Connect with us

Ekonomi

Bengkak! Utang Kereta Cepat Jakarta Bandung Bertambah Rp.8,5 Triliun, Indonesia Ngemis ke Cina Lagi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Anggaran pembiayaan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung kembali membengkak.

Wakil Menteri BUMN, Kartiko Wiryoatmojo menyatakan Indonesia dan Tiongkok telah menyepakati besaran pembengkakan biaya proyek atau cost over run kereta cepat, 1,2 miliar dolar atau Rp18 triliun.

Sesuai porsi kepemilikan saham, Konsorsium Indonesia akan menanggung 60 persen pembengkakan, sedangkan Tiongkok menanggung 40 persen.

Indonesia diperkirakan akan menanggung tambahan biaya sebesar 550 juta dolar atau sekitar Rp8,5 triliun.

Terkait polemik biaya kereta cepat, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah  mendukung pembangunan transportasi massal seperti MRT, LRT dan kereta api cepat.

Sementara Pengamat Ekonomi, Bhima Yudistira meminta agar pemerintah tidak langsung menggunakan dana apbn untuk menambal biaya pembengkakan proyek kereta cepat.

Menurut Bima, pemerintah harus berani melakukan renegosiasi pada kreditur.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mulai dikerjakan sejak 2016.

Sempat terjadi tarik ulur antara investor Jepang dan Tiongkok.

Proyek ini akhirnya jatuh ke investor Tiongkok, karena menawarkan biaya yang lebih rendah sekitar Rp88 triliun.

Namun seiring waktu, biaya proyek ini membengkak menjadi sekitar Rp106,2 triliun.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung seharusnya rampung pada tahun 2019, sampai sejumlah masalah terjadi hingga biaya kontruksi membengkak drastis.

Dan itu berarti Indonesia mengemis lagi ke Cina untuk minta tambahan Utang yang terus membengkak hanya untuk memenuhi nafsu sahwatnya dengan membuat kereta api cepat yang belum tentu menguntungkan.

Proyek ini kembali dilanjutkan dan ditargetken beroperasi pada Juli 2023 nanti. (tw)

Ekonomi

Ekspansi Keluarga JK, Bisnis Smelter Rp 10 T Sampai Baterai Listrik

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kalla Group makin terus ekspansif merambah bisnis-bisnis baru. Bisnis grup dari keluarga Jusuf Kalla (JK) ini mengembangkan bisnis-bisnis baru di luar bisnis inti otomotif, energi, properti, maupun konstruksi yang berbasis Economy, Social & Governance (ESG).

Marketing, Strategy & Digitalization Director KALLA Group  Zumadi SM Anwar mengatakan dalam beberapa tahun ke depan, KALLA Group akan fokus mengembangkan bisnis berbasis Green Energy.

Di sektor hulu misalnya, KALLA Group sudah membangun beberapa Independent Power Producer (IPP) atau listrik swasta untuk pembangkit listrik tenaga air/hydro (PLTA) dengan total kapasitas mencapai 2.060 MW yang tersebar di PLTA Poso Peaker (515MW) berlokasi di Poso, Sulawesi Tengah dan PLTA Malea (90MW) berlokasi di Tana Toraja, Sulawesi Selatan yang telah beroperasi.

Serta beberapa PLTA lainnya yang masih konstruksi antara lain PLTA Poso 3 (400MW), PLTA Poso 4 (30MW), PLTA Kerinci (350MW) berlokasi di Kab. Kerinci, Jambi, PLTA Mamuju Atas (90MW) dan PLTA Mamuju Bawah (360MW) berlokasi di Mamuju Bawah, Sulawesi Barat serta PLTA BMS (225MW) berlokasi di Luwu, Sulawesi Selatan.

Melalui JV Co, KALLA Group juga sedang mengembangkan eksosistem pembuatan baterai EV mulai dari upstream sampai dengan downstream melalui Eramet Bumi Sulawesi dan Bumi Mineral Sulawesi. Sedangkan di Hilir, KALLA telah hadir menjadi salah satu main dealer motor listrik United EV serta menghadirkan green property di Nipah PARK dan perumahan Bukit Baruga.

Selain itu, KALLA Group juga merambah di bidang smelter yaitu PT. Bumi Mineral Sulawesi yang menggunakan 100% sumber energi terbarukan yang nantinya akan menghasilkan feronikel sebanyak 33.000 ton dan nikel sulfat sebanyak 31.400 ton per tahun di Fase pertama pada tahun 2024 dan di Fase kedua hingga 2027 diproyeksi dapat memproduksi 125.600 ton nikel sulfat per tahun.

“Nilai investasinya Rp 10 triliun,” kata Zumadi di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Strategic Management Division Head KALLA Group Muhammad Shobirin  menambahkan selain ekspansi bisnis, KALLA Group juga menghadirkan berbagai program yang mendukung keberlanjutan antara lain Aksi Mangrove Lestari, yaitu Pengelolaan Ekosistem Mangrove melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dimana KALLA Group akan melakukan penanaman mangrove dengan total luas 24 Ha dengan panjang 6,5 Km di pesisir pantai Kelurahan Tekolabbua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dengan memberdayakan nelayan. (tri)

Continue Reading

Ekonomi

Prabowo Belum Kerja, APBN 2025 Sudah Tekor dan Defisit Rp 600 Triliun!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Lagi viral APBN 2025 disebut sudah defisit hingga Rp600 T padahal Prabowo-Gibran belum bekerja. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie O.F.P. Dolfie mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 atau era Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dirancang pada kisaran 2,45%-2,82% dari PDB atau defisit lebih dari Rp600 triliun.

“Defisit transisi ini yang paling tinggi dari proses transisi yang pernah ada. Jadi seharusnya lebih rendah defisitnya,” katanya dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama dengan Pemerintah, Selasa (4/6/2024).

Kabar ini menjadi bahan diskusi panjang di media sosial. Bahkan, beberapa netizen menghubungkannya dengan Tapera. Sebagaimana diketahui, pemerintah akan tetap memberlakukan kewajiban iuran Tapera kepada pegawai meski mendapat kritik di sana-sini.

Iuran Tapera akan dibebankan kepada pekerja sebesar 2,5% dan perusahaan sebesar 0,5%. Namun benarkah Tapera akan digunakan untuk membiayani berbagai program Prabowo-Gibran, termasuk di antaranya makan bergizi gratis?

Kabar tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah bahwa ada upaya pemerintah membiayai program makan gratis dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) lewat dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, enggak ada upaya pemerintah untuk membayar makan gratis, apalagi untuk IKN. Semuanya sudah, IKN sudah ada anggarannya,” kata Moeldoko.

Moeldoko menegaskan bahwa dana Tapera dikelola secara transparan melalui Komite Tapera yang dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisioner OJK serta kalangan profesional. Memang saat ini Isinya di rejim Jokowi itu maling semuanya, hancur negara ini dibuatnya. (tw)

Continue Reading

Ekonomi

Muhammadiyah Benarkan Pengalihan Dana dari BSI

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membuat keputusan untuk mengalihkan dananya dan juga menginstruksikan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) untuk ikut memindahkan dananya dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Keputusan penarikan itu diketahui dari Memo Muhammadiyah bernomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana yang mereka keluarkan pada 30 Mei lalu.

Dalam surat edarannya, dituliskan untuk segera melakukan rasionalisasi dana simpanan serta pembiayaan di BSI untuk dialihkan ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan bank-bank syariah daerah serta bank-bank lain yang selama ini bekerja sama baik dengan Muhammadiyah.

Dikonfirmasi perihal surat tersebut, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti membenarkan adanya rasionalisasi dana simpanan tersebut. “Ya, benar ada surat tersebut,” ujar Mu’ti kepada Republika, Rabu (5/6/2024).

Namun, ia tidak menjelaskan secara detail alasan dikeluarkannya keputusan tersebut. Keputusan itu diambil untuk menindaklanjuti pertemuan bersama pimpinan PP Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) mengenai konsolidasi keuangan AUM di Yogyakarta, pada 26 Mei lalu.

Beberapa pihak yang diminta untuk segera melakukan pemindahan dana adalah Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum PP Muhammadiyah, Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah. Kemudian, Pimpinan Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah serta Pimpinan Badan Usaha Milik Muhammadiyah.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan bahwa perseroan akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Mengenai pengalihan dana oleh PP Muhammadiyah, BSI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam upaya mengembangkan berbagai sektor ekonomi umat.

“Terlebih bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi bangsa,” tutur Wisnu.

Sebelumnya, BSI menggandeng PP Muhammadiyah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dalam penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi KPR Sejahtera FLPP kepada pegawai di lingkungan amal usaha Muhammadiyah.

Selain itu, BSI bekerja sama dengan PP Muhammadiyah dalam memacu inklusivitas dan penetrasi keuangan syariah di Indonesia. Kerja sama itu untuk membantu pelaku UMKM yang ada di bawah naungan PP Muhammadiyah agar bisa naik kelas (upscale) dan menumbuhkan minat masyarakat yang ingin menjadi wirausaha. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending