Connect with us

Nusantara

Dampak Buruk Disahkannya UU Cipta Kerja, Masyarakat Desa dan Buruh Kian Terhimpit

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sejumlah kalangan menolak keputusan DPR yang menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang saat perppu tersebut sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.

Mengutip dari Kompas.id, Peneliti The Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi mengungkapkan, UU Cipta Kerja akan berdampak buruk bagi masyarakat perdesaan dan kaum buruh.

Perlindungan kerja kepada petani akan melemah dan komoditas pangan impor akan semakin mengimpit petani lokal.

Misalnya, Pasal 30 Ayat 1 UU Cipta Kerja yang membuka lebar keran impor pangan sehingga petani dibiarkan bersaing di pasar bebas dengan kekuatan korporasi atau pemodal besar di bidang pangan.

Selain itu, ada penghapusan soal sanksi dua tahun penjara dan denda Rp 2 miliar bagi pengimpor komoditas pertanian saat hasil komoditas lokal masih mencukupi di UU Cipta Kerja.

Sanksi itu sebelumnya ada dalam Pasal 101 UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Petani khawatir undang-undang yang dibuat dengan metode omnibus law ini akan semakin mengimpit lapangan pekerjaan mereka.

Produksi dalam negeri akan mati, benih lokal menghilang, hingga lahan pertanian tergusur pembangunan atas nama investasi.

“Sebelum ada UU Cipta Kerja saja desa-desa ini sudah dihajar dengan investasi yang ugal-ugalan, sementara UU ini mencakup banyak sekali sendi di masyarakat,” ungkap Sri dalam peluncuran buku modul untuk rakyat berjudul Memahami dan Melawan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Dampak ke Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Tak hanya petani, kelompok nelayan, petambak, dan masyarakat pesisir juga mengalami nasib yang tak jauh beda.

Definisi nelayan kecil yang sebelumnya dalam UU No 45/2009 dibatasi dengan ukuran kapal maksimal 5 gros ton, di dalam UU Cipta Kerja tidak dibatasi lagi.

Nelayan kecil hanya dianggap nelayan yang mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari.

Hal ini berarti perlindungan terhadap nelayan terancam karena akan terjadi penyamarataan antara nelayan kecil dan nelayan bermodal.

Definisi yang tidak jelas ini menimbulkan ketidakadilan karena izin berusaha untuk nelayan besar tidak menjadi masalah.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengancam area tangkap ikan bagi nelayan kecil karena tidak ada batasan yang jelas.

Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga tidak lagi wajib melibatkan konsultasi aktif dengan publik. Dampaknya, kerusakan lingkungan.

Sri menyebut, UU Cipta Kerja juga telah banyak menghapus, mengubah, dan menyisipkan beberapa ketentuan di dalam UU yang terkait dengan masyarakat hukum adat.

Di antaranya, UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No 39/2014 tentang Perkebunan, dan UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

“Misalnya, UU Cipta Kerja membuat badan usaha milik desa (BUMDes) bisa dimasuki modal asing karena frasa dimiliki oleh masyarakat itu dihapus. Tanpa UU Cipta Kerja saja desa-desa itu sebenarnya sudah banyak dikooptasi oleh modal, sementara desa ini sangat lemah dan nyaris tidak ada perlindungan,” papar Sri.

Buruh kehilangan kepastian kerja

Aktivis buruh Nining Elitos juga mengecam pengesahan UU Cipta Kerja.

Menurut dia, buruh akan kehilangan kepastian kerja, ekonominya semakin tertekan karena upah akan semakin rendah, sedangkan beban kerja bertambah, hingga nilai tawar buruh terhadap perusahaan dan pemerintah akan merosot.

Nining menilai, UU Cipta Kerja diciptakan untuk kepentingan pengusaha.

Suara-suara penolakan dari masyarakat, mulai dari jalanan hingga jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi, tidak didengar.

Bahkan, suara masyarakat dibungkam dengan surat telegram Kepala Polri yang menginstruksikan anggota kepolisian untuk melawan narasi anti-UU Cipta Kerja di masyarakat.

“Kekuasaan hari ini semakin culas dan mereka tidak butuh rakyat. Yang mereka butuhkan hanya investasi, tetapi mengorbankan aspek yang lebih besar, yaitu persoalan kemanusiaan yang adil dan sejahtera,” kata Nining. (tw)

Nusantara

Tambah Lokasi, Ojol dan Pengusaha Ikut Berbagi di Warung Makan Gratis Cirebon

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Cirebon, Masih ingat dengan Warung Makan Gratis dengan menu telur yang ada di Pemuda Sport Center, Jalan Pemuda, Kota Cirebon? Sejak ramai di media sosial, warung nasi gratis ini banyak didatangi pengunjung.

Bukan saja datang karena sekedar makan, ada juga yang datang membawa bantuan seperti telur, beras, garam, penyedap rasa, hingga kecap. Warung dengan tagline “Hari Ini Aku Bahagia”, saat ini bisa memberikan lebih dari 200 porsi nasi telur setiap harinya.

Bantuan yang datang bukan hanya dari warga sekitar Cirebon saja, tapi informasi warung makan gratis ini sampai ke telinga pengusaha di Jakarta yang menjadi donatur. Juga teman-teman ojek online yang mengirim beras dan telur.

“Kami percaya bahwa kebaikan itu menular. Hal ini terbukti dari teman-teman ojol ada yang menyumbang telur entah seperempat, atau ada yang kirim penyedap rasa, garam. Itu yang membuat saya dampak yang sangat luar biasa,” ujar Willian pencetus Warung Makan Gratis, Jumat (17/5/2024).

“Setelah ramai di media sosial, karena kita tidak menerima uang, akhirnya yang datang ada yang bawa beras, telur, garam, penyedap rasa, hingga kecap. Bahkan ada pengusaha dari Jakarta wps.inc juga menjadi donatur,” katanya.

“Dampaknya sangat positif, jadi kebaikan itu menular dan mereka akhirnya ingin berbagi juga. Karena mereka belum berani memulai, akhirnya dia berbagi dengan kami,” sambungnya.

Jika semakin banyak orang-orang yang membantu, menurut Willian, secepatnya akan membuka warung makan gratis di tempat lain. Karena beras dilama-lamain akan semakin banyak kutu dan telur akan busuk.

“Kalau semakin banyak sumbangan, bukan saya tambahin menu. Tapi saya tambahin porsi dan tempat,” katanya.

Willian berencana, akan membuka warung makan gratis di Jalan Tuparev, atau tepatnya di area kampus UMC Tuparev. Karena, Willian ingin menggandeng teman-teman mahasiswa untuk bisa berkolaborasi dengan mereka.

“Dipilihnya Jalan Tuparev, saya melihat aktivitas di sekitar itu sangat padat dan terjangkau. Kedua akan buka di Jalan Kesambi, Ketiga Jalan Majasem, dan keempat antara Jalan Wahidin atau Jalan Siliwangi,” pungkasnya.

Bisa jadi program 02 akan kadaluarsa karena saat ini, sudah banyak rakyat yang melakukan hal itu.(utw)

Continue Reading

Nusantara

Warung Madura Mulai Mengundang kegelisahan Pengusaha Kapitalis Minimarket

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Rasanya tak kufu’ kalau warung kecil punya keinginan menggulung yang lebih besar. Namun Warung Madura mulai mengundang kegelisahan pengusaha minimarket dan Kapitalpun gelisah pada yang ujung dan kecil.

Berbekal keinginan yang sama untuk menyambung hidup, si kecil mengeluarkan effort lebih besar. Menurut ilmu ekonomi, tak soal selama matanya masih kuat terbuka di sepanjang malam, dan tubuhnya tak ambruk dalam kegelapan.

Tentu selama tidak melanggar konstitusi juga. Kalau khawatir, berikan effort lebih juga. Buktinya sebagian si besar juga ada yang buka 168 jam seminggu.

“Semakin banyak warung yang ‘hanya tutup kalau kiamat’, semakin banyak segmen masyarakat yang terbantu,” ungkap nitizen di Jakarta, (3/5/2024).

Mari kaum pribumi, demi meningkatkan taraf hidupnya, dan berusaha jangan miskin agar tidak dibodohi oleh rezim saat ini, mari setiapdaerah galakkan UMKMnya dengan membuat lebih banyak seperti MaduraMart yang terus buka 24 jam hingga akhir kiamat.

Bukalah tiap daerah seperti: AcehMart, MedanMart, BantenMart, DayakMart hingga PapuaMart untuk terus berdagang dan mencari rejeki yang halal serta lawan segala kebijakan rezim ini yang terus memiskinkan dan membodohi rakyatnya. Merdeka! (utw)

Continue Reading

Nusantara

Jangan Sampai Tanah Diserobot Pengembang! Ini Cara Mencegahnya

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kasus penyerobotan tanah kerap terjadi di masyarakat, termasuk oleh pengembang untuk dibangun rumah maupun jalan. Tanah kosong yang lama dibiarkan berpotensi disalahgunakan orang lain, apalagi kalau status kepemilikan tanah tidak jelas.

Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Jakarta Utara, Sabar Ompu Sunggu mengatakan pengembang memiliki izin lokasi atau izin pembebasan dari pemerintah untuk mengembangkan suatu tanah. Dengan surat izin tersebut, mereka dapat meratakan suatu wilayah.

“Kadang-kadang ada juga developer yang nakal yang tidak mau tau malam-malam di buldoser, akhirnya (merugikan) orang pemilik tanah yang punya girik yang bukan sertifikat. Kalau yang sertifikat kan jelas sudah susah untuk digarap (pengembang) karena pengembalian batas juga gampang itu setiap sertifikat ada,” ujar Sabar, Senin (22/4/2024).

Menurut Sabar, tanah yang diserobot orang biasanya memiliki kelemahan, sehingga pengembang nakal berani untuk mengambil alih tanah. Maka, perlu dilakukan beberapa langkah pencegahan untuk menjaga tanah kosong, serta memiliki kekuatan di mata hukum.

Tingkatkan Kepemilikan Tanah

Sabar menyampaikan satu-satunya cara agar tanah tidak diserobot adalah dengan meningkatkan kepemilikan tanah menjadi sertifikat. Sebab, ia menilai rata-rata tanah yang diserobot karena tidak ada sertifikat kepemilikan tanah.

“Kalau ada sertifikatnya nggak mungkin (diserobot), pasti dia ngotot itu (pemilik tanah).Apalagi sertifikatnya lebih lama dan lebih duluan lagi daripada developer, mungkin yang masuk ke masyarakat itu ada sertifikat palsu mungkin bisa aja gitu. Tapi kebenaran itu akan tetap diuji di pengadilan,” jelasnya.

Selain itu, sertifikat tanah penting untuk memastikan lokasi dan batas tanah. Pemilik harus mengetahui letak dan batas tanah, salah satunya dengan sertifikat tersebut. Sebab, syarat untuk menggugat mengenai kepemilikan tanah di pengadilan harus mengetahui batas-batas tanah.

“Misalnya girik, merekanya itu nggak ada batas-batasnya. Itu sebetulnya yang menyulitkan kami selama ini untuk melawan pengembang,” ungkapnya.

Jangan Biarkan Tanah Kosong

Selanjutnya, Sabar menekankan agar pemilik tanah menguasai fisik tanah dengan tidak membiarkan lahan kosong begitu saja. Pemilik harus aktif menggunakan tanah, seperti dengan menanam tumbuh-tumbuhan ataupun membangun rumah dan lain sebagainya.

“Tanamlah jagung, apa segala macam sampai ini (pengembang) nggak mendapatkan suatu bukti hak sempurna, yaitu sertifikat atas tanahnya. Secara terus-menerus (pemilik) jangan dianggurkan (tanahnya),” pungkasnya.

Meski bukan langkah hukum, cara itu sebagai bukti tanah dimiliki oleh seseorang. Bahkan, kalau sampai pengembang merusak barang pada lahan tersebut, maka semakin banyak urusan dengan pengadilan. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending