APBN di Ujung Tanduk: Beban Utang Jatuh Tempo dan Bunga Rp. 1.352,85 Triliun

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia untuk tahun 2025 diprediksi berada di bawah tekanan fiskal yang ekstrem. Pemerintahan baru yang akan mulai bertugas dihadapkan pada kewajiban pembayaran total utang dan bunga yang mencapai Rp1.352,85 Triliun sepanjang tahun anggaran tersebut.

Angka jumbo Rp1.352,85 Triliun ini merupakan gabungan dari dua komponen utama kewajiban fiskal yang harus ditanggulangi:

• Pokok Utang Jatuh Tempo (sekitar Rp800 T): Ini adalah nilai pinjaman lama yang wajib dilunasi kepada investor pada tanggal jatuh tempo spesifik sepanjang tahun 2025.
• Biaya Bunga Utang (sekitar Rp552,85 T): Ini adalah anggaran rutin yang harus dibayarkan sebagai biaya bunga atas seluruh utang pemerintah yang masih berjalan (outstanding debt).

Mengapa Angka Ini Memicu Kecemasan?

Total kewajiban sebesar Rp1.352,85 Triliun ini menciptakan beban ganda yang sangat berat bagi APBN 2025, yang berpotensi memicu kondisi “APBN di Ujung Tanduk.”

• Risiko Refinancing Tinggi: Utang jatuh tempo Rp800 Triliun harus dilunasi, dan tanpa kas yang cukup, pemerintah harus melakukan refinancing (menerbitkan utang baru). Proses ini berisiko besar di tengah tingginya suku bunga global, yang berarti utang baru akan memiliki bunga yang lebih mahal, membebani APBN di tahun-tahun berikutnya.
• Menggerus Ruang Belanja Prioritas: Beban pembayaran bunga Rp552,85 Triliun saja sudah menjadi salah satu pos belanja terbesar. Ketika digabungkan dengan kewajiban pelunasan pokok, dana yang tersisa untuk membiayai program strategis pemerintah baru—termasuk program janji-janji kampanye—akan tergerus tajam.

Pemerintah dituntut untuk menerapkan manajemen utang yang cerdas, seperti menukar utang berjangka pendek dengan yang berjangka lebih panjang (debt switching) dan memastikan penerbitan utang baru diarahkan ke sektor yang produktif, agar tidak hanya menjadi beban tumpukan utang semata.

“Total beban utang dan bunga sebesar Rp1.352,85 Triliun ini menuntut pemerintahan baru untuk segera menyusun strategi fiskal yang sangat disiplin. Ruang fiskal untuk bermanuver sangat sempit, dan efisiensi anggaran adalah kunci agar program-program pembangunan tetap berjalan,” ungkap pengamat ekonomi di Jakarta, (19/11/2025).

Total beban utang dan bunga sebesar Rp1.352,85 Triliun untuk pemerintahan baru menuntut disiplin fiskal karena ruang gerak anggaran sangat sempit, yang berarti pemerintah perlu menyusun strategi yang efisien agar program pembangunan tetap berjalan. Beban ini terdiri dari utang jatuh tempo sekitar Rp800 triliun dan pembayaran bunga sekitar Rp552,85 triliun. 

• Beban ganda: Pemerintah menghadapi beban ganda, yaitu pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dan pembayaran bunga utang.
• Risiko refinancing: Banyak utang yang harus dilunasi dengan menerbitkan utang baru (refinancing), yang bisa jadi lebih mahal karena suku bunga global yang tinggi.
• Potensi tergerusnya anggaran prioritas: Sebagian besar anggaran akan digunakan untuk pembayaran utang dan bunga, sehingga dana yang tersisa untuk program-program strategis dan janji kampanye akan sangat terbatas.
• Kebutuhan strategi: Kondisi ini menuntut pemerintahan baru untuk menyusun strategi fiskal yang sangat disiplin dan efisiensi anggaran agar roda pembangunan tetap berjalan.

Pemerintah Tarik Utang Baru

Pemerintah Indonesia tercatat telah menarik utang baru sebesar Rp 570,1 triliun hingga akhir Oktober 2025. Angka ini setara dengan 77,94 persen dari target tahunan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 731,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pembiayaan utang tahun ini dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, fleksibilitas, dan disiplin. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh penarikan pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan stabilitas fiskal dan kemampuan negara dalam membayar bunga dan cicilan ke depan.

Selain itu, pemerintah juga mencatat pembiayaan non-utang yang bersifat negatif sebesar Rp 37,2 triliun hingga periode yang sama. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memanfaatkan instrumen lain di luar pinjaman untuk mendukung kebutuhan anggaran, seperti pengelolaan aset dan penerimaan pembiayaan lainnya.

Secara keseluruhan, total pembiayaan APBN hingga Oktober 2025 telah mencapai Rp 532,9 triliun, atau sekitar 80,5 persen dari proyeksi tahunan sebesar Rp 662 triliun. Pemerintah menegaskan bahwa strategi ini dilakukan untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional.

Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap struktur pembiayaan negara tetap sehat, risiko utang terjaga, dan ruang fiskal tetap tersedia untuk mendukung belanja prioritas.

Utang Jumbo Industri Transportasi, Dari Kereta Hingga Maskapai

Industri transportasi Indonesia baik maskapai penerbangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) maupun Kereta Cepat Jakarta – Bandung (Whoosh) sama-sama memiliki utang yang besar. Hal tersebut menjadi perhatian berbagai pihak baik pemerintah hingga masyarakat.

Garuda terus melakukan restrukturisasi hutang, yang kini nampak terlihat penurunan hutang GIAA yang cukup drastis. Pada 2020, hutang GIAA tercatat Rp179,59 triliun, hingga semester I 2025, hutang GIAA tersisa Rp130,02 triliun, turun 27,6%.

Sementara, mengutip laporan keuangan tahunan 2022 yang diaudit oleh RSM, diketahui proyek Kereta Cepat Whoosh menelan total biaya US$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$ 1,21 miliar (Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$ 6,05 miliar (Rp 99,82 triliun).

Utang Garuda

Maskapai Garuda telah mendapat angin segar usai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyuntikkan dana senilai Rp30 triliun, melalui anak usaha Danantara, yaitu PT. Danantara Asset Manajement (Persero).

Melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Danantara akan membantu proses restrukturisasi Garuda melaui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Disebutkan bahwa yang akan dilakukan oleh Danantara antara lain, setoran modal dalam bentuk uang tunai dan konversi pinjaman pemegang saham menjadi saham baru.

Danantara Asset Management akan melakukan penyetoran modal secara tunai kepada Perseroan senilai sebesar US$ 1.441.320.636, yang akan dilakukan melalui pengambilan bagian atas saham yang diterbitkan dalam PMTHMETD.

Sementara itu utang senilai US$ 405 juta juga akan dikonversi menjadi saham dalam private placement ini. Adapun utang yang dimaksud tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara Perseroan sebagai debitur, DAM sebagai kreditur, dan Citilink sebagai obligor tanggal 24 Juni 2025.

Sehingga total dana private placement mencapai US$ 1,84 miliar atau setara Rp 30,46 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$).

Penggunaan dana tersebut akan diarahkan untuk modal kerja dam operasional Garuda (perawatan pesawat, biaya operasional), dukungan kepada Citilink (anak usaha), ekspansi armada, dan pembayaran utang bahan bakar Citilink.

Saat ini Garuda masih mencatat kondisi “modal kerja negatif” secara konsolidasi dan posisi utang yang relatif tinggi dibanding aset.

Setelah injeksi atau dilaksanakannya PMTHMETD, pemegang saham publik akan terdilusi dari sekitar 27,46 % menjadi sekitar 5,03 %. Dimana GIAA akan meminta persetujuan pemegang saham untuk aksi korporasi tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 12 November 2025 mendatang.

Utang Kereta Cepat Whoosh

Mengutip laporan keuangan tahunan 2022 yang diaudit oleh RSM, diketahui proyek Kereta Cepat Whoosh menelan total biaya US$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$ 1,21 miliar (Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$ 6,05 miliar (Rp 99,82 triliun). Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3% dan tenor hingga 45 tahun.

Pinjaman modal luar negeri menjadi salah satu bentuk pembiayaan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek KCJB didanai lewat skema B2B yang salah satunya bersumber dari pinjaman dana dari China Development Bank. Dijelaskan, dalam proyek ini, pinjaman modal luar negeri berasal dari China Development Bank (CDB) sebesar 75%. Sementara 25% modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

Adapun komposisi konsorsium BUMN memegang saham di KCIC sebesar 60% melalui sejumlah perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40%. Perusahaan pelat merah yang tergabung dalam tubuh PSBI antara lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,03%.

Sementara dari laporan keuangan PT KAI per 30 Juni 2025, Pada tanggal 31 Januari 2024, PT KAI menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan para pihak No. 02/KONTRAK-PSBI/I/2024. Fasilitas pinjaman yang diberikan terdiri dari dua fasilitas yakni:

Fasilitas A: Pinjaman berjangka USD dengan total komitmen sebesar US$ 325,62 juta dengan bunga 3,3%

Fasilitas B: Pinjaman berjangka RMB (yuan) dalam keseluruhan total komitmen sebesar US$ 217,08 juta dengan bunga 3,2% per tahun.

Total pinjaman tersebut adalah senilai US$ 542,7 juta. Angka ini setara dengan porsi utang yang harus ditanggung oleh PSBI dari total cost overrun.

Sebagai catatan, dari total US$ 1,21 miliar cost overrun porsi PSBI (60%) adalah US$ 726 juta, dengan 25% dipenuhi dari modal ekuitas yakni penyertaan modal negara (PMN) dari APBN. Sementara itu, nilai investasi awal senilai US$ 6,05 miliar juga seharusnya menggunakan rumus yang sama, yakni sesuai porsi kepemilikan dan dengan pembagian 75% utang dan 25% ekuitas.

Dari angka tersebut diketahui porsi PSBI (60%) adalah senilai US$ 3,63 miliar, dan setelah dikurangi 25% yang dimodali lewat ekuitas, seharusnya total pinjaman PSBI ke CDB adalah sekitar US$ 2,72 miliar (Rp 44,92 triliun).

Selaras dengan porsi PSBI, Beijing Yawan (40%) juga seharusnya menanggung US$ 2,42 miliar, dan setelah dikurangi 25% modal dari ekuitas, pinjaman Yawan ke CBD senilai US$ 1,82 miliar (Rp 29,95 triliun).

Mengutip laporan AidData, Proyek kereta cepat memperoleh utang dari CDB dalam dua fasilitas pinjaman dengan dua mata uang berbeda. Fasilitas pinjaman pertama senilai US$ 2,74 miliar diberikan dalam denominasi dolar AS memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 2%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi PSBI jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

Selanjutnya, ada juga fasilitas pinjaman kedua senilai US$ 1,83 miliar diberikan dalam denominasi RMB (yuan) memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 3,46%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi Beijing Yawan jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

AidData sendiri merupakan lembaga Transparansi Bantuan, Teknologi Informasi, dan Geocoding yang didirikan pada 23 Maret 2009. Kantor pusatnya berada di Williamsburg, Virginia. Laman webnya menyediakan akses ke catatan keuangan pembangunan dari sebagian besar donor bantuan resmi.

Artinya menggunakan aturan pembiayaan 75:25 dengan tanggung renteng porsi kepemilikan saham, utang konsorsium PBSI mencapai Rp 3,26 miliar (Rp 54 triliun) dengan beban bunga per tahun mencapai US$ 74,5 juta (Rp 1,2 triliun).

Sementara itu, mengutip laporan keuangan PT KAI, PSBI memiliki total aset Rp 27,39 triliun per akhir Juni 2025. Sedangkan kewajiban perusahaan mencapai Rp 18,93 triliun. Adapun total kerugian yang dicatatkan PSBI mencapai Rp 1,62 triliun dengan Rp 951,48 miliar diatribusikan kepada PT KAI.

Kondisi keuangan tersebut agak sedikit membaik dari catatan akhir tahun 2024, dimana PSBI membukukan rugi Rp 4,19 triliun dengan Rp 2,34 triliun diatribusikan kepada PT KAI. Sinking fund Kereta Cepat Jakarta Bandung tercatat senilai Rp 1,38 triliun pada akhir Juni 2025, berkurang dari RP 1,73 triliun pada akhir 2024.

Terbaru, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa masyarakat tak perlu khawatir dan ribut terkait hutang kereta cepat Jakarta – Bandung. Menurutnya negara memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran cicilan utang proyek yang memakan biaya US$ 7,27 miliar atau setara Rp 117,3 triliun itu.

Hal ini diungkapkan Prabowo, usai meninjau Stasiun Manggarai dan meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025). Prabowo menegaskan untuk semua pihak untuk tidak meributkan permasalahan hutang ini.

“Jadi sudah lah, saya sudah katakan presiden RI yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu, dan kita kuat. Duitnya ada,” katanya.

“Duit yang tadinya dikorupsi, saya hemat. Gak saya kasih kesempatan. Jadi saudara-saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua,” tambahnya.

Prabowo juga menekankan, bahwa pemerintah memang harus membayar senilai Rp 1,2 triliun per tahun, namun sudah banyak manfaat yang didapatkan rakyat dari proyek kereta cepat ini. Seperti mengurangi kemacetan, polusi, hingga transfer teknologi yang canggih dari China.

“Pokoknya nggak masalah, karena itu kita harus bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun, tapi manfaatnya mengurangi macet, polusi, perjalanan semua dihitung,” katanya.

Dalam sambutannya, Prabowo juga menjelaskan semua public transport dunia jangan dihitung untung rugi, tetapi hitung manfaat untuk rakyat. Bahkan pemerintah sendiri sudah memberikan subsidi untuk tiket kereta api agar mengurangi beban masyarakat.

Di seluruh dunia begitu. Ini namanya Public Service Obligation (PSO). Ada yang menyarankan semua kereta api kita pemerintah subsidi 60% rakyat bayar 20%, ya ini kehadiran Negara,” ucapnya.

“Dari mana uang itu uang itu dari uang rakyat dari pajak dari kekayaan negara makanya kita harus mencegah semua kebocoran, kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi uang rakyat gak boleh dicuri akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat,” imbuhnya.

Prabowo pun mengaku sudah mempelajari proyek Kereta Cepat Whoosh dan tak ada masalah. Dia mengingatkan pihak lain jangan mempolitisasi proyek ini. (ut)