Connect with us

Peristiwa

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN, Segera Undur Diri Erick Thohir!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.
Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

“Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai,” kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Seharusnya Erick Thohir selaku menBUMN, jika sudah tak sanggup untuk meyelesaikan masalah-masalah di badan usaha milik negara yang menjadi wewenangnya, silahkan mundur dari jabatannya jika tahu budaya malu.

Erick Thohir Kini Punya 13 Jabatan Usai Resmi Gantikan Menko Luhut Binsar Pandjaitan
Banyaknya jabatan Erick Thohir selama ini yang akhirnya tak mampu dilakukan dengan benar.
Rangkap Jabatan yang Dilakukan Erick Thohir Menimbulkan Polemik
Patut Dipertanyakan dengan begitu banyak jabatan Erick Thohir di Pemerintahan Jokowi

Berdasarkan dokumen IHPS I 2023, ada 11 objek yang diperiksa dari 11 perusahaan pelat merah tersebut. Hasilnya ada 1 objek pemeriksaan tidak sesuai kriteria, sedangkan sisanya sesuai kriteria dengan pengecualian.

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US$15 juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefit analysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guarantee tidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat, tidak melalui analisis keuangan dan due diligence yang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilai current liability PT IAE yang lebih besar dibandingkan current asset-nya.

“Akibatnya, sisa uang muka sebesar US$14,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan,” jelas BPK dalam IHPS.

“Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US$14,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH),” tandasnya.

Awak media berusaha menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya. (ut)

Peristiwa

Mengapa Demokrasi Haram?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kebenaran itu orang yang ber hak memilih, bersuara, berpendapat dan memutuskan suatu perkara yang menyangkut orang banyak hanya lah orang orang yang berilmu, orang orang awam hanya mengikuti orang orang yang berilmu, tidak punya hak bersuara, memilih dan memutuskan suatu perkara.

Yang menyerupai kebenaran (kesesatan), semua orang berhak dan diberi kebebasan untuk bersuara, berpendapat, dan memutuskan suatu perkara.

Mengapa jamaah Tak balik-balik ke rumah disebut sesat, padahal kan bagus begini begitu?
Salah satu bentuk kesesatan nya itu adalah ada unsur demokrasi di dalam nya, semua orang boleh berbicara agama, tanpa didukung ilmu yang memadai, seadanya yang ada di alam pikiran nya, semuanya boleh ngarang bebas perkara agama.

Ini jelas pelanggaran, orang yang berbicara agama tanpa ilmu itu daya rusaknya lebih besar daripada memperbaiki nya.

Al Qur’an itu selalu bicara kualitas, dan orang orang yang berkualitas itu adalah orang orang pilihan. Sementara kebanyakan manusia itu, tidak bener

-Kebanyakan manusia itu sesat al An’am 116
Kebanyakan manusia tidak bersyukur al Baqarah 243
-Kebanyakan manusia tidak mengetahui kebenaran an nahl 38
-Kebanyakan manusia benci kebenaran az Zukhruf 78
-Kebanyakan manusia tidak beriman Hud 17
-Kebanyakan manusia itu fasiq al Maidah 49. (tw)

Continue Reading

Peristiwa

Deddy Corbuzier Unggah “Podcast” Prabowo, Bawaslu: Tak Bisa Menahan Diri di Masa Tenang dan akan Proses Hal Itu

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengecam dan menyayangkan sikap kreator konten Deddy Corbuzier mengunggah video podcast bersama calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, di akun YouTube resminya saat masa tenang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyebut bahwa pihaknya akan mendalami hal tersebut.

“Bawaslu ingatkan semua orang, ‘eh jaga dong pemilunya, bisa enggak rem dulu media sosialnya, tolong dihentikan dulu’. Bisa kita gunakan UU ITE tapi kan harus kita lihat dulu, pasal mana yang dilanggar,” kata Lolly, Selasa (13/2/2024).

“Sehingga dalam konteks ini, sekali lagi Bawaslu tidak bosan untuk melakukan imbauan. Kita imbau semua orang deh pokoknya, wong hari terakhir, masa tidak bisa nahan diri selama tiga hari masa tenang,” ujarnya lagi.

Lolly menegaskan bahwa masa tenang merupakan waktu untuk publik dapat merenungkan mana pilihan terbaiknya. Lebih lanjut, dia mengakui bahwa pihaknya tidak bisa langsung melakukan tindakan terhadap akun YouTube Deddy Corbuzier.

Sebab, di dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye, akun yang menjadi objek pengawasan Bawaslu merupakan akun media sosial yang secara resmi didaftarkan ke KPU RI untuk kampanye.

“Kalau memang betul, karena sekali lagi aku belum lihat, kalau memang betul, tentu nanti Bawaslu akan mengingatkan untuk segera take down, kalau memang betul,” kata Lolly.

Diketahui, dalam wawancara berdurasi satu jam delapan menit yang diunggah pada hari Selasa (13/2/2024) ini, Deddy membicarakan banyak hal dengan Prabowo.

Keduanya bicara soal rekam jejak masa lalu Prabowo selaku Prajurit, pentingnya “makan” untuk kekuatan bangsa dan prajurit, sampai mimpi Prabowo untuk Indonesia.

Prabowo mengatakan, dia berharap rakyat Indonesia dapat mengalami rasa aman, termasuk aman dari kelaparan.

Menteri Pertahanan itu juga mengaku akan memperbanyak kelas menengah di Indonesia seandainya terpilih di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Kita banyak yang sudah berhasil, luar biasa. Kelas menengah kita luar biasa. Kelas menengah kita kalau tidak salah sudah, angka yang saya dengar, bisa dicek, sekitar 20 persen dari 270 juta (penduduk).

Jadi kurang lebih 55 juta,” kata Prabowo. “Ini prestasi kita. Tapi itu baru 20 persen, bagaimana dengan yang 80 persen. Saya yakin kita mampu,” ujarnya lagi. “Dan itu akan Bapak buktikan kalau terpilih,” sahut Deddy yang menerima pangkat letkol tituler dari Prabowo selaku Menteri Pertahanan pada akhir 2022 itu.

Nitizen pun meresponnya, “Susah memang jika terlalu banyak melakukan kecurangan dalam pemilu, segala cara dihalalkan untuk menutupinya!”. (tw)

Continue Reading

Peristiwa

Artis Raffi Ahmad Diduga Jadi Kantong Semar Money Laundry Hasil Korupsi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, National Corruption Watch (NCW) membuat pernyataan mengejutkan terkait artis Raffi Ahmad. NCW menyebut jika Raffi Ahmad terlibat dalam skandal Money Laundry atau pencucian uang hasil kejahatan korupsi sejumlah pejabat.

NCW menyebut pemilik RANS Entertainment itu merupakan kantong semar hasil gratifikasi dan korupsi sejumlah pejabat yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Terkait pernyataannya, Ketua NCW, Hanifa Sutrisna mengklaim bahwa NCW sudah mengantongi sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa sumber uang tersebut berasal dari kegiatan yang diduga rasuah.

“Kami telah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad dengan nilai yang fantastis,” kata Hanifa dikutip dari podcast Nasional Corruption Watch dengan judul ‘Ketika Bansos dijadikan bahan bancakan Pilpres dan Pileg’, Kamis (1/2/2024).

‘The Circle’

Hanifa menyebut ada ratusan rekening atas nama Raffi Ahmad yang diduga sebagai kantong uang hasil kejahatan korupsi.

“Diduga ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad dan merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram,” ujarnya.

Yang lebih mengagetkan lagi, Hanifa menduga bahwa uang yang dimiliki Raffi merupakan milik para terduga korupsi. Bahkan ada yang telah menjadi terdakwa korupsi dan masuk ke rekening Raffi Ahmad.

“Karena ini adanya dugaan pencucian uang dan penerimaan gratifikasi oleh pejabat-pejabat negara yang menitipkan kekayaan atau dana pada pemilik Rans tersebut,” bebernya.

Hanifa menyebut, ada informasi dari seorang Jenderal yang menitipkan uang sekian miliar rupiah kepada Raffi.

“Saat ini Jenderal tersebut inginkan dananya dikembalikan namun tidak diberikan dan dia meminta hal tersebut disampaikan,” ujarnya.

Sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini, Hanifa mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Bareskrim Mabes Polri untuk menyelidiki aliran uang yang masuk ke rekening Raffi Ahmad.

Hanifa juga menyerukan agar aliran transaksi uang yang masuk ke perusahaan milik Raffi, seperti Rans, juga turut diselidiki.

Selain itu, Hanifah meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk membuka seterang-terangnya tindakan pidana pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang tiba-tiba memiliki kekayaan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah yang tidak jelas asalnya.

“Kami yakin saudara Ivan Yustiavandana yang merupakan ketua PPATK telah mengetahui itu,” tandasnya. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending