Connect with us

DKI Jakarta

Buruh Tak Puas UMP Jakarta 2024, Ancam Kepung Rumah Pj Gubernur DKI Heru Budi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi ancaman serikat buruh yang hendak menggeruduk kediaman pribadinya. Ancaman disampaikan saat demonstrasi menuntut bertemu langsung dengan dirinya untuk aspirasi penetapan besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2024.

“Ya nggak apa-apa. Rumah pribadi untuk istirahat, ketemunya di Balai Kota,” kata Heru Budi usai konferensi pers pengumuman Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2024 pada Selasa, 21 November 2023.

Heru Budi mengaku tidak mengetahui jika demo buruh hari ini berlangsung ricuh karena sedang rapat. Namun demikian, ia tetap membolehkan serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung.

“Saya terima, tadi saja saya lagi rapat jadi saya nggak tahu, nanti Pak Kadisnaker yang terima,” ujarnya.

Selasa sore pukul 15.15 WIB, aksi buruh sempat memanas dan berakhir ricuh lantaran mereka memaksa masuk Balai Kota DKI untuk bertemu dengan Heru Budi. Buruh berusaha merobohkan pagar.

Namun, aksi perusakan itu berhasil dihentikan oleh aparat kepolisian yang telah bersiaga. Tak terima dengan tindakan aparat yang membubarkan aksi, serta tidak digubrisnya tuntutannya, serikat buruh pun mengamcam akan mengepung rumah pribadi sang Pj Gubernur.

“Hari ini kita diadu domba oleh Heru. Hebat ya Heru, seorang pj bisa adu domba kita. Masih ada waktu tiga jam, kita kepung rumah Heru,” kata orator demo menyerukan.

Selain itu, Heru Budi juga tidak keberatan dengan rencana serikat buruh untuk menggugat UMP DKI 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp 5.067.381 atau naik 3,38 persen dari UMP DKI 2023 Rp 4,9 juta ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Seperti diketahui, unsur buruh menuntut kenaikan 15 persen.

“Ya boleh saja, belum terbit sudah digugat, ya nggak apa-apa juga,” kata dia.

Eks Wali Kota Jakarta Utara kini Kepala Kantor Sekretariat Kepresidenan itu pun menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai program bantuan berupa subsisi bagi buruh untuk meringankan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dia menunjuk contoh transportasi gratis.

“Artinya, pemerintah memberikan di luar dari PP (Peraturan Pemerintah No. 51/2023) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, mengurangi pengeluaran hari-hari dia,” katanya sambil menambahkan, “Ini kan sudah menolong. Di sisi lain, pemda DKI APBD-nya kan terbatas, ya saya rasa semua memahami ya,” ucapnya.

Sebaiknya Pj Gubernur DKI Jakarta heru budi belajar dari pengalaman gubernur Anies dalam menghadapi massa yang tidak puas dengan cara yang humanis. (utw)

DKI Jakarta

Dihina Lurah, Puluhan Petugas PPSU Ancol Mogok Kerja

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Puluhan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, mogok kerja karena adanya penghinaan yang dilakukan Lurah Saud M Manik dan Sekretaris Kelurahan Ancol, Khenny Hutagaol kepada mereka. 

Petugas PPSU, Pipit Mulyaningsih menambahkan, Sekretaris Lurah kalau bicara selalu menyakitkan dan selalu berkata miskin ke PPSU. “Jadi kayaknya anak-anak sakit hati,” kata dia di Jakarta, (19/2024).

Sementara itu, Lurah Ancol, Saud M Manik mengatakan, aksi yang dilakukan PPSU tersebut sebagai bentuk solidaritas petugas yang diberhentikan. “Hari ini hanya lima PPSU yang masuk dan lainnya tidak masuk,” kata dia.

Ia mengatakan, aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap rekan mereka yang diputuskan hubungan kerjanya. “Ada satu pekerja yang kami berhentikan karena memang melanggar kontrak kerja,” kata dia. (tw)

Continue Reading

DKI Jakarta

Terlibat Tawuran, Dua Pelajar di Pasar Rebo Dicoret dari Daftar KJP Plus

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mencoret dua pelajar Jakarta Timur dari daftar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk penyaluran 2024 akibat terlibat tawuran di kolong jalan layang Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (28/1).

Pencabutan KJP Plus ini diatur dalam Pasal 23 sampai dengan 26 dalam Pergub Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

Pada Pasal 23 peserta didik yang merupakan penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dilarang terlibat seperti dalam kekerasan atau perundungan, terlibat tawuran, geng motor atau geng sekolah, minum minuman keras atau beralkohol, 

Para kelompok pelaku tawuran yang rata-rata masih duduk di bangku SMA itu menggelar aksinya dengan janjian melalui aplikasi WhatsApp dan sempat mengonsumsi minuman keras sebelum memulai tawuran. (tri)

Continue Reading

DKI Jakarta

Bendera Kampanye Parpol yang Dipasang Sembarangan di Jalan Raya Jatuh Menimpa Kendaraan Bermotor

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Alat peraga kampanye (APK) yang terjatuh, menyebabkan kecelakaan sebuah sepeda motor di sekitar Jembatan Layang Kuningan, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. 

Kapolsek Mampang Prapatan Metro Jakarta Selatan David Kanitero menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 09.45 WIB di Jakarta (18/1/2024).
 
Ia juga menambahkan, hasil pengecekan petugas di lokasi kejadian ternyata sebanyak 12 bendera partai yang kondisinya akan roboh sehingga dapat mengganggu para pengguna jalan yang melintas.

Oleh karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kota Jakarta Selatan untuk dapat menertibkan bendera-bendera partai yang dapat mengganggu atau membahayakan pengguna jalan.

Inilah partai-partai politik di indonesia yang hampir sebagian tidak mempunyai etik dalam berkampanye, tidak pernah memikirkan dampak lingkungan sekitarnya. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending