpinan Anies Baswedan adalah “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”.

Slogan tersebut dianggap sederhana dan menarik, dilengkapi dengan logo yang cukup baik di mata masyarakat. Namun, slogan dan logo ini diganti oleh Heru Budi.

Di bawah arahan Heru Budi, slogan DKI Jakarta berubah menjadi “Sukses Jakarta untuk Indonesia”.

Heru Budi juga mengganti logo DKI Jakarta yang dianggap masyarakat lebih monoton. Alhasil slogan maupun logo ini menuai kritik dari warga DKI Jakarta.

3. Penghapusan Nama Anies Baswedan di Lapangan Ingub

Anies Baswedan pernah membangun lapangan sepak bola yang dikabarkan memiliki standar FIFA di Kecamatan Klender, Jakarta Timur.

Dan namanya disematkan ke lapangan sepak bola tersebut sebagai sosok yang mencetuskan pembangunannya.

Namun, oleh Heru Budi, nama Anies Baswedan dihapuskan dari Lapangan Ingub, nama lapangan sepak bola tersebut.

Penghapusan nama sosok yang digadang-gadang akan jadi calon presiden (Capres) 2024 ini sempat menjadi perbincangan hangat.

4. Memutus WiFi Gratis

Selain itu, Anies Baswedan juga sempat membuat kebijakan WiFi gratis di sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta.

Kebijakan ini diberi nama “JakWiFi” yang dianggap banyak menguntungkan masyarakat di sekitar wilayah yang mendapatkan akses WiFi.

Tetapi, pada akhirnya program JakWiFi diputus oleh Heru Budi. Tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan pemberhentian WiFi gratis ini.

Namun, tidak ada indikasi kalau Heru Budi akan mengembalikan kebijakan Anies Baswedan soal JakWiFi. (ut)

Nasional

Edy Rahmayadi Tidak Takut Lawan Mantu Jokowi di Pilgub Sumut

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mantan Gubernur Sumatra Utara yang juga pernah menjabat Pangkostrad di era SBY, Edy Rahmayadi siap bertarung di Pilkada Sumatra Utara (Sumut) untuk periode kedua. Edy mengaku tidak gentar terhadap bakal kandidat lain, termasuk menantu Jokowi, bobo Nasution.

“Saya sama siapa pun (tidak takut). Jangankan mantu Presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh, kita lawan,” kata Edy di Kantor DPP PKB Jakarta, (11/6/2024).

Edy Rahmayadi Tidak Takut Lawan Mantu Jokowi di Pilgub Sumut

Menurut Edy, keberanian ini merupakan salah satu wujud optimisme dirinya untuk kembali bertarung. Namun Edy belum mendapatkan dukungan dari partai politik agar bisa bertarung.

“Kita harus selalu optimis. Rakyat Indonesia kan harus optimis,” tegas Edy.

Seperti diketahui, Edy mendaftarkan diri setidaknya ke delapan partai. Mulai dari PDIP, PKS, PKB, Demokrat, NasDem, Perindo, PAN dan Hanura. (ut)

Continue Reading

Nasional

Mahfud MD soal Investor Asing Belum Masuk IKN: Cari Terus Mas Bahlil

Published

on

By

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait belum ada investor asing yang masuk untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mahfud meminta Bahlil terus mencari investor asing itu supaya berinvestasi di IKN. Baginya, perlu ada tenggat waktu investor asing bisa masuk ke IKN setelah 17 Agustus 2024 nanti.

“Oooh, sampai saat ini belum ada ya? Cari terus, Mas Bahlil. Setelah 17 Agustus itu perlu jelas deadline-nya. Bisa 6 bulan lagi, bisa 2 tahun lagi, bahkan bisa entah sampai kapan,” cuit Mahfud dalam akun Twitternya @mohmahfudmd, Rabu (12/6).

Bahlil sempat mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke IKN. Ia beralasan investor asing belum masuk lantaran kini pemerintah belum merampungkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu klaster pertama ini selesai di lingkaran I (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP IKN), baru masuk investasi asing di lingkaran II,” dalih Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

“Sekarang belum mereka (investor asing) bisa lakukan (investasi di IKN) karena infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Sekarang kami lakukan percepatan,” tambahnya.

Meski begitu, Bahlil mengaku progres pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu saksikan saat berkunjung ke IKN pekan lalu.

Pembangunan IKN terus digenjot oleh pemerintah belakangan ini. Apalagi Presiden Jokowi menargetkan bisa melaksanakan HUT ke-79 RI pada Agustus 2024 nanti di tempat tersebut

Continue Reading

Peristiwa

Jebakan Betmen dari Oligarki perihal Pemberian Ijin Tambang kepada Ormas Keagamaan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kendati ada resistensi dari berbagai kalangan, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. PP itu memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dengan prioritas kepada Ormas Keagamaan.

Pengamat Ekonomi Energi UGM, Dr. Fahmy Radhi, M.B.A menilai kebijakan Jokowi itu lebih sarat kepentingan politik oligarki ketimbang kepentingan ekonomi. Meski konon dianggap sebagai realisasi janji kampanye Jokowi, namun pemberian WIUPK ditenggarai untuk meninggalkan legasi agar Jokowi tetap disayangi umat Ormas Keagamaan  pasca lengser sebagai RI-1 pada Oktober mendatang.

“Kebijakan pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan sungguh sangat tidak tepat, bahkan menurut saya cenderung blunder,” ujarnya di Kampus UGM, Selasa (4/6).

Alasan kenapa karena Ormas Keagamaan dinilai tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Dalam kondisi tersebut, dengan berbagai cara diperkirakan Ormas Keagamaan hanya akan berperan sebagai broker alias makelar dengan mengalihkan WIUPK kepada perusahaa tambang swasta.

Selain itu, usaha pertambangan di Indonesia masih berada pada wilayah abu-abu (gray areas) yang penuh dengan tindak pidana kejahatan pertambangan. Kalau Ormas Keagamaan harus menjalankan sendiri usaha pertambangan, tidak disangkal lagi Ormas Keagamaan akan memasuki wilayah abu-abu, yang berpotensi menjerembabkan ke dalam dunia hitam pertambangan.

Dalam pandangan Fahmy jika pemerintah memang berkeinginan meningkatan kesejahteraan rakyat melalui Ormas Keagaamaan caranya bukan dengan memberikan WIUPK. Pemerintah justru bisa memberikan PI (profitability index) kepada Ormas keagamaan, seperti yang dilakukan perusahaan pertambangan kepada Pemerintah Daerah.

“Pemberian PI lebih sesuai dengan kapasitas dan karakteristik Ormas keagamaan, tidak berisiko dan tidak berpotensi menjerembabkan Ormas Keagamaan ke dalam kubangan dunia hitam Pertambangan. Karenanya pemerintah sebaiknya membatalkan, paling tidak merevisi PP Nomor 25/2024 karena lebih besar madharatnya ketimbang manfaatnya,” tandas Fahmy.

So, Waspada jebakan Betmen dari oligarki dan rejim sesat saat ini, kudu pake akal sehat untuk melakukannya agar tidak terjerembab dan masuk lubang mereka! (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending