Connect with us

Politik

AHY Pastikan Bersama Anies Berjuang Menangkan Pilpres 2024

Published

on

Politik

Rusaknya Demokrasi di Indonesia Akibat Ulah Partai dan Perangkat Pemilunya

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Bukan soal terbuka atau tertutup. Dibicarakan saja sudah bagus. Pertanda ada evaluasi. Ada renungan. Ada pemikiran.

PDI Perjuangan yang memulai: baiknya di Pemilu 2024 sistem terbuka dikembalikan ke tertutup. Sayang, belum sampai terjadi diskusi yang luas, sudah keburu di-prungges: delapan partai sepakat menolak ide itu. Menolak begitu saja. Tanpa solusi dan evaluasi.

Sudah 20 tahun bangsa ini menjalani Pemilu sistem terbuka. Ini awalnya sebagai koreksi terhadap sistem tertutup selama Orde Baru.

Kelemahan tertutup waktu itu: “Rakyat tidak kenal siapa wakilnya di DPR”. Itulah kritik terbesar terhadap sistem tertutup. “Mereka bukan wakil rakyat. Mereka wakil partai”.

Koreksi terhadap Orde Baru dilanjutkan sampai ke soal suara terbanyak. Nomor urut tidak terpenting lagi. Memang partai yang tetap mencalonkan. Partai pula yang menyusun nomor urut. Tapi soal jadi anggota DPR atau tidak tergantung banyaknya suara yang diperoleh. Pun bila selisih suara itu hanya 6. Seperti yang dialami Thoriqul Haq yang sekarang bupati Lumajang.

Sejak itu sering terjadi ”perang di dalam selimut”. Calon yang oleh partai sudah ”dilorot” ke nomor bawah tetap bisa jadi anggota DPR. Siapa yang populer dia/ia yang terpilih. Lebih parah lagi: uang jadi panglima. Kualitas nomor dua.

Mulailah terjadi politik uang. Kian lama kian menggila. Lalu jadi budaya.

Menjadi anggota DPR/DPRD sudah bisa dimatematikakan. Satu kursi perlu berapa suara. Satu suara perlu berapa duit. Maka dengan menyediakan uang tertentu dapat jaminan terpilih.

Kalau calon tidak punya uang bisa ijon proyek. Bisa balik modal. Jadilah hitungan bisnis agenda utama di legislatif.

Itu erosi dari satu segi. Sisi lain: partai tidak bisa membuat perencanaan: siapa yang akan didudukkan di komisi keuangan di DPR nanti. Siapa yang di komisi hukum. Komisi pendidikan. Komisi energi. Dan seterusnya.

Dengan sistem terbuka, partai belum tahu apakah yang terpilih nanti punya kapasitas untuk duduk di komisi tertentu. Bisa jadi yang terpilih tidak punya kapasitas di komisi mana pun. Banyak yang akhirnya anggota DPR itu mewakili dirinya sendiri.

“Yang terpilih belum tentu mampu. Yang mampu belum tentu terpilih”.

Itulah penyakit bawaan demokrasi murni.

Dan kita menikmati penyakit itu.

Apakah harus kembali tertutup?

Delapan partai sudah menolaknya. Tapi tidak memberikan solusi untuk keluar dari penyakit itu. Mungkin mereka hanya akan mengandalkan pada proses: lama-lama kita akan dewasa. Kalau rakyat sudah sejahtera tidak akan mau lagi dibeli. Ini sama dengan harapan lama dulu: kalau gaji dinaikkan tidak akan ada lagi korupsi.

“Saya setuju kembali ke sistem tertutup,” ujar Prof Dr Syukur Abdullah, dekan Fakultas Sosial Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Saya bertemu Prof Syukur Rabu lalu. Di Unhas. Sama-sama hadir di ujian terbuka calon doktor komunikasi ke-4 Unhas: Erniwati. Ia yang memimpin sidang. Saya salah satu dari 6 penguji.

Dengan sistem tertutup orang memang akan memilih partai. Lama-lama hanya sedikit partai yang bisa bertahan. Terjadilah penyederhanaan partai secara alamiah. Pun tanpa perlu membatasi hadirnya partai baru. “Silakan saja partai baru hadir, tapi akan sulit lolos ke Senayan,” ujar doktor filsafat politik lulusan Bonn, Jerman ini.

Yang pro sistem terbuka pasti lebih banyak. Tapi belum ada yang memberikan konsep rinci bagaimana bisa mengatasi penyakit parahnya itu. Alasan mereka cenderung ”pokoknya itu lebih demokratis”. Seolah demokratis sebagai tujuan, bukan alat.

PDI Perjuangan sendiri seperti berhenti pada melontarkan gagasan. Tidak ada perlawanan terhadap kesepakatan 8 partai.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak terlihat lagi bicara soal ini. Ia sibuk di acara puncak HUT partai ke 50 di JI Expo Kemayoran Jakarta.

Begitu kolosal acara itu. Begitu merah lautan manusianya. Ketua Umum Megawati tampil sendirian di panggung besar. Dia berpidato dengan cara duduk di kursi, di belakang sebuah meja. Dia berbicara panjang dengan gaya seperti ibu kepada anak-anaknya.

Kalimat yang ditunggu wartawan pun tidak keluar: siapa calon presiden dari PDI Perjuangan. Calon itu masih di tas Megawati. Yang sudah dijelaskan hanya satu: pasti dari dalam partai sendiri.

Megawati seperti sengaja meninggalkan teka-teki. Bahwa pasti dari dalam partai, Ganjar Pranowo adalah orang partai. Tapi secara simbolis Mega terus saja menguraikan kepahlawanan wanita. Wanita harus sejajar dengan pria. Dan itu meninggalkan tanda tanya: Puan Maharani?

Kepastian yang sudah pasti: Pemilu harus dilaksanakan sesuai jadwal, 2024. Presiden hanya boleh dua periode. Presiden Jokowi mendengar sendiri penegasan itu. Presiden duduk di deretan paling depan. Senyumnya sulit diterjemahkan: cocok atau tidak dengan penegasan itu.

Harusnya spekulasi tiga periode langsung berakhir. Kecuali ada Perppu soal Pemilu. Apa sulitnya bikin Perppu. Perppu Cipta Kerja keluar dengan mulusnya. Alasan mendesak bisa dicari. Pun tiga periode.

Soal calon presiden masih tertutup. Soal calon legislatif masih terbuka. Terbuka sekali: tanpa celana dan tanpa beha. (tw)

Continue Reading

Politik

Tujuh Fraksi Partai Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sebagian partai politik besar di parlemen menggelar pertemuan hari ini. Pertemuan itu dalam rangka membahas sistem proporsional tertutup atau terbuka pada Pemilu 2024.

Acara terselenggara di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023), pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah ketua umum parpol di antaranya Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Selain itu, hadir juga Sekjen NasDem Johnny G Plate, Waketum NasDem Ahmad Ali, Waketum Golkar Nurul Arifin, Waketum PPP Amir Uskara, dan Waketum PAN Viva Yoga. Bendera Partai Gerindra juga terlihat di lokasi acara.

Sebelum pertemuan dimulai, para ketum parpol dan elite lainnya melakukan sesi foto dan bergandengan tangan. Pertemuan kemudian dilangsungkan secara tertutup.

Sebagian besar partai politik di DPR ini, minus PDIP, sebelumnya membuat pernyataan sikap agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan gugatan judicial review (JR) yang diajukan rezim Jokowi dan tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka atau coblos caleg.

1. Bahwa kami akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju;

2. Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU No.7 tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia;

3. Mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat Undang-Undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Tujuh fraksi partai atas penolakan pemilu sistem proporsional tertutup yang digelar di Hotel Dharmawangsa, Minggu (8/1).

Continue Reading

Politik

Waspada! KPU Bonceng TKA Cina-Komunis di Pilpres 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Masih ingat Sutiyoso, Pensiunan TNI Bintang tiga Angkatan Darat. Gubernur DKI Jakarta 1997 hingga 2007. Gubernur lima presiden (Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY). Terakhir sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ke-15 tahun 2015-2016.

Sutiyoso yang akrab disapa Bang Yos bikin panas elit politik tertentu. Pasalnya Bang Yos berani bicara tentang tenaga kerja asing (TKA) China komunis. Sutiyoso menduga TKA China di RI tak akan kembali ke Negaranya. “Saya intelijen, mereka bisa jadi mayoritas!,” kata Bang Yos lantang bulan Mei 2022 lalu.

Masih menurut Sutiyoso, “Jadi kita harus waspada, saya jamin orang itu gak akan pulang ke negaranya.”

Kok kita gak sadar-sadar gitu, bukan apa-apa saya ini orang intelijen, bisa membaca. Pegawai-pegawai itu yang di Kalimantan, Sulawesi sampai Papua gak akan kembali ke sana (China),” tegas Bang Yos.

Tidak hanya Sutiyoso yang curiga. Publik sebenarnya sudah lama menaruh curiga. Ada agenda politik di balik maraknya jutaan TKA China Komunis yang membanjiri Indonesia 8 tahun terakhir.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan jumlah TKA asal China yang bekerja di Indonesia sebanyak 42,82 ribu pekerja per Juni 2022. Jumlah tersebut porsinya mencapai 44,34% dari total TKA yang bekerja di Tanah Air. Jumlah terbesar dibandingkan dengan TKA asal negara lainnya.

Itu data resmi. Data tidak resmi lain lagi. Belum termasuk TKA China Komunis yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Data resmi sangat jauh jumlahnya dari jutaan jumlah TKA China yang disebut-sebut masuk ke Indonesia secara ilegal. Penyelundupan TKA China ditengarai melalui korporasi yang terafiliasi proyek strategis China yang ada di Indonesia.

Kecurigaan publik tentu saja ada alasannya. Kita masih ingat dengan kontroversi pemilih siluman Pilpres 2019. Ada sekitar 11 juta pemilih siluman yang sempat diungkap oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi saat gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Sayangnya, dugaan 11 juta pemilih siluman tersebut tidak digubris oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Apalagi wacana kotak kardus kembali mengemuka untuk Pilpres 2024. Adalah Ketua KPU, Hasyim Asy’ari yang sempat diisukan memperoleh gratifikasi seks dari Hasnaeni Moein si ‘Wanita Emas.’ Hasyim Asy’ari menjelaskan alasan penggunaan kotak suara berbahan kardus di Pemilu 2024. Menurutnya, jika menggunakan kotak suara aluminium rawan untuk dicuri. Sebuah alasan yang sulit diterima akal sehat.

Menguapnya dugaan gratifikasi seks Hasyim Asy’ari karena dilindungi oleh partai politik dan elit politik tertentu. Mengesankan adanya Komisioner KPU titipan elit politik tertentu terkait dengan desain Ganjar-Erick menang Pilpres 2024.

Aroma Pilpres 2024 aromanya semakin menyengat. Mulai dari kotak kardus, wacana perubahan sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup hingga dugaan KPU membonceng TKA China untuk perolehan suara calon presiden tertentu yang didesain untuk menang.

Semoga kita makin waspada! Sesungguhnya lawan terberat rakyat di Pilpres 2024 selain KPU tidak independen dan profesional juga celah Pilpres settingan untuk memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending