Connect with us

Peristiwa

Bocoran Denny Indrayana: Cawe-cawe Jokowi, Mentan Dijerat Kasus Narkoba dan Menteri LHK Korupsi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Setelah memberikan bocoran soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu dan upaya perebutan Partai Demokrat oleh Moeldoko, Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Denny Indrayana kembali membuat heboh dengan membocorkan informasi yang diklaimnya benar soal cawe-cawe Presiden Jokowi.

Dimana menurut Denny Indrayana, langkah cawe-cawe Presiden Jokowi jelang Pilpres 2024 ini, maka dua menteri dari Partai Nasdem di kabinet Jokowi saat ini akan dijerat pidana dan ditersangkakan.

Yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang akan dijerat kasus narkoba dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dengan kasus korupsi. Hal itu dikatakan Denny Indraya di akun Twitternya @dennyindrayana, Sabtu 3 Juni 2023.

“Cawe-cawe Presiden Jokowi yang menegaskan tidak akan netral semakin membahayakan keadilan dalam Pilpres 2024,” kata Denny Indrayana.

“Informasi terakhir, Partai Nasdem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah dua menteri kader nasdem lainnya di kabinet. Menteri SYL akan dijerat dugaan pidana narkoba, sedangkan Menteri SN dijerat dengan dugaan korupsi,” beber Denny.

Minggu (4/6/2023), Denny Indrayana kembali kritik penegakan hukum era Presiden Jokowi yang melanggar HAM.

Seperti diketahui dua menteri dari Partai Nasdem yang kini berada di kabinet Jokowi adalah MenterI Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

“Hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif, memilih dan memilah kasus. Memukul lawan oposisi, sambil merangkul kawan koalisi. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, diterapkan tidak adil, akan menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa,” ujar Denny.

Dalam suatu Hadist, kata Denny dalam cuitannya, Rasullullah Muhammad SAW diriwayatkan marah Ketika sorang sahabat mengusulkan pengurangan hukuman kepada anak kepala suku Makhzumiyah.

“Rasullah bersabda penyebab binasa dan hancurnya suatu bangsa adalah karena hukum yang diterapkan secara diskriminatif,” ujar Denny.

Karenanya tambah Denny, untuk menegaskan bahwa hukum harus tegas kepada semua, Rasulullah berseru, ”Seandainya Fatimah Binti Muhammad yang mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya”.

“Saya berpendapat, cawe-cawe Presiden Jokowi yang memperalat kasus hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan, untuk membubarkan koalisi lawan politik, sambil menjegal pencalonan Anies Baswedan sangat berbahaya, dan sebagaimana diingatkan Rasulullah, bisa mendorong Indonesia ke jurang kehancuran,” kata Denny.

Pemilu Ditunda

Sebelumnya Denny Indrayana kembali membuah heboh dengan pernyataan terbarunya.

Setelah mengungkap dugaan kebocoran keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem pemilu, Denny Indrayana kini mengingatkan adanya skenario untuk menunda pelaksaan pemilu.

Dalam keterangan yang dibagikan, Denny Indrayana meminta bantuan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk turut mencegah agar pemilu tidak ditunda.

“Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat hari Pancasila, Selamat Bulan Bung Karno. Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2004 Ibu mencapreskan Joko Widodo,” demikian surat pembuka Denny Indrayana kepada Megawati, dikutip Warta Kota pada Jumat (6/2/2023)

“Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani,” imbuh Denny.

Denny menyebut, saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan.

Masalahnya, kata dia, bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda.

“Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif,” tulis Denny indrayana.

Namun, kata Denny, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu.

“Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi,” tambahnya.

Saat ini, menurut Denny, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal.

Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.

“Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan.”

“Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa.”

“Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar
konsitusi.”

Bocoran keputusan MK bikin geger

Sebelumnya, Denny Indrayana memberikan informasi adanya skenario mengoalkan uji materi soal sistem pemilu.

Disebutkan Denny, Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan bahwa sistem pemilu dilaksanakan tertutup.

Informasi dari Denny ‘mengguncang’ jagad politik nasional.

Setelah ramai diperbincangkan banyak pihak, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akhirnya memberikan penjelasan terkait ramainya pemberitaan ‘kebocoran’ putusan MK soal sistem Pemilu 2024.

Jawaban Anwar Usman ini sekaligus untuk mengklarifikasi adanya dua pandangan seperti dikemukakan Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD dan pakar hukum tata negara Prof Dr Denny Indrayana.

Seperti diberitakan sebelumnya, Denny Indrayana mengungkap adanya informasi bahwa MK akan membuat putusan bahwa sistem Pemilu 2024 berubah dari sebelumnya sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Informasi Denny Indrayana itu kemudian dikomentari oleh Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kemudian, Mahfud MD merespon cuitan Denny Indrayana tersebut dan meminta polisi mengusut dugaan pembocoran putusan MK tersebut.

Benarkah Putusan MK Bocor

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, tidak ada kebocoran dalam putusan mengenai uji materi sistem pemilihan umum (pemilu) untuk anggota legislatif.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan, uji materi Undang-Undang (UU) tentang sistem Pemilu yang tengah diproses oleh Mahkamah Konstitusi belum diputuskan.

“Apa yang bocor kalau belum diputus?” tanya Anwar Usman saat ditemui di Lapangan Selatan Monas, Jakarta, Kamis (1/6/2023).

Pernyataan Anwar Usman ini juga menjawab mengenai langkah investigasi yang akan dilakukan MK terkait dugaan kebocoran putusan tersebut.

Ia menyinggung keterangan Juru Bicara MK Fajar Laksono yang juga telah menyampaikan bahwa perkara uji materi sistem pemilu legislatif (pileg) belum dimusyawarahkan.

Menurut Anwar Usman, tahapan yang sudah dilakukan oleh MK adalah menyerahkan kesimpulan dari perkara tersebut pada 31 Mei 2023.

“Setelah itu baru ada rapat permusyawaratan hakim untuk tentukan apa putusannya. Tunggu saja,” katanya.

Anwar Usman melanjutkan, semua hal akan dipertimbangkan sebelum MK menetapkan putusan. Saat ditanya kapan putusan MK akan diterbitkan, Anwar mengatakan dalam waktu dekat.

Namun, adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menekankan bahwa MK tak memiliki batas waktu pengujian untuk suatu perkara.

“Insya Allah dalam waktu dekat (diputuskan). Pokoknya MK akan mempertimbangkan segala sesuatu. Tunggu saja,” ujar Anwar.

“Pengujian ya batas waktunya tidak ada. Tergantung para pihak. Terkait UU pemilu  khusus mengenai proporsional tertutup dan terbuka itu pihak terkaitnya sekitar 15,” katanya lagi.

Diketahui, dugaan kebocoran putusan MK terkait sistem Pileg diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana atas informasi pribadi yang diterimanya.

Denny mengatakan, ia mendapatkan informasi kalau MK bakal memutuskan gugatan Nomor 114/PPU/XX/2022 terkait sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup.

“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” tulis Denny dalam akun Instagram pribadinya @dennyindryana99, dikutip Minggu (28/5/2023).

Denny juga mengatakan, putusan itu diambil setelah adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK.

Namun, Denny Indrayana tidak menyebut sumber yang memberinya informasi tersebut. Ia hanya memastikan informasi yang diterimanya kredibel. (tw)

Peristiwa

Warga Ricuh Berebut Bansos saat Jokowi Open House di Istana Negara

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Open House Jokowi yang berlangsung di Istana Negara tampak karut-marut pada Rabu siang, 10 April 2024. Para warga yang merupakan tamu open house merangsek masuk ke kompleks Istana dan berebut bantuan sosial atau Bansos pada pukul 11.20 WIB.

Mula-mula warga menerobos masuk kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Mereka menabrak papan pembatas yang dipasang petugas keamanan. Lantaran petugas tak mampu membendung desakan warga, pembatas tersebut jebol.

Warga lalu masuk ke dalam kompleks Istana tanpa mengikuti arahan protokoler. Mereka tak ikut skrining dan melewati pintu detector begitu saja. Para tamu lantas membawa semua barang bawaan termasuk telepon seluler yang sebenarnya dilarang dibawa masuk.

Warga kemudian berkumpul di depan pintu masuk ruang tamu untuk bertemu Jokowi. Sejumlah petugas keamanan sudah berjaga di depan pintu. Petugas lantas tidak mengizinkan warga masuk.

Karena tak berhasil menuju ruang silaturahmi dan bersalaman dengan Jokowi, warga langsung menghampiri tenda tempat pembagian bansos. Bansos ini seharusnya dibagi-bagikan pihak Istana untuk warga yang sudah bersalaman dengan Jokowi. Warga menyerbu tenda dan menggulingkan meja yang terdapat di dekat tenda itu.

Beberapa petugas berseragam berteriak-teriak. “Ini (Bansos) bukan untuk dibagikan. Tolong yang tertib,” kata salah seorang petugas. Petugas kewalahan. Sejumlah warga tampak terimpit. Beberapa di antaranya teriak minta tolong. Anak-anak kecil yang ikut datang di acara open house tampak terpisah dengan orang tuanya.

Sedikit jauh dari kerumunan, seorang petugas memapah warga yang berjalan sempoyongan. Mata warga itu lebam-lebam. Menurut pantauan Tempo, ada dua warga yang dipapah petugas dan dilarikan ke pusat kesehatan. Tim medis tampak berlari mendekat.

Setelah bansos habis, warga membubarkan diri. Petugas keamanan meminta warga untuk segera meninggalkan lokasi kejadian. Mereka meyakinkan warga bahwa acara sudah selesai.

Pada pukul 12.30, kompleks Kementerian Sekretariat Negara sudah sepi. Tersisa beberapa warga yang masih mencari informasi soal barang mereka yang hilang. Belum ada keterangan dari pihak Istana Negara perihal kericuhan dalam acara open house

Adapun Istana Negara menggelar acara open house tanpa undangan pada hari ini, Rabu, 10 April 2024. Para tamu diatur untuk dapat bersalaman dengan Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi serta Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan istri wakil presiden, Wury Estu Handayani. Sambil menunggu antrean, warga dapat menikmati hidangan makanan dan minuman yang disiapkan Istana. (tw)

Continue Reading

Peristiwa

Nama Kaesang Anak Jokowi Terseret Dalam Pusaran Kasus Korupsi PT Timah Rp.271 Triliun

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta,  Kasus mega korupsi PT. Timah diprediksi bakal mejteret sejumlah tokoh, artis dan pengusaha. Di mana sebelumnya Kejaksaan Agung, (Kejagung) telah menetapkan 16 tersangka, di antaranya Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK), yakni Helena Lim dan Harvey Moeis, suami dari Sandra Dewi.

Helena Lim diduga memiliki sejumlah peran dalam dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah.
Sekira pada tahun 2018 s/d 2019, Helena selaku Manager PT QSE diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Diketahui, sebelumnya kasus dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015-2022 jadi sorotan publik.

Bukan hanya soal perkiraan kerugian negara yang menembus angka Rp 271 triliun tapi juga diperkirakan kasus ini bakal menyeret banyak pihak.

Perbuatan itu dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Hal itu dinilai menguntungkan diri tersangka sendiri dan para tersangka yang telah dilakukan penahanan sebelumnya.

Apa peran suami Sandra Dewi?

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan, Harvey selaku perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT) menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.

Nama terakhir ini sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dahulu oleh Kejagung.

Harvey diduga meminta Riza mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah beberapa kali pertemuan, disepakati kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Setelah itu, kata Kuntadi, Harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya. Keuntungan itu kemudian dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lainnya.

Ada artis bakal jadi tersangka?

Kasus korupsi PT Timah ini masih terus bergulir dan diyakini akan menyeret banyak nama.

Setelah menetapkan Helena Lim dan suami Sandra Dewi Harvey Moeis, kini Kejaksaan Agung sudah kantongi 2 nama artis terkenal yang bakal susul Harvey Moeis.

Dua artis terkenal ini digadang-gadang akan menjadi tersangka selanjutnya dalam kasus korupsi timah.

Awalnya info ini diungkapkan Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna.

“Dengan keterlibatan Harvey Moeis, Helena Lim, beberapa orang berikutnya katanya dari Kejaksaan Agung ada pesohor juga yang ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

“Tambahan tersangka dari informasi dari Kejaksaan Agung ada enam lagi tersangka,” lanjutnya.

Pernyataan itu kemudian “diaminkan”–meski tidak secara eksplisit– juga oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dikutip dari Tribunnews.

Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian jaksa Agung ST Burhanuddin.

Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini, Rp271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang,” buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang, KompasTV, Jumat (29/3/2024).

Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat.

“Jangan khawatir, (pesohor) kayaknya memang arahnya ke sana, ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua. Dan penting juga adalah kejahatan korporasi saat ini bisa kita jadikan tersangka juga, nih. Jadi bukan orang per orang saja,” ungkapnya.

Menurut Ketut, semua tindak pidana seperti suap, gratifikasi, bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat.

Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini.

Kaesang jadi sorotan

Selain dugaan keterlibatan artis, nama putra bungsu Presiden pun terseret-seret dalam kasus ini.

Berawal dari Helena Lim setelah ditetapkan tersangka dan membuat orang makin penasaran ingin mengenal sosoknya hingga mencari jejaknya di berbagai media sosial.

Kemudian didapatlah “jejak digital”, Helena Lim pernah diundang oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dalam podcastnya.

Yang membuat masalah ini kian melebar, Kaseang video podcastnya dengan Helena dari platform YouTube, hanya beberapa hari lalu, setelah Helena ditetapkan sebagai tersangka.

Banyak yang mempertanyakan bahkan mencurigai hingga berspekulasi macam-macam terkait hilangnya konten YouTube Kaesang dan Helena.

Namun, meski podcast Kaesang bersama Helena Lim itu dihapus, cuplikan video sang crazy rich pamer kekayaan beredar di media sosial.

Apa saja isi podcast itu?

Helena Lim saat itu mengaku ia mengenakan gaun hitam keluaran Hermes seharga Rp40 juta.
Helena Lim mengungkapkan anting yang dikenakannya dibanderol seharga Rp100 juta.

Ia juga mengenakan cincin berlian enam karat yang nilainya mencapai Rp4 sampai Rp5 miliar.
Tak berhenti sampai di situ, Helena Lim mengatakan gelang yang dipakainya tergolong ‘murah’.
Menurut Helena Lim, harga satuan gelang yang dipakainya ‘hanya’ Rp70 juta.

Terakhir, Helena Lim memamerkan jam tangan mewah yang dipakainya.
Ia sempat heran saat Kiky mengetahui merek jam tangan yang dikenakannya, yaitu Patek Phillipe yang harganya Rp 2 miliar.

Kronologi kasus korupsi terbesar
Korupsi tersebut ternyata sudah terjadi sejak tahun 2018 hingga 2019.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan, Harvey bersama-sama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPP) alias RS mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Sekira tahun 2018 sampai dengan 2019, Harvey Moeis menghubungi Direktur Utama PT Timah yaitu inisial MRPP alias Saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

MRPT ditetapkan tersangka lebih dahulu oleh Kejagung dalam kasus yang sama.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, kata Kuntadi, akhirnya keduanya menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Yang selanjutnya tersangka Harvey Moeis menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud.

Selanjutnya, tersangka Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan itu kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim (HLN) yang juga menjadi tersangka.

“(Keuntungan yang disisihkan) diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui QSE yang difasilitasi oleh TSK HLN,” ujar dia. (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Menteri Risma: Bukan Bansos Kemensos yang Dibagikan Jokowi di Depan Istana dan Masa Kampanye, Lalu apa?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, bantuan sosial yang dibagikan Jokowi di depan Istana Negara bukan merupakan bansos dari kementeriannya. Menteri Risma juga menyebut bansos yang dibagikan Jokowi di berbagai daerah di masa kampanye, bukan bansos dari Kemensos.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bansos yang dikelola oleh kementerian yang ia pimpin disalurkan dalam bentuk tunai (cash) yang ditransfer langsung ke rekening penerima manfaat dan tidak ada yang dalam bentuk barang.

“Bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi, tidak ada dalam bentuk atau natura. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat, 100 persen,” kata Risma.

Menteri Risma menyatakan hal itu, saat Hakim Mahkamah Konsitusi Arief Hidayat menanyakan jenis bansos yang dibagikan Jokowi di depan Istana maupun saat saat Jokowi keliling di berbagai daerah selama masa kampanye.

Arief Hidayat menanyakan hal itu karena bagian yang dipertanyakan oleh pemohon 2 (Ganjar-Mahfud) karena kebetulan momennya saat masa kampanye. “Itu yang membuat kecurigaan sesama anak bangsa, nah itu menggunakan jenis bansos apa. Bansos apa dan dari mana itu,” kata Arief dikutip dari Channel YouTube Mahkamah Konstitusi, Jumat, 5 April 2024.

Mensos mengatakan, bansos tersebut bukan dari Kementerian Sosial. “Bansos di Kemensos dalam bentuk uang tunai atau cash transfer langsung kepada penerima, bukan dalam bentuk barang atau natura,” jawab Menteri Risma.

Dia juga menegaskan, bansos dalam bentuk pangan atau beras juga bukan bagian dari bansos Kemensos. “Sejak saya menjadi menteri, tidak pernah menyalurkan dalam bentuk barang seperti beras,” tegasnya.

Risma mengakui di kementerian yang dipimpinnya ada bansos dalam bentuk barang yang kepada kelompok tertentu. Bansos barang diberikan kepada penerima yang secara fisik tidak mampu, seperti lansia maupun penyandang disabilitas. “Bansos barang ini diberikan melalui komunitas lalu diserahkan kepada penerima,” ungkapnya.

Dia menegaskan, setiap komunitas yang menyerahkan bansos barang kepada penerima ini harus melaporkan secara real time kepada kemensos. Begitu bansos diberikan langsung difoto dan dilaporkan ke Kemensos. “Ini sebenarnya terbuka, semua orang bisa menyaksikan. Saya malah senang jika banyak yang menyaksikan, karena bagian dari transparansi,” kata Risma.

Lalu, Bansos dari mana yang digunakan Jokowi selama masa kampanye Pilpres hingga mencapai Rp 400 Triliun lebih? Bongkar! (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending