Aktivis Demokrasi di Jawa Barat Layangkan Somasi ke Pemprov Jabar karena Doxing

REPORTASE INDONESIA – Jawa Barat, Aktivis demokrasi, Neni Nur Hayati, melayangkan somasi ke jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Senin, buntut unggahan akun Instagram @diskominfojabar yang diduga menyebarkan identitas pribadi tanpa persetujuan atau doxing sepekan sebelumnya. Unggahan itu kini telah dihapus.

Neni mengaku mendapat serangan digital dengan ancaman penyiksaan, kekerasan gender berbasis online (KGBO), peretasan nomor WhatsApp, dan teror telepon dari nomor tidak dikenal melalui akun media sosialnya.

“[Sebelumnya] saya tidak pernah mendapatkan narasi-narasi dan diksi yang bisa mengancam nyawa manusia,” ungkap Neni.

“Ketika [serangan] itu menyangkut tubuh saya dan itu kemudian disertai dengan akan ada penyiksaan dan lain sebagainya, lalu ketika ketemu akan dilakukan hal-hal yang tidak diinginkan, menurut saya serangan digitalnya brutal luar biasa.”

“[Itu] tidak pernah saya dapatkan ketika saya mengkritik pemerintah, mengkritik Pak Prabowo sekalipun, dan mengkritik kebijakan presiden sebelum Pak Prabowo, Pak Jokowi,” tambah Neni.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Jabar belum memberikan respon dari kejadian ini. Namun sebelumnya, Dedi Mulyadi telah membantah melakukan doxing terhadap Neni.

Ancaman yang diterima Neni disebut tidak sebatas di kolom komentar, tapi juga melalui pesan langsung.

Selain itu, akun TikTok miliknya tidak bisa diakses. Padahal akun TikTok dengan pengikut hampir 19 ribu, menjadi wadah perempuan 32 tahun itu menyuarakan kritik, aspirasi, dan edukasi berkaitan dengan isu politik, demokrasi, serta kebijakan publik. (tw)