Connect with us

Politik

AMIN Janjikan Tunjangan untuk Ibu Hamil, Guru Ngaji dan Hapus PBB

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Anies-Muhaimin menjanjikan untuk memberikan tunjangan khusus kepada ibu hamil, guru mengaji, dan penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB). Ini lebih logis untuk rakyat saat ini.

Janji itu disampaikan Cawapres RI Muhaimin pada hari kampanye ke-21 di hadapan ratusan guru mengaji se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/12/2023).

Komitmen itu, kata dia, demi meningkatkan kesejahteraan hidup bagi guru mengaji, mencegah terjadinya stunting atau tengkes sejak dini, dan membantu mengurangi beban penyelenggara pendidikan agama Islam seperti majelis taklim.

“Kami sudah hitung itu semua, jauh lebih memudahkan para pengelola pendidikan sehingga menjadi murah karena tidak adanya beban yang ada di PBB dan pajak-pajak lain,” kata cawapres nomor urut 1 itu.

Politik

Usung Duet Anies-Sohibul di Pilkada DKI, PKS Optimis AMAN Menang

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, DPP PKS memutuskan mengusung duet Anies Baswedan-Sohibul Iman untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Duet ini disebut sesuai dengan usulan dari struktur DPW PKS DKI Jakarta yang dikirim ke DPP PKS. 

Diketahui, sebelumnya sejumlah nama termasuk Anies Baswedan dan Sohibul Iman masuk radar DPW PKS DKI Jakarta. Presiden PKS Ahmad Syaikhu pun optimistis pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman merupakan kandidat yang memiliki peluang menang besar pada Pilkada Jakarta 2024.

“Kami meyakini pasangan Anies-Sohibul Iman. Ada yang sudah mereka-reka juga singkatannya ‘AMAN’,” katanya, saat pembukaan Sekolah Kepemimpinan Partai DPP PKS, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Ia menegaskan, keputusan DPP PKS mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman diambil dengan mempertimbangkan usulan dari struktur DPW PKS DKI Jakarta. Termasuk mendengarkan berbagai masukan para tokoh, ulama, tokoh lintas agama, para cendekiawan, hingga masyarakat.

“Nanti terserahlah apa (singkatan) namanya, memiliki kualifikasi yang mumpuni, serasi dan bisa saling melengkapi untuk memimpin DKI Jakarta,” ucap Syaikhu.

“Bapak Anies R. Baswedan sukses menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 dengan berbagai torehan prestasi, berhasil memajukan kota dan membahagiakan warganya. Sementara, Bapak Sohibul Iman seorang teknokrat juga cendekiawan,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengaku, PKS menyadari tidak bisa sendirian mengusung calon di pilkada karena jumlah kursi yang dimiliki belum memenuhi syarat untuk mencalonkan sendiri. Sehingga pihaknya akan menjalin komunikasi politik dengan partai-partai lain, misalnya, Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

 “PKS telah membangun komunikasi dengan Partai NasDem dan alhamdulillah mendapatkan sinyal positif untuk membangun kerja sama di Pilkada DKI Jakarta. Selanjutnya, rencana pertemuan dengan PKB juga sudah dirancang dan akan dilaksanakan,” ucapnya.

Continue Reading

Politik

Dinasti Jokowi Adalah Politik KKN, Sifat Kebinatangan pada Manusia Harus Disembelih

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Politik dinasti yang dilakukan Presiden Joko Widodo dianggap sebagai pengkhianatan nyata terhadap Reformasi 1998. Bahkan, politik dinasti Jokowi dianggap sebagai politik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menurut Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi, dengan merestui Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto, Jokowi telah mengkhianati Reformasi 1998, selain mengkhianati konstitusi yang dilahirkan dari semangat anti KKN.

“Jokowi tidak punya andil dalam gerakan mahasiswa dan rakyat pada Reformasi 1998. Jokowi diuntungkan oleh PDIP yang mengawalnya menjadi walikota, gubernur hingga presiden 2 periode,” kata Muslim, Selasa (18/6).

Di periode kedua jelang akhir masa jabatannya sebagai presiden, kata Muslim, Jokowi membangun dinasti politiknya.

Di mana, menantunya, Bobby Nasution menjadi Walikota Medan, putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi menjadi Walikota Solo dan kini menjadi cawapresnya Prabowo, dan putera lainnya, Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI, serta iparnya, Anwar Usman menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ironisnya, Megawati dan PDIP diam saja. Tidak nampak keseriusan mereka mencegah perusakan pada demokrasi dan konstitusi. Bahkan pengerusakan pada prinsip partai dan wibawa ketua umum partai mereka yang selama ini bersikap tegas menjaga aturan partai,” terangnya.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kata Muslim lagi, Jokowi telah menggunakan kekuasaan untuk menekan pembantu pemerintahan harus tunduk pada kepentingan politiknya. Hal ini bukan saja melanggar fatsun, etika, moral dan konstitusi, tapi juga mengkhianati reformasi 1998.

Di mana, lanjutnya, KKN yang menjadi musuh reformasi dipraktikkan dengan tanpa rasa malu oleh Jokowi dengan menekan para menteri untuk tunduk pada kepentingan dan keputusan politik dinastinya. Namun pada akhirnya, suatu saat semua itu akan runtuh juga.

“Politik dinasti adalah politik KKN yang ditumpas dan dilawan saat reformasi. Sehingga dapat dikatakan politik dinasti Jokowi adalah politik KKN,” tandasnya. (tw)

Continue Reading

Politik

Empat Hal Seputar Anies Baswedan Kunjungi Markas DPW PKB Jakarta

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyambangi markas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jakarta pada hari ini, Kamis, 13 Juni 2024. Pada Rabu kemarin, 12 Juni 2024, DPW PKB Jakarta memberikan rekomendasi dukungan kepada Anies untuk maju di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024.

Berikut 4 hal seputar kunjungan Anies ke markas DPW PKB Jakarta.

Disambut pengurus DPW PKB

Anies mengenakan pakaian batik berwarna cokelat dengan kelir diagonal hijau. Bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu tiba sekitar pukul 12.57 WIB yang disambut hangat oleh pengurus DPW PKB.

Hanya melempar senyuman

Anies hanya melempar senyuman kepada awak media yang telah menunggunya di markas DPW PKB Jakarta, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur. Anies bergegas masuk ke ruang sekretariat untuk bersilaturahmi dengan seluruh jajaran DPW PKB.

Silaturahmi

Calon legislator terpilih PKB di DPRD Jakarta, Ahmad Moetaba, sebelumnya mengatakan, Anies akan bersilaturahmi dan berdiskusi dengan para pengurus DPW Jakarta.

Kendati begitu, Moetaba tak berkenan merincikan diskusi dan pembahasan apa yang akan dilakukan antara pengurus teras DPW PKB dengan bekas Gubernur Jakarta tersebut.

“Intinya silaturahmi karena kemarin berhalangan hadir,” ujar dia.

Kata Anies soal PKB, PKS dan NasDem

Meski memperoleh dukungan maju menjadi calon gubernur dari DPW PKB Jakarta, Anies mengklaim komunikasinya dengan dua partai sekondan PKB, yaitu PKS dan NasDem masih berjalan dengan baik.

Anies mengatakan, komunikasi dengan dua partai tersebut terus berlangsung, baik ihwal dukungan maupun hal lainnya.

“Semua sudah ada pembicaraan, tapi kita tunggu seluruh proses selesai,” kata Anies di markas DPW PKB Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.

Anies juga didukung PKS

Sebelumnya, DPW PKS Jakarta juga memberikan dukungan kepada Anies untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta dari PKS.

Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin mengatakan, keputusan tersebut muncul setelah rapat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah. Dalam rapat itu, dewan sepakat mencalonkan Anies sebagai calon gubernur. Pun, kata dia, hasil rapat tersebut sudah dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat PKS.

“Beliau inkumben dan sampai hari ini belum ada perubahan,” kata Khoirudin kepada Tempo, Kamis, 23 Mei 2024 lalu.

Sedangkan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan, terus menjalin komunikasi intens dengan Anies setelah mempertimbangkan serius peluang untuk kembai berlaga di Jakarta.

“Komunikasi kami intens, dengan beliau dan siapa saja,” ujar Sugeng, Kamis, 12 Juni 2024.

Rabu kemarin, 12 Juni 2024, DPW PKB Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada Anies untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta di pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

Ketua DPW PKB Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan, dukungan kepada Anies diberikan setelah dilakukan jajak pendapat di tingkat ranting, cabang hingga wilayah.

Bahkan, Hasbiallah mengklaim, PKB telah meminta restu kepada jajaran ulama dan tokoh masyarakat sebelum mantap memutuskan mendukung Anies.

“Kami mengintruksikan kepada segenap jajaran pengurus partai sampai tingkat bawah untuk bergerak bersama memenangkan demi masa depan Jakarta,” ujar Hasbiallah.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum DPP PKB bidang Kaderidasi Hanif Dakhiri mengatakan, PKB belum melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau UKK terhadap Anies.

UKK ini berperan untuk mengukur seberapa laik seorang calon kepala daerah untuk berlaga di palagan Pilkada serentak 2024. (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending