Connect with us

Nusantara

Anggaran Food Estate Rp.421 Miliar akan Sia-Sia, Susi Pudjiastuti: Belikan 50 Kapal, Hasilnya Rp.10 M per Tahun

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi soal dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Pertanian sebesar Rp 421 miliar untuk proyek Food Estate. Susi menilai dana tersebut akan lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk belanja kapal ikan.

“Rp 421 miliar belikan 50 kapal ikan untuk tangkap ikan di perairan Indonesia. Satu kapal per tahun akan ada hasil minimal Rp 10 miliar,” katanya lewat akun Twitter @susipudjiastuti, Kamis, 31 Agustus 2023.

Menurut dia, kapal ikan tersebut akan sangat membantu para nelayan. Sebab hasil penjualan ikan para nelayan dengan kapal tersebut bisa bermanfaat untuk membeli kebutuhan pangan, seperti beras dan singkong.

Adapun alokasi DAK untuk megaproyek food estate itu disebutkan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat kerja dengan Komisi IV, Rabu, 30 Agustus 2023. Dari total DAK 2024 sebesar Rp 2,76 triliun, Syahrul membeberkan kementeriannya mengalokasikan anggaran Rp 421 miliar untuk megaproyek food estate. 

Adapun total pagu Anggaran DAK di bidang pertanian pada 2024 sebesar Rp 2,76 triliun. Anggaran ini terdiri dari DAK Fisik bidang pertanian sebesar Rp 2,46 triliun. Serta DAK non fisik ketahanan pangan dan pertanian Rp 300 miliar.

DAK di bidang pertanian ini digelontorkan untuk pengembangan food estate dan penguatan kawasan sentra produksi pangan (KSPP). Dana ini akan disalurkan di 6 Provinsi, 50 Kabupaten. Di antaranya, tutur Syahrul di kawasan Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Jawa.

Syahrul mengungkapkan 7 kabupaten food estate ini telah ditetapkan pada rapat terbatas pada 23 September 2023. Kemudian 3 kabupaten lokasi food estate ditetapkan dalam Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pengembangan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Sumatera Utara.  

Lalu 40 kabupaten/kota pendukung food estate yang memiliki keterkaitan geospasial dalam satuan lanskap ekologis, hidologis, on farm, serta off farm

Food estate yang sudah eksisting ini bisa di0booster, yang tadinya indeks pertanaman cuma 1 kali, satu tahun bisa ditanami bisa tidak itu dimaksimalkan,” kata Syahrul saat di Kompleks Parlemen Senayan. (ut)

Nusantara

Agak Laen, Mudik Idul Fitri 2024 Pakai Helikopter Hanya Rp 2,5 Juta dan Anti Macet

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jateng, Minimal sekali dalam seumur hidup anda mencoba naik Helikopter, terlebih momen Idul Fitri dimana semua orang ingin mudik ke kampung halaman dan terlihat agak laen.

Mudik ke kampung halaman dengan helikopter akan terasa lebih cepat, bebas macet, bebas banjir pake saja jasa helikopter.

Heli Jateng pada edisi Idul Fitri 2024/1445 Hijriyah ini membuka promo tanpa minimum pax. Khusus buat anda yang ingin merasakan sensasi dan experience naik helikopter anda harus menyiapkan Rp 2,5 juta/pax 13 menit.

Untuk pemesanan anda bisa mengunjungi https://helijateng.com, titik poin di Demak Green Garden.

Selain promo mudik HeliJateng juga melayani jasa Medical and Evacuation, Heli Agent Bisnis, Heli Sky Tour, Heli Charter A to B dan Heli Entertain and Event.

Helikopter Spesifikasi: Bell 206 JET, Ranger III, Registrasi PK – AVT, Cabin 4 Setter, Endurace 03.30 Hours. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Berpisah dari Jabar, Kabupaten Berusia 346 Tahun Ini Punya Nama Baru Usai Gabung dengan Jakarta

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Cianjur, Jawa barat akan berpisah dengan Kabupaten yang berusia 346 tahun.

Kabupaten ini akan berpisah dengan Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Akibat berpisah dengan Jawa Barat, Kabupaten ini pun harus berganti nama.

Padahal sebelum berpisah dengan Jawa Barat, Kabupaten ini menjadi salah satu daerah penopang ekonomi terutama dari sektor pertanian.

Tahukah anda Kabupaten mana yang akan berpisah dengan Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta? Jawabannya ialah Kabupaten Cianjur.

Ya, Kabupaten Cianjur tak akan lagi masuk ke dalam bagian Jawa Barat.

Kabupaten Cianjur akan masuk ke dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek tetangga Jawa Barat.

Dengan bergabungnya Kabupaten Cianjur wilayah aglomerasi tersebut kini disebut dengan Jabodetabekjur.

Keputusan berpisahnya Kabupaten Cianjur dari Jawa Barat merupakan imbas dari pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

DKI Jakarta yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota menjaikan Kabupaten Cianjur yang sebelumnya di Jawa Barat kini menjadi keluarga baru mereka.

Dilansir laman Pemerintah Kabupate Cianjur, sebagian besar wilayah Kabupaten Cianjur berupa pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa daratan rendah.

Kabupaten Cianjur punya julukan sebagai kota santri. Citra sebagai daerah agamis telah dimiliki Cianjur sejak tahun 1677. (tri)

Continue Reading

Nusantara

Perampasan Lahan di IKN, Kepala Adat Suku Dayak: Kami Belum Pernah Dapat Tawaran Ganti Rugi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Paser Besar, Konflik Agraria yang menyertainya istilah “memindahkan ibu kota” ke Kalimantan semakin menjadi sorotan.

Masyarakat yang terdampak merasa tidak mendapat ganti rugi atas lahan mereka yang digusur secara paksa pembangunan Ibu kota Nusantara atau IKN.

Bahkan, tidak ada dialog yang diberikan kepada mereka terkait dengan kompensasi yang seharusnya mereka terima.

Pada tanggal 18 Maret 2024, lima Kelurahan, yaitu Rico, Maridan, Jenebora, Gersik, dan Pantai Langgo, menerima himbauan untuk tidak melakukan apapun di tanah nenek moyang mereka sendiri.

Masyarakat merasa terpinggirkan karena tidak ada kesempatan untuk berdialog dengan pemerintah terkait ganti rugi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang seharusnya mereka terima.

“Tanah kami ini mau dipindahkan ke tanahnya orang lain lagi di sana, saya bilang saya tidak mau, tidak mau saya dipindahkan.” ungkap Yusni, kepala adat Paser Besar, dikutip dari channel youtube pada 30 Maret 2024.

Yusni mengungkapkan bahwa mereka bahkan belum pernah mendapat tawaran ganti rugi atas lahan mereka.

Patok-patok dari badan bank tanah bahkan telah ditancapkan di lahan mereka tanpa izin. Mereka merasa pasrah dan hanya bisa berharap agar ada kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami.

“kami ini kan sudah pasrah, kalau ada sekarang yang mau ganti rugi dengan sesuai, istilahnya di sini kami siap angkat kaki,” kata Yusni.

Pemerintah menilai bahwa rumah-rumah yang dihuni oleh masyarakat adat tidak sesuai dengan tata ruang pembangunan IKN.

Namun, masyarakat adat merasa bahwa mereka telah lama mendiami tanah tersebut dengan bukti-bukti konkret seperti makam, silsilah, dan peninggalan sejarah lainnya.

Mereka merasa bahwa tanah tersebut bukanlah tanah negara yang belum pernah diinjak oleh masyarakat.

“Kenapa bilang ada tanah negara? yang dikatakan tanah negara belum pernah diinjak oleh masyarakat adat, termasuk tanah kayak rumah Bupati, rumah kapolres, rumah dinas-dinas ASN, Itulah tanah negara. Disini sudah ada kuburan kami, sudah lama di situ Kok” ungkap Noriah, salah satu masyarakat adat dayak balik.

Konflik agraria di IKN telah mencatat angka yang mengkhawatirkan, dengan luas konflik mencapai 38 persen dari total kasus di Indonesia.

Masyarakat adat menjadi pihak yang lemah secara hukum meskipun memiliki bukti-bukti yang kuat tentang klaim atas tanah tersebut.

Hingga saat ini, masyarakat adat di lima Kelurahan yang terdampak terus berjuang untuk mempertahankan tanah mereka atau setidaknya mendapatkan kompensasi yang layak dari pemerintah.

Tanpa solusi yang memadai, konflik agraria ini akan terus menjadi penghalang bagi ambisi pemerintah dalam memindahkan ibu kota ke Kalimantan. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending