Connect with us

Nusantara

Apel Siaga Kelistrikan, PLN Kerahkan 82.690 Personel Jaga Selama Ramadan dan Idul Fitri

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, PT PLN (Persero) menyiagakan sekitar 2.300 posko siaga kelistrikan dan 82.690 personel guna menjaga pasokan listrik aman dan andal selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kesiagaan PLN ini tercermin melalui Apel Siaga Kelistrikan Ramadan dan Idul Fitri 1444 H yang digelar di Jakarta pada Rabu (5/3).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN memastikan kesiapan pasokan listrik untuk kelancaran periode Ramadan dan Idul Fitri 1444 H ini mulai dari sisi pembangkit, transmisi, personel hingga peralatan pendukung.

“Masyarakat Indonesia akan merayakan Idul Fitri, tidak boleh ada listrik yang mati, tidak boleh ada ibadah yang terganggu, tidak ada fasilitas umum yang boleh bermasalah listriknya. Ketika semua merayakan lebaran di rumah, PLN juga lebaran tetapi ada di lapangan memastikan seluruh masyarakat Indonesia bisa aman, tentram dan bisa menjalankan ibadah dan kumpul keluarga yang hangat,” ujar Darmawan dalam Apel Siaga Kelistrikan.

Dirinya merinci, perseroan menyiagakan 20.130 personel PLN dan 61.560 tenaga alih daya yang terdiri dari tim pelayanan teknik dan Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB). Tidak hanya personel, PLN juga menyiapkan sekitar 2.300 posko siaga kelistrikan yang tersebar di seluruh tanah air.

Untuk memastikan kesiapsiagaan, Darmawan menginstruksikan agar seluruh posko ditempatkan di titik-titik krusial dan seluruh personel bersiaga dan bersinergi dengan berbagai pihak.

“Saya minta posko-posko siaga bisa dibangun di seluruh tempat-tempat publik. Kita hadir dimana masyarakat butuh keberadaan PLN,” ujar Darmawan.

PLN Kerahkan 86.690 Personel Siaga Ramadan dan Lebaran

Darmawan menambahkan, dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat, PLN juga menyiapkan alat pendukung dalam periode Siaga di antaranya menyediakan 1.478 Genset, 559 uninterruptible power supply (UPS), 925  unit gardu bergerak (UGB), 16 unit Trafo Mobile, 259 Crane, 3.260 Mobil dan 3.395 Motor.

Di samping itu, kata Darmawan, PLN terus memperkuat pasokan energi primer untuk memastikan setiap pembangkit dalam kondisi prima. Begitu juga kondisi seluruh tranmisi, PLN telah melakukan pemeliharaan rutin lebih awal sehingga saat ini dalam kondisi yang aman.

Menurutnya, untuk menjaga jaringan kelistrikan nasional selama periode lebaran, PLN memprediksi kelistrikan yang andal dengan daya mampu pasok sebesar 46,2 Gigawatt (GW), dengan beban puncak mencapai 29 GW. Terkait, pasokan energi primer, PLN menjamin dalam kondisi aman dengan ketersediaan pasokan energi rata-rata di atas 20 hari operasional (HOP).

“Kita buat sistem pasokan energi primer yang lebih kokoh. Tahun ini, kita sudah cek, setiap pembangkit kita HOP stok batubara di atas 20 hari operasi. Artinya, kondisi pembangkit kita sangat aman,” tutup Darmawan. (tw)

Nusantara

Agak Laen, Mudik Idul Fitri 2024 Pakai Helikopter Hanya Rp 2,5 Juta dan Anti Macet

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jateng, Minimal sekali dalam seumur hidup anda mencoba naik Helikopter, terlebih momen Idul Fitri dimana semua orang ingin mudik ke kampung halaman dan terlihat agak laen.

Mudik ke kampung halaman dengan helikopter akan terasa lebih cepat, bebas macet, bebas banjir pake saja jasa helikopter.

Heli Jateng pada edisi Idul Fitri 2024/1445 Hijriyah ini membuka promo tanpa minimum pax. Khusus buat anda yang ingin merasakan sensasi dan experience naik helikopter anda harus menyiapkan Rp 2,5 juta/pax 13 menit.

Untuk pemesanan anda bisa mengunjungi https://helijateng.com, titik poin di Demak Green Garden.

Selain promo mudik HeliJateng juga melayani jasa Medical and Evacuation, Heli Agent Bisnis, Heli Sky Tour, Heli Charter A to B dan Heli Entertain and Event.

Helikopter Spesifikasi: Bell 206 JET, Ranger III, Registrasi PK – AVT, Cabin 4 Setter, Endurace 03.30 Hours. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Berpisah dari Jabar, Kabupaten Berusia 346 Tahun Ini Punya Nama Baru Usai Gabung dengan Jakarta

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Cianjur, Jawa barat akan berpisah dengan Kabupaten yang berusia 346 tahun.

Kabupaten ini akan berpisah dengan Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Akibat berpisah dengan Jawa Barat, Kabupaten ini pun harus berganti nama.

Padahal sebelum berpisah dengan Jawa Barat, Kabupaten ini menjadi salah satu daerah penopang ekonomi terutama dari sektor pertanian.

Tahukah anda Kabupaten mana yang akan berpisah dengan Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta? Jawabannya ialah Kabupaten Cianjur.

Ya, Kabupaten Cianjur tak akan lagi masuk ke dalam bagian Jawa Barat.

Kabupaten Cianjur akan masuk ke dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek tetangga Jawa Barat.

Dengan bergabungnya Kabupaten Cianjur wilayah aglomerasi tersebut kini disebut dengan Jabodetabekjur.

Keputusan berpisahnya Kabupaten Cianjur dari Jawa Barat merupakan imbas dari pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

DKI Jakarta yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota menjaikan Kabupaten Cianjur yang sebelumnya di Jawa Barat kini menjadi keluarga baru mereka.

Dilansir laman Pemerintah Kabupate Cianjur, sebagian besar wilayah Kabupaten Cianjur berupa pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa daratan rendah.

Kabupaten Cianjur punya julukan sebagai kota santri. Citra sebagai daerah agamis telah dimiliki Cianjur sejak tahun 1677. (tri)

Continue Reading

Nusantara

Perampasan Lahan di IKN, Kepala Adat Suku Dayak: Kami Belum Pernah Dapat Tawaran Ganti Rugi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Paser Besar, Konflik Agraria yang menyertainya istilah “memindahkan ibu kota” ke Kalimantan semakin menjadi sorotan.

Masyarakat yang terdampak merasa tidak mendapat ganti rugi atas lahan mereka yang digusur secara paksa pembangunan Ibu kota Nusantara atau IKN.

Bahkan, tidak ada dialog yang diberikan kepada mereka terkait dengan kompensasi yang seharusnya mereka terima.

Pada tanggal 18 Maret 2024, lima Kelurahan, yaitu Rico, Maridan, Jenebora, Gersik, dan Pantai Langgo, menerima himbauan untuk tidak melakukan apapun di tanah nenek moyang mereka sendiri.

Masyarakat merasa terpinggirkan karena tidak ada kesempatan untuk berdialog dengan pemerintah terkait ganti rugi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang seharusnya mereka terima.

“Tanah kami ini mau dipindahkan ke tanahnya orang lain lagi di sana, saya bilang saya tidak mau, tidak mau saya dipindahkan.” ungkap Yusni, kepala adat Paser Besar, dikutip dari channel youtube pada 30 Maret 2024.

Yusni mengungkapkan bahwa mereka bahkan belum pernah mendapat tawaran ganti rugi atas lahan mereka.

Patok-patok dari badan bank tanah bahkan telah ditancapkan di lahan mereka tanpa izin. Mereka merasa pasrah dan hanya bisa berharap agar ada kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami.

“kami ini kan sudah pasrah, kalau ada sekarang yang mau ganti rugi dengan sesuai, istilahnya di sini kami siap angkat kaki,” kata Yusni.

Pemerintah menilai bahwa rumah-rumah yang dihuni oleh masyarakat adat tidak sesuai dengan tata ruang pembangunan IKN.

Namun, masyarakat adat merasa bahwa mereka telah lama mendiami tanah tersebut dengan bukti-bukti konkret seperti makam, silsilah, dan peninggalan sejarah lainnya.

Mereka merasa bahwa tanah tersebut bukanlah tanah negara yang belum pernah diinjak oleh masyarakat.

“Kenapa bilang ada tanah negara? yang dikatakan tanah negara belum pernah diinjak oleh masyarakat adat, termasuk tanah kayak rumah Bupati, rumah kapolres, rumah dinas-dinas ASN, Itulah tanah negara. Disini sudah ada kuburan kami, sudah lama di situ Kok” ungkap Noriah, salah satu masyarakat adat dayak balik.

Konflik agraria di IKN telah mencatat angka yang mengkhawatirkan, dengan luas konflik mencapai 38 persen dari total kasus di Indonesia.

Masyarakat adat menjadi pihak yang lemah secara hukum meskipun memiliki bukti-bukti yang kuat tentang klaim atas tanah tersebut.

Hingga saat ini, masyarakat adat di lima Kelurahan yang terdampak terus berjuang untuk mempertahankan tanah mereka atau setidaknya mendapatkan kompensasi yang layak dari pemerintah.

Tanpa solusi yang memadai, konflik agraria ini akan terus menjadi penghalang bagi ambisi pemerintah dalam memindahkan ibu kota ke Kalimantan. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending