Connect with us

Hukum

Apa Kabar Kasus Korupsi BTS Kominfo? Nama Suami Puan Maharani dan Menpora Dito Ariotedjo Menghilang

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 30 Agustus 2023 mengungkap adanya sosok makelar kasus atau markus untuk menghentikan penyelidikan kasus korupsi BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Keterangan fakta itu terungkap saat terdakwa Irwan Hermawan diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang hadir, termasuk Direktur Utama (Dirut) PT Sansaine Exindo, Jemy Sutjiawan.

Saat persidangan tersebut Irwan menagih konfirmasi dari Jemy mengenai tekanan dari sosok yang berjanji akan menyelesaikan penyelidikan kasus korupsi BTS Kominfo.

“Ada tekanan dari orang yang menjanjikan akan menyelesaikan penyelidikan ini?” tanya Irwan.

“Iya,” jawab Jemy. Tekanan dari markus itu diperoleh Jemy setelah pemberitaan sebuah media massa mengungkapkan adanya penyegelan sejumlah site tower BTS Kominfo di Natuna, yakni Mei atau Juni 2022.

Tidak hanya dari markus, rupanya tekanan juga parahnya datang dari DPR dan BPK. “Kalau dari dewan DPR dan BPK?” tanya Irwan.

Ketika diminta untuk konfirmasi lebih lanjut mengenai bentuk tekanan yang dialami? Jemy lebih memilih irit bicara dan hanya menyampaikan bahwa proses hukum kasus BTS ini masih berjalan.

“Nanti, proses hukum kan masih jalan,” ujarnya saat ditemui usai persidangan dan penasihat hukum memastikan benar adanya sosok yang menjanjikan penyelesaian perkara kliennya, Irwan Hermawan.

Janji itu ditawarkan saat perkara sedang dalam tahap penyidikan di Jampidsus Kejaksaan Agung. “Dalam tahap penyidikan. Kalau saya tidak salah menangkap keterangan dari Irwan kepada kami, bahwa ada orang yang menjanjikan akan menghentikan proses dalam perkara ini,” ujar Maqdir Ismail, penasihat hukum Irwan Hermawan usai persidangan Rabu 30 Agustus 2023.

Lanjut Maqdir, janji penyelesaian perkara ini berkaitan dengan uang yang diserahkan Irwan kepada pihak X, Y, dan Z. Namun Maqdir masih enggan mengungkapkan sosok X, Y, dan Z yang dimaksud.

“Iya kira-kira seperti itu (berkorelasi). Bahwa ada sejumlah uang yang diserahkan kepada orang yang disebut XYZ,” ucapnya.

Aliran Uang Sesuai Isi BAP

Pemberian uang kepada XYZ itu diketahui berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) Irwan Hermawan sebagai tersangka. Sementara dalam BAP Irwan Hermawan sebagai saksi, terungkap dengan terang sosok-sosok yang diberikannya uang terkait perkara BTS ini.

Untuk diketahui, total ada 11 pihak yang disebut Irwan tuut menerima aliran uang, yaitu:

1. April 2021 – Oktober 2022, Staf Menteri. Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).

2. Desember 2021, Anang Latif. Rp 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah).

3. Pertengahan tahun 2022, POKJA, Feriandi dan Elvano, Rp 2.300.000.000 (Dua koma Tiga Miliar Rupiah).

4. Maret 2022 dan Agustus 2022, Latifah Hanum, Rp 1.700.000.000 (Satu koma Tujuh Miliar Rupiah).

5. Desember 2021 dan pertengahan tahun 2022. Staf Ahli DPR Nistra, Rp 70.000.000.000 (Tujuh Puluh Miliar Rupiah).

6. Pertengahan tahun 2022, Erry dari Pertamina, Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).

7. Agustus – Oktober 2022. Windu dan Setyo, Rp 75.000.000.000 (Tujuh Puluh Miliar Rupiah).

8. Agustus 2022, Edward Hutahaean, Rp 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah).

9. November – Desember 2022, Dito Ariotedjo, Rp 27.000.000.000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah).

10. Juni – Oktober 2022,0Walbertus Wisang, Rp 4.000.000.0000 (Empat Miliar Rupiah).

11. Pertengahan 2022, Sadikin, Rp 40.000.000.000 (Empat Puluh Miliar Rupiah).

Selain itu Irwan mengaku menyerahkan uang ke 11 pihak atas arahan eks Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif.

“Bahwa dapat saya jelaskan terhadap penerimaan dan pengeluaran uang yang bersumber dari kegiatan pembangunan BTS 4G BAKTI tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah atas arahan dari saudara Anang Latif selaku Direktur Utama BAKTI,” ungkap Irwan dalam BAP-nya sebagai saksi bagi Windi Purnama, tersangka TPPU pada perkara ini.

Aliran uang tersebut pun telah dikonfirmasi oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai bentuk upaya pengendalian perkara.

“Terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan,” ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Kuntadi dalam konferensi pers di depan Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Senin 3 Juli 2023.

Namun Kejagung memberi sinyal belum akan mengusut dugaan pengendalian perkara tersebut. Alasannya, aliran uang ke 11 pihak itu sudah di luar tempus delicti atau periode peristiwa pidana yang disidik Kejaksaan Agung.

“Peristiwa ini (pemberian uang) tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Secara tempus sudah selesai,” ungkap Kuntadi.

Sebagaimana diketahui, ada Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT Antam dengan PT LAM serta Perusahaan Daerah Sulawesi Tenggara dan Perusahaan Daerah Konawe Utara, dimana PT LAM menjadi kontraktor penambangan nikel di wilayah konsesi PT Antam pada 2022-2025. Tapi PT LAM mendelegasikan mandat itu ke puluhan perusahaan lain yang langsung menambang, meski Antam be­lum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Selanjutnya sesuai perjanjian KSO, PT LAM seharusnya menjual ore nikel yang ditambangnya ke PT Antam. Lalu perusahaan tersebut hanya mendapat upah selaku kontraktor pertambangan.

Namun perusahaan milik pria asal Brebes itu bersama mitran­ya, ternyata hanya menyerahkan orenikel dalam jumlah kecil ke Antam. PT LAM lebih banyak menjual ore nikel ke smelter Morowali dan Morosi. Penjualan ke smelter ini menggunakan Rencana Kerja Anggaran Biaya alias dokumen terbang atau penambang menyebutnya “dokter” perusahaan milik PT KKP.

Sebelumnya, Windu diperiksa tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung pada Jumat 14 Juli 2023. Pemeriksaan Windu terkait penyidikan kasus korupsi proyek menara BTS 4G tersangka M Yusrizki Muliawan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Windi Purnama.

Dalam dakwaan eks Menteri Kominfo Johnny Plate disebut­kan, Yusrizki meminta paket pekerjaan baterai dan panel solar dalam proyek BTS. Adapun Windu Purnama adalah tangan kanan Irwan Hermawan, yang menjadi kurir untuk menerima dan membagi-bagikan uang dari proyek BTS 4G.

Dari surat dakwaan Irwan Hermawan disebutkan, Windu adalah satu dari 11 pihak yang diduga menerima aliran dana dari proyek BTS. Irwan melalui Windi menyerahkan uang kepada Windu kurun Agustus hingga Oktober 2022. Irwan jadinya menggelontorkan uang sebesar Rp 75 miliar ke­pada Windu Aji dan seseorang bernama Setyo Joko Santoso. Termasuk juga kepada Nistra Yohan sejumlah Rp 70 miliar pa­da Desember 2021 dan pertenga­han tahun 2022. Nistra diketahui sebagai staf ahli Anggota Komisi I DPR Sugiono dari Partai Gerindra.

Kasus ini pun diketahui masih terus didalami oleh tim penyidik Kejagung, guna menjerat para tersangka lainnya yang ikut menikmati uang hasil korupsi sehingga menyebabkan kerugian negara.

Usai Johny G. Plate menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan menara base transceiver station (BTS) atau korupsi BTS Kementrian Komunikasi dan Informatika, sejumlah nama besar lain ikut terseret. Nama-nama besar tersebut di antaranya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo dan suami Ketua DPR RI Puan Maharani, Hapsoro Sukmonohadim.

Namun, menariknya nama suami puan dan Menpora Dito Ariotedjo menghilang?. (tw)

Hukum

Hakim MK Mulai Gelar RPH Sengketa Pilpres, Diikuti 8 Hakim 

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan memulai Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk sidang sengketa Pilpres 2024.

RPH ini akan diikuti oleh delapan dari sembilan hakim konsitusi yang menangani perkara sengketa Pilpres 2024.

Juru Bicara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan RPH akan dimulai pada Sabtu (6/4/2024). Nantinya setiap Hakim Konstitusi akan menyampaikan pandangan terkait putusannya.

Kemudian hasil dari RPH ini nantinya adalah laporan musyawarah Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa pilpres ini.

Enny menambahkan sidang yang meminta keterangan empat menteri dan DKPP merupakan sidang pemeriksaan pembuktian terakhir.

Selanjutnya, MK membuka kesempatan untuk para pemohon I dan II, pihak termohon, pihak terkait dan Bawaslu RI menyampaikan kesimpulan paling lambat Selasa (16/4/2024). 

Nantinya, kata dia, para pihak dapat menyampaikan kesimpulan itu kepada panitera.

“Tadi dikasih dispensasi sedikit. Dua hari. Tadinya gak ada. Eh ada sehari aja gitu loh. Tapi karena ada masukan, jadi kita harus mengikuti arus bawah sehingga ditampung arus bawah ya udah dua hari gitu tapi saya tuh masuk kembali seperti biasa,” ujar Enny usai persidangan di gedung MK, Jumat (5/4/2024). 

Mengenai keputusan hakim MK, Enny mengatakan, delapan Hakim Konstitusi yang menangani sengketa belum mengetahui pasti apa yang akan terjadi ke depan. 

Terlebih jumlah hakim yang menangani berada pada bilangan genap. Enny mengaku belum mengetahui jika suara setiap hakim imbang antara yang menolak dan menerima permohonan para pemohon.

“Kalau laporan pemusyawaratan hakim menyampaikan pandangannya masing-masing. (kesimpulan) kami belum tahu,” ujar Enny. 

Adapun perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini akan berakhir pada 22 April 2024. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal PHPU 2024. 

Delapan dari sembilan hakim MK yang menangani sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies-Baswedan dan Ganjar-Mahfud adalah Ketua hakim Suhartoyo, dengan tujuh anggota yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur serta Arsul Sani.

Tim Hukum AMIN Sempat Meminta MK untuk Hadirkan Jokowi dalam PHPU

TIM kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) menyikapi surat dari Koalisi Masyarakat Sipil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Koalisi itu meminta MK menghadirkan Joko Widodo dalam sidang sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Kami bahkan mendukung surat Koalisi Masyarakat Sipil yang ingin Pak Jokowi dihadirkan,” kata anggota tim kuasa hukum Amin, Refly Harun, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (4/4).

Refly mengatakan pihaknya juga satu suara agar MK memanggil delapan pimpinan lembaga. Lembaga itu mencakup kementerian hingga institusi negara.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengantarkan surat ke Biro Humas dan Protokol MK. Surat itu berisi permintaan agar MK memanggil Jokowi dan delapan orang jajarannya.

Sosok-sosok tersebut, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kemudian Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

“Kami pandang sangat penting keterangannya untuk didengarkan dalam sidang PHPU hari-hari ini,” ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Usman Hamid di Gedung MK. (ut)

Continue Reading

Hukum

Harvey Moeis Ditahan! Kejagung Bidik Dua Artis Kaya Raya, Raffi Ahmad Terseret Hal Itu

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kasus korupsi di PT Timah Tbk terus berkembang dan setelah Harvey Moeis,suami Sandra Dewi ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung).

Seperti diketahui, Harvey Moeis adalah tersangka ke-16 dari korupsi di PT Timah Tbk yang merugikan negara hingga Rp 271 triliun.

Robert Bonosusatya (RBS) pun sudah diperiksa Kejagung, namun karena bukti kurang kuat sang bos besar tambang itu luput dari penahanan.

Terbaru, Kejagung mengincar dua pesohor kaya raya, untuk kasus tindak pidana pencucian uang, buntut dari korupsi timah.

Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah.

Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada dua sosok artis terkenal.

“Dengan keterlibatan Harvey Moeis, Helena Lim, beberapa orang berikutnya katanya dari Kejaksaan Agung ada pesohor juga yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna, Rabu (3/4/2024).

Disebutkan akan ada enam tersangka baru dalam kasus tersebut.

“Tambahan tersangka dari informasi dari Kejaksaan Agung ada enam lagi tersangka,” lanjutnya.

Nama Raffi Ahmad pun mencuat, sebagai salah satu artis yang dibidik Kejagung.

Raffi Ahmad diisukan menampung uang berjumlah fantastis yakni Rp 1.000 triliun dari kasus korupsi PT Timah Tbk itu.

Raffi Ahmad tentu saja tak tinggal diam mengetahui isu tersebut dan langsung klarifikasi.

Ayah dua anak itu merasa heran, lantaran ini sudah kali kedua ia digosipkan terlibat dugaan pencucian uang.

“Aku digosipin pencucian uang. Ada lagi, orang-orang pada aneh banget deh. Kemarin digosipin pencucian uang, sekarang digosipin lagi,” kata Raffi Ahmad, Selasa (2/4/2023).

“Apa sih hidup ini?” timpalnya lagi.

Sementara Nagita Slavina yang duduk disamping Raffi turut bertanya soal gosip itu.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini, Rp271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang,” ucap Ketut, Jumat (29/3/2024).

“Ada 16 tersangka di sini, dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberaniannya ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua, ini kita sikat semua,” tegas Ketut.

Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah.

Dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa.

Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan.

“Sangat mungkin bertambah kok, tersangkanya. Kita tetap bekerja sesuai dengan harapan masyarakat, orang yang patut bertanggung jawab, akan kita ungkap. Jadi tidak ada tebang pilih,” bebernya. (ut)

Continue Reading

Hukum

Meragukan Kapasitas Ahli Digital Forensik Kubu AMIN, Hotman Paris Auto Kena Mental

Published

on

REPORTASE INDONESIA – jakarta, Pengacara Hotman Paris selaku tim hukum pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan lantaran menanyakan ahli forensik digital dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Hal itu terjadi saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat pada Senin (1/4/2024) kemarin.

Dalam agenda sidang tersebut, kubu 01 Anies-Muhaimin menghadirkan saksi ahli berdasarkan bukti konkrit yang merupakan ahli forensik dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yudi Prayudi.

“Apakah suara ahli, punya sertifikat punya sertifikat international sebagai ahli digital forensik?” tanya Hotman kepada Yudi dikutip dari cuplikan video yang dibagikan akun X @MichelAdam__, Selasa (2/4/2024).

Diketahui, Yudi diminta untuk memberikan hasil audit forensik digital terhadap aplikasi Sirekap KPU dalam kacamata bidang forensik digital.

Yudi kemudian menjelaskan dirinya bekerja sesuai keahliannya berdasarkan data yang sesuai prosedural.

“Yang sama sampaikan itu adalah pola pikir digital forensik. Kalau digital forensik resmi harus ada request, harus ada prosedural. Yang kami lakukan berdasarkan data yang ada,” ucapnya.

Selain itu, Yudi mengatakan dirinya sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia forensik dan berhasil menyelesaikan pendidikan doktornya di bidang digital forensik.

“Kalau berkaitan dengan kompetensi dan kapasitas saya sebagai ahli forensik, alhamdulillah saya sudah berkecimpung di bidang ini sudah hampir 20 tahun. Baik digital forensik, saya juga lulusan S2 dan S3 digital forensik. Kalau soal sertifikasi, saya dulu sudah pernah beberapa kali mengikuti sertifikasi,” jawab Yudi.

Tak sedikit yang menanggap jika Hotman Paris meremehkan sertifikasi tim ahli pasangan capres AMIN. Namun, ternyata ahli yang dihadirkan bukan orang sembarangan.

“Pengacara 02 memang terkesan meremehkan Saksi Ahli 01, padahal kalau kita cermati Argumentasi yg disampaikan berkualitas. Justru Pengacara 02 dalam melakukan sanggahan atau pertanyaan terkesan hanya membolak balikkan Fakta dan Realita sesuai pemahaman mereka sendiri,” tulis netizen.

“Kalo orang sdh kepepet. Maka menyerang pribadi. Ciri kalo dia diambang kekalahan,” ungkap warganet.

“Beginilah wajah asli ahli2 hukum yg dibutakan dunia…menghinakan diri membela kejahatan yg tampak jelas didepan mata, KOLUSI dan NEPOTISME…” sahut yang lain. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending