Connect with us

Peristiwa

BPK Temukan Barang Rampasan KPK Jadi Peternakan Babi, SPBU, Pabrik dan Rumah Kontrakan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pengelolaan dan penatausahaan barang rampasan belum optimal salah satunya persediaan dimanfaatkan oleh pihak lain. Permasalahan mengenai pemanfaatan barang rampasan oleh pihak lain telah diungkapkan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan KPK Nomor 22.B/HP/XIV/05/2021 tanggal 24 Mei 2021.

Atas permasalahan tersebut,
BPK antara lain merekomendasikan Ketua KPK agar menginstruksikan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK supaya melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan, serta memerintahkan Plt. Direktur Labuksi untuk mengajukan usulan pemanfaatan atas barang rampasan negara ke Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang, dan mengamankan barang rampasan secara memadai.

Atas hal ini, KPK belum menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk mengajukan usulan pemanfaatan atas barang rampasan negara ke Menteri Keuangan.

Kondisi per 31 Desember 2021, dari 40 barang rampasan yang dimanfaatkan pihak lain di tahun 2020, terdapat 20 barang rampasan yang masih dimanfaatkan oleh pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

  1. 2 barang rampasan dari DS dimanfaatkan sebagai SPBU.
  2. 4 barang rampasan dari DS dimanfaatkan sebagai rumah kontrakan/disewakan.
  3. 1 barang rampasan dari DS dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan.
  4. 1 barang rampasan dari JSMR yang dimanfaatkan sebagai peternakan babi.
  5. 2 barang rampasan dari AS dan N yang digunakan sebagai lahan parkir warga.
  6. 1 barang rampasan dari IW yang dimanfaatkan sebagai lahan sawah.
  7. 2 barang rampasan dari OS yang dimanfaatkan sebagai lahan sawah.
  8. 2 barang rampasan dari AIM yang dimanfaatkan sebagai kontrakan dan rumah makan.
  9. 3 barang rampasan dari DA, FU, YS yang dimanfaatkan sebagai Pabrik pengolahan kayu dan limbah kayu.
  10. 2 barang rampasan dari TCW yang dimanfaatkan sebagai Yayasan Pendidikan Al Qurán Insan Mulia Pesantren Al Qur’an Ibnu Mas’ud.

Satgas Tata Kelola Labuksi dan Kasatgas I PBB Labuksi menyatakan proses/upaya pengajuan usulan pemanfaatan barang rampasan ke Kementerian Keuangan baru dalam tahapan diskusi internal melalui zoom meeting.

Kendala yang dihadapi antara lain terkait mekanisme penilaian barang rampasan yang diusulkan untuk dimanfaatkan, unit yang menatausahakan, mengelola dan mengawasi pemanfaatan barang rampasan, mekanisme penganggaran pendapatan, pemungutan dan penyetoran pendapatan hasil pemanfaatan barang rampasan yang belum jelas. Lebih lanjut, Kasatgas Tata Kelola Labuksi menyatakan tidak ada pemungutan dan penyetoran ke Kas Negara atas pemanfaatkan oleh pihak lain selama tahun 2021.

Persoalan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, PMK Nomor 181/06/2016, PMK Nomor 111/PMK.06/2017, PMK Nomor 213/PMK.06/2020, dan PMK Nomor 145 Tahun 2021. Hal tersebut mengakibatkan Negara tidak memperoleh pendapatan dari pemanfaatan barang rampasan oleh pihak lain dan atas barang rampasan yang belum dilelang.

Deliknews.com telah mengirimkan surat konfirmasi mempertanyakan tindak lanjut dari temuan-temuan BPK kepada Ketua KPK pada (3/10/23), namun belum ada tanggapan, hingga berita ini diterbitkan. (ut)

Peristiwa

Kementerian ESDM Tangkap WNA Cina Pelaku Tambang Emas Ilegal di Kalbar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Seorang WNA asal China berinisial YH ditangkap karena melakukan kegiatan pertambangan bijih emas tanpa izin atau ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Temuan kasus ini berawal dari penyidik PPNS Minerba bersama dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri yang mengadakan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan atau wasmatlitrik terhadap kegiatan penambangan tanpa izin bijih emas.

Melalui wasmatlitrik, para penyidik menemukan aktivitas pertambangan tersebut, yang berlangsung di bawah tanah.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan dan tidak memiliki izin operasi produksi.

“Dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, mereka melaksanakan kegiatan produksi pengambilan bijih emas di lokasi, termasuk mengolah dan memurnikan di terowongan tersebut,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi di jakarta, (14/5/2024). (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke Kemenkeu dan Dibebastugaskan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebastugaskan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Kamis (9/5/2024).

Hal ini sebagai bentuk lanjut dari kasus terkait persoalan bisnis dan hukum yang dihadapi Rahmady.

“Atas dasar hasil pemeriksaan internal, yang bersangkutan sudah dibebastugaskan terhitung sejak 9 Mei lalu untuk mempermudah proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (13/5/2024).

DJBC sudah melakukan pemeriksaan internal terkait permasalahan yang dihadapi oleh Rahmady.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa persoalan yang dihadapi oleh Rahmady terkait dengan konflik kepentingan bisnis yang juga melibatkan istri Rahmady, yaitu Margaret Christina. Rahmady dilaporkan oleh Wijanto Tirtasana karena permasalahan bisnis antara kedua belah pihak.

Pada 2019 Margaret mendirikan perusahaan swasta bernama PT Mitra Cipta Agro dan menunjuk Wijanto sebagai CEO. Dalam perjalanan menjalankan usaha bersama terjadi konflik bisnis. Akhirnya kedua belah pihak saling lapor ke aparat penegak hukum. (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Tolak Putusan MK, Din Syamsuddin dan Rizieq Shihab Siapkan Aksi Demonstrasi Besar Pada Mei Mendatang

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Tak terima dengan putusan MK terkait sengketa Pilpres yang menyebut tak menemukan bukti cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada proses pemilu 2024, Ketua Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) Din Syamsuddin menyebut akan menyiapkan aksi besar bersama Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Din Syamsuddin mengaku telah lama mengetahui intervensi Presiden Jokowi ke MK. Oleh karena MK dianggap tak lagi bisa diandalkan netralitasnya, ia menyiapkan perlawanan melalui unjuk rasa yang akan digelar bulan depan.

Unjuk rasa berskala besar itu menurut Din Syamsuddin rencananya akan digelar pada 20 Mei 2024 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan berlokasi langsung di depan Istana.

“20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, kita tidak lagi (demo) di DPR, tidak lagi di Mahkamah Konstitusi, kita pindah ke sebelah sana, di depan Istana Negara. Ini usul saya,” ujarnya saat melakukan orasi mengawal putusan MK di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Dalam pernyataannya tersebut ia memastikan bahwa bersama dengan koalisi aksi massa lain pihaknya akan menyiapkan massa yang lebih besar untuk mengepung Istana Negara.

“20 Mei kita siapkan yang sebesar-besarnya. Kita kepung Istana Negara,” pungkasnya.

Perihal penolakan permohonan sengketa Pilpres oleh MK, Din Syamsuddin menyebut bahwa Jokowi telah mengintervensi MK sejak tahun 2015.

“Pada 2015 saya menengarai, saya mengendus. Saya meyakini Presiden Joko Widodo melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi,” ujarnya dalam kesempatan orasi yang sama.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutuskan menolak gugatan perkara PHPU yang dimohonkan oleh paslon 01 dan 03 dengan alasan tidak menemukan bukti keterlibatan Jokowi dalam dugaan “cawe-cawe” presiden pada penyelenggaraan pemilu 2024. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending