Connect with us

Megapolitan

Bongkar Utang Kereta Cepat Rp 8,5 Triliun, Kompas TV Digugat Youtuber Piaraan PT KCIC

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta,Redaksi KompasTV dan Kompas.com mengemukakan ada ancaman nyata Kemerdekaan Pers saat ini. Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosianna Silalahi mengungkapkan, pengalaman kantor beritanya yang mendapat gugatan dari seorang Youtuber karena unggahan berita mengenai utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Gugatan tersebut terkait penggunaan materi visual dalam video yang diunggah di akun Kompas TV terkait pemberitaan membengkaknya utang pembangunan kereta cepat hingga mencapai Rp 8,5 triliun. Rosi mengemukakan, materi visual yang digunakan dalam berita tersebut diambil dari akun YouTube resmi PT.KCIC

“Anehnya visual yang sama pernah kami gunakan untuk membuat berita uji coba kereta api cepat di sela perhelatan G20 sekitar bulan November 2022 tidak dipersoalkan,” jelas Rosi seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com pada Kamis (11/5/2023).

Lantaran persoalan itu, sejak pertengahan April pihaknya melakukan segala upaya untuk menyelesaikan persoalan ini, termasuk membuka komunikasi dengan pihak PT KCIC dan Youtube.

“Pihak YouTuber melalui pengacaranya meminta kami membayar uang senilai Rp 200 juta per video yang jika ditotal sekitar Rp 1,3 miliar, dan itu diketahui pihak PT KCIC. Menurut PT KCIC, YouTuber yang menggugat kami adalah salah satu dari 25 content creator binaan PT KCIC,” ujar Rosi.

Rosi kemudian berinisiatif bertemu dan berdiskusi tentang apa yang dialami KompasTV terkait pemberitaan proyek KCIC dengan Forum Pemred, AJI dan Dewan Pers adalah bentuk tanggung jawab moril redaksi KompasTV.

“Sebetulnya urusan kami sudah selesai. Akun Youtube KompasTV juga sudah tidak dalam ancaman hangus. Tapi kami melihat ada potensi ancaman terhadap kebebasan pers gaya baru dengan menggunakan global platform dalam hal ini YouTube. Menurut kami ini harus menjadi perhatian bersama demi menjaga kemerdekaan pers di era digital. Hari ini menimpa Redaksi KompasTV, bukan tidak mungkin bisa terjadi di ruang Redaksi lain,” jelasnya.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyesalkan apa yang dialami KompasTV terkait pemberitaan utang Kereta Cepat Indonesia China. Seharusnya segala hal terkait sengketa berita diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ninik menambahkan Dewan Pers sudah membuat regulasi untuk menghadapi era digital khususnya terkait pers.

“Peraturan Dewan Pers, jika ada konflik pemberitaan yang didistribusikan di media sosial, itu masuk dalam wilayah mediasi dan penyelesaiannya oleh Dewan Pers. Jadi jika ada pemberitaan oleh perusahaan pers dan didistribusikan ke media sosial dan kemudian menjadi konflik oleh pihak ketiga, silahkan datang ke Dewan Pers untuk kita mediasi.”

“Jadi jangan ada penyelesaian dengan cara-cara intimidatif pemerasan dengan meminta pembayaran sejumlah uang dan sebagainya jika itu konflik pemberitaan, penyelesaiannya adalah dengan UU 40,” katanya.

Senada dengan Ketua Dewan Pers, Ketua Forum Pemred Arifin Asydhad menilai apa yang dialami KompasTV harus menjadi perhatian dan perlu ada upaya bersama dari para pemangku kepentingan Pers Indonesia agar hal serupa tidak terjadi.

“Terima kasih Redaksi KompasTV sudah bersedia bercerita apa yang dialaminya terkait pemberitaan KCIC. Harus ada antisipasi agar tidak mengusik kebebasan pers di Tanah Air,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito Madrim menilai ada ancaman kemerdekaan pers di kasus yang dialami KompasTV terkait pemberitaan KCIC.

“Apalagi kita tahu dalam penggunaan konten sebelumnya yang positif tidak dipersoalkan. Ketika beritanya kritis dipersoalkan. Kita menduga ada kontrol informasi yang ingin dilakuan KCIC. Saya pikir ini tidak tepat dan tidak sesuai mekanisme UU Pers,” jelas Sasmito.

Biaya Proyek Kereta Cepat Membengkak, Pemerintah Tambah Utang

Pemerintah Indonesia dan China telah menyepakati angka pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar 1,2 miliar dollar AS. Pemerintah kini tengah menegosiasikan pinjaman sebesar 560 juta dollar AS.

Pemerintah Indonesia dan China telah menyepakati angka pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar 1,2 miliar dollar AS. Pemerintah kini tengah menegosiasikan pinjaman sebesar 560 juta dollar AS dari pihak China untuk menutup pembengkakan tersebut.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Senin (10/4/2023), ketika melaporkan hasil kunjungannya ke China pada 4-6 April 2023. Dari sepuluh hal yang dibahas kedua belah pihak, yang menjadi pembahasan utama adalah KCJB.

Luhut mengatakan, KCJB diharapkan mulai beroperasi pada 18 Agustus 2023 sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. ”Minggu lalu, saya sudah pergi meletakkan rel yang terakhir, jadi 304 kilometer rangkaian rel sudah selesai. Trial (uji coba) akan dimulai Mei,” ujarnya.

Kedua negara juga telah menyepakati nilai pembengkakan biaya (cost overrun) Proyek Strategis Nasional (PSN) ini sebesar Rp 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18,02 triliun. Angka tersebut merupakan hasil audit setiap negara yang kemudian disepakati bersama. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS.

”Untuk pembiayaan cost overrun, kami sedang finalkan negosiasi mengenai suku bunga (dengan Bank Pembangunan China/CDB). Suku bunga sudah turun dari 4 persen, (tetapi) kita masih ingin lebih rendah lagi. Juga mengenai struktur penjaminan dan tenor tau jangka waktu, ini tinggal finalisasi,” kata Luhut.

Secara spesifik, pemerintah telah menyepakati tawaran pinjaman dari China sebesar 560 juta dollar AS atau setengah dari pembengkakan biaya. Namun, bunga yang ditawarkan adalah 3,4 persen dan Luhut berharap ini masih bisa ditekan lagi sampai ke 2 persen. Namun, kalaupun bunga tak bisa ditekan lagi, pemerintah masih bisa melunasinya.

”Enggak ada masalah. Negara kita ini makin baik, makin efisien. Penerimaan pajak kita naik 48,6 persen dari tahun lalu (menjadi Rp 162,23 triliun) karena banyak efisiensi melalui digitalisasi,” kata Luhut.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman Septian Hario Seto menambahkan, patokan bunga 2 persen adalah suku bunga yang berlaku pada 2017. Namun, tawaran 3,4 persen itu masih lebih rendah daripada bunga obligasi Pemerintah AS selama 30 tahun yang mencapai 5,6 persen.

”Jadi bunga yang ditawarkan sudah lebih rendah dibandingkan bunga Pemerintah AS atau bunga obligasi USD (dollar AS) dari pemerintah Indonesia. Tetapi kita mau negosiasi lagi,” kata Seto.

Menurut Seto, pembengkakan biaya ini tak akan berpengaruh pada rentang waktu hingga tercapainya titik impas (breakeven point), yaitu 38 tahun. Masa konsesi pun tak berubah, tetap di 80 tahun.

Yang kini perlu diperjelas adalah skema penyaluran pembiayaan. Menurut Luhut, pihak CDB ingin menyalurkannya via Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah kemudian akan menyalurkannya ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan diteruskan ke PT Kereta Cepat Indonesia China. ”Tetapi kita jelaskan prosedurnya jadi panjang. Mereka (China) masih mikir-mikir,” katanya.

Dihubungi via pesan teks, Vice President Public Relations PT KAI Joni Martinus menolak memberikan komentar karena masih rapat. General Manager Corporate Secretary PT KCIC Rahadian Ratry juga belum dapat menanggapi pertanyaan terkait pembengkakan biaya dan bunganya karena harus merapatkannya lebih dulu.

Tidak adil

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pembiayaan cost overrun yang hanya ditanggung Pemerintah Indonesia tidaklah adil dan hanya menguntungkan kreditor China. Sebab, pembengkakan biaya ini berakar dari kesalahan proses perencanaan dan studi kelayakan (feasibility study) dari kedua pihak.

”Waktu itu, proses perencanaan proyek overoptimistis dan kreditor menawarkan bunga murah. Tetapi begitu dijalankan, ada biaya bengkak. Apa semua tanggung jawab BUMN dan Pemerintah Indonesia? Ini, kan, kurang fair. Beban utang dari kereta cepat juga akan semakin menimbulkan efek berantai pada defisit APBN,” katanya.

Nantinya, konsumen juga akan terbebani oleh pembengkakan biaya sebab harga tiket harus dinaikkan demi melunasi utang. Kalau harga tiket naik, jumlah penumpang berisiko tak mencapai proyeksi ideal. Akibatnya, subsidi negara untuk kereta cepat akan semakin berat.

Maka, skema ideal yang Bhima tawarkan adalah berbagi beban antara Indonesia dan China. Opsi yang terbuka adalah debt swap atau menukar utang kereta cepat yang harus dibayarkan Pemerintah Indonesia ke China dengan program subsidi tiket yang direncanakan.

”Jadi, beban utang bisa berkurang, sementara kreditor China akan menyubsidi tiket sebagai bagian dari goodwill (niat baik) terhadap masyarakat Indonesia,” kata Bhima. (ut)

Nusantara

Tambah Lokasi, Ojol dan Pengusaha Ikut Berbagi di Warung Makan Gratis Cirebon

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Cirebon, Masih ingat dengan Warung Makan Gratis dengan menu telur yang ada di Pemuda Sport Center, Jalan Pemuda, Kota Cirebon? Sejak ramai di media sosial, warung nasi gratis ini banyak didatangi pengunjung.

Bukan saja datang karena sekedar makan, ada juga yang datang membawa bantuan seperti telur, beras, garam, penyedap rasa, hingga kecap. Warung dengan tagline “Hari Ini Aku Bahagia”, saat ini bisa memberikan lebih dari 200 porsi nasi telur setiap harinya.

Bantuan yang datang bukan hanya dari warga sekitar Cirebon saja, tapi informasi warung makan gratis ini sampai ke telinga pengusaha di Jakarta yang menjadi donatur. Juga teman-teman ojek online yang mengirim beras dan telur.

“Kami percaya bahwa kebaikan itu menular. Hal ini terbukti dari teman-teman ojol ada yang menyumbang telur entah seperempat, atau ada yang kirim penyedap rasa, garam. Itu yang membuat saya dampak yang sangat luar biasa,” ujar Willian pencetus Warung Makan Gratis, Jumat (17/5/2024).

“Setelah ramai di media sosial, karena kita tidak menerima uang, akhirnya yang datang ada yang bawa beras, telur, garam, penyedap rasa, hingga kecap. Bahkan ada pengusaha dari Jakarta wps.inc juga menjadi donatur,” katanya.

“Dampaknya sangat positif, jadi kebaikan itu menular dan mereka akhirnya ingin berbagi juga. Karena mereka belum berani memulai, akhirnya dia berbagi dengan kami,” sambungnya.

Jika semakin banyak orang-orang yang membantu, menurut Willian, secepatnya akan membuka warung makan gratis di tempat lain. Karena beras dilama-lamain akan semakin banyak kutu dan telur akan busuk.

“Kalau semakin banyak sumbangan, bukan saya tambahin menu. Tapi saya tambahin porsi dan tempat,” katanya.

Willian berencana, akan membuka warung makan gratis di Jalan Tuparev, atau tepatnya di area kampus UMC Tuparev. Karena, Willian ingin menggandeng teman-teman mahasiswa untuk bisa berkolaborasi dengan mereka.

“Dipilihnya Jalan Tuparev, saya melihat aktivitas di sekitar itu sangat padat dan terjangkau. Kedua akan buka di Jalan Kesambi, Ketiga Jalan Majasem, dan keempat antara Jalan Wahidin atau Jalan Siliwangi,” pungkasnya.

Bisa jadi program 02 akan kadaluarsa karena saat ini, sudah banyak rakyat yang melakukan hal itu.(utw)

Continue Reading

Megapolitan

Sekolah Ngotot Study Tour ke Luar Daerah, Siap-siap Terancam Sanksi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta,

Sanksi menanti sekolah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang bandel mengadakan karyawisata atau study tour ke luar kota menyusul kecelakaan maut menewaskan 11 pelajar asal Depok.

Sanksi itu juga menindaklanjuti arahan dalam surat edaran nomor 64/PK.01/Kesra tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan itu, kegiatan study tour diimbau dilaksanakan di dalam kota wilayah Jawa Barat melalui kunjungan ke pusat perkembangan ilmu pengetahuan.

Kemudian kegiatan study tour harus digelar ke pusat kebudayaan, dan destinasi wisata edukatif lokal, yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Jawa Barat.

“Tentu ada sanksi sesuai aturan yang berlaku bagi sekolah yang melanggar dengan tetap menggelar study tour ke luar daerah (KBB),” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan KBB, Rustiyana saat dihubungi, Senin (13/5/2024).

Sanksi tersebut, kata Rustiyana, diberikan secara bertahap. Mulai dari paling ringan berupa teguran bagi kepala sekolah serta sanksi lebih berat yang akan diberikan oleh Dinas Pendidikan KBB.

“SE Gubernur Jabar sudah ditindaklanjuti dengan diinformasikan pada kepala sekolah atau perwakilan dari setiap kecamatan, sekolah mulai tingkat PAUD sampai SMP. Intinya sanksi paling ringan berupa surat teguran untuk kepala sekolah,” kata Rustiyana.

Selain sanksi, jika sekolah keukeuh menggelar study tour tanpa pemberitahuan ke Dinas Pendidikan KBB, maka risiko yang terjadi ditanggung sendiri oleh pihak sekolah.

“Kalau ada apa-apa dengan peserta didik dan guru, bukan tanggungjawab dinas lagi karena kita sudah memberi tahu. Makanya kita minta supaya ini diikuti,” ujar Rustiyana.

Rustiyana mengatakan, sekolah yang sudah melakukan kontrak dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan kegiatan study tour dan tidak dapat dibatalkan, mendapat pengecualian.

“Tentu kegiatannya mesti disesuaikan, harus bermanfaat terutama untuk peserta didik dan guru. Memperhatikan keamanan dan keselamatan. Intinya apa yang ada di surat edaran itu harus diperhatikan dan dipatuhi,” kata Rustiyana.

Disdik Pangandaran Imbau Sekolah Batalkan Study Tour

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pangandaran meminta 343 sekolah agar mengurungkan niatnya untuk melaksanakan study tour. Hal tersebut menindaklanjuti surat edaran PJ Gubernur Jabar terkait study tour di satuan pendidikan.

Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pangandaran Darso mengatakan, hasil rapat koordinasi (rakor) pihaknya mengimbau kepada sekolah agar mengurungkan niat atau membatalkan rencana study tour sekolah keluar daerah.

“Karena yang study tour bukan hanya peserta didik SD saja, tapi SMP juga ada. Jadi untuk menindaklanjuti surat edaran PJ Gubernur tentang study tour pada satuan pendidikan, langsung dari Kadis mendelegasikan kepada Sekdis agar ditindaklanjuti,” kata Darso kepada detikJabar saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin (13/5/2024).

Menurutnya, apa pun yang tertera di surat edaran itu, Disdikpora akan menindaklanjutinya. Sesuai edaran itu, kata Darso, sudah menghimbau agar sekolah-sekolah yang sudah berencana melaksanakan study tour ke luar sekolah dapat membatalkannya.

“Namun, bagi sekolah yang sudah rencana dan memiliki tujuan study tour ke luar daerah, karena ada beberapa sekolah yang sudah menentukan tujuan itu menjadi catatan,” ungkap Darso.

Karena dalam surat edaran tersebut, menurut Darso, ada pernyataan bagi yang sudah ada tujuan tetap dilanjutkan, namun dengan catatan. “Ya dengan catatan saja, sesuai surat edaran,” kata dia.

“Kami kemarin sudah menandatangani satu sekolah dasar yang sudah menentukan tujuan study tour ke Jogja. Kalau sudah ada hubungannya dengan pihak ketiga baru dilanjutkan. Baru 1 sekolah yang kami sudah tanda tangani,” katanya.

Kendati demikian, kata Darso, untuk sekolah yang baru punya rencana meminta agar dibatalkan rencana study tournya untuk satuan pendidikan SD maupun SMP.

“Kalau yang baru rencana dan ada pilihan kami imbau untuk dibatalkan dan mempertimbangkan untuk mengikuti sesuai arahan surat edaran PJ Gubernur. Supaya ditindaklanjuti kami minta sekolah musyawarah lagi dan membatalkan rencana study tour ke luar daerah,” ucapnya.

Namun pihaknya meminta jika sudah dikasih surat izin dan sudah berkomunikasi dengan pihak ketiga, administrasinya ditempuh. Hal itu berkaitan dengan surat izin dari Dishub dan lainnya.

“Selain itu, kami meminta untuk memilih vendor jasa wisata yang sesuai, termasuk kendaraan yang kondisinya masih bagus atau prima. Belajar dari yang Sariater kemarin, karena ada penekanan harga ke pihak wisata, membuat kendaraan yang digunakan kurang baik. Pemilihan vendornya yang baik, tidak merugikan serta tidak merugikan kedua pihak,” tuturnya.

Sementara itu, Kadispora Pangandaran Agus Nurdin mengaku, sudah menindaklanjuti apa yang ada dalam surat edaran PJ Gubernur. “Sudah kami tindaklanjuti,” kata Agus saat dihubungi.

Ia meminta sekolah-sekolah mengikuti imbauan yang sudah tertera dalam imbauan PJ Gubernur tersebut. “Saya hanya menyarankan apa yang sudah tertera di surat edaran PJ Gubernur,” ucapnya.

Pemkab Perketat Study Tour

Pemerintah Kabupaten Cirebon bersepakat untuk mengawasi langsung kegiatan study tour yang dilakukan oleh sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Ronianto mengatakan pengawasan ini sebagai bentuk antisipasi kejadian serupa dialami oleh sekolah-sekolah saat menjalankan aktivitas study tour.

“Kami tidak ingin kejadian kecelakaan terjadi saat sekolah menjalankan kegiatan study tour, jadi akan lakukan pengawasan dari setiap kegiatan study tour,” kata dia usai menggelar rapat bersama, Senin (13/5/2024).

Langkah ini juga sebagai tindak lanjut dari surat edaran yang dikeluarkan oleh PJ Gubernur Jawa Barat agar bisa memberikan pengawasan terhadap kegiatan study tour. “Bentuk pengawasan dalam hal pengecekan kondisi kendaraan dan meminta kepada sekolah untuk bisa memastikan kondisi kendaraan yang akan digunakan saat kegiatan study tour,” bebernya.

Tidak hanya itu, pihak sekolah pun diminta untuk melaporkan kegiatan study tour agar pihaknya bisa mengawal dalam pelaksanaan kegiatan tersebut supaya lebih aman dan nyaman. “Jadi kami minta pihak sekolah memberitahukan kegiatan kepada kami, supaya kami bisa mengawal pelaksanaan kegiatan study tour,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Hilman Firmansyah menuturkan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah dalam menentukan kendaraan bus yang akan digunakan dalam study tour. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan kegiatan pengecekan kendaraan lebih rutin dari PO bus yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.

“Kami akan lakukan pengecekan dan pengujian lebih rutin terhadap kendaraan-kendaraan bus pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon,” jelasnya.

Ia menegaskan, mayoritas kejadian kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh kondisi kendaraan yang kurang prima dan kurang hati-hatinya pengendara. “Mayoritas kejadian kecelakaan kan mayoritas oleh kondisi kendaraan yang kurang bagus ditambah kurang hati-hatinya pengendara,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya meminta agar diberikan keleluasaan untuk pengawasan terhadap bus pariwisata. Pasalnya hingga saat ini, izin bagi perusahaan PO berpusat di Kementerian Perhubungan sehingga pihaknya tidak dapat berakselerasi langsung terhadap PO bus. (ut)

Continue Reading

Megapolitan

Proyek Rp 40 Triliun yang Direstui Jokowi Jadi PSN, Politik Balas Jasa Pada Cukongnya

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 masuk dalam bagian Proyek Strategis Nasional (PSN) baru di 2024. Proyek ini direncanakan akan menelan investasi senilai Rp 40 triliun.

Pengembangan proyek PIK 2 dikabarkan akan mulai dilakukan di 2024 dan ditargetkan selesai pada 2060. Bagaimana kondisi proyek tersebut?
Proyek pengembangan PIK 2 ini berada di sekitar jalur pantai utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten. Proyek rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 1.755 hektar, yang artinya akan menggusur beberapa desa di kawasan itu.

Berdasarkan pengamatan detikcom di salah satu lokasi yang menjadi tempat proyek dibangun, Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, di beberapa titik terlihat sudah ada proses pengerjaan berupa pengerukan tanah. Proyek ini dapat dilihat dari sisi Jalan Raya Koronjo.

Meski terlihat dari sisi jalan, proyek ini tidak berada tepat di sisi akses utama desa itu. Sebab proyek ini terletak beberapa meter masuk menuju area persawahan. Di sana terlihat ada cukup banyak alat berat seperti ekskavator dan beberapa truk angkut.

Untuk memasuki kawasan ini, terdapat akses jalan berupa tanah hasil urukan. Sementara itu, di depan akses jalan ini terdapat banyak bangunan semi permanen dari papan triplek.

Sejumlah orang yang diduga pekerja terlihat banyak berkumpul di depan-depan bangunan semi permanen itu. Sesekali terlihat ada truk angkut yang keluar masuk kawasan ini. Sedangkan ekskavator terlihat sedang bekerja di tengah sawah.

“Jalan (urukan tanah) ini batasnya, jadi sawah ini (sisi timur proyek) nggak kena (pembebasan lahan). Katanya sih uruk-urukan tanah ini bakal ke arah sana (barat menuju Desa Kronjo),” kata salah seorang petani garapan sebelah proyek di lokasi.

“Kalau proyek ini sih sudah dimulai sebelum puasa ya. Ini proyek jalan terus siang malam, tapi kalau siang memang nggak seramai kalau pas malam. Katanya kan dia ambil tanah (untuk urukan) beda-beda, ada yang dekat ada yang jauh,” terangnya lagi.

Lebih jauh, jugaditemukan proyek pengembangan PIK 2ini juga mulai dikerjakan di sekitar Desa Kronjo. Proyek ini dapat dilihat langsung dari sisi jalan Raya Kronjo-Mauk. Berbeda dengan kawasan sebelumnya, di sekitar proyek ini ada tanda berupa plang bertuliskan pengerjaan proyek PIK 2.

Di kawasan ini juga terlihat ada beberapa alat berat berupa ekskavator dan truk besar. Meski begitu di kawasan ini proses pengerjaan proyek terlihat tidak seaktif kawasan proyek sebelumnya.

Berdasarkan keterangan warga sekitar yang lain, Ikwan, mengatakan pembangunan PSN PIK 2 ini rencananya juga akan dilakukan di beberapa desa lain seperti Desa Patra Manggala, Kemacatan Kemiri tempatnya tinggal. Namun menurutnya di kawasan itu belum terjadi proses pengurukan tanah karena belum terjadi pembebasan lahan

“Kalau di sana (Muncung dan Kronjo) sudah diuruk mungkin karena sudah dibebaskan yak, kalau di sini sih belum dimulai soalnya belum ada pembebasan, paling baru 2 hektare yang sudah dibebasin,” terangnya.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom yang mengutip Keterbukaan Informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), pengembangan PIK2 PSN akan memiliki kisaran luas proyek 1.755 ha. Rencana pengembangannya yang telah dikaji antara lain:

1. Pengembangan baru berkonsep eco-park dan dapat disebut Taman Bhinneka yang akan mengusung keragaman religi dan sikap toleransi di Indonesia.

2. Safari sebagai destinasi wisata alam yang dapat diakses oleh umum serta fasilitas penunjang yang diperlukan untuk mempermudah wisatawan untuk berkunjung termasuk hotel, restoran dan fasilitas lain yang berhubungan dengan wisata safari.

3. Lapangan Golf dirancang untuk dapat mengakomodir standar 27 holes dengan skala design bertaraf internasional.

4. Wisata Mangrove sebagai destinasi wisata alam yang berbasis pesisir pantai termasuk safari mangrove dan taman rekreasi keluarga, dan kebun binatang berhabitat mangrove.

5. Sirkuit internasional untuk menyasar segmen pecinta otomotif dan direncanakan racing berskala nasional dan internasional sebagai magnet untuk segmen otomotif.

6. Ekowisata dapat mencakup resort yang bertemakan pesisir pantai, taman terbuka dan tertutup dengan target segmen wisata ekowisata.

Inilah Politik Balas Jasa Jokowi si Raja Utang terhadap para cukongnya karena sudah membantu memenangkan Pemilu curangnya selama ini. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending