Connect with us

Peristiwa

Apakah Mahfud MD Sanggup untuk Membongkar Skandal Rp.349 Triliun Hingga Tuntas?

Published

on

RRPORTASE INDONESIA – Jakarta, Publik terbelah. Ada yang ingin Menko Polhukam gebrak terus dan ada yang ingin ”selesaikanlah secara internal”.

Pendapat yang terakhir itu muncul lantaran Mahfud MD adalah bagian dari pemerintah. Bahkan seorang Menko. Ketua Komite Pencegahan TPPU pula.

Pendapat pertama juga kenceng: kalau saja Mahfud tidak buka habis soal Rp.349 triliun itu bisa jadi hanya sebagian yang ditangani. Sebagian lagi akan tertutup oleh ramainya THR.

Tentu ada yang bilang konflik antara Kemenko dan Kemenkeu ini seperti gajah lawan gajah. Dan yang kalah adalah DPR. Setidaknya kalah citra. Maka banyak juga yang memuji Mahfud MD: sekali tembak pelurunya mental ke sasaran lain.

Saya mengikuti perkembangan terakhir ribut 349 ini dari jauh. Kelihatannya akan diselesaikan secara adat. Diadakanlah rapat koordinasi. Mahfud yang memimpin rapat itu. Sebagai ketua Komite Pencegahan TPPU.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri Mulyani hadir. Kepala PPATK dan Ketua OJK juga hadir. Bahkan mengikutkan eselon satu di masing-masing lembaga.

Kesimpulan rapat, Anda sudah tahu: “Tidak ada perbedaan angka”. Baik yang 349 maupun yang 189. Kesimpulan lain: sebagian sudah ditangani, sebagian lagi akan terus ditangani.

Soal yang 189, ujar Mahfud, sudah dibawa ke ranah hukum. Bahwa pemerintah kalah di pengadilan, Mahfud mengatakan akan dilakukan upaya lain: case building.

Anda pun sudah tahu apa itu case building. Kasus itu akan dikaji ulang. Distrukturkan. Dianalisis. Dicarikan argumen yang baik agar pemerintah menang.

Pokok persoalannya: mengapa ekspor emas yang lalu-lintas transaksinya melibatkan 15 perusahaan dengan nilai agregat sampai Rp 189 triliun itu tidak dipungut bea.

Anda sudah tahu jawabnya: eksporter mengatakan yang diekspor itu emas perhiasan. Beanya 0 rupiah. Pemerintah menilai itu emas wungkul. Harus bayar bea.

Akhirnya berlarut. Sampai ke pengadilan. Pun sampai tingkat terakhir: PK. Pengusahanya yang menang.

Dalam case building itu nanti soal cerita tidak lagi penting. Sudah jelas. Yang penting adalah: bagaimana menyusun argumen yang jitu. Bisa jadi dalam proses peradilan yang lalu penyusunan argumennya kurang cerdas. Atau memang tidak punya argumen sama sekali.

Bahkan bisa jadi sengaja dibuatkan argumen yang tidak kuat agar pengusahanya yang menang. Dan yang jelas pemerintah, pun BUMN, sering kalah dalam logistik di pengadilan.

Swasta bisa membukukan pengeluaran siluman lewat cara memutar. Pemerintah, pun BUMN, tidak punya pos siluman dalam anggaran beperkara. Kalau pun ada anggaran siluman itu untuk keperluan yang berbeda.

Dalam rapat koordinasi di PPATK itu hadir juga menteri hukum dan hak asasi manusia. Adakah kementerian ini yang akan memproses case building? Atau Kejaksaan Agung? Polri? Atau Kemenko sendiri?

Tentu tidak mudah melakukan case building ini. Juga, jangan-jangan tidak cukup waktu lagi di sisa masa jabatan pemerintahan sekarang ini. Apalagi perkaranya sudah diputus pengadilan sampai tingkat paling arsh: Peninjauan Kembali.

Yang masih cukup waktu adalah melaksanakan putusan rapat yang satunya: yang belum ditangani akan terus ditangani.

Yang mana?

Pak Menko menyebutkan secara umum: yang di Kemenkeu maupun yang di aparat penegak hukum. Tanpa rincian yang mana.

Maka rapat dengar pendapat di Komisi III berikutnya masih akan seru. Harus ada pendalaman soal yang tersisa itu.

Seru tapi tidak akan gaduh lagi. Di sisi pemerintah sudah terkoordinasi. Kecuali ada anggota Komisi III yang balik menyerang Pak Mahfud. Tapi saya perkirakan tidak. Mungkin tidak berani lagi. Mahfud bisa balik menyerang. Ia punya banyak bahan. Ia tidak takut.

Rapat dengan Komisi III sudah berlangsung. Baru saja. Rapatnya aman-aman saja. Sangat kondusif dan konstruktif.

Memang jika harus menyerang Mahfud, baiknya pakai cara yang lucu-lucu. Seperti yang dilakukan oleh Ketua Komisi III DPR Bambang Pacul. Dari PDI-Perjuangan itu. Ia menyerang tapi sangat menghibur. Ia menganggap Mahfud salah sasaran ketika minta Komisi 3 meloloskan rancangan UU penyitaan aset di perkara TPPU.

Bambang itu santai. Sejak dulu pun begitu. Saya tidak pernah merasa diserang ketika, kala itu, begitu banyak anggota Komisi VII yang… yah… begitulah.

Akhirnya publik tahu mengapa Bambang Wuryanto ini dipanggil Bambang Pacul.

Di sekolahnya dulu, di Jawa Tengah, ada lima murid yang bernama Bambang. Di satu kelas. Untuk membedakan mereka, diberilah nama panggilan yang simpel khas desa.

Kebetulan orang tua Bambang punya sawah luas. Pacul-nya (cangkul) banyak sekali. Tiap selesai dipakai, Pacul itu ditaruh berjajar dengan tampilan yang atraktif. Dari situlah muncul nama julukan Bambang Pacul.

“Tidakkah berisiko bikin lelucon politik yang sensitif seperti itu? Tidak ditegur atau dimarahi ketua umum? Aman?”

“Aman soLeman Pak MenTeri….,” jawabnya.

Tentu Bambang Pacul akan bisa jadi faktor peregang kalau rapat di Komisi III nanti tegang.

Yang jadi pertanyaan rakyat saat ini adalah, Apakah seorang menkopolhukam Mahfud MD sanggup untuk membongkar Skandal kasus transaksi janggal Rp.349 Triliun di wilayah pemerintah tanpa di dukung penuh oleh pemimpin negeri ini? Ataukah akan menjadi anti klimaks kasus ini dimana Mahfud MD pernah mengatakan bahwa jika sudah masuk sistem di negeri ini maka akan masuk dalam lingkaran iblis yang tidak ada ujungnya. Kita lihat saja hasil akhirnya. (tw)

https://disway.id/read/695344/aman-soleman

Peristiwa

Kementerian ESDM Tangkap WNA Cina Pelaku Tambang Emas Ilegal di Kalbar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Seorang WNA asal China berinisial YH ditangkap karena melakukan kegiatan pertambangan bijih emas tanpa izin atau ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Temuan kasus ini berawal dari penyidik PPNS Minerba bersama dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri yang mengadakan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan atau wasmatlitrik terhadap kegiatan penambangan tanpa izin bijih emas.

Melalui wasmatlitrik, para penyidik menemukan aktivitas pertambangan tersebut, yang berlangsung di bawah tanah.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan dan tidak memiliki izin operasi produksi.

“Dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, mereka melaksanakan kegiatan produksi pengambilan bijih emas di lokasi, termasuk mengolah dan memurnikan di terowongan tersebut,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi di jakarta, (14/5/2024). (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke Kemenkeu dan Dibebastugaskan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebastugaskan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Kamis (9/5/2024).

Hal ini sebagai bentuk lanjut dari kasus terkait persoalan bisnis dan hukum yang dihadapi Rahmady.

“Atas dasar hasil pemeriksaan internal, yang bersangkutan sudah dibebastugaskan terhitung sejak 9 Mei lalu untuk mempermudah proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (13/5/2024).

DJBC sudah melakukan pemeriksaan internal terkait permasalahan yang dihadapi oleh Rahmady.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa persoalan yang dihadapi oleh Rahmady terkait dengan konflik kepentingan bisnis yang juga melibatkan istri Rahmady, yaitu Margaret Christina. Rahmady dilaporkan oleh Wijanto Tirtasana karena permasalahan bisnis antara kedua belah pihak.

Pada 2019 Margaret mendirikan perusahaan swasta bernama PT Mitra Cipta Agro dan menunjuk Wijanto sebagai CEO. Dalam perjalanan menjalankan usaha bersama terjadi konflik bisnis. Akhirnya kedua belah pihak saling lapor ke aparat penegak hukum. (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Tolak Putusan MK, Din Syamsuddin dan Rizieq Shihab Siapkan Aksi Demonstrasi Besar Pada Mei Mendatang

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Tak terima dengan putusan MK terkait sengketa Pilpres yang menyebut tak menemukan bukti cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada proses pemilu 2024, Ketua Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) Din Syamsuddin menyebut akan menyiapkan aksi besar bersama Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Din Syamsuddin mengaku telah lama mengetahui intervensi Presiden Jokowi ke MK. Oleh karena MK dianggap tak lagi bisa diandalkan netralitasnya, ia menyiapkan perlawanan melalui unjuk rasa yang akan digelar bulan depan.

Unjuk rasa berskala besar itu menurut Din Syamsuddin rencananya akan digelar pada 20 Mei 2024 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan berlokasi langsung di depan Istana.

“20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, kita tidak lagi (demo) di DPR, tidak lagi di Mahkamah Konstitusi, kita pindah ke sebelah sana, di depan Istana Negara. Ini usul saya,” ujarnya saat melakukan orasi mengawal putusan MK di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Dalam pernyataannya tersebut ia memastikan bahwa bersama dengan koalisi aksi massa lain pihaknya akan menyiapkan massa yang lebih besar untuk mengepung Istana Negara.

“20 Mei kita siapkan yang sebesar-besarnya. Kita kepung Istana Negara,” pungkasnya.

Perihal penolakan permohonan sengketa Pilpres oleh MK, Din Syamsuddin menyebut bahwa Jokowi telah mengintervensi MK sejak tahun 2015.

“Pada 2015 saya menengarai, saya mengendus. Saya meyakini Presiden Joko Widodo melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi,” ujarnya dalam kesempatan orasi yang sama.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutuskan menolak gugatan perkara PHPU yang dimohonkan oleh paslon 01 dan 03 dengan alasan tidak menemukan bukti keterlibatan Jokowi dalam dugaan “cawe-cawe” presiden pada penyelenggaraan pemilu 2024. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending