Connect with us

Ekonomi

Apple Batal Investasi di Indonesia

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Setelah Tesla gagal berinvestasi di Indonesia, kini perusahaan teknologi asal Cupertino, California, Apple Inc., sempat tertarik berinvestasi di NKRI. Bahkan, Apple Inc. berencana membangun pabrik di Indonesia. Sayangnya, perusahaan tersebut membatalkan rencana investasi di Indonesia karena maraknya praktik pertambangan tanpa izin (PETI) atau pertambangan ilegal.

Pengamat ekonomi SBM ITB, Anggoro Budi Nugroho pun angkat bicara. Menurut Anggoro, isu kandungan timah ilegal di Indonesia telah berkembang sejak 2013. Terdapat merk-merk ponsel dunia yg diberitakan menggunakan kandungan timah ilegal tersebut, termasuk sebuah perusahaan elektronik raksasa yang terkenal.

Sebuah koran Inggris menyebar isu ini dengan menulis adanya sebuah lembaga nirlaba yg melancarkan campaign tuduhan penggunaan timah ilegal Bangka. Hal itu dilakukan dengan cara menggunduli hutan, memberikan upah rendah kepada buruh, dan mencemari lingkungan.

“Isu-isu semacam ini sebenarnya banyak terjadi di Barat,” ujarnya.

Rantai pasok timah Bangka tersebut kemudian diekspor ke perantara-perantara yang menjadi penyuplai pembuat komponen untuk perusahaan elektronik, termasuk diberitakan dua merek ponsel dunia.

Anggoro pun memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera menangani isu tersebut. Pasalnya, isu tersebut dapat meningkatkan risiko investasi dan keyakinan terhadap kepastian tata pemerintahan di Indonesia.

“Turunkan tim. Bantah jika memang tidak terbukti atau umumkan sanksi bila memang ada,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menyarankan perlunya penyelidikan terkait tuduhan tersebut. Apakah memang isu tersebut ada atau hanya sekadar alasan untuk menunda investasi saja.

Lebih lanjut Anggoro menyebut, skor kemudahan berbisnis di Indonesia (Ease of Doing Business) dari Bank Dunia terus meningkat sejak sebelum pandemi. Namun, setelahnya stagnan dan berada di level 73 dunia hingga kini.

Ranking Indonesia sempat membaik sejak Presiden Joko Widodo menjabat. Tercatat, pada 2013 Indonesia berada di level 120, kemudian meningkat di level 73 sejak 2020 hingga kini.

“Hal itu berarti Indonesia telah membaik sebanyak 47 peringkat dalam enam tahun,” ucapnya.

Adapun pihak yang menurutnya paling terdampak oleh isu lingkungan, hukum, dan upah tersebut adalah aspek perlindungan kepada pemegang saham yang selama ini nilainya bertengger di 37. Angka tersebut terbilang cukup rendah, sehingga akan mengurangi minat investasi. Pasalnya, pembatalan investasi Apple di Indonesia telah disorot global.

Jika ketidakpercayaan global terhadap Indonesia meningkat, maka investor akan meminta premi risiko yang lebih besar. Hal tersebut untuk menanamkan setiap USD 1 hanya demi imbal hasil yang sama. Kebanyakan dari mereka pun akan lebih memilih ke pasar uang atau FDI (Foreign Direct Investment) ke negara lain.

“Jangan runtuhkan prestasi enam tahun ini hanya gara-gara Apple,” tuturnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Septian Hario Seto mengungkapkan permbatalan pembangunan pabrik Apple di Indonesia karena persoalan traceability atau ketelusuran bahan baku dari produk timah di Indonesia.

“Perusahaan-perusahaan besar ketika ingin melakukan investasi akan melakukan cek secara mendalam mengenai bahan baku produknya,” ujarnya.

Apple, misalnya, ingin memastikan traceability timah di RI, mulai dari perizinan, praktik pertambangannya, hingga prinsip bisnis berkelanjutan atau environmental, social and governance (ESG).

Ia menduga ada kemungkinan ketika perusahaan asing ini melakukan traceability, muncul dugaan timah-timah ini berasal dari praktik pertambangan yang tidak tepat.

Namun, pernyataan itu ditepis oleh Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk Poerwoko saat menjawab pertanyaan wartawan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin (27/2/2023).

“Semua izin usaha pertambangan (IUP) timah itu sudah operasi produksi,” ucapnya.

Artinya, seluruh prosesnya bisa dipertanggungjawabkan, mulai dari asal, izin, sampai nomor seri. Bahkan, perseroan telah mengundang kelompok funding buyer mineral yang tergabung dalam Responsible Mineral Inititative (RMI) untuk menyoroti soal asal-usul timah yang diproduksi PT Timah Tbk.

“RMI juga sudah approve dan percaya bijih timah yang diproduksi PT Timah Tbk bisa dipertanggungjawabkan asal-usulnya,” kata Poerwoko.

Seperti yang diketahui, selama ini praktik pertambagan ilegal menjadi bagian dari PR pemerintah menjelang larangan ekspor timah pada Juni 2023. Sebab, hilirisasi belum optimal.

Data Kementerian Perindustrian mencatat produksi logam timah sudah berkisar 80.000 ton pada 2022 dan baru lima persen yang terserap industri domestik. Sisanya, diekspor ke luar negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga sudah menegaskan serapan rendah karena terbatasnya industri di hilir. (utw)

Ekonomi

BYD dan VinFast Disebut Rusak Harga Mobil Listrik di Indonesia

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Hadirnya BYD dari China dan VinFast dari Vietnam sebagai pabrikan mobil listrik baru mengejutkan banyak konsumen Indonesia. Kedua merek tersebut tampil perdana di gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024.

Tidak hanya tampil di IIMS, BYD dan VinFast bahkan sudah membuka keran penjualan untuk mobil-mobil listrik baru produksinya, yang tersedia dengan berbagai model dan segmentasi pasar. Kejutan lain yang tidak diprediksi adalah dari segi harga, di mana kedua pabrikan ini memberikan banderol cukup terjangkau untuk semua mobil listriknya.

Sebagian konsumen bahkan menyebut jika BYD dan VinFast sudah merusak harga pasaran, karena banderolnya cukup berbeda dengan mobil listrik lain yang sudah ada di Indonesia.

Semakin banyak persaingan akan memunculkan inovasi-inovasi terbaru. Pada akhirnya, masyarakat jadi pihak yang diuntungkan.

“Kompetisi kompetitif di desain, di kecanggihan, yang kedua kompetitif di harga. Nah ini masyarakat punya hak untuk memilih yang terbaik mana,” jelas salah satu pengunjung di IIMS Jakarta, (20/2/2024). (tri)

Continue Reading

Ekonomi

Beras Langka dan Harganya Mahal

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Beras merupakan bahan pokok yang diperlukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, saat ini telah terjadi kenaikan harga dan kelangkaan beras di Indonesia.

Saat ini harga beras diketahui terus melonjak dan mencetak rekor baru melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada Maret 2023. Hal tersebut membuat masyarakat khawatir dengan kondisi beras yang juga semakin langka.15.800 per kg dan beras medium menjadi Rp13.890 per kg pada 13 Februari dan meningkat dari harga sebelumnya.

Berikut adalah penyebab utama beras langka dan harganya mahal.

1. Fluktuasi Harga Pangan Dunia

Harga beras dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan dunia yang tidak stabil. Hal tersebut menjadi salah satu faktor utama kenaikan harga beras di dalam negeri.

2. Produksi dan Persediaan Menurun

Menurut Direktur Utama Bulog Bayu, sejak tahun 2023, produksi beras di Indonesia mengalami penurunan yang berakibat dari efek kemarau ekstrem yang dipicu oleh iklim El Nino.

Hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan persediaan, yang menjadi pemicu utama kenaikan harga beras.

“BPS telah mengatakan memang produksi kita turun sehingga supply dan demandnya tidak seimbang. Ini yang membuat harga beras tunggu yang bisa bikin harga beras turun adalah produksi dalam negeri,” ujar Bayu.

3. Banyaknya Beras Impor Masuk Indonesia

Imbas dari banyaknya pemerintah mengimpor beras dari luar mengakibatkan para petani banyak yang tidak lagi menanam padi karena tidak diimbangi dengan ketersediaan pupuk murah. (tri)

Continue Reading

Ekonomi

Stok Bulog Dikuasai Beras Impor, Harga Tetap Melonjak! Mengapa Tidak Beli dari Petani?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan stok beras Bulog saat ini sebesar 1,180 juta ton. Dari jumlah tersebut, stok beras yang dimiliki Bulog ternyata beras impor. Ada apa dengan beras lokal?

Bayu mengatakan salah satu masalah seretnya penyerapan beras lokal karena produksi yang minim. Sudah gitu, harganya terlalu tinggi. Namun alasan ini tidak tepat dan ada di beberapa daerah yang sudah panen raya dan dihadiri pejabat.

“Saat ini belum ada pengadaan dari dalam negeri. kita itu negatif, lihat di BPS produksi kita negatif, defisit mungkin sudah 8 bulan. Dengan harga (Gabah Kering Panen/GKP) Rp 8.000, padahal HPP Rp 5.000, bagaimana kita (Bulog) bisa mau dapat,” ungkap Bayu di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Sehingga dengan harga GKP yang cukup tinggi, sulit untuk Bulog menyerap gabah di tingkat petani.

“Harga petani lebih tinggi dari HPP, ya memang begitu. Jadi Bulog itu memang beli jangan sampai harganya jatuh di bawah HPP,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal ini, Bulog sudah memiliki rencana dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian. Misalnya dengan mengerahkan petani untuk mengikuti program Makmur dari BUMN. Dengan program ini, Bulog bisa tahu berapa ongkos produksi yang dikeluarkan petani sehingga bisa dinilai apakah harga tersebut wajar atau tidak.

“Ke depan, saya sudah minta ke teman-teman Bulog untuk masuk ke on farm, kita akan lebih aktif lagi ikut program Makmur BUMN, kita akan berusaha untuk meningkatkan produktivitas petani, mulai tahun ini,” jelasnya.

Kenyataan dilapangan sungguh berbeda, walaupun pemerintah sudah impor beras dari luar, namun mereka tidak sanggup mengatasi kenaikan harga beras yang melonjak dan memberatkan rakyat. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending