Connect with us

Peristiwa

Babak Baru Kasus Transaksi Rp.349 T di Kemenkeu: Makin Pelik, Sosok SB-DY Ikut Terlibat

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Trio Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dan kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana kini tengah dipusingkan dengan kasus transaksi janggal Rp.300 Triliun yang makin pelik. Bahkan, angka itu justru bertambah menjadi Rp.349 triliun.

Isu transaksi janggal di lingkup Kementerian Keuangan atau Kemenkeu tersebut kini memasuki babak baru. Adapun masalah yang menyelimuti kasus ini juga semakin rumit lantaran banyak pihak yang terlibat.

Tak cukup di situ, disinyalir bahwa nominal transaksi janggal lebih besar ketimbang yang terungkap di awal.

Kasus ini berawal dari 300 surat berisi laporan PPATK berisi analisis pajak yang terdapat beberapa kejanggalan.

Berkas tersebut memuat laporan transaksi senilai Rp 205 triliun, yang melibatkan 17 perusahaan. Laporan tersebut juga menyebut perseorangan berinisial SB yang memiliki omzet Rp 8,24 triliun. Menariknya, ia mencantumkan SPT pajak dengan data omzet Rp 9,68 triliun.

“Karena orang ini memiliki saham dan perusahaan di PT BSI kita teliti PT BSI di dalam surat dari PPATK,” jelas Sri Mulyani ke wartawan Kamis (23/3/2023).

“Itupun tetap kami kejar, kalau memang ada bukti nyata maka si perusahaan itu harus bayar kewajibannya dengan denda 100%,” ucapnya.

Terdapat juga kejanggalan serupa yang mencatut PT IKS 2018-2019. SPT menunjukkan Rp 3,5 triliun, namun transaksi Rp 4,8 triliun.

Selain SB, ada sosok DY yang tercatat SPT-nya hanya Rp 38 miliar, tapi data PPATK menunjukkan transaksi Rp 8 triliun.

“Perbedaan data ini kemudian dipakai oleh DJP memanggil yang bersangkutan,” beber Sri Mulyani.

Pakai modus licik

Kemenkeu dan PPATK kini memiliki dugaan modus yang digunakan oleh SB untuk menutupi ‘jejaknya’. SB bertransaksi menggunakan rekening beberapa pegawainya.

Sri Mulyani menggambarkan transaksi ini bak money changer atau jasa penukaran uang, yakni terdapat kas masuk dan kas keluar.

“Ini termasuk transaksi ini disebut money changer, anda bisa bayangkan money changer, yakni cash in sudah cash out (transaksi) orang,” beber Sri Mulyani melanjutkan.

Ada orang Kemenkeu ikut disebut

Beberapa berkas laporan lain berjumlah 135 bendel menyebut adanya orang Kemenkeu.

Salah satu berkas tersebut melaporkan transaksi janggal Rp 189,273 triliun. Mengejutkannya, angka tersebut didapati hanya dalam satu berkas surat.

“Dalam surat yang disampaikan oleh PPATK disebutkan terdapat 15 individu dan entitas perusahaan dan nama orang yang tersangkut Rp189,283 triliun dengan transaksi tahun 2017-2019,” jelas Sri Mulyani. (utw)

Peristiwa

Kementerian ESDM Tangkap WNA Cina Pelaku Tambang Emas Ilegal di Kalbar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Seorang WNA asal China berinisial YH ditangkap karena melakukan kegiatan pertambangan bijih emas tanpa izin atau ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Temuan kasus ini berawal dari penyidik PPNS Minerba bersama dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri yang mengadakan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan atau wasmatlitrik terhadap kegiatan penambangan tanpa izin bijih emas.

Melalui wasmatlitrik, para penyidik menemukan aktivitas pertambangan tersebut, yang berlangsung di bawah tanah.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan dan tidak memiliki izin operasi produksi.

“Dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, mereka melaksanakan kegiatan produksi pengambilan bijih emas di lokasi, termasuk mengolah dan memurnikan di terowongan tersebut,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi di jakarta, (14/5/2024). (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke Kemenkeu dan Dibebastugaskan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebastugaskan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Kamis (9/5/2024).

Hal ini sebagai bentuk lanjut dari kasus terkait persoalan bisnis dan hukum yang dihadapi Rahmady.

“Atas dasar hasil pemeriksaan internal, yang bersangkutan sudah dibebastugaskan terhitung sejak 9 Mei lalu untuk mempermudah proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (13/5/2024).

DJBC sudah melakukan pemeriksaan internal terkait permasalahan yang dihadapi oleh Rahmady.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa persoalan yang dihadapi oleh Rahmady terkait dengan konflik kepentingan bisnis yang juga melibatkan istri Rahmady, yaitu Margaret Christina. Rahmady dilaporkan oleh Wijanto Tirtasana karena permasalahan bisnis antara kedua belah pihak.

Pada 2019 Margaret mendirikan perusahaan swasta bernama PT Mitra Cipta Agro dan menunjuk Wijanto sebagai CEO. Dalam perjalanan menjalankan usaha bersama terjadi konflik bisnis. Akhirnya kedua belah pihak saling lapor ke aparat penegak hukum. (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Tolak Putusan MK, Din Syamsuddin dan Rizieq Shihab Siapkan Aksi Demonstrasi Besar Pada Mei Mendatang

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Tak terima dengan putusan MK terkait sengketa Pilpres yang menyebut tak menemukan bukti cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada proses pemilu 2024, Ketua Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) Din Syamsuddin menyebut akan menyiapkan aksi besar bersama Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Din Syamsuddin mengaku telah lama mengetahui intervensi Presiden Jokowi ke MK. Oleh karena MK dianggap tak lagi bisa diandalkan netralitasnya, ia menyiapkan perlawanan melalui unjuk rasa yang akan digelar bulan depan.

Unjuk rasa berskala besar itu menurut Din Syamsuddin rencananya akan digelar pada 20 Mei 2024 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan berlokasi langsung di depan Istana.

“20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, kita tidak lagi (demo) di DPR, tidak lagi di Mahkamah Konstitusi, kita pindah ke sebelah sana, di depan Istana Negara. Ini usul saya,” ujarnya saat melakukan orasi mengawal putusan MK di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Dalam pernyataannya tersebut ia memastikan bahwa bersama dengan koalisi aksi massa lain pihaknya akan menyiapkan massa yang lebih besar untuk mengepung Istana Negara.

“20 Mei kita siapkan yang sebesar-besarnya. Kita kepung Istana Negara,” pungkasnya.

Perihal penolakan permohonan sengketa Pilpres oleh MK, Din Syamsuddin menyebut bahwa Jokowi telah mengintervensi MK sejak tahun 2015.

“Pada 2015 saya menengarai, saya mengendus. Saya meyakini Presiden Joko Widodo melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi,” ujarnya dalam kesempatan orasi yang sama.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutuskan menolak gugatan perkara PHPU yang dimohonkan oleh paslon 01 dan 03 dengan alasan tidak menemukan bukti keterlibatan Jokowi dalam dugaan “cawe-cawe” presiden pada penyelenggaraan pemilu 2024. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending