APBN Tekor Rp 104 Triliun di Akhir Maret 2025

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit APBN mencapai Rp 104,2 triliun per akhir Maret 2025, atau setara 0,43% dari produk domestik bruto (PDB).

Dengan demikian, posisi ini mencapai 16,9% dari target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2025 yang senilai Rp 616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB.

Defisit APBN itu berasal dari pendapatan negara yang baru senilai Rp 516,1 triliun atau 17,2% dari target tahun ini Rp 3.005,1 triliun, dan belanja negara Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari target Rp 3.621,3 triliun.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebutkan pendapatan negara itu sendiri terdiri dari realisasi Penerimaan Perpajakan yang sebesar Rp 400,1 triliun, atau setara 16,1% dari target 2025 Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 115,9 triliun atau 22,6% dari target Rp 513,6 triliun.

Sedangkan penerimaan perpajakan yang berasal dari Penerimaan Pajak sebesar Rp 322,6 triliun per akhir Maret 2025 atau 14,7% dari target Rp 2.189,3 triliun, serta Kepabeanan dan Cukai Rp 77,5 triliun, setara 25,7% dari target Rp 301,6 triliun.

Adapun belanja negara yang sudah senilai Rp 620,3 triliun berasal dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 413,2 triliun, atau 15,3% dari target Rp 2.701,4 triliun, dan Transfer Ke Daerah Rp 207,1 triliun, 22,5% dari target Rp 919,9 triliun.

Detail dari Belanja Pemerintah Pusat itu terdiri dari realisasi Belanja K/L yang sudah sebesar Rp 196,1 triliun atau 16,9% dari pagu Rp 1.160,1 triliun, dan Belanja non-K/L Rp 217,1 triliun, setara 14,1% dari target Rp 1.541,4 triliun.

Meskipun realisasi pendapatan dan belanja negara itu telah menyebabkan defisit per Maret 2025 sebesar Rp 104,2 triliun, keseimbangan primer masih mampu membukukan surplus Rp 17,5 triliun atau minus 27,7% dari target defisit keseimbangan primer Rp 63,3 triliun.

Khusus untuk realisasi pembiayaan anggaran, realisasi per akhir Maret 2025 sudah sebesar Rp 250 triliun, atau sebesar 40,6% dari target yang didesain sesuai rencana defisit APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun.

Bank Dunia Sebut Indonesia Ugal-Ugalan dalam Berutang

Bank Dunia mencatat lonjakan rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB yang diproyeksikan mencapai 40,1 persen pada 2025 dan terus naik hingga 41,4 persen pada 2027. Ini lebih tinggi dari target RPJMN 2025-2029 yang hanya 39,15 persen. Kenaikan utang disebabkan oleh tingginya kebutuhan dana untuk membiayai program-program prioritas pemerintah, yang berisiko membuat defisit fiskal melonjak ke angka 2,7 persen dari PDB, mendekati batas maksimum 3 persen sesuai UU Keuangan Negara. Untuk menutup defisit, pemerintah terus menerbitkan surat berharga negara (SBN), yang menambah beban utang dan bunga yang harus dibayar, tahun ini saja mencapai Rp1.352 triliun atau 37 persen dari APBN 2025.

Di sisi lain, penerimaan negara dari pajak justru melemah. Hingga Maret 2025, penerimaan pajak baru mencapai Rp322,6 triliun atau 14,7 persen dari target APBN, turun drastis 18,1 persen dibandingkan Maret 2024. Penurunan ini semakin menekan kemampuan fiskal negara dan memperkuat ketergantungan terhadap utang, memberikan tantangan berat bagi pemerintahan mendatang dalam menjaga stabilitas fiskal dan mencegah krisis utang jangka panjang. (ynz)