Connect with us

Megapolitan

Bupati Cianjur Kader PDIP Diduga Jual Bantuan Bencana

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Bupati Cianjur, Herman Suherman dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana korupsi bantuan untuk penanganan gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Herman Suherman dilaporkan Acsenahumanis Respon Foundation atas dugaan menjual bantuan sosial bagi korban bencana pada Jumat, 16 Desember 2022.

“Setelah kami cek benar ada pengaduan dimaksud. Pelapor maupun materinya tentu tidak bisa kami sampaikan ke publik,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta, Senin (26/12/2022), dikutip dari Antara.

Pihak pelapor: Acsenahumanis Respon Foundation usai membuat laporan menyebut bantuan tersebut diberikan oleh Emirates Red Crescent terdiri atas 2.000 lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, 500 lampu bertenaga solar, dan battery charger untuk tenda.

“Bupati memotong SOP (prosedur operasi standar) yang sudah dibuat BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) serta me-repacking bantuan menjadi berbeda,” demikian keterangan Acsenahumanis Respon Foundation dikutip pada hari Senin.

Diduga jual bantuan: Herman disebut memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati Cianjur untuk kepentingan pribadi dan tidak menyalurkan bantuan sebagaimana semestinya. Di mana dia diduga menjual bantun tersebut.

“Yang tadinya sumbangan dari lembaga internasional diubah kemasan partai dan dijual ke pasar. Artinya, Bupati menggunakan wewenangnya untuk memangkas distribusi bantuan serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar,” kata Acsenahumanis Respon Foundation.

Langkah KPK: Ali memastikan bahwa pihaknya bakal menindaklanjuti laporan tersebut dengan menelaah dan memverifikasi terlebih dahulu.

“Segera kami tindak lanjuti dengan telaah dan verifikasi untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan. Kami juga lakukan pengayaan informasi terkait hal tersebut,” kata Ali.

Sebelumnya, KPK juga telah memberikan perhatian terhadap distribusi donasi bagi para korban bencana secara keseluruhan agar tepat sasaran dan tidak terjadi praktik-praktik tindak pidana korupsi.

“Dari histori penanganan perkara oleh KPK, pengelolaan dana bantuan kebencanaan menjadi salah satu modus tindak pidana korupsi para pihak yang menyalahgunakan kewenangannya. Kami tidak ingin hal ini terjadi. Oleh karena itu, KPK juga memberikan atensi dalam distribusi donasi bencana Cianjur ini,” ujar Sekjen KPK Cahya H. Harefa melalui keterangan tertulisnya pada hari Rabu (30/11/2022).

Ia mengungkapkan bahwa KPK melalui Kedeputian Koordinasi Supervisi serta Kedeputian Pencegahan dan Monitoring secara kontinu akan mendampingi Pemkab Cianjur untuk memitigasi dan mencegah terjadinya risiko korupsi tersebut. (ut)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Megapolitan

MUI Minta KPI Beri Sanksi untuk Tiga Stasiun TV karena Tayangkan 4 Acara ini

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Tim Pantauan Tayangan Ramadan 1445 Hijriah Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan ada tiga stasiun televisi yang masih menayangkan konten program diduga terdapat banyak potensi pelanggaran.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, ketiga stasiun televisi tersebut adalah ANTV dengan program “Pesbukers Ramadhan”, Trans TV dengan program “Berkahnya Ramadhan”, serta Trans 7 dengan program “Sahur Lebih Segerrr” dan “Pas Buka FM”.

Wakil Ketua II Tim Pemantauan Ramadan 1445 Hijriah Komisi Infokom MUI Rida Hesti mengatakan berdasarkan hasil pantauan tim pada tahap kedua selama kurun waktu 25 Maret hingga 3 April 2024 ditemukan  sejumlah potensi pelanggaran yang ditemukan masih berputar pada body shaming, kekerasan, ketidakpatutan, dan potensi eksploitasi terhadap anak.

“Potensi pelanggaran seperti ini terulang dan seakan tidak mau belajar dari koreksi publik,” kata Rida.

Dia mengatakan bahwa ketiga stasiun televisi itu belum sepenuhnya memenuhi catatan dan koreksi perbaikan temuan tim pada pantauan tahap satu.

Kendati demikian, Rida juga mengapresiasi sebagian program stasiun televisi yang tidak lagi memuat program yang terindikasikan adegan fisik laki suka sama laki (LSL) sebagaimana dalam hasil pantauan tahap satu.

Atas temuan dugaan pelanggaran tersebut, MUI meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersikap tegas.

Tidak hanya pada aspek pembinaan khusus, tetapi perlu memberikan sanksi apabila memang terbukti melanggar, sesuai level pelanggaran ketiga stasiun televisi tersebut. (tw)

Continue Reading

Nusantara

Agak Laen, Mudik Idul Fitri 2024 Pakai Helikopter Hanya Rp 2,5 Juta dan Anti Macet

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jateng, Minimal sekali dalam seumur hidup anda mencoba naik Helikopter, terlebih momen Idul Fitri dimana semua orang ingin mudik ke kampung halaman dan terlihat agak laen.

Mudik ke kampung halaman dengan helikopter akan terasa lebih cepat, bebas macet, bebas banjir pake saja jasa helikopter.

Heli Jateng pada edisi Idul Fitri 2024/1445 Hijriyah ini membuka promo tanpa minimum pax. Khusus buat anda yang ingin merasakan sensasi dan experience naik helikopter anda harus menyiapkan Rp 2,5 juta/pax 13 menit.

Untuk pemesanan anda bisa mengunjungi https://helijateng.com, titik poin di Demak Green Garden.

Selain promo mudik HeliJateng juga melayani jasa Medical and Evacuation, Heli Agent Bisnis, Heli Sky Tour, Heli Charter A to B dan Heli Entertain and Event.

Helikopter Spesifikasi: Bell 206 JET, Ranger III, Registrasi PK – AVT, Cabin 4 Setter, Endurace 03.30 Hours. (ut)

Continue Reading

Megapolitan

Alasan Muhammadiyah Umumkan Penetapan Idul Fitri Lebih Awal

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengemukakan alasan pihaknya menetapkan Hari Raya Idul Fitri lebih awal dibandingkan dengan pemerintah.

“Maklumat Muhammadiyah ini normal terjadi dilakukan, karena kami menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir melalui video di kanal YouTube Muhammadiy,harah Channel di Jakarta, Minggu.

Haedar menegaskan maklumat yang disampaikan oleh pihaknya lebih awal tidak bermaksud untuk mendahului dan meninggalkan pihak tertentu dalam penentuan Idul Fitri.

“Ini hal yang lumrah terjadi setiap tahun, sebagaimana juga berbagai organisasi Islam itu mengeluarkan kalender, baik kalender hijriah yang berisi tanggal dalam hijriah yang ada irisan dengan ritual ibadah, atau mungkin juga kalender miladiyah (masehi) yang terkait dengan tanggal yang menyangkut kegiatan publik,” katanya.

Bila terdapat kesamaan dan perbedaan dalam tanggal yang ditentukan kata Haedar, hal tersebut harus bisa menjadikan kaum Muslimin menjadi toleran, tasamuh (saling menghargai), dan tanawu (saling menghormati perbedaan cara dalam hal menjalankan ibadah).

“Sehingga, pesan ini justru akan memperkuat niat kita dalam beribadah,” ucapnya.

Untuk menyelesaikan masalah perbedaan, kata Haedar, Muhammadiyah terus mendorong seluruh pihak dalam mewujudkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Menurut dia, KHGT diharapkan tidak hanya berlaku untuk Indonesia saja, melainkan untuk umat Islam di seluruh dunia, sehingga perbedaan itu tidak terus berulang.

“Satu kalender global itu seperti juga kalender miladiyah (masehi). Sehingga, tidak lagi ada perbedaan dan tidak lagi ada kegiatan yang bersifat membuat kita ikhtilaf atau berbeda dalam penentuan,” tutur Haedar Nashir. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending