BEM Undip dan UGM Mundur dari BEM SI, Dinilai Terlalu Dekat dengan Penguasa

REPORTASE INDONESIA – Padang, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI, Muzammil Ihsan, berjanji akan mengevaluasi organisasi pasca keluarnya BEM Undip dan UGM usai Musyawarah Nasional XVIII BEM SI Kerakyatan di Padang. BEM Undip dan UGM mundur karena BEM SI Kerakyatan dinilai terlalu dekat dengan penguasa.

Muzammil berjanji merangkul seluruh organisasi kampus demi menjaga integritas aliansi dan idealisme gerakan. Dia menginginkan persatuan menjadi semangat yang dibawa oleh seluruh elemen mahasiswa.

Menurut Muzammil, aliansi BEM bukanlah sekadar identitas, tapi wadah untuk memperkuat solidaritas, mempererat silaturahmi gerakan, dan merawat keberpihakan kepada rakyat.

“Kami percaya bahwa semakin terhubung kekuatan mahasiswa lintas kampus dan wilayah, maka semakin nyata kekuatan kita dalam menghadirkan perubahan,” kata Muzammil, Senin (21/7/2025).

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) 2025, Tiyo Ardianto, mengungkapkan alasan mereka keluar dari Aliansi BEM SI Kerakyatan. BEM KM UGM keluar dari BEM SI karena sikap organisasi tersebut terlalu dekat dengan penguasa.

Tiyo menjelaskan selama acara tersebut, dirinya melihat sejumlah petinggi partai politik dan kabinet hadir.

“BEM sebagai lembaga pergerakan, bagi kami, mesti memberi batas yang tegas dan harus berjarak dengan penguasa, tapi BEM SI tidak memberikan teladan yang membanggakan,” kata Tiyo dalam keterangan pers di Instagram @bemkm_ugm, Minggu (20/7/2025).

Tiyo mempertanyakan kebijakan BEM SI Kerakyatan yang membiarkan para penguasa tersebut berfoto mesra dengan para mahasiswa yang kemudian diunggah di media sosial. Dia juga mempertanyakan apakah mereka hadir atas inisiatif atau undangan dari BEM SI Kerakyatan.

Empat kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), termasuk dari UGM dan Undip, menyatakan keluar dari BEM Seluruh Indonesia. Mereka menilai wadah BEM dari berbagai kampus itu telah disusupi kepentingan pemerintah.

Alasan keempat BEM yang menilai musyawarah nasional telah disusupi agenda politik—sehingga memutuskan berpisah jalan, menunjukkan bahwa otoritas di Indonesia takut jika gerakan mahasiswa menjadi solid, kata pengamat.

BBC Indonesia belum bisa memverifikasi sejauh mana penetrasi politik pemerintah di Musyawarah Nasional XVIII BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan di Padang, Sumatera Barat, pekan lalu. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo hadir dalam acara tersebut.

Bagaimanapun, salah seorang bekas anggota BEM SI menceritakan bahwa penetrasi kepentingan cukup sering terjadi dalam gerakan mahasiswa. Dia bilang, terpaan berulang itu cukup berperan membuat sejumlah mahasiswa berubah dari kritis menjadi pragmatis.

“Ujungnya, terkadang pergerakan ini justru menjadi pembuka jalan mereka ke politik saja,” kata Jojol, yang aktif dalam struktur salah satu BEM SI periode 2021-2023.

Juru Bicara BEM SI Kerakyataan, Pasha Fazillah Afap menilai ihwal tersebut tak perlu dibesar-besarkan.

“Glorifikasi atas keluarnya satu-dua pihak justru berpotensi melemahkan substansi perjuangan kita bersama,” ujar Pasha pada 22 Juli. (yz)