Connect with us

Tokoh RI

Akui Sudah 30 Tahun Lebih Jadi Peneliti, Said Didu Sindir BRIN

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti pernyataan dari Peneliti Astronomi dan Astrofisika dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin yang menyebut perbedaan penentuan awal Ramadhan dan Lebaran terjadi bukan karena metode hisab dan rukyat melainkan perbedaan kriteria.

Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu menegaskan bahwa dirinya sudah pernah jadi peneliti selama 30 tahun lebih.

“Hahaha. Saya lebih 30 tahun jadi peneliti. Baru kali ini ada penelitian ‘sehebat’ alias aneh ini,” ujar Said Didu dikutip dari akun Twitter pribadi miliknya, Minggu (12/3).

Sementara itu, adapun yang digunakan Muhammadiyah  yakni kriteria wujudul hilal, sedangkan imkan rukyat atau visibilitas hilal digunakan oleh NU dan beberapa organisasi keagamaan lain di Indonesia.

Peneliti Astronomi dan Astrofisika dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin menegaskan bahwa perlunya kriteria agar bisa disepakati bersama terkait penentuan awal bulan.

“Penentuan awal bulan memerlukan kriteria agar bisa disepakati bersama. Rukyat memerlukan verifikasi kriteria untuk menghindari kemungkinan rukyat keliru,” tuturnya.

“Hisab tidak bisa menentukan masuknya awal bulan tanpa adanya kriteria, sehingga kriteria menjadi dasar pembuatan kalender berbasis hisab yang dapat digunakan dalam prakiraan rukyat,” sambungnya.

Thomas menerangkan bahwa kriteria hilal yang diadopsi adalah kriteria berdasarkan pada dalil hukum agama tentang awal bulan dan hasil kajian astronomis yang sahih.

Kriteria juga harus mengupayakan titik temu pengamal rukyat dan pengamal hisab untuk menjadi kesepakatan bersama, termasuk Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).

Menurutnya, ada potensi kesamaan awal Ramadhan pada tahun ini, yakni 23 Maret 2023.

Di Indonesia, saat Maghrib, 22 Maret 2023, posisi bulan sudah memenuhi kriteria baru MABIMS dengan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Sementara itu, di sisi lain, ada potensi perbedaan Idul Fitri tahun ini karena saat Maghrib, 20 April 2023, ada potensi di Indonesia posisi bulan belum memenuhi kriteria baru MABIMS, yaitu tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Namun, posisi bulan itu sudah memenuhi kriteria wujudul hilal. Apabila merujuk kriteria baru MABIMS, maka Lebaran jatuh pada 22 April 2023, sedangkan bila merujuk wujudul hilal, 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada 21 April 2023.

Lebih lanjut Thomas mengungkapkan penyebab utama perbedaan penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha yang terus berulang karena belum ada kesepakatan terkait kriteria awal bulan Hijriyah.

Prasyarat utama untuk terwujudnya unifikasi Kalender Hijriyah harus ada otoritas tunggal. Otoritas tunggal akan menentukan kriteria dan batas tanggal yang dapat diikuti bersama.

Sedangkan, kondisi saat ini otoritas tunggal mungkin bisa diwujudkan dulu di tingkat nasional atau regional.

“Penentuan ini mengacu pada batas wilayah sebagai satu wilayah hukum sesuai batas kedaulatan negara. Kriteria diupayakan untuk disepakati bersama,” pungkas Thomas.

Rezim saat ini melalui BRIN makin merusak tatanan islam yang ada di indonesia, segala cara akan mereka gunakan untuk mengacaukan kondisi umat saat ini. (tw)

Tokoh RI

Wakil ketua Komisi III DPR RI Bingung Angka Rp 300 Triliun di Kemenkeu Tiba-tiba Clear

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut menyoroti temuan transaksi janggal Rp 300 triliun oleh PPATK di Kemenkeu yang ternyata bukan korupsi maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sahroni bingung mengapa isu tersebut tiba-tiba selesai dengan cepat padahal angka yang disebutkan terbilang luar biasa besar.

“Ini publik sudah telanjur dibuat bingung oleh banyaknya narasi yang beredar. Jadi saya minta temuan ini tolong benar-benar diusut tuntas. Pun kalau sudah clear, para pemangku kepentingan punya tanggung jawab untuk buka kasus ini seterang-terangnya kepada publik. Kok bisa isunya tiba-tiba clear dan disimpulkan secepat itu?” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu, 15 Maret 2023.

Sahroni mengatakan semestinya kasus ini dibuka seterang-terangnya kepada publik. Terlebih, narasi Rp 300 triliun sudah telanjur mengemuka di masyarakat.

Menurut Sahroni, dengan berakhirnya isu ini, ada penilaian di masyarakat seolah-olah kasus dihentikan. Ia juga menilai kasus ini bisa saja sebagai fitnah akibat data yang tidak akurat. Sahroni meminta kejelasan.

“Dua hal yang saya soroti dari temuan besar ini. Pertama, jangan sampai karena terlanjur mendapat perhatian yang begitu besar, kasus ini jadi seakan-akan ‘dihentikan’. Kedua, lebih mengerikan lagi kalau ternyata kasus ini jadi sekedar fitnah akibat informasi awal yang kurang akurat. Sebab efek dari narasi ini telah berimbas langsung kepada suatu lembaga,” ungkapnya.

Politisi Partai NasDem itu juga meminta publik tetap aktif memantau perkembangan dugaan kasus Rp 300 T Kemenkeu ke depan. Namun, dia memberikan catatan bahwa publik juga tidak boleh berspekulasi terlalu liar yang berujung pada timbulnya fitnah-fitnah baru.

“Publik wajib awasi perkembangan kasus ini lewat berbagai macam platform, salah satunya bisa melalui media sosial. Namun, saya minta juga (publik) jangan sampai memberikan desakan-desakan yang basisnya fitnah dan belum teruji kebenarannya. Sama-sama kita kawal kasus ini dengan bijak dan rasional,” tutur Sahroni. (ut)

Continue Reading

Tokoh RI

Bukan Omong Kosong! Ucapan Bupati Meranti Soal Pegawai Kemenkeu Kini Terbukti Benar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Kementerian Keuangan (kemenkeu) kini tengah menjadi sorotan karena pergerakan uang sebesar Rp300 triliun yang ditemukan di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.

Pergerakan uang dengan jumlah fantastis itu ditemukan usai Menko Polhukam Mahfud MD menelusuri transaksi lain di luar kasus mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.

Padahal sebelumnya ditemukan transaksi janggal dari 69 orang di kementerian tersebut mencapai Rp500 miliar di luar kasus ayah Mario Dandy Satrio.

Seorang netizen dengan akun @JantunGPiisanG mengungkit pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil yang mengeluhkan soal pegawai Kemenkeu. Pemilik akun mengatakan pernyataan tersebut kini terbukti benar.

Adil memprotes soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti karena uang yang diperoleh tidak sesuai dengan banyaknya minyak yang diambil di wilayah tersebut.

Kekecewaan sekaligus kemarahan disampaikan Adil dalam acara rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru pada 9 November lalu.

Bahkan, karena saking emosinya, Adil menyebut pegawai keuangan berisi iblis dan setan karena upaya menemui pejabat Kemenkeu untuk membahas soal pembagian DBH itu sulit.

“Sampai saya kejar ke Bandung orang Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, itu yang hadir waktu itu nggak tahulah. Sampai pada waktu itu saya bilang, ‘Ini orang keuangan ini isinya iblis atau setan?” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Politikus Partai Demokrat Cipta Panca Laksana mengenang momen pahit dirinya di-bully oleh stafsus Menteri Keuangan yang bernama Yustinus Prastowo.

Tidak hanya oleh Yustinus Prastowo, Panca juga mengaku di-bully oleh buzzer pemerintah. “Gara2 bupati Meranti ini dulu gue dibully @prastow dan bala2 buzzeRp dia nih,” ujarnya dari akun Twitter pribadi pada Kamis (9/3/2023). (tw)

Continue Reading

Tokoh RI

Sampaikan Kabar Perkembangan Pembangunan IKN, Dokter Tifa: Kabar Buruknya, yang Punya Gagasan Jokowi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur masih menyisakan pro-kontra. Sebagian pihak mengkritisi Jokowi atas keputusan tersebut.

Salah satu tokoh yang masih vokal menyuarakan ketidaksetujuannya adalah Dokter Tifa Dia beberapa kali terpantau mengungkapkan kritikannya atas proyek IKN.

Terbaru, Dokter Tifa menyoroti kabar akan dibangunnya lapangan sepak bola di IKN. Tak tanggung-tanggung, Jokowi menyebut akan ada 8 lapangan sepak bola yang dibangun dan diharapkan selesai dalam satu tahun.

“Kabar Baik: Di IKN akan dibangun setidaknya delapan lapangan sepak bola dan diharapkan selesai dalam satu tahun. Pembangunan lapangan sepak bola IKN akan dibiayai FIFA. Kabar Buruk: Yang ngomong Jokowi,” cuit akun @UyokBack, dikutip Selasa (28/2/2023).

Unggahan tersebutlah yang lantas dikomentari Dokter Tifa. Dia menulis, “Savage! Saya ngga bisa bikin narasi sebagus ini maka saya ikutin aja.”

“Kabar baik: Indonesia akan punya Ibukota baru super modern dg mobil terbang, dunia metaverse, hightech dll. Kabar buruk: Yg punya gagasan pak Owi,” cuitnya melanjutkan.

Beragam balasan lantas diterima Dokter Tifa. Akun @bani_qurtubi yang mengaku sebagai korban Gempa bumi Cianjur menuliskan keluhannya terhadap pemerintah.

“Sama seperti kami warga yg kena dampak gempa cianjur, waktu itu dia bilang sambil ngasih simbolis dana bantuan uang untuk perbaiki atau bangun rumah, bisa diambil kapan aja tanpa dipersulit. Faktanya, kini kami banyak hal yg harus kami tempuh dan sampai saat ini belum cair dananya,” tulis akun @bani_qurtubi.

“Seandainya bisa nunjukin ijazah, mungkin kabar buruknya berkurang,” sindir akun @negrikoe.

Dokter Tifa diketahui menjadi salah satu pihak yang getol mempermasalahkan ijazah Jokowi yang ditudiang sebagian pihak palsu.

Namun, ada juga warganet yang menyampaikan pembelaan terhadap Presiden Jokowi. Akun @Juventino_S1995 menulis, “Perbedaan besar dalam hal ini.. orang yg kalian bicarakan bekerja dapat pahala.. kalian cuma ngebacot di medsos dapat dosa pula.”

“Note: Pernah sadarkah kalo kebencian sdh merasukimu bikin oleng??” lanjutan cuitan akun @Juventino_S1995. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending