Connect with us

Peristiwa

Aspadin Bersikeras Tolak Pelabelan BPA, meski BPOM Temukan Indikasi Kontaminasi di Galon Guna Ulang

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) kukuh menolak usulan terkait pelabelan peringatan tentang potensi kontaminasi Bisfenol A (BPA) di air minum dalam kemasan (AMDK).

Ketua Aspidin Rachmat Hidayat mengatakan, pihaknya menentang usulan tersebut lantaran selama 40 tahun penggunaan galon guna ulang polikarbonat, belum ada temuan masalah kesehatan akibat mengonsumsi AMDK tersebut.

Lagi pula, kata dia, galon guna ulang polikarbonat sudah memiliki izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Rachmat pun mengklaim pihaknya menjadi korban kampanye negatif pada persaingan usaha AMDK. “Kami menyesalkan upaya beberapa pihak yang secara terstruktur, sistematis, masif, dan terus-menerus untuk melakukan kampanye negatif terhadap salah satu kemasan AMDK, khususnya kemasan plastik polikarbonat,” ucap Rachmat dalam rilis pers yang disiarkan kepada awak media, Selasa (29/9/2023).

Temuan BPOM

Meski belum ada laporan masalah kesehatan, kenyataannya, BPOM menemukan kontaminasi BPA di atas ambang aman pada sejumlah galon guna ulang polikarbonat. Berdasarkan hasil uji migrasi yang dilakukan terhadap AMDK galon polikarbonat sepanjang 2021-2022, BPOM menemukan bahwa 3,4 persen sampel di sarana peredaran tidak memenuhi syarat batas maksimal migrasi BPA yang dipatok BPOM, yakni sebesar 0,6 bagian per juta (bpj). Tak hanya itu, BPOM juga menemukan sejumlah sampel yang masuk kategori “mengkhawatirkan” dengan migrasi BPA 0,05 bpj hingga 0,6 bpj. Rinciannya adalah 46,97 persen sampel dari sarana peredaran dan 30,91 persen sampel dari sarana produksi. Temuan BPOM juga mengungkap bahwa sebanyak 5 persen AMDK galon baru di sarana produksi dan 8,67 persen di sarana peredaran masuk ke dalam kategori “berisiko terhadap kesehatan” karena punya migrasi BPA di atas 0,01 bpj.

Karena sejumlah temuan itu, BPOM pun berinisiatif untuk melakukan pengaturan pelabelan AMDK pada kemasan galon guna ulang berbahan polikarbonat. Galon guna ulang ini diwajibkan memasang label “Berpotensi mengandung BPA”.

“Inisiatif tersebut kami lakukan dengan merevisi Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan,” ujar Kepala BPOM Penny K Lukito pada laman resmi BPOM. Penny menjelaskan, aturan pelabelan BPA juga mengacu pada hasil kajian dan riset mutakhir di berbagai negara terkait risiko paparan BPA pada kesehatan publik.

“Semua kajian (scientific research) menunjukkan bahwa paparan BPA berisiko sangat tinggi terhadap kesehatan,” jelasnya. Kehadiran pelabelan tersebut, lanjutnya, justru bisa memotivasi pelaku industri untuk berinovasi dalam menghadirkan kemasan air minum yang aman bagi masyarakat. “Dari sisi konsumen, pelabelan risiko BPA menjadi hak masyarakat untuk teredukasi dan memilih apa yang aman untuk dikonsumsi,” katanya. Penny menjelaskan, kewajiban pencantuman label “Berpotensi mengandung BPA” pada galon isi ulang polikarbonat sebenarnya bersifat moderat.

Dengan kata lain, BPOM tidak melarang penggunaan kemasan galon guna ulang polikarbonat sehingga tidak ada potensi kerugian ekonomi bagi pelaku usaha. Di kawasan Uni Eropa, kebijakan tersebut diatur lebih ketat. Pada 2018, Uni Eropa menurunkan ambang batas migrasi BPA dari 0,6 bpj menjadi 0,05 bpj. Selain itu, pada 2023, Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) juga menurunkan ambang batas paparan harian BPA pada manusia, dari 4 mikrogram BPA per kg berat badan per hari menjadi 0,2 nanogram per kg berat badan per hari. Batas ini 20.000 kali lebih ketat ketimbang 2018.

Dukungan untuk BPOM

Upaya BPOM untuk memperketat regulasi terhadap penggunaan BPA mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono. Menurut Pandu, BPOM pantas mendapatkan dukungan karena BPA bisa menimbulkan risiko yang luar biasa bagi kesehatan manusia. “Bahkan, sebelum manusianya lahir, bisa jadi sudah terkena risiko saat dalam kandungan. BPA berpotensi mengganggu pertumbuhan janin sehingga dalam perkembangannya akan menimbulkan banyak masalah kesehatan, termasuk autisme dan attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD),” jelas Pandu.

Pandu menambahkan, paparan BPA dalam jangka panjang dapat memicu banyak gangguan dalam sistem tubuh. Beberapa di antaranya adalah gangguan organ reproduksi, penyakit terkait endokrin, gangguan syaraf, dan kanker.

Oleh karena itu, Pandu pun meminta pemerintah untuk tak abai dan ikut bertanggung jawab menjaga kesehatan masyarakat dengan mengeluarkan regulasi pembatasan penggunaan senyawa BPA. “Kalau ditunda, pemerintah membiarkan masalah ini menjadi akumulatif sehingga seakan-akan terjadi pembiaran bahwa kesehatan adalah urusan Anda dan negara seolah-olah tidak ikut campur. Keberadaan label informasi akan mengedukasi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah perlu mengajak industri supaya bertanggung jawab terhadap kesehatan bangsa ini,” paparnya. (ut)

Peristiwa

Jebakan Betmen dari Oligarki perihal Pemberian Ijin Tambang kepada Ormas Keagamaan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kendati ada resistensi dari berbagai kalangan, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. PP itu memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dengan prioritas kepada Ormas Keagamaan.

Pengamat Ekonomi Energi UGM, Dr. Fahmy Radhi, M.B.A menilai kebijakan Jokowi itu lebih sarat kepentingan politik oligarki ketimbang kepentingan ekonomi. Meski konon dianggap sebagai realisasi janji kampanye Jokowi, namun pemberian WIUPK ditenggarai untuk meninggalkan legasi agar Jokowi tetap disayangi umat Ormas Keagamaan  pasca lengser sebagai RI-1 pada Oktober mendatang.

“Kebijakan pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan sungguh sangat tidak tepat, bahkan menurut saya cenderung blunder,” ujarnya di Kampus UGM, Selasa (4/6).

Alasan kenapa karena Ormas Keagamaan dinilai tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Dalam kondisi tersebut, dengan berbagai cara diperkirakan Ormas Keagamaan hanya akan berperan sebagai broker alias makelar dengan mengalihkan WIUPK kepada perusahaa tambang swasta.

Selain itu, usaha pertambangan di Indonesia masih berada pada wilayah abu-abu (gray areas) yang penuh dengan tindak pidana kejahatan pertambangan. Kalau Ormas Keagamaan harus menjalankan sendiri usaha pertambangan, tidak disangkal lagi Ormas Keagamaan akan memasuki wilayah abu-abu, yang berpotensi menjerembabkan ke dalam dunia hitam pertambangan.

Dalam pandangan Fahmy jika pemerintah memang berkeinginan meningkatan kesejahteraan rakyat melalui Ormas Keagaamaan caranya bukan dengan memberikan WIUPK. Pemerintah justru bisa memberikan PI (profitability index) kepada Ormas keagamaan, seperti yang dilakukan perusahaan pertambangan kepada Pemerintah Daerah.

“Pemberian PI lebih sesuai dengan kapasitas dan karakteristik Ormas keagamaan, tidak berisiko dan tidak berpotensi menjerembabkan Ormas Keagamaan ke dalam kubangan dunia hitam Pertambangan. Karenanya pemerintah sebaiknya membatalkan, paling tidak merevisi PP Nomor 25/2024 karena lebih besar madharatnya ketimbang manfaatnya,” tandas Fahmy.

So, Waspada jebakan Betmen dari oligarki dan rejim sesat saat ini, kudu pake akal sehat untuk melakukannya agar tidak terjerembab dan masuk lubang mereka! (tri)

Continue Reading

Peristiwa

BP Tapera Akan Ikuti Arahan Menteri PUPR Basuki soal Tapera Ditunda

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Komisioner Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya akan mengikuti arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang berharap penarikan iuran Tapera ditunda.

Hal tersebut dikatakan Heru setelah Basuki mengaku menyesal dan tidak menyangka kebijakan memotong 3 persen gaji pekerja dan pekerja mandiri agar bisa mendapatkan rumah melalui Tapera menuai protes keras dari masyarakat.

Ia mengatakan, pihaknya akan mengikuti Basuki mengingat posisi Menteri PUPR sebagai Ketua Komite Tapera.

Komite tersebut juga diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, dan satu profesional sebagai anggota.

“Komite Tapera adalah organ tertinggi di Tapera yang berfungsi pengawasan dan pembinaan BP Tapera. Tentu kami akan mengikuti arahan dan masukan beliau sebagai Ketua Komite Tapera,” katanya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/6/2024).

Lantas, mengapa Basuki ingin Tapera ditunda? Simak penjelasan basuki berikut ini.

Basuki buka peluang Tapera ditunda

Sebelumnya, Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (6/6/2024) mengatakan, ia berharap Tapera ditunda.

Hal itu disampaikan Basuki menyusul gelombang penolakan pascaterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Kelompok buruh menilai, kewajiban iuran yang diambil dari 3 persen gaji memberatkan, termasuk bagi pekerja yang sudah memiliki rumah, namun masih diharuskan mengikuti Tapera.

“Kalau misalnya ada usulan apalagi DPR misalnya, Ketua MPR untuk diundur (setelah 2027), menurut saya, saya ada kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga kita akan ikut,” katanya, Kamis (6/6/2024).

Tapera belum siap diterapkan

Basuki juga mengatakan, Tapera belum siap diterapkan dan masyarakat serta beberapa pihak lain belum dapat menerima kebijakan ini.

Karena alasan itulah Basuki berharap iuran Tapera ditunda sampai setelah 2027 supaya masyarakat lebih siap walau aturan ini sudah diundang-undangkan sejak 2016.

“Menurut saya pribadi kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Jadi effort-nya dengan kemarahan ini, saya pikir saya nyesel betul ya,” ungkapnya.

“Saya rasa iya (tunggu kesiapan masyarakat). Kenapa kita harus saling berbenturan gitu?” tambah Basuki.

Basuki mengaku menyesal

Selain berharap iuran Tapera ditunda, Basuki mengutarakan penyesalannya karena kebijakan baru ini mendapat protes keras dari masyarakat.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini sudah mengucurkan dana sebesar Rp 105 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan perumahan (FLPP). Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Basuki menuturkan, melihat besarnya dana yang digelontorkan pemerintah untuk FLPP, iuran yang didapat dari kebijakan Tapera hanya terkumpul Rp 50 triliun jika dikumpulkan selama 10 tahun.

“Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP untuk subsidi bunga,” kata Basuki, Kamis.

“Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun,” tambahnya.

Ia menambahkan, Tapera sebenarnya sudah disiapkan sejak 2016, namun aturan ini baru bisa diterapkan pada 2027 dengan status diundur dengan alasan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Basuki menyebutkan, pemerintah siap menerima masukan, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), jika diminta untuk mengundurkan Tapera. “Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian, kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust, sehingga kita undur ini sudah sampai 2027,” ujar Basuki.

Lalu Bagaimana dengan tanggapan Jokowi perihal MenPUPR menunda Tapera? Karena Jokowi sudah menetapkan kebijakan tapera dengan melakukan test the water ke rakyatnya, akankah dia akan menjilat ludahnya kembali dan berpura-pura jadi pahlawan kesiangan lagi dengan menyetujui penundaan Tapera sesuai keinginan menterinya? (utw)

Continue Reading

Peristiwa

BPK Temukan 124.960 Pensiunan di Tahun 2021, Belum Dapat Pengembalian Dana Tapera Rp 567,5 Miliar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sebelum ramai soal pemotongan gaji pekerja untuk tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA belakangan ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan pemeriksaan terhadap lembaga tersebut pada 2021 lalu.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu dilakukan BPK khususnya untuk memeriksa pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional tahun 2020 dan 2021.  Pemeriksaan itu dilakukan di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Secara keseluruhan, laporan bernomor  202/LHP/XVI/l2/2021 tertanggal 31 Desember 2021 itu membeberkan lima hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Salah satu dari hasil pemeriksaan itu adalah temuan sebanyak 124.960 orang pensiunan peserta Tapera belum menerima pengembalian dana Tapera sebesar Rp 567.457.735.810 atau sekitar Rp 567,5 miliar. Selain itu, BPK menemukan sebanyak 40.266 orang peserta pensiun ganda dengan dana Tapera sebesar Rp 130,3 miliar.

Dalam dokumen pemeriksaan yang salinannya diterima Tempo, angka 124.960 orang pensiunan yang belum menerima pengembalian dana Tapera itu didapat dari hasil konfirmasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Taspen.

Sebanyak 124.960 orang pensiunan adalah mereka yang sudah berakhir kepesertaannya karena meninggal atau pensiun sampai dengan triwulan ketiga tahun 2021 namun masih tercatat sebagai peserta aktif.

Adapun sebanyak 124.960 orang pensiunan yang belum mendapat pengembalian dana Tapera itu terdiri atas 25.764 orang dari data BKN dan 99.196 orang pensiunan dari data Taspen.

Sementara, saldo Rp 567,5 miliar dari 124.960 orang pensiunan itu terdiri atas Rp 91 miliar dan Rp 476,4 miliar masing-masing dari data BKN dan data Taspen. Sementara saat itu BP Tapera mengelola dana PNS Aktif sebanyak 4.016.292 orang atau bila dibulatkan sekitar 4 juta orang.

Selain mengkonfirmasi ke BKN dan Taspen, BPK juga melakukan konfirmasi lanjutan kepada 5 pemberi kerja. Adapun hasil konfirmasi lewat uji petik ke lima pemberi kerja atas 191 peserta menunjukkan bahwa benar peserta tersebut telah meninggal atau pensiun yang didukung dengan SK Pensiun atau Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).

Namun data tersebut belum dimutakhirkan oleh pemberi kerja, sehingga status kepesertaan di BP Tapera masih tercatat sebagai peserta aktif. “Pengembalian tabungan atau Dana Tapera juga belum dapat diberikan,” seperti dikutip dari buku laporan pemeriksaan BPK tersebut.

Dalam laporan pemeriksaan BPK itu juga disebutkan, selain pemutakhiran status pekerja oleh pemberi kerja, proses pengembalian tabungan sesuai proses bisnis normal BP Tapera juga memerlukan pemutakhiran nomor rekening oleh pekerja.

Dari hasil wawancara BPK dengan Direktur Operasi Pengerahan, diketahui bahwa proses bisnis BP Tapera bergantung pada pemutakhiran data dalam menentukan status pekerja dari pemberi kerja diperoleh melalui portal.

“Selama tidak ada perubahan status oleh pemberi kerja, misalkan meninggal, maka data peserta aktif tidak akan berubah,” seperti dikutip dari laporan pemeriksaan BPK.

Lewat penjelasannya, BP Tapera mengklaim selama ini telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait pemutakhiran data termasuk mekanisme perubahan status.

Tapi, karena banyaknya data dan jumiah peserta yang harus diinput oleh pemberi kerja dan keterbatasan sumber daya di pihak pemberi kerja, muncul kemungkinan terjadi ketidaktertiban atau kekurangcermatan.

Dalam penjelasannya kepada BPK, Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyatakan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan sistem pengendalian intern atas hal pokok terkait agar patuh pada peraturan perundang-undangan. 

BP Tapera, kata Adi, juga telah mengidentifikasi dan mengungkapkan segala hal terkait hal pokok kepada BPK.

“BP Tapera telah menyediakan dokumen dan akses yang sesuai atas segala hal terkait hal pokok yang diperiksa kepada Pemeriksa, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di BP Tapera serta data dan informasi terkait Pengelolaan Dana Tapera dan Biaya Operasional Tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera,” tulis Adi dalam laporan pemeriksaan BPK tersebut.

Adi juga memastikan BP Tapera bertanggung jawab melakukan tindakan koreksi dan tindak lanjut atas temuan-temuan dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh BPK tersebut. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending