REPORTASE INDONESIA – Jakarta,Redaksi KompasTV dan Kompas.com mengemukakan ada ancaman nyata Kemerdekaan Pers saat ini. Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosianna Silalahi mengungkapkan, pengalaman kantor beritanya yang mendapat gugatan dari seorang Youtuber karena unggahan berita mengenai utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Gugatan tersebut terkait penggunaan materi visual dalam video yang diunggah di akun Kompas TV terkait pemberitaan membengkaknya utang pembangunan kereta cepat hingga mencapai Rp 8,5 triliun. Rosi mengemukakan, materi visual yang digunakan dalam berita tersebut diambil dari akun YouTube resmi PT.KCIC

“Anehnya visual yang sama pernah kami gunakan untuk membuat berita uji coba kereta api cepat di sela perhelatan G20 sekitar bulan November 2022 tidak dipersoalkan,” jelas Rosi seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com pada Kamis (11/5/2023).

Lantaran persoalan itu, sejak pertengahan April pihaknya melakukan segala upaya untuk menyelesaikan persoalan ini, termasuk membuka komunikasi dengan pihak PT KCIC dan Youtube.

“Pihak YouTuber melalui pengacaranya meminta kami membayar uang senilai Rp 200 juta per video yang jika ditotal sekitar Rp 1,3 miliar, dan itu diketahui pihak PT KCIC. Menurut PT KCIC, YouTuber yang menggugat kami adalah salah satu dari 25 content creator binaan PT KCIC,” ujar Rosi.

Rosi kemudian berinisiatif bertemu dan berdiskusi tentang apa yang dialami KompasTV terkait pemberitaan proyek KCIC dengan Forum Pemred, AJI dan Dewan Pers adalah bentuk tanggung jawab moril redaksi KompasTV.

“Sebetulnya urusan kami sudah selesai. Akun Youtube KompasTV juga sudah tidak dalam ancaman hangus. Tapi kami melihat ada potensi ancaman terhadap kebebasan pers gaya baru dengan menggunakan global platform dalam hal ini YouTube. Menurut kami ini harus menjadi perhatian bersama demi menjaga kemerdekaan pers di era digital. Hari ini menimpa Redaksi KompasTV, bukan tidak mungkin bisa terjadi di ruang Redaksi lain,” jelasnya.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyesalkan apa yang dialami KompasTV terkait pemberitaan utang Kereta Cepat Indonesia China. Seharusnya segala hal terkait sengketa berita diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ninik menambahkan Dewan Pers sudah membuat regulasi untuk menghadapi era digital khususnya terkait pers.

“Peraturan Dewan Pers, jika ada konflik pemberitaan yang didistribusikan di media sosial, itu masuk dalam wilayah mediasi dan penyelesaiannya oleh Dewan Pers. Jadi jika ada pemberitaan oleh perusahaan pers dan didistribusikan ke media sosial dan kemudian menjadi konflik oleh pihak ketiga, silahkan datang ke Dewan Pers untuk kita mediasi.”

“Jadi jangan ada penyelesaian dengan cara-cara intimidatif pemerasan dengan meminta pembayaran sejumlah uang dan sebagainya jika itu konflik pemberitaan, penyelesaiannya adalah dengan UU 40,” katanya.

Senada dengan Ketua Dewan Pers, Ketua Forum Pemred Arifin Asydhad menilai apa yang dialami KompasTV harus menjadi perhatian dan perlu ada upaya bersama dari para pemangku kepentingan Pers Indonesia agar hal serupa tidak terjadi.

“Terima kasih Redaksi KompasTV sudah bersedia bercerita apa yang dialaminya terkait pemberitaan KCIC. Harus ada antisipasi agar tidak mengusik kebebasan pers di Tanah Air,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito Madrim menilai ada ancaman kemerdekaan pers di kasus yang dialami KompasTV terkait pemberitaan KCIC.

“Apalagi kita tahu dalam penggunaan konten sebelumnya yang positif tidak dipersoalkan. Ketika beritanya kritis dipersoalkan. Kita menduga ada kontrol informasi yang ingin dilakuan KCIC. Saya pikir ini tidak tepat dan tidak sesuai mekanisme UU Pers,” jelas Sasmito.

Biaya Proyek Kereta Cepat Membengkak, Pemerintah Tambah Utang

Pemerintah Indonesia dan China telah menyepakati angka pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar 1,2 miliar dollar AS. Pemerintah kini tengah menegosiasikan pinjaman sebesar 560 juta dollar AS.

Pemerintah Indonesia dan China telah menyepakati angka pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar 1,2 miliar dollar AS. Pemerintah kini tengah menegosiasikan pinjaman sebesar 560 juta dollar AS dari pihak China untuk menutup pembengkakan tersebut.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Senin (10/4/2023), ketika melaporkan hasil kunjungannya ke China pada 4-6 April 2023. Dari sepuluh hal yang dibahas kedua belah pihak, yang menjadi pembahasan utama adalah KCJB.

Luhut mengatakan, KCJB diharapkan mulai beroperasi pada 18 Agustus 2023 sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. ”Minggu lalu, saya sudah pergi meletakkan rel yang terakhir, jadi 304 kilometer rangkaian rel sudah selesai. Trial (uji coba) akan dimulai Mei,” ujarnya.

Kedua negara juga telah menyepakati nilai pembengkakan biaya (cost overrun) Proyek Strategis Nasional (PSN) ini sebesar Rp 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18,02 triliun. Angka tersebut merupakan hasil audit setiap negara yang kemudian disepakati bersama. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS.

”Untuk pembiayaan cost overrun, kami sedang finalkan negosiasi mengenai suku bunga (dengan Bank Pembangunan China/CDB). Suku bunga sudah turun dari 4 persen, (tetapi) kita masih ingin lebih rendah lagi. Juga mengenai struktur penjaminan dan tenor tau jangka waktu, ini tinggal finalisasi,” kata Luhut.

Secara spesifik, pemerintah telah menyepakati tawaran pinjaman dari China sebesar 560 juta dollar AS atau setengah dari pembengkakan biaya. Namun, bunga yang ditawarkan adalah 3,4 persen dan Luhut berharap ini masih bisa ditekan lagi sampai ke 2 persen. Namun, kalaupun bunga tak bisa ditekan lagi, pemerintah masih bisa melunasinya.

”Enggak ada masalah. Negara kita ini makin baik, makin efisien. Penerimaan pajak kita naik 48,6 persen dari tahun lalu (menjadi Rp 162,23 triliun) karena banyak efisiensi melalui digitalisasi,” kata Luhut.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman Septian Hario Seto menambahkan, patokan bunga 2 persen adalah suku bunga yang berlaku pada 2017. Namun, tawaran 3,4 persen itu masih lebih rendah daripada bunga obligasi Pemerintah AS selama 30 tahun yang mencapai 5,6 persen.

”Jadi bunga yang ditawarkan sudah lebih rendah dibandingkan bunga Pemerintah AS atau bunga obligasi USD (dollar AS) dari pemerintah Indonesia. Tetapi kita mau negosiasi lagi,” kata Seto.

Menurut Seto, pembengkakan biaya ini tak akan berpengaruh pada rentang waktu hingga tercapainya titik impas (breakeven point), yaitu 38 tahun. Masa konsesi pun tak berubah, tetap di 80 tahun.

Yang kini perlu diperjelas adalah skema penyaluran pembiayaan. Menurut Luhut, pihak CDB ingin menyalurkannya via Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah kemudian akan menyalurkannya ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan diteruskan ke PT Kereta Cepat Indonesia China. ”Tetapi kita jelaskan prosedurnya jadi panjang. Mereka (China) masih mikir-mikir,” katanya.

Dihubungi via pesan teks, Vice President Public Relations PT KAI Joni Martinus menolak memberikan komentar karena masih rapat. General Manager Corporate Secretary PT KCIC Rahadian Ratry juga belum dapat menanggapi pertanyaan terkait pembengkakan biaya dan bunganya karena harus merapatkannya lebih dulu.

Tidak adil

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pembiayaan cost overrun yang hanya ditanggung Pemerintah Indonesia tidaklah adil dan hanya menguntungkan kreditor China. Sebab, pembengkakan biaya ini berakar dari kesalahan proses perencanaan dan studi kelayakan (feasibility study) dari kedua pihak.

”Waktu itu, proses perencanaan proyek overoptimistis dan kreditor menawarkan bunga murah. Tetapi begitu dijalankan, ada biaya bengkak. Apa semua tanggung jawab BUMN dan Pemerintah Indonesia? Ini, kan, kurang fair. Beban utang dari kereta cepat juga akan semakin menimbulkan efek berantai pada defisit APBN,” katanya.

Nantinya, konsumen juga akan terbebani oleh pembengkakan biaya sebab harga tiket harus dinaikkan demi melunasi utang. Kalau harga tiket naik, jumlah penumpang berisiko tak mencapai proyeksi ideal. Akibatnya, subsidi negara untuk kereta cepat akan semakin berat.

Maka, skema ideal yang Bhima tawarkan adalah berbagi beban antara Indonesia dan China. Opsi yang terbuka adalah debt swap atau menukar utang kereta cepat yang harus dibayarkan Pemerintah Indonesia ke China dengan program subsidi tiket yang direncanakan.

”Jadi, beban utang bisa berkurang, sementara kreditor China akan menyubsidi tiket sebagai bagian dari goodwill (niat baik) terhadap masyarakat Indonesia,” kata Bhima. (ut)