Connect with us

Hukum

Crazy Rich Ini Bisa Nipu Rp.435,3 Miliar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Anggota Dewan Komisioner (ADK) merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi mengungkapkan alasan kenapa masyarakat Indonesia bisa tertipu investasi bodong.

Sosok yang akrab dipanggil Kiki tersebut menyebut ketamakan menjadi alasan kenapa banyak sekali orang RI yang tertipu. Hal ini semakin diperparah dengan aksi pamer harta yang dilakukan oleh para crazy rich gadungan untuk memikat para korban.

Doni Salmanan yang sempat dikenal sebagai crazy rich Bandung diketahui telah menipu masyarakat dengan kerugian lebih dari Rp 400 miliar di dua platform investasi bodong binary option. Diketahui 144 korban tertipu di Binomo dengan kerugian Rp 83,3 miliar, sementara di platform lainnya Quotex kerugian yang dialami korban mencapai Rp 352 miliar.

“Karena¬†greedy, kadang [masyarakat] ditawari sesuatu yang terlalu tinggi gak masuk akal itu [mau],” ungkap Kiki dalam gelaran Indonesia Investment Expo 2023.

Kiki memaparkan saat ini jumlah kerugian akibat investasi bodong ditaksir nyaris mencapai Rp 139 triliun. Angka tersebut setara dengan membangun 12.600 sekolah atau 504 rumah sakit atau 1.260 km jalan tol atau 3.200 km rel kereta api.

Saat ini OJK telah menghentikan 6.949 pinjaman online (pinjol) ilegal dan penipuan lain, dengan paling banyak terjadi tahun 2019. (ut)

Hukum

Sosok Jenderal Purn B Terduga Dalang Pengintaian Jampidsus Masih Misteri, Siapa diantara 4 Jenderal Inisial B ini?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengancam akan menggugat Kejaksaan Agung (Kejagung) bila tak kunjung menetapkan Robert Bonosusatya (RBS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk Tahun 2015-2022.

“MAKI pasti akan gugat praperadilan lawan Kejagung apabila penyidikannya tidak menyasar kepada pemilik keuntungan paling besar yaitu inisial RBS,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulisnya dikutip, Minggu (2/6/2024).

Boyamin mengaku akan melayangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan Juni 2024. MAKI dipastikan akan selalu gugat aparat penegak hukum (APH) yang lemot dan tidak tuntas menangani perkara korupsi.

Boyamin mengatakan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan adalah perbuatan oleh orang-orang yang memiliki jaringan bisnis ilegal kuat.

Mereka diyakini akan mudah menyelesaikannya bila semua tindak pidana bidang pertambangan ditegakkan dengan hukum administrasi, seperti pencabutan izin, denda atau larangan ekspor (administrative penal law).

“Mereka akan mudah menyelesaikannya dan tidak akan terjadi perubahan tata kelola pertambangan yang lebih baik,” ujar Boyamin.

Oleh karena itu, Boyamin menegaskan seharusnya para aparat penegak hukum di Indonesia bersinergi dan keroyokan mendukung penanganan perkara tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.

Sebab, kata dia, dampak dari tindak pidana pertambangan sangar besar bagi kerusakan lingkungan dan mengakibatkan kerugian negara yang besar pula.

“Penyidik Tipikor, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK memang berwenang untuk itu, dan tidak ada dan tidak perlu dikhawatirkan, yang satu akan mencaplok kewenangan yang lain,” ungkapnya.

Daftar 4 Jenderal Inisial B

Terkait sosok Jenderal Pur Polri berinisial B, berikut ini daftarnya yang dirangkum:

1. Badrodin Haiti

Jenderal Polisi (Purn.) Badrodin Haiti usia 65 tahun.

Badrodin Haiti lahir 24 Juli 1958 di Paleran, Umbulsari, Jember, Jawa Timur.

Ia menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sejak 17 April 2015, sejak Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri pada tanggal 16 Januari 2015.

Pada 18 Februari 2015, ia diajukan sebagai calon tunggal Kapolri, menyusul keputusan Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Pada tanggal 16 Januari 2015 hingga 17 April 2015, Badrodin ditunjuk residen Jokowi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kapolri yang melaksanakan tugas sehari-hari Kapolri hingga pelantikan Kapolri definitif dilaksanakan.

2. Budi Gunawan

Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan usia 64 tahun.

Budi Gunawan lahir 11 Desember 1959 di Surakarta, Jawa Tengah.

Saat ini Budi Gunawan menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sejak 9 September 2016.

Maka, Budi Gunawan sudah menjabat selama 8 tahun sebagai Kepala BIN.

Budi Gunawan juga sebagai Ketua Umum Pengurus Besar E-Sports Indonesia (PB ESI).

Sebelumnya, ia pernah bertugas sebagai Wakapolri mendampingi Kapolri Badrodin Haiti dan Tito Karnavian.

Ia adalah unsur Polisi kedua setelah Sutanto yang memimpin Badan Intelijen Negara. Dan orang pertama yang terlama menjabat.

Budi Gunawan juga mantan ajudan  Megawati Soekarnoputri.

3. Bambang Hendarso

Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri berusia 71 tahun.

Bambang Hendarso lahir 10 Oktober 1952 di Bogor, Jawa Barat.

Ia menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada 1 Oktober 2008 hingga 22 Oktober 2010.

Biodata:

Bambang Hendarso lulusan Akademi Kepolisian (AKPOL) tahun 1974 dan meraih gelar sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta.

Ia merupakan adik dari mantan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI (Purn.) Tri Tamtomo.

4. Budi Waseso

Komjen Pol (Purn.) Budi Waseso usia 64 tahun.

Budi Waseso lahir pada 19 Februari 1960  di Pati, Jawa Tengah.

Ia lulusan Akademi Kepolisian (1984).

Sejak 27 Desember 2018 menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Budi Waseso merupakan besan dari Budi Gunawan, Kepala BIN.

Budi juga pernah menjabat Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog).

Kini, Budi Waseso sejak 1 Desember 2023 sebagai Komisaris Utama Semen Indonesia (BUMN).

siapakah diantara mereka yang melakukannya? (ut)

Continue Reading

Hukum

MA Ubah Syarat Usia Seperti Kasus di MK Perihal Cawapres! agar Anak Jokowi, Kaesang Bisa Ikut Pilkada 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta. Lagi-lagi rakyat Indonesia diperlihatkan ulah para lembaga hukumnya yang mencoba mempermainkan aturan hukum yang sudah berlaku sebelumnya akibat ulah rejim Jokowi yang haus kekuasaan.

Seperti kasus yang terjadi di MK sebelumnya dimana mereka mengubah aturan hukum yang sudah berlaku yaitu mengenai perubahan usia cawapres agar bisa meloloskan anak Jokowi yaitu Gibran rakabuming dan akhirnya sukses melakukan kecurangan dan menghasilkan anak haram konstitusi.

Kini Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon kepala daerah. Dengan adanya putusan ini, seseorang bisa maju jadi calon kepala daerah berusia 30 tahun saat pelantikan sebagai kepala daerah.

Gugatan dilayangkan oleh Ahmad Ridha Sabana. Ridha merupakan Ketua Umum Partai Garuda. Adapun yang mengadili adalah ketua majelis hakim yakni Yulius dengan anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi.

MA juga terhitung cepat dalam memutus perkara ini, yakni 3 hari. Setelah itu muncullah putusan Nomor 23 P/HUM/2024 diketok pada 29 Mei 2024 yang mengubah syarat usia calon kepala daerah.

Dari putusan ini, salah satu yang bisa menikmati hasil dari putusan ini, yakni anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Ketua Umum PSI itu bisa melenggang ke Pilkada tingkat Provinsi, kok bisa?

Bila merujuk pada aturan awal sebelum putusan MA, calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun saat ditetapkan sebagai pasangan calon.

Berdasarkan jadwal Pilkada yang rilis KPU, Pendaftaran Pasangan Calon dilakukan mulai Selasa, 27 Agustus 2024 sampai Kamis, 29 Agustus 2024. Lalu, Penetapan Pasangan Calon mulai Minggu, 22 September 2024.

NDESO

Mari kita lihat usia Kaesang. Kaesang lahir di Solo, 25 Desember 1994. Artinya, saat penetapan calon kepala daerah, usia Kaesang masih 29 tahun, belum memenuhi syarat.

Bagaimana dengan aturan yang sudah diubah lewat putusan MA?
Jadwal rekapitulasi KPU paling lambat dilakukan pada 16 Desember 2024. Setelah itu, masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi selama 14 hari.

Dengan itu saja, sudah melewati 25 Desember 2024. Artinya, bila terpilih, Kaesang sudah masuk usia 30 tahun sebelum pelantikan kepala daerah.
Sebab, setelah putusan MK, KPU punya waktu paling lambat 3 hari untuk mengumumkan penetapan pasangan calon terpilih.

Sementara, pemerintah belum menentukan waktu pelantikan para kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024. Sebab, ini merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memang sempat menyampaikan opsi pelantikan serentak para kepala daerah terpilih pada 1 Januari 2025. Ini untuk menghindari perpanjangan 270 Pj kepala daerah yang akan habis pada 31 Desember 2024.

Ini juga jadi alasan–saat itu–mengapa pemerintah ingin memajukan Pilkada Serentak dari November ke September 2024. Tapi opsi memajukan Pilkada sudah ditolak dan tetap dilaksanakan pada November 2024. (ut)

Continue Reading

Hukum

Fantastis, Kerugian Negara Kasus Korupsi PT TIMAH Bukan Rp 271 T Melainkan Rp 300 Triliun!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Jaksa Agung menyebut kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 berdasarkan hasil audit BPKP mencapai Rp 300,003 triliun.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini diserahkan oleh Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Ateh menyebut, pihaknya melakukan penyidikan kerugian negara usai diminta oleh Kejaksaan Agung.

Berdasarkan permohonan tersebut pihaknya melakukan prosedur-prosedur audit, penyidikan dan juga meminta keterangan para ahli.

“Semula kita memperkirakan Rp 271 Triliun, ternyata setelah di audit BPKP nilainya cukup fantastis sekitar Rp 300,003 Triliun,” ungkap Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di kantor kejaksaan agung Jakarta, (29/5/2024).

Sementara itu, perkara timah masih terus bergulir, selain memeriksa saksi-saksi, penyidik juga melakukan penyitaan aset-aset para tersangka untuk mengembalikan kerugian negara.

Kejaksaan Agung beserta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap temuan audit kerugian negara dari tindak pidana korupsi timah.

Penindakan pun dilakukan mengingat jumlah kerugian negara akibat kasus ini tergolong besar.

bongkar, Tangkap Para Pejabatnya dan Usut Tuntas Segera! (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending