Connect with us

Teknologi

Akui Punya Izin E-Commerce, Ini Bantahan TikTok

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Platform media sosial TikTok akhirnya buka suara terkait berbagai tuduhan yang diterima perusahaannya akibat kemunculan fitur social commerce, TikTok Shop. Mulai dari tidak memiliki izin operasional niaga elektronik hingga monopoli bisnis dan predatory pricing.

Sebelumnya, TikTok Shop menjadi perbincangan hangat di media sosial karena diduga menjadi salah satu penyebab omzet pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) lokal turun drastis. Layanan tersebut diduga membuat barang impor menjadi semakin mudah masuk ke Indonesia dengan harga yang sangat rendah, sehingga membuat pedagang lokal tak dapat bersaing di pasaran.

Pemerintah menyebut social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung. Ia menambahkan, peronnya media sosial dan ekonomi harus dipisahkan.

Mengenai hal itu, sebelumnya TikTok telah membantah sejumlah isu yang ditujukan ke platformnya. Apa saja?

1. Memiliki Izin Operasional Niaga Elektronik

TikTok membantah pernyataan mengenai perusahaannya tidak memiliki izin operasional niaga elektronik atau e-commerce di Indonesia. Sebelumnya, pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim yang mengungkapkan bahwa TikTok hanya memiliki izin penyelenggara sistem elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

“Kami telah memperoleh Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUP3A Bidang PMSE),” kata TikTok Indonesia kepada Tempo melalui email, Sabtu, 23 September 2023. 

Menurut TikTok Indonesia, perusahaan telah memperoleh perizinan dari Kementerian Perdagangan, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tidak Ada Project S dan TikTok Shop Diluncurkan di Amerika Serikat

Selain itu, TikTok juga membantah telah menerbitkan Project S di Indonesia. Itu adalah proyek layanan yang diduga menjadi cara perusahaan mengoleksi data produk yang laris di suatu negara untuk kemudian diproduksi di Cina dan dipasarkan kembali ke negara tersebut dengan harga yang lebih murah.

TikTok menyatakan Project S tidak pernah ada di Indonesia dan tidak memiliki rencana untuk menerbitkannya di Tanah Air. Perusahaan tersebut juga mengaku tidak memiliki bisnis lintas-batas di Indonesia. “Project S tidak pernah ada di Indonesia dan kami tidak punya rencana untuk memiliki Project S di Indonesia,” kata manajemen TikTok Indonesia.

TikTok juga mengklaim bahwa 100 persen penjual di platformnya memiliki entitas bisnis lokal yang terdaftar dengan nomor induk berusaha (NIB). Perusahaan pun menyebutkan bahwa pedagang di TikTok Shop adalah pengusaha mikro dengan verifikasi KTP atau paspor.

Dalam keterangan tertulisnya itu, TikTok juga menanggapi tentang sistem social commerce yang digunakan dalam platformnya. Perusahaan menjelaskan TikTok Shop diluncurkan di Amerika Serikat pada tanggal 12 September 2023 dan dioperasikan di dalam satu platform dengan TikTok.

Sementara sejak 2020, TikTok sudah tidak beroperasi di India dan TikTok Shop tidak pernah diluncurkan di negara tersebut. Sedangkan di Inggris, TikTok Shop dan TikTok juga dijalankan di dalam satu platform yang sama. Tiktok bahkan menegaskan platformnya tidak beroperasi di Cina.

3. Bantah Monopoli Bisnis Tanah Air

Perwakilan perusahaan TikTok di Indonesia juga membantah dugaan bahwa perusahaannya melakukan praktik monopoli bisnis di Tanah Air. Pasalnya, hingga saat ini TikTok tidak mempunyai sistem pembayaran dan logistik tersendiri. 

Untuk sistem pembayaran, perusahaan mengaku TikTok Shop menerima segala jenis metode pembayaran yang sudah ada di Indonesia. Mulai dari kartu debit atau kredit, dompet digital (e-wallet), transfer bank, dan metode pembayaran tunai. 

Sementara untuk pengiriman logistik, TikTok mengatakan perusahaan bermitra dengan layanan penyedia jasa logistik di Indonesia, seperti, J&T, NinjaVan, JNE, dan SiCepat untuk mendukung operasional perusahaan. 

Lebih lanjut, TikTok juga membantah telah menjual barang hasil produksi sendiri di platformnya. Perusahaan mengaku tidak berniat untuk menjadi peritel atau wholesaler yang akan berkompetisi dengan para penjual lokal di Indonesia.

Tak hanya itu, TikTok Indonesia pun menegaskan bahwa Algoritma TikTok tidak berpihak pada produk-produk dari negara tertentu. Platform asal Cina itu mengatakan perusahaannya tidak mengumpulkan atau menyimpan data asal produk, sehingga menurut perusahaan, TikTok tidak memiliki kemampuan untuk memiliki keberpihakan atau memberikan batasan pada produk-produk yang berasal dari lokasi atau negara tertentu.

4. Bantah Predatory Pricing

Platform media sosial asal Cina tersebut juga buka suara terkait dugaan predatory pricing yang membuat produk UMKM lokal sepi peminat. Predatory pricing sendiri merupakan praktik bisnis ilegal yang menetapkan harga suatu produk terlalu rendah untuk menghilangkan persaingan. Hal ini dinilai ilegal karena akan menciptakan monopoli bisnis dan membuat pedagang lokal kehilangan pelanggannya.

Meski begitu, TikTok membantah praktik tersebut dan mengatakan bahwa perusahaan tidak dapat menentukan harga suatu produk yang dijual di platformnya. “Sebagai platform, TikTok tidak dapat menentukan harga produk,” kata TikTok Indonesia.

Adapun diketahui produk yang dijual di platform TikTok sangat murah sehingga membuat pelaku usaha di dalam negeri tidak dapat bersaing. 

“Penjual dapat menjual produknya dengan tingkat harga yang mereka tentukan sesuai dengan strategi bisnis mereka masing-masing,” kata TikTok Indonesia. Menurut perusahaan, produk yang sama yang dapat ditemukan di TikTok Shop dan platform e-commerce lain memiliki tingkat harga yang serupa. (utw)

Teknologi

Cara Langganan Internet Starlink di RI, Ini Kisaran Harganya

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Starlink akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat. Hal ini diungkap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) beberapa saat lalu.

Perusahaan milik Elon Musk tersebut akan menggandeng perusahaan lokal untuk beroperasi di Indonesia. Starlink mengajukan dua izin, yakni sebagai penyedia VSAT dan internet bagi masyarakat.

Starlink Indonesia berbeda dengan Starlink yang berbasis di Amerika Serikat. Starlink Indonesia membeli perangkat stasiun bumi dan akses internet ke Starlink.

Kemudian, perangkat dan akses internet tersebut digunakan untuk menyediakan layanan internet kepada pengguna di RI.

Situs Starlink Indonesia sudah mengudara. Bahkan, sudah dipampang harga berlangganan dan produk yang ditawarkan.

Harga langganan untuk paket ‘Standar’ yang disebut cocok untuk keluarga adalah Rp 750.000 per bulan. Paketnya mencakup kuota tanpa batas. Fitur utamanya disebut memberikan internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah tanpa batas.

Namun, belum ada informasi terkait kecepatan download/upload yang disediakan Starlink Indonesia.

Selain harga langganan bulanan, pengguna juga membutuhkan perangkat keras ‘Standar Teraktuasi’ yang direkomendasikan Starlink Indonesia. Harganya dipatok Rp 7.800.000. Adapula deposito senilai harga satu bulan langganan, yakni Rp 750.000.

Dalam laman Starlink Indonesia, pelanggan bisa memilih apakah membutuhkan layanan internet untuk pribadi atau bisnis. Namun, belum diungkap harga paket untuk bisnis.

Selain itu, Starlink Indonesia juga menyediakan uji coba selama 30 hari. Jika pelanggan tak puas, bisa mendapatkan pengembalian dana penuh.

Saat ini, layanan Starlink Indonesia belum tersedia. Namun, Anda bisa mendaftarkan email di laman depan untuk diberi notifikasi ketersediaan Starlink Indonesia.

Selain itu, pemesanan juga bisa dilakukan di laman resmi Starlink Indonesia.

  • Isi kolom alamat ke ‘Indonesia’ di laman Starlink Indonesia.
  • Klik ‘Pesan Sekarang’.
  • Isi ‘Informasi Kontak’ berupa nama dan nomor telepon, serta ‘Alamat Pengiriman’.
  • Klik ‘Melakukan Pemesanan’.

Selain harga langganan bulanan dan perangkat keras, Anda juga harus membayar biaya pengiriman dan penanganan. Nominalnya sesuai dengan alamat yang dimasukkan. (tw)

Continue Reading

Teknologi

Cara Baru Penipu Kuras Rekening Pakai Kode QR, Ini Cara Antisipasinya

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Seiring berjalannya waktu, modus penipuan di Indonesia semakin beragam dan “dekat” dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Terbaru, kasus penipuan mulai menggunakan modus QR Code saat transaksi.

Metode yang bernama “quishing” ini menggunakan QR Code untuk bertransaksi dan dapat menguras rekening para korban melalui kode tersebut. Sebagai informasi, quishing merupakan gabungan dari kode QR dan phishing. Pelaku akan memancing korbannya agar mendapatkan informasi dan detail pribadi mereka.

Saat memindai QR Code, biasanya korban akan dibawa ke situs tertentu. Selain bisa menunjukkan pesan teks biasa, situs tersebut bisa melacak daftar aplikasi hingga alamat peta korban.

Pelaku memanfaatkan kemampuan tersebut untuk mengarahkan calon korbannya ke situs web palsu. Mereka akan membuat orang sulit mendeteksi situs yang akan dikunjungi sebelum membuka web.

Wired menyebut bahwa pelaku quishing akan mengelabui seseorang untuk mengunduh sesuatu ke dalam perangkat. Unduhan tersebut akan membahayakan perangkat milik korban.

Langkah berikutnya, para korban akan diminta memasukkan beberapa kredensial login. Informasi itu akan didapatkan oleh pelaku quishing.

Kejahatan ini semakin masif karena kode QR bisa dibuat dengan mudah dan siapa saja. Seseorang bisa membuatnya bahkan tanpa keahlian khusus.

Namun ada cara untuk menghindari kejahatan quishing. Utamanya adalah jangan percaya QR code yang dipasang di tempat umum atau diberikan pada orang yang tidak jelas dari mana asalnya.

Anda juga bisa mengenali QR code dengan tujuan kejahatan. Karena biasanya penipu akan meningkatkan rasa urgensi dan kekhawatiran calon korbannya, misalnya dengan menyertakan pernyataan “Pindai kode QR ini untuk memverifikasi identitas Anda atau mencegah penghapusan akun Anda”.

Terakhir, jangan lupa mengaktifkan autentikasi dua faktor pada tiap akun. Selain itu, jangan lupa untuk keluar dari perangkat yang tidak digunakan lagi. (tri)

Continue Reading

Teknologi

Sertifikasi ISO 41001:2018 untuk Mewujudkan Efisiensi pada Perusahaan ataupun Organisasi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Memperoleh sertifikasi ISO bagi Manajemen Fasilitas pada sebuah perusahaan adalah cara untuk memberdayakan profesional Facilities Management. Mengingat lanskap yang sangat dinamis dan selalu berkembang, termasuk teknologi dan ESG, standar ISO sangat penting bagi manajer fasilitas dan manajemen fasilitas.

Hal tersebut penting agar memberikan kerangka kerja praktik terbaik untuk menjaga dan mengoperasikan fasilitas secara efektif.

Standarisasi ini menjamin konsistensi, kualitas, dan keamanan dalam area penting seperti efisiensi energi, keberlanjutan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan.

Christina Ng, Head of Facilities Management mengatakan bahwa “Meskipun peran Manajemen Fasilitas dalam perusahaan semakin diakui, tim Facilities Management Colliers Indonesia menyadari bahwa masih banyak perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi, termasuk ISO 41001:2018, untuk tim Manajemen Fasilitas mereka.”

ISO 41001 berfungsi sebagai standar Facility Management (FM), yang dirancang untuk membantu organisasi atau perusahaan dalam menetapkan, melaksanakan, menjaga, dan meningkatkan program kepatuhan Manajemen Fasilitas yang terintegrasi.

Adanya penerapan sistem ISO 41001, organisasi atau perusahaan dapat mewujudkan efisiensi dalam bentuk sebagai berikut:

-. Menentukan arah tim FM agar sejalan dengan kebutuhan, visi, dan misi perusahaan.

-. Memetakan risiko dan mengidentifikasi peluang perbaikan untuk menghindari biaya yang lebih tinggi terkait aspek bahaya atau risiko.

-. Meningkatkan kualitas layanan melalui kriteria tenaga kerja dan meningkatkan kinerja tim.

-. Mengorganisir dokumentasi lebih efektif. Menerapkan KPI yang sesuai dapat membantu organisasi mengukur aspek yang perlu diperbaiki. Hal tersebut guna mencapai efisiensi yang lebih baik. (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending