Connect with us

Ekonomi

5 BUMN Karya Terlilit Utang Rp 287 Triliun, Waskita Karya Paling Besar Berutang

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Lima perusahaan BUMN Karya memiliki total liabilitas atau utang jumbo sepanjang tahun 2022. Perusahaan yang mencatatkan utang antara lain PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT PP (Persero) Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) dan PT Hutama Karya (Persero).

Jika dihitung total BUMN Karya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai Rp 287,03 triliun. Berikut rincian utang perusahaan BUMN Karya:

Waskita Karya

Total liabilitas Waskita Karya menembus Rp 83,98 triliun di tahun 2022, turun 4,71 persen yoy dari Rp 88,14 triliun di tahun 2021. Total utang terdiri liabilitas jangka pendek senilai Rp 21,45 triliun dan liabilitas jangka panjang senilai Rp 62,53 triliun.

Segmen utang bank jangka panjang pihak berelasi menyumbang liabilitas terbesar senilai Rp 27,74 triliun dan pihak ketiga senilai Rp 18,72 triliun.

Hutama Karya

Total liabilitas Hutama karya tercatat senilai Rp 71,53 triliun pada tahun 2022, turun 8,4 persen yoy dari total liabilitas tahun 2021 senilai Rp 78,1 triliun. Jumlah utang terdiri dari liabilitas jangka pendek senilai Rp 20,72 triliun dan liabilitas jangka panjang senilai Rp 50,81 triliun.

Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun dari bank milik Hutama Karya senilai Rp 27,36 triliun. Lalu, utang usaha pihak ketiga tercatat senilai Rp 11,48 triliun.

Wijaya Karya

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki total utang senilai Rp 57,57 triliun, melonjak 10,82 persen yoy dari Rp 51,95 triliun pada tahun 2021. Jumlah liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek senilai Rp 36,13 triliun dan liabilitas jangka panjang senilai Rp 21,44 triliun.

Berdasarkan segmen, pinjaman jangka pendek pihak berelasi menyumbang utang Wijaya Karya terbesar senilai Rp 9,59 triliun, disusul oleh utang usaha pihak berelasi senilai Rp 8,18 triliun.

PT PP

PT PP (Persero) Tbk memiliki total liabilitas senilai Rp 42,79 triliun, naik 3,73 persen dari liabilitas tahun 2021 senilai Rp 41,24 triliun. Jumlah utang tersebut terdiri dari liabilitas jangka pendek senilai Rp 26,76 triliun dan jangka panjang senilai Rp 16,02 triliun.

Segmen utang usaha pihak ketiga menyumbang liabilitas PT PP senilai Rp 14,46 triliun, lalu utang bank jangka pendek pihak berelasi tercatat senilai Rp 3,3 triliun.

Adhi Karya

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) melaporkan jumlah liabilitas senilai Rp 31,16 triliun, turun 8,9 persen yoy dari liabilitas tahun 2021 senilai Rp 34,24 triliun. Total utang terdiri dari liabilitas jangka panjang senilai Rp 6,54 triliun dan jangka pendek senilai Rp 24,61 triliun.

Utang usaha pihak berelasi menyumbang liabilitas terbesar Adhi Karya senilai Rp 8,41 triliun, disusul oleh utang obligasi senilai Rp 4,79 triliun.

5 BUMN ini merupakan kontraktor besar di Indonesia dan sering diberikan proyek pembangunan gedung-gedung besar dan penting oleh rezim saat ini dengan anggaran jumbo APBN , mengapa mereka bisa berutang pak Erick? Memang bukan rahasia umum lagi kalo BUMN dijadikan sapi perah kerakusan penguasa saat ini.

Yang ter-Update saat ini, kelima BUMN tersebut sedang mengerjakan proyek jumbo pemerintah dengan menggunakan anggaran besar APBN yaitu 5 BUMN tersebut sedang mengerjakan proyek pembangunan gedung mewah BI (Bank Indonesia) di atas bukit di kawasan pabrik percetakan uang negara PERURI diKarawang, lalu keuntungan BUMN tersebut dikemanakan pak Erick? (utw)

Ekonomi

Kejar Setoran, Sistem Kelas BPJS Kesehatan Dihapus dan Diganti KRIS

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Akhirnya Pemerintah resmi menghapus sistem kelas dalam perawatan menggunakan BPJS Kesehatan untuk mengejar setoran kas negara yang minus akibat utang yang menumpuk dan hanya sanggup membayar bunga utang, akibatnya segala lini di masyarakat terus dicari untuk menyekik rakyat dengan pajak dan tarif yang BPJS yang tinggi.

Penghapusan itu berlaku setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani pada 8 Mei 2024.

Sebagai ganti sistem kelas, 1, 2, 3, pemerintah akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Lewat sistem ini, maka semua peserta BPJS Kesehatan akan memperoleh kualitas ruang perawatan yang relatif serupa.

Iuran BPJS Kesehatan akan berubah mulai 1 Juli 2025, seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Aturan terbaru tentang jaminan kesehatan masyarakat itu telah ditetapkan Presiden Joko Widodo sejak 8 Mei 2024.

Meski aturan baru itu telah ditetapkan, besaran iuran terbaru belum termuat dalam Perpres 59/2024. Ini karena penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan diberikan tenggat waktu oleh Presiden Jokowi hingga 1 Juli 2025, sebagaimana termuat dalam Pasal 103B Ayat (8) Perpres itu.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan besaran tarif baru akan didiskusikan antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN, serta Kementerian Keuangan.

“Nanti didiskusikan dahulu dengan Kemenkeu,” kata Ghufron melalui pesan teks, dikutip Selasa (14/5/2024).

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri mengatakan selama iuran baru belum berlaku, besaran iuran yang dibayarkan peserta masih mengacu pada aturan lama yaitu Perpres 63/2022. Besaran pembayaran dalam aturan itu masih mengacu pada sistem kelas 1, 2, dan 3 JKN BPJS Kesehatan.

“Ya merujuk pada aturan itu,” kata Asih. sambil menambahkan pemerintah belum menetapkan iuran dalam sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) karena masih dalam proses penghitungan.

Dalam ketentuan iuran Perpres 63/2022, skema perhitungannya terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

– Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

– Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, dengan skema perhitungan iuran terbaru yang mengacu pada sistem KRIS, besaran iurannya masih akan tetap berbeda, meskipun sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan akan dihapus.

Ia memastikan khusus untuk golongan Penerima Bantuan Iuran atau PBI akan memiliki kewajiban yang lebih kecil. “Iuran PBI tidak mungkin sama dengan iuran kelompok peserta lain,” kata Ghufron.

Dia juga memastikan nominal iuran yang dibayarkan peserta tetap berbeda-beda meski skema KRIS berlaku. “Tentu iuran tidak sama, kalau sama di mana gotong-royongnya?” kata dia. (utw)

Continue Reading

Ekonomi

Pemerintah dan OJK Implementasikan PSAK-117 untuk Transparansi Laporan Keuangan Asuransi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, 15 Mei 2024 – Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117, yang dirancang untuk mempermudah perusahaan asuransi dalam menyusun laporan keuangan yang lengkap dan transparan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor asuransi nasional.

Di acara Dies Natalis ke-40 STMA Trisakti, hadir juga Keynote speaker atau pembicara Iwan Pasila selaku Deputi komisioner pengawas perasuransian, penjaminan dan dana pensiun dari OJK yang memberikan sambutan serta menjelaskan tentang Implementasi PSAK-117 yaitu tentang “Nilai Tambah Pelaporan Keuangan yang Lebih Transparan”.

Penjelasan Mengenai PSAK-117

PSAK-117 adalah standar akuntansi yang diterapkan khusus untuk industri asuransi, yang mencakup pedoman dan aturan baru dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan utama dari penerapan standar ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan asuransi lebih informatif, konsisten, dan dapat dibandingkan. Dengan standar ini, diharapkan para pemangku kepentingan, termasuk regulator, investor, dan nasabah, dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan asuransi.

Implementasi PSAK-117 oleh OJK bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Transparansi: Memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan asuransi lebih transparan dan mudah dipahami oleh berbagai pihak.
Meningkatkan Akuntabilitas: Mendorong perusahaan asuransi untuk lebih bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan mereka.

2. Memudahkan Pengawasan: Mempermudah tugas OJK dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi.

3. Melindungi Kepentingan Publik: Menjamin bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah informasi yang akurat dan relevan.
Manfaat Implementasi PSAK-117.

Penerapan PSAK-117 memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi industri asuransi, antara lain:

1. Kepercayaan Publik: Dengan laporan keuangan yang lebih transparan dan akurat, kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi akan meningkat.

2. Efisiensi Pengawasan: OJK dapat melakukan pengawasan dengan lebih efisien, karena laporan keuangan yang disusun sesuai dengan PSAK-117 akan lebih mudah dianalisis dan dievaluasi.

3. Peningkatan Kualitas Informasi: Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih berkualitas, membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

4. Kesetaraan Kompetitif: Semua perusahaan asuransi akan mengikuti standar yang sama, menciptakan kesetaraan dalam persaingan di pasar.

Dengan implementasi PSAK-117, diharapkan industri asuransi di Indonesia dapat mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. OJK dan pemerintah berharap bahwa langkah ini akan membantu memperkuat stabilitas sektor asuransi dan melindungi kepentingan para pemegang polis serta investor.

Iwan Pasila selaku Deputi komisioner pengawas perasuransian, penjaminan dan dana pensiun dari OJK menyatakan, “Implementasi PSAK-117 merupakan tonggak penting dalam upaya kami untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor asuransi. Kami percaya bahwa langkah ini akan membawa banyak manfaat bagi industri dan melindungi kepentingan publik.” jelasnya saat menjadi keynote speaker di acara Dies Natalis ke-40 STMA Trisakti di jakarta, (14/5/2024).
 
Dengan standar yang lebih ketat dan jelas, diharapkan perusahaan asuransi dapat memberikan laporan keuangan yang lebih informatif, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya.
 
Untuk informasi lebih lanjut mengenai implementasi PSAK-117, silakan kunjungi website OJK atau hubungi humas OJK di nomor (021) 12345678. (tw)

Continue Reading

Ekonomi

Rencana PPN Naik Jadi 12% dan Keberlanjutan yang Sudah Diatur

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal rencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tahun depan. Menurut Airlangga, strategi pemerintah ke depan bukanlah mengerek PPN namun mengerek penghasilan pajak dengan adanya pemerintahan kedepan yang sudah diatur untuk terus berkelanjutan.

“Pertama, strategi ke depan adalah bukan kerek PPN, tapi kerek penghasilan pajak,” kata Airlangga saat ditemui di Kolese Kanisius, Jakarta Pusat, Sabtu (11/5/2024).

Dengan implementasi sistem perpajakan yang canggih, misalnya core tax administration system, pendapatan dari pajak bisa lebih optimal. Rencananya penerapan core tax system dilakukan pada pertengahan tahun ini.

Saat dikonfirmasi apakah ada potensi rencana kenaikan PPN 12% dikaji ulang, Airlangga hanya menegaskan target pemerintah menaikan pendapatan dari pajak, dan rakyat adalah target utamanya.

“Tentunya targetnya kenaikan pendapatan dari perpajakan,” tuturnya.

Sebelumnya, Airlangga menjelaskan kebijakan itu bakal dibahas terlebih dahulu dalam kerangka Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). “Itu pun kita akan bahas dalam kerangka (rencana) APBN,” ucap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (23/4/2024).

Ia juga tidak menjawab ketika ditanya jika kebijakan PPN naik menjadi 12% pasti diimplementasikan tahun depan. Airlangga hanya menjelaskan pemerintah hendak membahas RAPBN 2025 dulu. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending