Connect with us

Ekonomi

BUMN Terancam Digadai Jokowi karena Berhutang secara Diam-diam

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Keuangan negara semakin terbebani akibat pemerintah mengambil utang secara sembunyi-sembunyi dengan mekanisme business to business (B2B) antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan perusahaan China.

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira mencatat, hutang tersembunyi atau hidden debt terjadi sejak tahun 2000. Tetapi, melonjak di era Joko Widodo pada tahun 2015.

(Sebesar) 17,8 miliar dolar Amerika Serikat nilai hidden debt Indonesia,” ujar Bhima, Sabtu (3/6).

Ia mengkalkulasi, nilai utang tersembunyi menambah besar utang pemerintah yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 7.849 triliun.

“Maka dari itu, kalau kita jumlah total utang pemerintah bukan hanya yang ada di APBN tapi juga beberapa utang BUMN itu kalau ditotal besar sekali,” tuturnya.

Oleh karena itu, Bhima menilai jor-joran belanja infrastruktur Jokowi lewat utang tersembunyi kepada pemerintah China mengancam usaha BUMN.

“Berisiko APBN akan terbebani oleh skema utang tersembunyi, BUMN bisa digadaikan dan masuk skema privatisasi, proyek yang dikerjakan BUMN makin komersil, dan intervensi politik oleh kekuatan kreditur asing,” demikian Bhima menambahkan. (ut)

Ekonomi

Tarif Kereta Cepat dan Ngeri-Ngeri Sedap Perihal WHOOSH

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Whoosh resmi diluncurkan. Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) itu masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang bejibun.

Selain soal dana pembangunan yang super membengkak hingga membuat Indonesia masuk ke โ€œjebakan utang Chinaโ€ yang baru bisa lunas setelah lebih dari 100 tahun. Plus proyek Whoosh juga masih memicu soal isu lingkungan, termasuk banjir di Bekasi dan Bandung Barat.

Joko Widodo mengatakan, bahwa tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berada di kisaran Rp250 ribu hingga Rp350 ribu per penumpang.

Sementara itu, Chief Conductor KCJB Yoga Bagus Nugraha mengatakan KCJB atau yang dinamai Whoosh, terbagi atas tiga kriteria layanan perjalanan.

“Pertama adalah first class di kereta 1 dan 8 dilengkapi 18 kursi, business class sebanyak 28 kursi, dan economic class sebanyak 555 kursi,” ungkapnya di Jakarta (1/10/2023).

Nah, Whoosh Satu belum kelar PR nya. Saat uji coba pada September lalu, Jokowi mengatakan pemerintah telah merencanakan Whoosh Dua dengan rute hingga menuju ke Surabaya. Saat ini sedang dalam tahap kajian. (tw)

Continue Reading

Ekonomi

Jokowi Ungkap 22 Negara Stop Ekspor Pangan, Nitizen: Makanya Jangan Kebanyakan Impor Sembako, Pak!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Joko Widodo mengkhawatirkan bertambahnya negara yang menghentikan ekspor komoditas pangan, dari 19 negara menjadi 22 negara.

Presiden mengakui situasi tersebut membuatnya ngeri, karena terhentinya pasokan pangan dari negara tersebut akan berdampak pada kenaikan harga di dalam negeri.

Jokowi menjelaskan sejumlah negara, seperti Uganda, Rusia, Bangladesh, Pakistan hingga Myanmar memutuskan untuk menghentikan ekspor bahan pangan mereka, termasuk gandum dan beras.

Ia kembali menekankan bahwa krisis pangan bukanlah kondisi yang mudah, untuk diselesaikan di tengah perubahan iklim yang nyata.

Musim kemarau yang panjang telah menyebabkan gagal panen, serta ancaman gagal panen akibat fenomena super El Nino di 7 provinsi yang dapat memengaruhi pasokan pangan.

Nitizen pun berkomentar:Makanya Pak Jokowi janagan kebanyakan Impor Sembako, kasiha para Petani Pak! (tw)

Continue Reading

Ekonomi

Mendag Sebut Predatory Pricing Sebagai Salah Satu Penyebab Omzet di Tanah abang Turun

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat pada Kamis setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur kegiatan berjualan di media sosial (social commerce).

Mendag Zulkifli Hasan menerima beberapa keluhan dari sejumlah pedagang yang mengaku omzetnya menurun dan dagangannya sepi imbas dari persaingan dengan platform social commerce seperti TikTok Shop.

“Pemerintah harus hadir, sekarang kita atur, kita tata yang media sosial dia media sosial aja kalau mau menjadi social commerce harus ada izin,” kata Zulhas di lokasi (28/9/2023).

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur bahwa platform sosial commerce hanya akan memfasilitasi promosi barang atau jasa dan dilarang menyediakan transaksi pembayaran. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending