Barang Mewah Kena PPn 12 Persen: Rumah Seharga Rp 30 Miliar hingga Motor di Atas 250 CC

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 hanya berlaku untuk barang mewah.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, kriteria barang mewah yang kena PPN 12 persen ialah barang mewah yang saat ini dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). “Jadi hari ini yang dikenakan PPnBM sebetulnya tinggal sedikit jenis barang. Walaupun kita belah dua (kelompok) jadi barang-barang kendaraan bermotor dan barang yang bukan kendaraan bermotor.

Barang-barang itulah sebetulnya yang di satu sisi dikenakan PPnBM, di sisi yang lain barang itulah yang dikenakan PPN dengan tarif 12 persen dan DPP-nya 100 persen penuh,” ujarnya saat media briefing di kantornya, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Dia mengungkapkan, kriteria barang mewah yang dikenakan PPnBM sekaligus PPN 12 persen dapat dilihat di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42 Tahun 2022 untuk kendaraan bermotor dan PMK Nomor 15 Tahun 2023 untuk selain kendaraan bermotor.

Berikut rincian barang mewah terkena kenaikan tarif PPN dari 11 persen jadi 12 persen mulai 1 Januari 2025:

1. Kendaraan Bermotor

• Kendaraan bermotor angkutan orang sampai dengan 15 orang. Kendaraan bermotor dengan kabin ganda. Mobil golf (termasuk golf buggy) dan kendaraan semacam itu.
• Kendaraan khusus di atas salju, di pantai, di gunung, atau kendaraan sejenis.
• Kendaraan bermotor roda dua atau tiga dengan mesin piston berkapasitas silinder lebih dari 250 cc.
• Trailer, semi-traller dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah. Kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder lebih dari 4.000 cc.

2. Selain Kendaraan Bermotor

• Hunian mewah dengan harga jual Rp 30 miliar atau lebih.
• Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
• Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.
• Helikopter, pesawat udara dan kendaraan udara lainnya.
• Senjata artileri, revolver, pistol dan senjata api lainnya yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.
• Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu, kapal feri dari semua jenis. Yacht

Itulah daftar barang mewah kena PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025. Suryo bilang, selain barang dan jasa yang disebutkan di atas maka tetap dikenakan tarif PPN 11 persen, kecuali untuk barang dan jasa pokok yang dibebaskan dari PPN.

“Kalau ditanya barangnya apa saja? Ya cuma ini. Enggak ada yang lain yang dikenakan kenaikan 1 persen PPN kemarin. Sedangkan barang yang lain tetap sama, tidak mengalami kenaikan jumlah yang dibayarkan kepada negara untuk PPN-nya,” ucapnya.

“Dan ada satu kelompok barang dan jasa lain yang selama ini diberikan fasilitas pembebasan PPN. Barang kebutuhan pokok yang kalau sederhananya seperti beras, gabah, jagung, daging, telur, susu,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen jadi berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun kenaikan ini hanya untuk barang mewah.

Kriteria barang mewah yang dikenakan tarif PPN 12 persen ialah barang mewah yang selama ini dikenakan tarif PPnBM.

“Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPnBM yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada,” ujar Prabowo dalam konferensi persnya.

Dia menjelaskan, pemerintah tetap menaikkan tarif PPN 12 persen pada 1 Januari 2025 karena sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP).

Sri Mulyani menambahkan, untuk barang dan jasa selain mewah tetap dikenakan tarif PPN 11 persen alias tidak naik mulai 1 Januari 2025, di antaranya sampo, sabun, biaya langganan Netflix, dan sebagainya.

“Seluruh barang dan jasa selama ini 11 persen tetap 11 persen tidak ada kenaikan PPN,” tegas Menkeu.

Beginilah negeri kapitalis konoha dalam menjalankan roda pemerintahannya, selalu mengutamakan pajak dari rakyat tanpa memperhatikan kemakmuran masyarakatnya. (tri)