Connect with us

Nasional

BKKBN dan Mitra Kerja Gencarkan Sosialisasi Targetkan Penurunan Angka Stunting

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Brebes, BKKBN dan Mitra Kerjanya terus gencarkan Sosialisasi penurunan angka Stunting berkelanjutan , Seperti Halnya diKabupaten Brebes pada 9/9/2023, dengan melalui kegiatan sosialisasi dan KIE Program Bangga dengan bertempat di Halaman Rumah Rudiyanto, Desa Bangbayang Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.

Kegiatan dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Dewi Aryani, M.Si; Widyaiswara Ahli Muda/Ketua Tim Kerja Pelatihan Teknis Kependudukan dan KB – Pusdiklat BKKBN, Dr. Moh. Tohirin Hasan; dan Kepala DP3KB Kabupaten Brebes, Drs. Akhmad Ma’mun, M.Si serta warga sekitarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Dewi Aryani, M.Si bilang tidak hanya terkait Program BkkbN saja, dirinya sudah memberikan apa yang menjadi kebutuhan Kabupaten Brebes diantaranya adalah penghijauan (di kecamatan Brebes Selatan dan Brebes Utara), Pembangunan listrik, sumur artesis, dan kartu KIS. Apalagi keberhasilan KIS ini, sudah menunjukkan bahwa persoalan kesehatan sudah bisa teratasi.

Dewi menambahkan Mengenai masalah Stunting akan Menjadi Perhatian dan PR yg segera dibenahi terutama di wilayah Brebes ini, Dan Jumlah Stunting di Brebes juga sangat tinggi, Karnanya Perhatian anggaran juga akan diberikan kepada Kabupaten Brebes sebagai upaya penanganan Stunting dapat dipercepat.

Dewi juga senang dengan program BkkbN ini , baik melalui kemitraan BKKBN maupun Kemenkes,” Komisi 9 juga akan terus mendorong pemerintah untuk memberikan program tambahan bantuan sosial seperti BPNT, PKH. Rencananya, mulai September nanti ada program tambahan untuk ibu-ibu hamil, keluarga yang memiliki resiko Stunting yang tinggi dan keluarga yang memiliki anak penderita Stunting.

“Nanti akan diberikan bantuan sosial berupa beras 10 Kg, telur 10 butur dan ayam 1 KG. Teknisnya, Dinas menyerahkan data (untuk Kabupaten Brebes ada 16 ribu KK). Jadi, bantuan ini tidak dirasakan secara fisik, namun dirasakan langsung oleh masyarakat karena menyangkut kesehatan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Widyaiswara Ahli Muda/Ketua Tim Kerja Pelatihan Teknis Kependudukan dan KB – Pusdiklat BKKBN, Dr. Moh. Tohirin Hasan menyampaikan 2 hal yaitu tentang program pembangunan keluarga dan Stunting. Terkait dengan program pembangunan keluarga ditujukan untuk menjadikan rumah tangga yang tenteram dan sentosa.

Untuk mewujudkanjannya, jelas Tohirin, kita awali sebelum pernikahan. Menurutnya, idealnya usia pernikahan bagi perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun karena usia tersebut lebih sehat baik dari sisi ekonomi dan mental. Selain itu, ketika kita menginginkan anak yang cerdas dan kuat, maka dipastikan sebelum menikah diperiksa di puskesmas.

“Jadi pastikan kesiapannya, usianya ideal, asupan gizinya agar tidak mengalami Stunting yaitu gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis. Jadi, marilah kita persiapkan generasi di Brebes ini untuk menjadi generasi yang hebat dan kuat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala DP3KB Kabupaten Brebes, Drs. Akhmad Ma’mun, M.Si merasa berbangga atas terlaksananya kegiatan sosialisasi dan kie (Komunitas informasi dan edukasi) dalam rangka bagaimana mewujudkan keluarga sejahtera yang salah satunya menurunkan angka kekurangan gizi.

“Saat ini di Brebes anak-anak kita yang kekurangan gizi angkanya cukup tinggi. Jadi kami berpesan agar rumah kita upayakan harus ada air bersih, sanitasi yang bersih, hindari 4-Ter: Yaitu : (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu dekat dan jauh jarak kehamilannya),” sambungnya . (al)

Nasional

Edy Rahmayadi Tidak Takut Lawan Mantu Jokowi di Pilgub Sumut

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mantan Gubernur Sumatra Utara yang juga pernah menjabat Pangkostrad di era SBY, Edy Rahmayadi siap bertarung di Pilkada Sumatra Utara (Sumut) untuk periode kedua. Edy mengaku tidak gentar terhadap bakal kandidat lain, termasuk menantu Jokowi, bobo Nasution.

“Saya sama siapa pun (tidak takut). Jangankan mantu Presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh, kita lawan,” kata Edy di Kantor DPP PKB Jakarta, (11/6/2024).

Edy Rahmayadi Tidak Takut Lawan Mantu Jokowi di Pilgub Sumut

Menurut Edy, keberanian ini merupakan salah satu wujud optimisme dirinya untuk kembali bertarung. Namun Edy belum mendapatkan dukungan dari partai politik agar bisa bertarung.

“Kita harus selalu optimis. Rakyat Indonesia kan harus optimis,” tegas Edy.

Seperti diketahui, Edy mendaftarkan diri setidaknya ke delapan partai. Mulai dari PDIP, PKS, PKB, Demokrat, NasDem, Perindo, PAN dan Hanura. (ut)

Continue Reading

Nasional

Mahfud MD soal Investor Asing Belum Masuk IKN: Cari Terus Mas Bahlil

Published

on

By

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait belum ada investor asing yang masuk untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mahfud meminta Bahlil terus mencari investor asing itu supaya berinvestasi di IKN. Baginya, perlu ada tenggat waktu investor asing bisa masuk ke IKN setelah 17 Agustus 2024 nanti.

“Oooh, sampai saat ini belum ada ya? Cari terus, Mas Bahlil. Setelah 17 Agustus itu perlu jelas deadline-nya. Bisa 6 bulan lagi, bisa 2 tahun lagi, bahkan bisa entah sampai kapan,” cuit Mahfud dalam akun Twitternya @mohmahfudmd, Rabu (12/6).

Bahlil sempat mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke IKN. Ia beralasan investor asing belum masuk lantaran kini pemerintah belum merampungkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu klaster pertama ini selesai di lingkaran I (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP IKN), baru masuk investasi asing di lingkaran II,” dalih Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

“Sekarang belum mereka (investor asing) bisa lakukan (investasi di IKN) karena infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Sekarang kami lakukan percepatan,” tambahnya.

Meski begitu, Bahlil mengaku progres pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu saksikan saat berkunjung ke IKN pekan lalu.

Pembangunan IKN terus digenjot oleh pemerintah belakangan ini. Apalagi Presiden Jokowi menargetkan bisa melaksanakan HUT ke-79 RI pada Agustus 2024 nanti di tempat tersebut

Continue Reading

Peristiwa

Jebakan Betmen dari Oligarki perihal Pemberian Ijin Tambang kepada Ormas Keagamaan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kendati ada resistensi dari berbagai kalangan, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. PP itu memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dengan prioritas kepada Ormas Keagamaan.

Pengamat Ekonomi Energi UGM, Dr. Fahmy Radhi, M.B.A menilai kebijakan Jokowi itu lebih sarat kepentingan politik oligarki ketimbang kepentingan ekonomi. Meski konon dianggap sebagai realisasi janji kampanye Jokowi, namun pemberian WIUPK ditenggarai untuk meninggalkan legasi agar Jokowi tetap disayangi umat Ormas Keagamaan  pasca lengser sebagai RI-1 pada Oktober mendatang.

“Kebijakan pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan sungguh sangat tidak tepat, bahkan menurut saya cenderung blunder,” ujarnya di Kampus UGM, Selasa (4/6).

Alasan kenapa karena Ormas Keagamaan dinilai tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Dalam kondisi tersebut, dengan berbagai cara diperkirakan Ormas Keagamaan hanya akan berperan sebagai broker alias makelar dengan mengalihkan WIUPK kepada perusahaa tambang swasta.

Selain itu, usaha pertambangan di Indonesia masih berada pada wilayah abu-abu (gray areas) yang penuh dengan tindak pidana kejahatan pertambangan. Kalau Ormas Keagamaan harus menjalankan sendiri usaha pertambangan, tidak disangkal lagi Ormas Keagamaan akan memasuki wilayah abu-abu, yang berpotensi menjerembabkan ke dalam dunia hitam pertambangan.

Dalam pandangan Fahmy jika pemerintah memang berkeinginan meningkatan kesejahteraan rakyat melalui Ormas Keagaamaan caranya bukan dengan memberikan WIUPK. Pemerintah justru bisa memberikan PI (profitability index) kepada Ormas keagamaan, seperti yang dilakukan perusahaan pertambangan kepada Pemerintah Daerah.

“Pemberian PI lebih sesuai dengan kapasitas dan karakteristik Ormas keagamaan, tidak berisiko dan tidak berpotensi menjerembabkan Ormas Keagamaan ke dalam kubangan dunia hitam Pertambangan. Karenanya pemerintah sebaiknya membatalkan, paling tidak merevisi PP Nomor 25/2024 karena lebih besar madharatnya ketimbang manfaatnya,” tandas Fahmy.

So, Waspada jebakan Betmen dari oligarki dan rejim sesat saat ini, kudu pake akal sehat untuk melakukannya agar tidak terjerembab dan masuk lubang mereka! (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending