REPORTASE INDONESIA – Publik masih menantikan kejelasan soal adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menko Polhukam Mahfud MD pun kembali buka suara soal isu dugaan pencucian uang dalam lingkup Kemenkeu itu.

Diketahui, dugaan transaksi janggal Rp300 triliun ini pernah diungkap oleh Mahfud MD setelah menjadi pembicara di UGM, Yogyakarta, pada Rabu (8/3/2023). Mahfud mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada transaksi senilai Rp.300 triliun di Kemenkeu.

Mahfud MD membuat geger publik setelah melemparkan isu tentang aliran dana mencurigakan dalam Kemenkeu. Kini, Mahfud MD kembali membuat cuitan terkait isu yang menyelimuti Kemenkeu.

Dikutip dari akun Twitter pribadi Mahfud MD @mohmahfudmd, ia membeberkan akan membahas isu tersebut lebih lanjut di DPR.

“Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang 300T di Kemenkeu. Masalah ini memang lebih fair dibuka di DPR. Saya tidak bercanda tentang ini,” tulis Mahfud MD, dikutip Senin (20/3/2023).

Ia juga mengatakan tetap pada argumentnya tentang adanya dugaan pencucian uang oleh pihak-pihak dalam Kemenkeu.

“Saya dan PPATK tidak mengubah statement bhw sejak tahun 2009 PPATK telah menyampaikan info intelijen keuangan ke Kemenkeu tentang dugaan pencucian uang sekitar 300 Triliun,” tulis Menko Polhukam itu.

“Saya siap dengan data otentik yang akan ditunjukkan kepada DPR. Senin saya standby, menunggu undangan,” lanjutnya. (ut)

REPORTASE INDONESIA – Sri Mulyani diundang oleh Andy F. Noya dalam acara Kick Andy. Video yang rilis di Youtube dua hari lalu ini berisi wawancara Andy soal gonjang-ganjing Kementerian Keuangan.

Andy membuka acaranya dengan video singkat tentang berita terbaru Kementerian Keuangan, termasuk kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto. Setelah itu Sri Mulyani naik ke panggung Kick Andy.

Setelah Andy menyapa Sri Mulyani dengan hangat, acara langsung masuk ke pembicaraan inti soal kasus di Kementerian Keuangan, yaitu Dirjen Pajak dan Bea Cukai.

Selain itu, Andy juga bertanya bagaimana tanggapan Sri Mulyani mengenai masyarakat yang mempertanyakan berapa harta Menkeu.

Sri Mulyani menjelaskan mekanisme yang selama ini dijalankan di Kementerian Keuangan. Pejabat wajib menyampaikan laporan harta kekayaan.

Kementerian Keuangan bekerja sama dengan KPK mengenai kepantasan profil dan harta kekayaan pejabat di Kemenkeu.

Selain itu, juga terdapat laporan dari pengaduan masyarakat yang mencapai 900 laporan di tahun 2019 dan 520 laporan di tahun 2022 mencapai 520.

Investigasi akan dilakukan dan jika ditengarai ada fraud maka kasus akan diserahkan ke aparat hukum yang berwenang.

Aparat hukum yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.

Sri Mulyani juga menanggapi pertanyaan masyarakat mengenai alasan kenapa sesudah kasus viral baru ditindak.

Sebenarnya sudah ada dalam review internal dan Sri Mulyani menjelaskan prosesnya seperti apa. Ada 69 pegawai Kemenkeu yang berisiko tinggi.

Pejabat berisiko tinggi ini adalah pejabat yang di media sosialnya menunjukkan harta dengan sangat bangga, termasuk Rafael Alun dan Eko Darmanto.

Namun demikian, Kemenkeu bekerja sesuai aturan yang mengikat, karena banyak sekali undang-undang yang mengikat dan menyangkut fungsi Kemenkeu.

Oleh karena itu, perlu dilakukan eksaminasi dan investigasi terlebih dahulu dengan proses yang panjang. Tidak bisa memecat hanya berdasar feeling.

“Jadi keputusan mencopot ini bukan tindakan sewenang-wenang?” tanya Andy. “Bukan, ada undang-undangnya.” jawab Sri Mulyani.

Ia juga menegaskan bahwa memang sudah ada temuan awal dan pejabat-pejabat berisiko tinggi ini sudah diperiksa, termasuk Rafael dan Eko.

“Kita semua mengakui selama pandemi, investigasi lapangan yang sifatnya langsung memang tertunda. Zoom tidak cukup efektif.” ungkapnya.

Dua tahun ini sistem tidak efektif bekerja, tapi dari situ saja sudah terdeteksi ada 69 pejabat risiko tinggi.

Sri Mulyani juga menyatakan bahwa sebagai Menteri Keuangan yang memimpin lebih dari 78.000 pegawai, ia juga berusaha melakukan kepada penguatan karyawan yang baik dan jujur.

Dengan adanya kasus ini, banyak juga pegawai Kemenkeu yang merasa terkhianati dan tersakiti, seolah mendapat praduga bahwa semua pegawai Kemenkeu memiliki mental koruptor.

kementerian Keuangan yang saat ini dipimpin oleh Sri Mulyani sangat bobrok, apalagi dengan adanya komentar Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp. 300 Triliun di kemenkeu yang terbongkar oleh Mahfud MD, Ketika institusi lumpuh maka fungsi juga tidak berjalan sebagaimana mestinya yang berpengaruh pada pendapatan negara.

Seharusnya jika budaya malu diutamakan di pemerintahan, maka Sri mulyani sebagai Menteri Keuangan sudah mundur dari jabatannya. (utw)

REPORTASE INDONESIA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan puluhan rekening Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya dengan nilai transaksi lebih dari Rp500 miliar pada periode 2019 hingga 2023.

PPATK menegaskan jumlah Rp500 miliar itu merupakan nilai mutasi rekening selama tiga tahun terakhir, bukan nilai dananya. Disebut juga ada lebih dari 40 rekening yang diblokir.

Pemblokiran itu, kata Kepala PPATK, diduga berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan tersebut. (tw)