Connect with us

Keamanan

BSI Tak Bayar Tebusan Ransomware, Lockbit 3.0 Bocorkan Rahasia Finansial hingga Dokumen Secara Gratis

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Serangan siber oleh kelompok ransomware LockBit 3.0 telah membawa kekhawatiran dan ancaman besar bagi Bank Syariah Indonesia (BSI). Menyusul dugaan penyebaran data sebesar 1,5 TB yang melibatkan informasi karyawan dan nasabah bank tersebut ke Dark Web, situasi ini telah memicu perhatian luas pada aspek keamanan data di sektor perbankan.

Pada awal pekan lalu, BSI diduga menjadi target serangan ransomware yang berlanjut hingga Jumat. Grup peretas asal Rusia, LockBit, telah mengklaim tanggung jawab atas serangan tersebut yang ditujukan ke bank syariah terbesar di Indonesia. Ancaman kebocoran data nasabah BSI di dark web kini menjadi semakin nyata.

LockBit, dalam situs blog mereka, telah mengumumkan bahwa mereka telah mengambil alih data yang mencakup informasi pribadi dari lebih dari 15 juta nasabah. Data ini mencakup dokumen finansial, dokumen hukum, perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement, serta kata kunci untuk mengakses internet dan layanan perbankan. Informasi nasabah yang bocor mencakup nama, nomor telepon seluler, alamat, profesi, saldo rekening rata-rata, riwayat transaksi, tanggal pembukaan rekening, serta informasi pekerjaan.

Sebagai bagian dari rilis mereka, LockBit juga telah membagikan 27 gambar tangkapan layar yang menampilkan sejumlah data yang diklaim sebagai milik nasabah BSI. Gambar-gambar tersebut mencakup direktori nama komputer hingga lokasi file data.

Kelompok peretas tersebut memberikan tenggat waktu hingga 15 Mei 2023, pukul 21:09:46 UTC, atau Selasa, 16 Mei 2023, pukul 04.09 WIB untuk manajemen BSI agar menghubungi kontak yang mereka berikan dan membayar tebusan. Terbukti setelah batas waktu tersebut lewat dan BSI tidak membayar, seluruh data yang ada telah dibocorkan di situs gelap.

Menurut akun Twitter @darktracer_int pada Selasa (16/5/2023), “Tenggat waktu negoisasi telah berlalu, dan LockBit akhirnya menyebarkan data curian dari BSI ke dark web.” Dalam serangkaian cuitannya tersebut, LockBit juga memberikan rekomendasi kepada nasabah yang terkena dampak serangan ini.

Pihak IT telah melakukan penelusuran untuk memverifikasi kebenaran data dan klaim yang diunggah oleh LockBit. Data milik dua orang yang diduga nasabah BSI telah dipilih secara acak untuk diverifikasi. Hasilnya, ditemukan kesamaan antara nama dan nomor rekening yang dipublikasikan LockBit serta nama dan nomor rekening pada aplikasi mobile banking, menandakan bahwa data yang dipegang LockBit valid.

Namun, hingga saat berita ini ditulis, manajemen BSI belum memberikan konfirmasi mengenai temuan dan hasil penelusuran tersebut, termasuk tanggapan mereka tentang tindak lanjut dari ancaman LockBit.

Sebelumnya, Komisaris Independen BSI, Komaruddin Hidayat, telah membenarkan kabar adanya serangan siber di BSI. Namun, dia membantah bahwa serangan tersebut berasal dari LockBit dan menegaskan bahwa “data serta uang nasabah aman.”

Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, mengungkapkan bahwa semua layanan perbankan perseroan sudah pulih dan berfungsi normal setelah melakukan perbaikan dan peningkatan pengamanan sistem. “Gangguan sudah dapat dipulihkan segera dan ini merupakan respons pemulihan yang baik. Prioritas utama kami, menjaga data dan dana nasabah,” kata Hery.

Gunardi juga menambahkan bahwa BSI secara aktif bekerja untuk meningkatkan keamanan dan sistem teknologi perusahaan melalui divisi khusus yang berada di bawah Chief Information and Security Officer (CISO). “Sistem ini kerjanya seperti satpam dari sisi teknologi. Dia akan melihat titik-titik kelemahan yang harus ditutup sebagai upaya melindungi data nasabah,” ujarnya.

apa yang sebenarnya terjadi? jika ini sudah dilakukan ke BSI, logikanya pasti bisa diserang juga bank-bank lainnya yang ada di Indonesia. Apakah ini ada persengkongkolan jahat untuk menghancurkan bank syariah di NKRI? (ut)

Keamanan

Eks Danjen Kopassus Soenarko Pimpin Demo di KPU, Sutradara Kecurangan Pilpres 2024 Ini Jokowi!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen (Purn) Soenarko, berpendapat, Jokowi adalah dalang di balik kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Sutradara kecurangan ini adalah Jokowi. KPU itu hanya operator,” ujar Soenarko kepada wartawan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Ia menilai Jokowi, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Hakim MK Anwar Usman sebagai pengkhianat rakyat. “Kami akan demo sampai aspirasi didengar. Kami tidak mau dipimpin oleh maling dan penipu,” tegas dia. “Tidak ada yang bisa diharapkan dari kumpulan maling atau penipu untuk memimpin negara ini,” lanjut Soenarko. Sekelompok massa yang menggelar aksi mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi.

Mereka membawa dua spanduk besar yang berisi tuntutan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dilengserkan. “Tumbangkan dan Adili Jokowi. Pecat Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI,” begitu tulisan spanduk yang dibentangkan di mobil komando.

“Tolak Pilpres Curang! Perusak Konstitusi, Penjahat Demokrasi. Lengserkan Jokowi! Komplotan penipu ulung, pecat Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Hakim MK!” bunyi spanduk yang lain. Dalam spanduk itu, ada foto Jokowi dengan bayangan menyerupai boneka pinokio yang berhidung panjang.

Selain itu, ada foto Ketua KPU RI Hashim Asy’ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Dalam demonstrasi yang dihadiri sekitar 300 orang itu, Soenarko menyoroti pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), terutama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dinilainya mengandung kecurangan. (ut)

Continue Reading

Keamanan

Pernah Raih Adhi Makayasa Brigjen Djon Afriandi Ditunjuk Jadi Danjen Kopassus

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Brigjen Djon Afriandi menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), pasukan elite dari TNI AD.

Djon merupakan lulusan terbaik Akademi Militer atau Adhi Makayasa pada 1995.

Penunjukkan itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/216/II/2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI tertanggal 21 Februari 2024.

Djon Afriandi bakal menjabat Danjen Kopassus menggantikan Mayjen Deddy Suryadi yang ditunjuk menjadi Panglima Kodam IV/Diponegoro.

Saat ini, Djon menjabat Staf Khusus Kepala Staf TNI AD. Sebelumnya, Djon menjabat sebagai Komandan Resimen Taruna (Danmentar) Akmil pada 2022-2023 dan Komandan Korem (Danrem) 012/Teuku Umar. Pria kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat itu berpengalaman di grup 1 (Para Komando) Kopassus.

Djon beberapa kali mengemban jabatan strategis di grup 1, seperti Komandan Batalyon 13 Grup 1 Kopassus dan Komandan Grup 1 Kopassus. Djon juga pernah menjabat sebagai Danden 1 Grup A Paspampres, Wakil Komandan Grup A Paspampres, dan Asisten Operasi Danjen Kopassus. (ut)

Continue Reading

Keamanan

Pengarahan Kaskostrad Kepada Prajurit dan PNS Makostrad

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kepala Staf Kostrad (Kaskostrad) Mayjen TNI Farid Makruf, M.A., memberikan pengarahan kepada seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Markas Kostrad, usai melaksakan olah raga di lapangan Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat. Kamis (18/1/2024).

Kaskostrad menekankan kepada prajurit dan PNS Makostrad agar selalu menjaga nama baik Kostrad, dengan tidak melakukan segala bentuk pelanggaran sekecil apapun yang dapat merusak citra satuan Kostrad.

Beberapa penekanan yang disampaikan oleh Kaskostrad, diantaranya bahwa Prajurit Kostrad harus Disiplin, loyalitas, pantang menyerah dan Rantai Komando.

“Sedekah Tidak Perlu Menunggu Kaya dan punya harta yang banyak Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bersedekah pada orang lain sungguh tidak akan merugi, karena Allah pasti akan memberikan balasan yang lebih dan akan mengangkat derajatnya,” ujar Kaskostrad.

Terkait komitmen Netralitas TNI dalam pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.

“Setiap prajurit TNI dilarang berpolitik praktis ataupun terlibat dalam kegiatan partai politik, dan TNI mempunyai aturan serta sanksi tegas bagi prajurit yang melanggar Netralitas TNI,” imbuhnya.

Kaskostrad juga memberikan arahan kepada prajurit dan PNS Kostrad yang akan menghadapi masa persiapan pensiun (MPP), karena merupakan suatu hal wajib yang nantinya akan dilalui oleh para prajurit dan PNS. Bahkan, ketika memasuki masa pensiun, kreatifitas dan inovasi para Purnawirawan pun mulai diuji, apalagi jika masa yang berarti berakhirnya tugas tersebut tidak dipersiapkan dengan matang.

“Para prajurit untuk menyiapkan yang matang berbagai hal yang nantinya mampu dijadikan suatu pendongkrak perekonomian ketika tak lagi jadi prajurit TNI dan PNS aktif, pentingnya peluang pelatihan dan rekan kerja untuk wirausaha dalam menghadapi masa MPP disegala lini bidang dalam meraih hidup yang lebih sejahtera disaat pensiun,” ujarnya. (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending