Connect with us

Nusantara

BUMN Selalu Diintervensi Kubu Jokowi, Nasib Loyalis Habib Bahar Soroti: Penguasa Zholim

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pakar Hukum Bisnis Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Nandang Sutisna keheranan dengan manuver yang dilakukan oleh Angkasa Pura II.

Dirinya mempertanyakan bagaimana sebuah perusahaan negara begitu mudahnya dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tak terkait dengan perusahaan sendiri.

Hal tersebut dilontarkan karena dirinya geram melihat pemecatan sewenang-wenang terhadap tiga orang AVSEC yang merupakan pendukung dari Habib Bahar Smith..

“Apa benar pelanggaran menyambut Habib Bahar Smith merupakan pelanggaran sangat serius dan membahayakan bandara?” ujar Nandang dalam keterangan, Jumat (7/4/2023).

Angkasa Pura II sebagai perusahaan negara semestinya bisa memberikan contoh yang lebih bijak dalam memperlakukan pegawai. Seharusnya, Angkasa Pura II tidak boleh menunjukan dan memperlihatkan sikap yang sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil.

“Terlebih masalah ini terkait dengan tokoh yang dianggap kritis atau kontra dengan pemerintah, sehingga publik bisa beranggapan pemecatan ini sesungguhnya tidak terkait dengan pelanggaran SOP pekerjaan, tetapi alasan lain yang tidak relevan,” kata dia.

Tindakan Angkasa Pura II tidak hanya melukai karyawan yang dipecat dan keluarganya, tetapi juga mengusik rasa keadilan. Terlebih pemecatan tersebut disampaikan kepada publik oleh pejabat sekelas Komisaris BUMN yang semestinya tidak terlibat masalah teknis kepegawaian dan tidak melakukan intervensi berlebihan untuk memecat pegawai.

“BUMN adalah badan usaha milik negara yang hakikatnya adalah milik rakyat. Komisaris dan direksi bukan pemilik perusahaan sesungguhnya sehingga terikat norma dan etika publik dalam pengelolaannya,” lanjut Nandang.

Nandang Sutisna meminta Angkasa Pura II mengembalikan pegawainya yang dipecat dan memulihkan nama baiknya serta mengimbau semua pihak untuk empati dengan kondisi masyarakat yang sulit karena tingginya PHK dan banyaknya perusahaan gulung tikar akibat pandemi.

inilah salah satu bentuk yang ditunjukkan oleh penguasa yang zholim pada rakyatnya.

Sebelumnya viral di media soal Habib Bahar bin Smith mendapat kawalan dari petugas bandara. Petugas itu bahkan tampak cium tangan Bahar bin Smith. 

PT Angkasa Pura II lantas memberhentikan petugas bandara itu. Pihak Angkasa Pura menegaskan bahwa setiap aviation security harus selalu mematuhi Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure/SOP).

SOP dari Petugas avsec adalah memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan dengan menjalankan pemeriksaan terhadap barang dan orang.

AP II telah mengetahui bahwa terdapat tiga oknum avsec non-organik telah melakukan pelanggaran SOP dan tindakan indisipliner saat bertugas di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat, 3 Maret 2023.

“Ketiga avsec melakukan pelanggaran berat, yakni meninggalkan area kerja tanpa melapor ke atasan langsung, lalu melakukan penjemputan dan pendampingan terhadap penumpang, di mana ini bukan SOP dari Avsec. Tindakan ini  merupakan pelanggaran SOP berat dan sangat tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan dampak terkait aspek keamanan yang tidak kita semua inginkan,” ujar SM of Branch Communications & Legal Bandara Soekarno-Hatta M. Holik Muardi. (utw)

Nusantara

Agak Laen, Mudik Idul Fitri 2024 Pakai Helikopter Hanya Rp 2,5 Juta dan Anti Macet

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jateng, Minimal sekali dalam seumur hidup anda mencoba naik Helikopter, terlebih momen Idul Fitri dimana semua orang ingin mudik ke kampung halaman dan terlihat agak laen.

Mudik ke kampung halaman dengan helikopter akan terasa lebih cepat, bebas macet, bebas banjir pake saja jasa helikopter.

Heli Jateng pada edisi Idul Fitri 2024/1445 Hijriyah ini membuka promo tanpa minimum pax. Khusus buat anda yang ingin merasakan sensasi dan experience naik helikopter anda harus menyiapkan Rp 2,5 juta/pax 13 menit.

Untuk pemesanan anda bisa mengunjungi https://helijateng.com, titik poin di Demak Green Garden.

Selain promo mudik HeliJateng juga melayani jasa Medical and Evacuation, Heli Agent Bisnis, Heli Sky Tour, Heli Charter A to B dan Heli Entertain and Event.

Helikopter Spesifikasi: Bell 206 JET, Ranger III, Registrasi PK – AVT, Cabin 4 Setter, Endurace 03.30 Hours. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Berpisah dari Jabar, Kabupaten Berusia 346 Tahun Ini Punya Nama Baru Usai Gabung dengan Jakarta

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Cianjur, Jawa barat akan berpisah dengan Kabupaten yang berusia 346 tahun.

Kabupaten ini akan berpisah dengan Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Akibat berpisah dengan Jawa Barat, Kabupaten ini pun harus berganti nama.

Padahal sebelum berpisah dengan Jawa Barat, Kabupaten ini menjadi salah satu daerah penopang ekonomi terutama dari sektor pertanian.

Tahukah anda Kabupaten mana yang akan berpisah dengan Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta? Jawabannya ialah Kabupaten Cianjur.

Ya, Kabupaten Cianjur tak akan lagi masuk ke dalam bagian Jawa Barat.

Kabupaten Cianjur akan masuk ke dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek tetangga Jawa Barat.

Dengan bergabungnya Kabupaten Cianjur wilayah aglomerasi tersebut kini disebut dengan Jabodetabekjur.

Keputusan berpisahnya Kabupaten Cianjur dari Jawa Barat merupakan imbas dari pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

DKI Jakarta yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota menjaikan Kabupaten Cianjur yang sebelumnya di Jawa Barat kini menjadi keluarga baru mereka.

Dilansir laman Pemerintah Kabupate Cianjur, sebagian besar wilayah Kabupaten Cianjur berupa pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa daratan rendah.

Kabupaten Cianjur punya julukan sebagai kota santri. Citra sebagai daerah agamis telah dimiliki Cianjur sejak tahun 1677. (tri)

Continue Reading

Nusantara

Perampasan Lahan di IKN, Kepala Adat Suku Dayak: Kami Belum Pernah Dapat Tawaran Ganti Rugi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Paser Besar, Konflik Agraria yang menyertainya istilah “memindahkan ibu kota” ke Kalimantan semakin menjadi sorotan.

Masyarakat yang terdampak merasa tidak mendapat ganti rugi atas lahan mereka yang digusur secara paksa pembangunan Ibu kota Nusantara atau IKN.

Bahkan, tidak ada dialog yang diberikan kepada mereka terkait dengan kompensasi yang seharusnya mereka terima.

Pada tanggal 18 Maret 2024, lima Kelurahan, yaitu Rico, Maridan, Jenebora, Gersik, dan Pantai Langgo, menerima himbauan untuk tidak melakukan apapun di tanah nenek moyang mereka sendiri.

Masyarakat merasa terpinggirkan karena tidak ada kesempatan untuk berdialog dengan pemerintah terkait ganti rugi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang seharusnya mereka terima.

“Tanah kami ini mau dipindahkan ke tanahnya orang lain lagi di sana, saya bilang saya tidak mau, tidak mau saya dipindahkan.” ungkap Yusni, kepala adat Paser Besar, dikutip dari channel youtube pada 30 Maret 2024.

Yusni mengungkapkan bahwa mereka bahkan belum pernah mendapat tawaran ganti rugi atas lahan mereka.

Patok-patok dari badan bank tanah bahkan telah ditancapkan di lahan mereka tanpa izin. Mereka merasa pasrah dan hanya bisa berharap agar ada kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami.

“kami ini kan sudah pasrah, kalau ada sekarang yang mau ganti rugi dengan sesuai, istilahnya di sini kami siap angkat kaki,” kata Yusni.

Pemerintah menilai bahwa rumah-rumah yang dihuni oleh masyarakat adat tidak sesuai dengan tata ruang pembangunan IKN.

Namun, masyarakat adat merasa bahwa mereka telah lama mendiami tanah tersebut dengan bukti-bukti konkret seperti makam, silsilah, dan peninggalan sejarah lainnya.

Mereka merasa bahwa tanah tersebut bukanlah tanah negara yang belum pernah diinjak oleh masyarakat.

“Kenapa bilang ada tanah negara? yang dikatakan tanah negara belum pernah diinjak oleh masyarakat adat, termasuk tanah kayak rumah Bupati, rumah kapolres, rumah dinas-dinas ASN, Itulah tanah negara. Disini sudah ada kuburan kami, sudah lama di situ Kok” ungkap Noriah, salah satu masyarakat adat dayak balik.

Konflik agraria di IKN telah mencatat angka yang mengkhawatirkan, dengan luas konflik mencapai 38 persen dari total kasus di Indonesia.

Masyarakat adat menjadi pihak yang lemah secara hukum meskipun memiliki bukti-bukti yang kuat tentang klaim atas tanah tersebut.

Hingga saat ini, masyarakat adat di lima Kelurahan yang terdampak terus berjuang untuk mempertahankan tanah mereka atau setidaknya mendapatkan kompensasi yang layak dari pemerintah.

Tanpa solusi yang memadai, konflik agraria ini akan terus menjadi penghalang bagi ambisi pemerintah dalam memindahkan ibu kota ke Kalimantan. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending