Connect with us

Nusantara

Daftar Maling Uang Rakyat Para Pembantu Jokowi di Pemerintahan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Tak hanya Johnny G Plate sang Menkominfo, ada 4 menteri di era Pemerintahan Jokowi terpaksa menghuni hotel prodeo karena kasus korupsi. Mereka pun hanya bisa pasrah ketika KPK memasangkan rompi orange dan membawanya ke ruang tahanan.

Maka, sejak 2014 menjadi Presiden, tercatat sudah ada 5 menteri Jokowi yang tersangkut kasus dan ditahan. Kesemuanya berlatar belakang dari partai politik (parpol) koalisi.

Johnny G Plate yang ditetapkan tersangka dan ditahan pada Rabu, 17 Mei 2023, merupakan menteri ke-5 Presiden Jokowi yang tersangkut kasus dugaan korupsi dan ditahan di Kejaksaan agung.

Ternyata di pemerintahan jokowi yang hampir 2 periode ini menjadi tempat nyaman para menterinya untuk merampok dan maling uang rakyat, sungguh tragis.

Johnny G Platr ditetapkan tersangka dan ditahan mirip seperti Idrus Marham, Menteru Sosial (Mensos) di era periode pertama kepemimpinan Jokowi.

Saat ditangkap dan ditahan, selain menteri (Mensos) Idrus Marham menjabat sebagai Sekertaris Jendral (Sekjen) Partai Golkar.

Begitu juga dengan Johnny G Plate Saat ditangkap dan ditahan, selain sebagai menteri (Menteri Komunikasi dan Informasi/Menkominfo), ia menjabat sebagai Sekjen Partai Nasdem.

Berikut 5 menteri Jokowi yang ditangkap dan ditahan karena terlibat kasus korupsi dan maling uang rakyat ini sejak menjabat di tahun 2014.

1. Idrus Marham – Partai Golkar

Menjadi menteri Jokowi yang ditangkap karena kasus korupsi di periode kepemimpinan pertama.

Idrus Marham ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1. Ia ditangkap di rumahnya pada Juli 2018.

Idrus Marham menerima uang suap Rp2,25 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, kontraktor pada proyek PLTU Riau-1.

Idrus Marham berkedudukan sebagai Sekjen Partai Golkar. Dijatuhi hukuman 2 tahun penjara setelah kasasinya diterima Mahkamah Agung (MA).

2. Imam Nahrowi – Partai PKB

Menteri kedua Jokowi di era kepemimpinan periode pertamanya adalah Imam Nahrowi, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Imam Nahrawi ditangkap KPK  atau kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada September 2019. Imam terbukti menerima suap dan divonis tujuh tahun penjara.

3. Edhy Prabowo – Partai Gerindra

Di kepemimpinan periode kedua Jokowi, Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Edhy Prabowo dari Partai Gerindra ditangkap dan ditahan KPK di Bandara Soekarno – Hatta sepulang dari lawatan ke luar negeri.

Edhy Prabowo menjadi tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster. Politikus Partai Gerindra ditetapkan tersangka bersama enam lainnya.

Edhy Prabowo terbukti menerima uang suap Rp3,4 M dari PT Aero Citra Kargo (ACK). Ia ditangkap pada Noember 2020, dan dijatuhi vonis 5 tahun penjara.

4. Juliari Batubara – Partai PDI Perjuangan

Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan tersangka oleh KPK pada Desember 2020, tak lama setelah KPK menangkap dan menahan Edhy Prabowo (Menteri KKP).

Juliari Batubara merupakan Bendahara PDI Perjuangan. Ia bersama empat lainnya ditangkap dan ditahan KPK.

Tuduhannya kasus korupsi program bantuan sosial (bansos) untuk penanganan dampak pandemi Covid 19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Terbukti korupsi dana Bansos untuk penanganan dampak pandemi Covid 19, Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara.

5. Johhny G Plate – Partai Nasdem

Johhny G Plate menteri kelima di kabinet Jokowi yang ditangkap dan ditahan karena dugaan terlibat korupsi pada Rabu 17 Mei 2023.

Jika empat menteri sebelumnya ditangkap KPK, Johhny G Plate merupakan menteri pertama yang dijadikan tersangka dan ditahan Kejagung.

Johnny G Plate merupakan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) yang juga Sekjen Partai Nasdem.

Selain itu, kejagung menetapkan empat tersangka lain, salah satu adik kandungnya, Gregorius Alex Plate.

Ia dijadikan tersangka dan ditahan Kejakgung karena dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi BTS 4G BAKTI di Kementrian Kominfo yang dipimpinnya.

Kasusnya kini dalam proses penyidikan. Kejakgung menyebutkan, potensi kerugian negara sangat besar, mencapai Rp8 triliun lebih.

Tapi yang paling sadis adalah menteri Jokowi dari PDIP yaitu Julian batubara yang pada saat kondisi pandemi Covid 19, pembantu Jokowi ini sama-sama petugas partai wong licik PDIP yang merampok dan maling bansos untuk rakyat senilai Triliunan Rupiah itu. (utw)

Nusantara

668 TPS Bakal Lakukan Pemungutan Suara Susulan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 668 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di empat provinsi bakal melakukan pemungutan suara ulang. Keputusan itu diambil akibat berbagai faktor, mulai bencana alam seperti banjir, dan gangguan keamanan.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjabarkan 668 TPS itu terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dengan total 108 TPS. Sebanyak 10 desa di Demak sampai saat ini masih digenangi air.

“Di Kota Batam, Kepulauan Riau, ada 8 TPS karena kekurangan surat suara,” ujar Hasyim dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024.

Lokasi berikutnya ialah Kabupaten Paniai ada 92 TPS dan Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, 456 TPS. Lalu Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pengunungan, ada 4 TPS karena gangguan keamanan.

“Sehingga KPU kabupaten/kota yang kemudian ada kejadian itu diambil keputusan penundaan pemungutan suara di TPS-TPS itu dan dilakukan pemungutan suara susulan dalam waktu yang akan ditentukan, karena sitausinya belum memungkinan,” papar Hasyim.

Hasyim mengatakan pemilih di Tanah Air hari ini antusias memberikan hak suaranya di TPS masing-masing. Salah satu bentuk antusiasme itu juga ditampilkan dengan menayangkan siaran langsung di TikTok mengenai penghitungan suara. Bagi Hasyim, hal itu dapat membantu sebagai bentuk pembanding orisinalitas hasil penghitungan suara.

Jaga TPS dan kontrol surat suara yang ada agar kecurangan tidak merajalela. (tri)

Continue Reading

Nusantara

Menkeu Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos, Bukan dari Jokowi!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jayapura, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).
Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

“Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

“Ini untuk menciptakan iklim akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia. Negara ini dibangun dengan perjuangan serta gotong royong dan kita terus juga harus memupuk rasa gotong royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” imbuh Ani.

Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika,” jelas Sri Mulyani.

“Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita,” tambahnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

Jadi intinya, masyarakat harus tahu bahwa bansos bukan dari kantong pribadi Jokowi. (tri)

Continue Reading

Nusantara

Tom Lembong Tantang Pemerintah Buka Satu per Satu Investasi IKN, Bahlil: Tak Boleh Saya Bongkar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut Co-captain Tim Nasional Pemenangan (TPN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin atau AMIN), Tom Lembong, jangan asal bunyi soal investasi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Hal ini setelah Tom Lembong mengatakan investasi di IKN tidak realitis. Tom Lembong juga menantang pemerintah menjabarkan nilai investasi setiap investor.

Bahlil mengatakan, investasi swasta sudah terealisasi. Ia lantas mengambil contoh Konsorsium Nusantara yang telah menggelontorkan dana sekitar Rp 20-25 triliun. Namun, Bahlil mengatakan, rincian investasi dari masing-masing perusahaan dalam konsorsium tersebut tidak bisa dipublikasikan.

“Nggak boleh dong saya bongkar (investasi setiap pemilik saham). Sudah gila kali,” ujar Bahlil. “Tapi angka akumulasi ada, dong Rp 25 triliun.”, ungkapnya di jakarta, (24/1/2024).

Bahlil juga mengatakan, investasi yang masuk bisa dicek dari progres pembangunannya. Ia mengklaim sudah ada beberapa hotel yang mau jadi pada Juli 2024. Pembangunan IKN, kata dia, juga dikebut untuk persiapan perpindahan mulai Juli-Agustus mendatang.

“Hotel, rumah sakit, kan bukan dibangun pemerintah. Fasilitas olahraga, taman, juga dibangun swasta semua,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Tom Lembong memang mempertanyakan investasi di IKN. Ia juga menantang pemerintah membuka rincian investasi dari masing-masing investor.

“Saya tantang kalau memang benar Agung Sedayu, Marriot, Mayapada, dan lain-lain (investasi), mana angkanya?,” kata Tom Lembong dalam unggahan video pendek di akun X @PakarINTElek, Selasa, 23 Januari 2024. Dalam potongan video itu, terlihat Tom Lembong sedang di acara salah satu televisi swasta nasional.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224860113438428&id=1482095259&mibextid=Nif5oz

Yang jadi pertanyaan nitizen, apa alasan Bahlil tidak mau membongkar ataupun menjelaskan secara terperinci sumber Investasi yang akan digunakan untuk pembangunan Ibukota baru itu dan untuk siapa saja IKN itu? Rakyat berhak mengetahuinya karena nantinya juga akan menggunakan APBN yang merupakan uang rakyat. (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending