Peristiwa
Angkat Eks Koruptor Jadi Stafsus, Mensos Risma Dianggap Cederai Kepercayaan dan Nalar Publik

REPORTASE INDONESIA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani menunjuk mantan Bupati Purbalingga, Tasdi menjadi staf khususnya. Tasdi pernah tersandung kasus suap dan gratifikasi dengan hukuman 7 tahun penjara.
Tasdi pernah menjabat sebagai Bupati Purbalingga pada tahun 2016-2018. Ia merupakan sosok yang pernah membuat Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menangis pada acara HUT partainya.
Diketahui, Tasdi merupakan kader PDIP yang dikenal loyal di partainya. Ia memiliki perjalanan karir politik yang bagus, hingga akhirnya ia terpilih menjadi Ketua PDIP Purbalingga. Tasdi juga terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga periode 1999-2004.
Kemudian ia kembali terpilih menjadi DPRD Purbalingga periode 2009-2014. Tasdi terpilih menjadi Wakil Bupati Purbalingga pada tahun 2013. Tasdi didorong untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Purbalingga. Bersama Dyah Hayuning Pratiwi, dia berhasil menjadi Bupati Purbalingga pada periode 2016-2021.
Baru sekitar 2,5 tahun menjabat, Tasdi tersandung kasus suap dan gratifikasi dengan hukuman 7 tahun penjara. Setelah menjalani hukuman selama 4 tahun 8 bulan, Tasdi bebas bersyarat pada Kamis 8 September 2022.
Kini, Tasdi menjadi staf khusus Mensos Tri Rismaharini. Jabatan ini diembannya mulai 6 Maret 2023.
Hal tersebut menuai beragam reaksi netizen, bahkan ada yang merasa bahwa keputusan Risma menunjuk mantan koruptor sebagai staf khusus merupakan hal yang dapat mencederai kepercayaan dan dianggap menghina nalar publik.
“Maksud Mensos Risma gimana sich, mau MENGHINA NALAR PUBLIK angkat KORUPTOR (Tasdi, mantan Bupati Purbalingga) jadi STAF KHUSUS? Ato gagara satu partai PDIP?” kata @Bos***. (tw)
Peristiwa
Bagaimana Kelanjutan Rp.300 Triliun di Kemenkeu? Mahfud MD: Saya Siap dengan Data Autentik

REPORTASE INDONESIA – Publik masih menantikan kejelasan soal adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menko Polhukam Mahfud MD pun kembali buka suara soal isu dugaan pencucian uang dalam lingkup Kemenkeu itu.
Diketahui, dugaan transaksi janggal Rp300 triliun ini pernah diungkap oleh Mahfud MD setelah menjadi pembicara di UGM, Yogyakarta, pada Rabu (8/3/2023). Mahfud mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada transaksi senilai Rp.300 triliun di Kemenkeu.
Mahfud MD membuat geger publik setelah melemparkan isu tentang aliran dana mencurigakan dalam Kemenkeu. Kini, Mahfud MD kembali membuat cuitan terkait isu yang menyelimuti Kemenkeu.
Dikutip dari akun Twitter pribadi Mahfud MD @mohmahfudmd, ia membeberkan akan membahas isu tersebut lebih lanjut di DPR.
“Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang 300T di Kemenkeu. Masalah ini memang lebih fair dibuka di DPR. Saya tidak bercanda tentang ini,” tulis Mahfud MD, dikutip Senin (20/3/2023).
Ia juga mengatakan tetap pada argumentnya tentang adanya dugaan pencucian uang oleh pihak-pihak dalam Kemenkeu.
“Saya dan PPATK tidak mengubah statement bhw sejak tahun 2009 PPATK telah menyampaikan info intelijen keuangan ke Kemenkeu tentang dugaan pencucian uang sekitar 300 Triliun,” tulis Menko Polhukam itu.
“Saya siap dengan data otentik yang akan ditunjukkan kepada DPR. Senin saya standby, menunggu undangan,” lanjutnya. (ut)
Peristiwa
Menteri Keuangan Sri Mulyani Dicecar Pertanyaan Menusuk Dari Andy F Noya

REPORTASE INDONESIA – Sri Mulyani diundang oleh Andy F. Noya dalam acara Kick Andy. Video yang rilis di Youtube dua hari lalu ini berisi wawancara Andy soal gonjang-ganjing Kementerian Keuangan.
Andy membuka acaranya dengan video singkat tentang berita terbaru Kementerian Keuangan, termasuk kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto. Setelah itu Sri Mulyani naik ke panggung Kick Andy.
Setelah Andy menyapa Sri Mulyani dengan hangat, acara langsung masuk ke pembicaraan inti soal kasus di Kementerian Keuangan, yaitu Dirjen Pajak dan Bea Cukai.
Selain itu, Andy juga bertanya bagaimana tanggapan Sri Mulyani mengenai masyarakat yang mempertanyakan berapa harta Menkeu.
Sri Mulyani menjelaskan mekanisme yang selama ini dijalankan di Kementerian Keuangan. Pejabat wajib menyampaikan laporan harta kekayaan.
Kementerian Keuangan bekerja sama dengan KPK mengenai kepantasan profil dan harta kekayaan pejabat di Kemenkeu.
Selain itu, juga terdapat laporan dari pengaduan masyarakat yang mencapai 900 laporan di tahun 2019 dan 520 laporan di tahun 2022 mencapai 520.
Investigasi akan dilakukan dan jika ditengarai ada fraud maka kasus akan diserahkan ke aparat hukum yang berwenang.
Aparat hukum yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.
Sri Mulyani juga menanggapi pertanyaan masyarakat mengenai alasan kenapa sesudah kasus viral baru ditindak.
Sebenarnya sudah ada dalam review internal dan Sri Mulyani menjelaskan prosesnya seperti apa. Ada 69 pegawai Kemenkeu yang berisiko tinggi.
Pejabat berisiko tinggi ini adalah pejabat yang di media sosialnya menunjukkan harta dengan sangat bangga, termasuk Rafael Alun dan Eko Darmanto.
Namun demikian, Kemenkeu bekerja sesuai aturan yang mengikat, karena banyak sekali undang-undang yang mengikat dan menyangkut fungsi Kemenkeu.
Oleh karena itu, perlu dilakukan eksaminasi dan investigasi terlebih dahulu dengan proses yang panjang. Tidak bisa memecat hanya berdasar feeling.
“Jadi keputusan mencopot ini bukan tindakan sewenang-wenang?” tanya Andy. “Bukan, ada undang-undangnya.” jawab Sri Mulyani.
Ia juga menegaskan bahwa memang sudah ada temuan awal dan pejabat-pejabat berisiko tinggi ini sudah diperiksa, termasuk Rafael dan Eko.
“Kita semua mengakui selama pandemi, investigasi lapangan yang sifatnya langsung memang tertunda. Zoom tidak cukup efektif.” ungkapnya.
Dua tahun ini sistem tidak efektif bekerja, tapi dari situ saja sudah terdeteksi ada 69 pejabat risiko tinggi.
Sri Mulyani juga menyatakan bahwa sebagai Menteri Keuangan yang memimpin lebih dari 78.000 pegawai, ia juga berusaha melakukan kepada penguatan karyawan yang baik dan jujur.
Dengan adanya kasus ini, banyak juga pegawai Kemenkeu yang merasa terkhianati dan tersakiti, seolah mendapat praduga bahwa semua pegawai Kemenkeu memiliki mental koruptor.
kementerian Keuangan yang saat ini dipimpin oleh Sri Mulyani sangat bobrok, apalagi dengan adanya komentar Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp. 300 Triliun di kemenkeu yang terbongkar oleh Mahfud MD, Ketika institusi lumpuh maka fungsi juga tidak berjalan sebagaimana mestinya yang berpengaruh pada pendapatan negara.
Seharusnya jika budaya malu diutamakan di pemerintahan, maka Sri mulyani sebagai Menteri Keuangan sudah mundur dari jabatannya. (utw)
Peristiwa
PPATK Bekukan Puluhan Rekening Eks Ditjen Pajak Rafael Senilai Rp.500 Miliar Lebih

REPORTASE INDONESIA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan puluhan rekening Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya dengan nilai transaksi lebih dari Rp500 miliar pada periode 2019 hingga 2023.
PPATK menegaskan jumlah Rp500 miliar itu merupakan nilai mutasi rekening selama tiga tahun terakhir, bukan nilai dananya. Disebut juga ada lebih dari 40 rekening yang diblokir.
Pemblokiran itu, kata Kepala PPATK, diduga berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan tersebut. (tw)
-
Hiburan4 days ago
Sandhy Sondoro X Selvy Kitty Hadirkan Duet Spesial dan Unik
-
Hiburan3 days ago
Funtastic Six Anniversary PSG Angkatan 92 SMPN 162
-
Ekonomi4 days ago
KOPERUMNAS Luncurkan Aplikasi BISPROnas, Hasilkan Cuan Halal dan Berkah
-
Hukum3 days ago
Teddy Minahasa dan Linda Cepu ke Taiwan Lihat Pabrik Sabu, Ini Reaksi Polri
-
Politik2 days ago
DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU, Demokrat dan PKS Tolak Ciptaker
-
Gayahidup2 days ago
Keutamaan Puasa Ramadhan bagi Umat Islam, marhaban Ya Ramadan
-
Peristiwa3 days ago
Bagaimana Kelanjutan Rp.300 Triliun di Kemenkeu? Mahfud MD: Saya Siap dengan Data Autentik
-
Nusantara1 day ago
Wapres Usulkan Pajak Dipisah dari Kemenkeu, Apakah Ditanggapi?