Connect with us

Ekonomi

Beras Impor Sudah Masuk ke Sulsel yang Merupakan Daerah Lumbung Beras Nasional, Buwas: Miris

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengungkapkan bahwa beras impor kini sudah disalurkan hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Termasuk ke Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan daerah lumbung beras nasional.

Buwas pun mengaku miris akan hal ini.

“Sulawesi Selatan itu kan barometer dan produksi terbesar di Indonesia, jadi sampai hari ini ini sudah kemasukan beras untuk Sulawesi Selatan dari impor 70 ribu ton. Miris, kan,” kata Buwas saat ditemui di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2023.

Buwas menjelaskan, masuknya beras impor ke Sulsel tersebut bukan karena produksi komoditas tersebut yang kurang. Melainkan, karena beras Sulsel dikirimkan ke daerah-daerah lain yang mengalami kekurangan beras. 

“Karena tidak diatur soal pembatasan keluarnya beras dari sana. Sehingga apa diserap semua, Jawa Timur, Jawa Tengah, pokoknya wilayah-wilayah yang kurang beras, ngambil semua dari Sulawesi Selatan. Akhirnya Sulsel kurang,” ujar Wilis.

Mantan Kabareskrim Polri ini lantas mengimbau kepada daerah-daerah produksi beras untuk mengatur soal pembatasan keluarnya beras dari wilayahnya.

Ia pun mencontohkan aturan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Lampung. Menurut Buwas, Pemprov Lampung melarang gabah dikirim ke luar wilayah Lampung dan hanya boleh berupa beras. Beras itupun juga dibatasi jumlah dan tujuan pengirimannya.

“Supaya tertata dengan baik, yang produksi-produksi bertahan untuk wilayahnya tetap di wilayah cukup, baru sisanya boleh keluar,” ujar Buwas.

Sementara itu, Bulog tahun ini mendapatkan penugasan untuk melakukan impor sebanyak 2 juta ton. Kemudian, Pemerintah memutuskan untuk menambah impor beras sebanyak 1,5 Juta ton hingga akhir tahun ini. Sehingga total impor beras sepanjang 2023 mencapai 3,5 juta ton. (ut)

Ekonomi

Kejar Setoran, Sistem Kelas BPJS Kesehatan Dihapus dan Diganti KRIS

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Akhirnya Pemerintah resmi menghapus sistem kelas dalam perawatan menggunakan BPJS Kesehatan untuk mengejar setoran kas negara yang minus akibat utang yang menumpuk dan hanya sanggup membayar bunga utang, akibatnya segala lini di masyarakat terus dicari untuk menyekik rakyat dengan pajak dan tarif yang BPJS yang tinggi.

Penghapusan itu berlaku setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani pada 8 Mei 2024.

Sebagai ganti sistem kelas, 1, 2, 3, pemerintah akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Lewat sistem ini, maka semua peserta BPJS Kesehatan akan memperoleh kualitas ruang perawatan yang relatif serupa.

Iuran BPJS Kesehatan akan berubah mulai 1 Juli 2025, seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Aturan terbaru tentang jaminan kesehatan masyarakat itu telah ditetapkan Presiden Joko Widodo sejak 8 Mei 2024.

Meski aturan baru itu telah ditetapkan, besaran iuran terbaru belum termuat dalam Perpres 59/2024. Ini karena penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan diberikan tenggat waktu oleh Presiden Jokowi hingga 1 Juli 2025, sebagaimana termuat dalam Pasal 103B Ayat (8) Perpres itu.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan besaran tarif baru akan didiskusikan antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN, serta Kementerian Keuangan.

“Nanti didiskusikan dahulu dengan Kemenkeu,” kata Ghufron melalui pesan teks, dikutip Selasa (14/5/2024).

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri mengatakan selama iuran baru belum berlaku, besaran iuran yang dibayarkan peserta masih mengacu pada aturan lama yaitu Perpres 63/2022. Besaran pembayaran dalam aturan itu masih mengacu pada sistem kelas 1, 2, dan 3 JKN BPJS Kesehatan.

“Ya merujuk pada aturan itu,” kata Asih. sambil menambahkan pemerintah belum menetapkan iuran dalam sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) karena masih dalam proses penghitungan.

Dalam ketentuan iuran Perpres 63/2022, skema perhitungannya terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

– Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

– Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, dengan skema perhitungan iuran terbaru yang mengacu pada sistem KRIS, besaran iurannya masih akan tetap berbeda, meskipun sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan akan dihapus.

Ia memastikan khusus untuk golongan Penerima Bantuan Iuran atau PBI akan memiliki kewajiban yang lebih kecil. “Iuran PBI tidak mungkin sama dengan iuran kelompok peserta lain,” kata Ghufron.

Dia juga memastikan nominal iuran yang dibayarkan peserta tetap berbeda-beda meski skema KRIS berlaku. “Tentu iuran tidak sama, kalau sama di mana gotong-royongnya?” kata dia. (utw)

Continue Reading

Ekonomi

Pemerintah dan OJK Implementasikan PSAK-117 untuk Transparansi Laporan Keuangan Asuransi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, 15 Mei 2024 – Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117, yang dirancang untuk mempermudah perusahaan asuransi dalam menyusun laporan keuangan yang lengkap dan transparan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor asuransi nasional.

Di acara Dies Natalis ke-40 STMA Trisakti, hadir juga Keynote speaker atau pembicara Iwan Pasila selaku Deputi komisioner pengawas perasuransian, penjaminan dan dana pensiun dari OJK yang memberikan sambutan serta menjelaskan tentang Implementasi PSAK-117 yaitu tentang “Nilai Tambah Pelaporan Keuangan yang Lebih Transparan”.

Penjelasan Mengenai PSAK-117

PSAK-117 adalah standar akuntansi yang diterapkan khusus untuk industri asuransi, yang mencakup pedoman dan aturan baru dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan utama dari penerapan standar ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan asuransi lebih informatif, konsisten, dan dapat dibandingkan. Dengan standar ini, diharapkan para pemangku kepentingan, termasuk regulator, investor, dan nasabah, dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan asuransi.

Implementasi PSAK-117 oleh OJK bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Transparansi: Memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan asuransi lebih transparan dan mudah dipahami oleh berbagai pihak.
Meningkatkan Akuntabilitas: Mendorong perusahaan asuransi untuk lebih bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan mereka.

2. Memudahkan Pengawasan: Mempermudah tugas OJK dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi.

3. Melindungi Kepentingan Publik: Menjamin bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah informasi yang akurat dan relevan.
Manfaat Implementasi PSAK-117.

Penerapan PSAK-117 memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi industri asuransi, antara lain:

1. Kepercayaan Publik: Dengan laporan keuangan yang lebih transparan dan akurat, kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi akan meningkat.

2. Efisiensi Pengawasan: OJK dapat melakukan pengawasan dengan lebih efisien, karena laporan keuangan yang disusun sesuai dengan PSAK-117 akan lebih mudah dianalisis dan dievaluasi.

3. Peningkatan Kualitas Informasi: Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih berkualitas, membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

4. Kesetaraan Kompetitif: Semua perusahaan asuransi akan mengikuti standar yang sama, menciptakan kesetaraan dalam persaingan di pasar.

Dengan implementasi PSAK-117, diharapkan industri asuransi di Indonesia dapat mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. OJK dan pemerintah berharap bahwa langkah ini akan membantu memperkuat stabilitas sektor asuransi dan melindungi kepentingan para pemegang polis serta investor.

Iwan Pasila selaku Deputi komisioner pengawas perasuransian, penjaminan dan dana pensiun dari OJK menyatakan, “Implementasi PSAK-117 merupakan tonggak penting dalam upaya kami untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor asuransi. Kami percaya bahwa langkah ini akan membawa banyak manfaat bagi industri dan melindungi kepentingan publik.” jelasnya saat menjadi keynote speaker di acara Dies Natalis ke-40 STMA Trisakti di jakarta, (14/5/2024).
 
Dengan standar yang lebih ketat dan jelas, diharapkan perusahaan asuransi dapat memberikan laporan keuangan yang lebih informatif, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya.
 
Untuk informasi lebih lanjut mengenai implementasi PSAK-117, silakan kunjungi website OJK atau hubungi humas OJK di nomor (021) 12345678. (tw)

Continue Reading

Ekonomi

Rencana PPN Naik Jadi 12% dan Keberlanjutan yang Sudah Diatur

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal rencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tahun depan. Menurut Airlangga, strategi pemerintah ke depan bukanlah mengerek PPN namun mengerek penghasilan pajak dengan adanya pemerintahan kedepan yang sudah diatur untuk terus berkelanjutan.

“Pertama, strategi ke depan adalah bukan kerek PPN, tapi kerek penghasilan pajak,” kata Airlangga saat ditemui di Kolese Kanisius, Jakarta Pusat, Sabtu (11/5/2024).

Dengan implementasi sistem perpajakan yang canggih, misalnya core tax administration system, pendapatan dari pajak bisa lebih optimal. Rencananya penerapan core tax system dilakukan pada pertengahan tahun ini.

Saat dikonfirmasi apakah ada potensi rencana kenaikan PPN 12% dikaji ulang, Airlangga hanya menegaskan target pemerintah menaikan pendapatan dari pajak, dan rakyat adalah target utamanya.

“Tentunya targetnya kenaikan pendapatan dari perpajakan,” tuturnya.

Sebelumnya, Airlangga menjelaskan kebijakan itu bakal dibahas terlebih dahulu dalam kerangka Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). “Itu pun kita akan bahas dalam kerangka (rencana) APBN,” ucap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (23/4/2024).

Ia juga tidak menjawab ketika ditanya jika kebijakan PPN naik menjadi 12% pasti diimplementasikan tahun depan. Airlangga hanya menjelaskan pemerintah hendak membahas RAPBN 2025 dulu. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending