Anggaran Bencana Sumut Dipangkas 88% di Era Bobby Nasution, Respons Banjir Dinilai Lambat!

REPORTASE INDONESIA – Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution menuai kritik tajam setelah memangkas drastis anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)-pos dana bencana-yang dinilai berdampak signifikan pada ketidaksiapan menghadapi banjir bandang.

Peneliti FITRA Sumut, Elfenda Ananda, mengungkapkan anggaran BTT dipangkas dari Rp843,1 Miliar (era Pj Fatoni) menjadi hanya Rp98,3 Miliar dalam Perubahan APBD 2025 (turun 88%). Alokasi untuk APBD 2026 bahkan hanya tersisa Rp70 Miliar.

Melanggar Standar Kedaruratan:

◆ Proporsi Rendah: Proporsi BTT saat ini hanya 0,8% dari total belanja daerah (Rp12,5 T), jauh di bawah standar internasional (1,5-5%) untuk wilayah rawan bencana.

◆ Lemah Perencanaan: Elfenda menilai pemangkasan ini mencerminkan lemahnya perencanaan fiskal dan ketiadaan analisis risiko bencana, dengan BTT sering dialihkan ke belanja infrastruktur yang kini tersorot kasus korupsi.

Dampak Fatal di Lapangan:

Banjir bandang menunjukkan keterbatasan Pemda Sumut, yang terlihat dari lambatnya distribusi logistik, terputusnya jalur evakuasi, dan minimnya bantuan awal. Warga yang terisolir terpaksa pasrah menunggu.

Sementara itu, Gubernur Bobby Nasution memperkirakan kerugian akibat bencana mencapai Rp9,98 Triliun, dengan total 1.578.014 jiwa terdampak dan 330 korban meninggal dunia.

“Gubernur Sumut Bobby Nasution harusnya bertanggung jawab sudah menggeser anggaran BTT yang begitu besar… Harus ada audit terhadap mekanisme penyusunan APBD,” tegas Elfenda. (utw)