APBD Jawa Barat Jebol Rp 621 Milyar, Gaya Populis KDM Disorot

REPORTASE INDONESIA – Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat gagal membayar pekerjaan kontraktor tahun 2025 senilai Rp621 miliar akibat pendapatan APBD yang tidak mencapai target. Kondisi ini memicu sorotan terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.

Guru Besar FISIP Unpad, Prof. Muradi, menilai penurunan pendapatan daerah berkorelasi dengan gaya populisme Dedi yang lebih sibuk berkeliling menyelesaikan masalah parsial ketimbang menggali potensi makro Jawa Barat.

Muradi menyebut Dedi Mulyadi belum menunjukkan kreativitas di level provinsi sebagaimana saat menjabat Bupati Purwakarta, ketika berhasil mempopulerkan Sate Maranggi sebagai ikon lokal. Alih-alih membuat kebijakan strategis untuk mendongkrak pendapatan, Dedi dinilai lebih sering tampil sebagai “pemadam kebakaran” di lokasi bermasalah, sehingga menonjolkan sosok pribadi ketimbang potensi daerah. Akibatnya, PAD Jawa Barat turun dan kontraktor harus gigit jari karena pembayaran proyek infrastruktur tak kunjung dibayarkan.

Kasus gagal bayar Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada kontraktor sebesar Rp 621 Miliar yang telah menyelesaikan pekerjaan tahun 2025 menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara Pemprov Jawa Barat mencari uang untuk pembayaran tersebut?

Mengingat dana untuk pembayaran kontraktor tersebut sampai 31 Desember 2025 tidak ada. Saldo uang di Rekening Kas Umum Daerah tersisa Rp 500.000 dan berbagai program untuk tahun 2026 telah disahkan APBD tahun 2026.

Ketidakadaan uang tersebut disoroti oleh Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari fraksi PPP Muhammad Romli.

“Uangnya tidak ada. Ketika program diluncurkan semua, tapi keuangan hanya tercapai 94 persen, maka terjadilah ketidakmampuan bayar. Ini gambaran bahwa ada faktor kurang cermat dalam analisis pendapatan sehingga target yang tinggi tidak terealisasi,” ujar Muhammad Romli, Selasa 6 Januari 2026 di Bandung.

Pesta Telah Usai, Piring Kotor Ditinggalkan: Warisan Kelam di Balik Megahnya Citra

Seringkali, kebusukan itu terbungkus rapi dalam kemasan yang indah. Kita terbuai oleh monumen megah, oleh desain arsitektur yang memukau mata, dan oleh keriuhan tepuk tangan di media sosial. Namun, ketika layar ditutup dan lampu sorot dimatikan, barulah tercium aroma amis yang sebenarnya.

Itulah yang terjadi di Jawa Barat hari ini.

Tahun 2026 seharusnya menjadi fajar baru bagi Gubernur Dedi Mulyadi. Namun, fajar itu tertutup awan hitam pekat—sebuah “warisan beracun” dari era Ridwan Kamil. Di balik senyum dan konten yang viral di masa lalu, tersimpan bom waktu fiskal yang kini meledak di tangan penerusnya.

Jerat Utang yang Mencekik Napas Rakyat

Bayangkan seorang ayah yang baru saja mengambil alih kemudi rumah tangga, namun mendapati brankas tidak hanya kosong, melainkan penuh dengan tagihan. Dedi Mulyadi memulai tahun pertamanya bukan dengan berlari, melainkan dengan merangkak, menyeret beban utang peninggalan masa lalu yang menggunung.
Angka itu bukan sekadar statistik, itu adalah uang rakyat yang “hilang”.

Total Rp 3 Triliun dana lenyap dari potensi pembangunan 2026.

• Rp621 Miliar harus dibayarkan untuk proyek-proyek era Ridwan Kamil yang “tunda bayar”. Proyeknya direncanakan dan dinikmati di masa lalu, tapi tagihannya dibebankan pada masa depan.
• Ditambah lagi dengan pemangkasan dana transfer pusat sebesar Rp2,458 Triliun.
  Jawa Barat sedang “berpuasa paksa” karena kenyang oleh utang masa lalu.

Monumen Ego di Atas Penderitaan Anggaran

Sakit hati rasanya melihat rincian beban itu. Di saat rakyat butuh jaminan kesehatan, APBD justru tergerus untuk membayar “gaya hidup” pemerintahan sebelumnya:

• Cicilan Utang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional): Hampir Rp600 Miliar per tahun harus disetor.
• Tunggakan BPJS: Menyisakan lubang Rp300 Miliar.
• Biaya “Gengsi” Aset: Rakyat harus menanggung Rp50 Miliar per tahun hanya untuk operasional Masjid Al Jabbar dan Rp100 Miliar untuk subsidi Bandara Kertajati.
  Uang yang seharusnya bisa menyekolahkan anak miskin atau memberi makan kaum papa, kini tersedot untuk merawat tembok-tembok beton warisan ambisi.

Pengorbanan Sang Penerus: Memilih Menderita Bersama Rakyat

Di tengah himpitan yang nyaris mustahil ini, Dedi Mulyadi mengambil jalan sunyi. Ia tidak memilih mengeluh, ia memilih berkorban.
Ketika anggaran infrastruktur jalan justru dinaikkan dari Rp3,5 Triliun menjadi Rp4,5 Triliun demi nadi ekonomi rakyat, Dedi memotong urat nadinya sendiri sebagai pejabat. Ia tahu, seseorang harus mengalah agar rakyat tidak kalah.

Lihatlah apa yang ia lakukan untuk menambal “kebocoran kapal” ini:

• Meja Makan yang Sepi: Anggaran makan minum tamu yang dulu foya-foya mencapai Rp3,5 Miliar, kini dipangkas habis-habisan menjadi hanya Rp500 Juta.
• Gubernur Tanpa Fasilitas: Dedi menghapus baju dinas, menghapus kendaraan dinas, dan yang paling drastis—menghapus perjalanan dinas gubernur di tahun 2026.
• Matinya Lampu Gedung: Listrik di gedung pemerintahan dikurangi. Pesta seremonial ditiadakan, kecuali untuk peringatan Kemerdekaan dan Hari Jadi Provinsi.

“Tahun 2026 ini saya tidak menggunakan lagi dana perjalanan dinas pemerintah,” tegas Dedi. Sebuah kalimat sederhana, namun menampar keras gaya hidup hedonis pejabat sebelumnya.

Realitas Pahit

Ini adalah kisah tentang dua kepemimpinan yang kontras. Yang satu mewariskan kemegahan semu di atas tumpukan utang, yang satu mewarisi puing-puing sambil berusaha membangun pondasi yang kokoh dengan keringat dan pengorbanan pribadi.

Mata kita kini terbuka. Bahwa di balik “Jabar Juara” di masa lalu, ada Jabar yang “sengsara” secara fiskal di masa kini. Dedi Mulyadi kini berdiri sendirian, memikul beban dosa masa lalu, memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali ke aspal jalanan, bukan ke pesta pora pejabat.

Pesta telah usai, Tuan Kamil. Dan kini, kami yang harus mencuci piring kotornya. (tw)