Connect with us

Nusantara

Dampak Buruk Disahkannya UU Cipta Kerja, Masyarakat Desa dan Buruh Kian Terhimpit

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sejumlah kalangan menolak keputusan DPR yang menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang saat perppu tersebut sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.

Mengutip dari Kompas.id, Peneliti The Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi mengungkapkan, UU Cipta Kerja akan berdampak buruk bagi masyarakat perdesaan dan kaum buruh.

Perlindungan kerja kepada petani akan melemah dan komoditas pangan impor akan semakin mengimpit petani lokal.

Misalnya, Pasal 30 Ayat 1 UU Cipta Kerja yang membuka lebar keran impor pangan sehingga petani dibiarkan bersaing di pasar bebas dengan kekuatan korporasi atau pemodal besar di bidang pangan.

Selain itu, ada penghapusan soal sanksi dua tahun penjara dan denda Rp 2 miliar bagi pengimpor komoditas pertanian saat hasil komoditas lokal masih mencukupi di UU Cipta Kerja.

Sanksi itu sebelumnya ada dalam Pasal 101 UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Petani khawatir undang-undang yang dibuat dengan metode omnibus law ini akan semakin mengimpit lapangan pekerjaan mereka.

Produksi dalam negeri akan mati, benih lokal menghilang, hingga lahan pertanian tergusur pembangunan atas nama investasi.

“Sebelum ada UU Cipta Kerja saja desa-desa ini sudah dihajar dengan investasi yang ugal-ugalan, sementara UU ini mencakup banyak sekali sendi di masyarakat,” ungkap Sri dalam peluncuran buku modul untuk rakyat berjudul Memahami dan Melawan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Dampak ke Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Tak hanya petani, kelompok nelayan, petambak, dan masyarakat pesisir juga mengalami nasib yang tak jauh beda.

Definisi nelayan kecil yang sebelumnya dalam UU No 45/2009 dibatasi dengan ukuran kapal maksimal 5 gros ton, di dalam UU Cipta Kerja tidak dibatasi lagi.

Nelayan kecil hanya dianggap nelayan yang mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari.

Hal ini berarti perlindungan terhadap nelayan terancam karena akan terjadi penyamarataan antara nelayan kecil dan nelayan bermodal.

Definisi yang tidak jelas ini menimbulkan ketidakadilan karena izin berusaha untuk nelayan besar tidak menjadi masalah.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengancam area tangkap ikan bagi nelayan kecil karena tidak ada batasan yang jelas.

Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga tidak lagi wajib melibatkan konsultasi aktif dengan publik. Dampaknya, kerusakan lingkungan.

Sri menyebut, UU Cipta Kerja juga telah banyak menghapus, mengubah, dan menyisipkan beberapa ketentuan di dalam UU yang terkait dengan masyarakat hukum adat.

Di antaranya, UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No 39/2014 tentang Perkebunan, dan UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

“Misalnya, UU Cipta Kerja membuat badan usaha milik desa (BUMDes) bisa dimasuki modal asing karena frasa dimiliki oleh masyarakat itu dihapus. Tanpa UU Cipta Kerja saja desa-desa itu sebenarnya sudah banyak dikooptasi oleh modal, sementara desa ini sangat lemah dan nyaris tidak ada perlindungan,” papar Sri.

Buruh kehilangan kepastian kerja

Aktivis buruh Nining Elitos juga mengecam pengesahan UU Cipta Kerja.

Menurut dia, buruh akan kehilangan kepastian kerja, ekonominya semakin tertekan karena upah akan semakin rendah, sedangkan beban kerja bertambah, hingga nilai tawar buruh terhadap perusahaan dan pemerintah akan merosot.

Nining menilai, UU Cipta Kerja diciptakan untuk kepentingan pengusaha.

Suara-suara penolakan dari masyarakat, mulai dari jalanan hingga jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi, tidak didengar.

Bahkan, suara masyarakat dibungkam dengan surat telegram Kepala Polri yang menginstruksikan anggota kepolisian untuk melawan narasi anti-UU Cipta Kerja di masyarakat.

“Kekuasaan hari ini semakin culas dan mereka tidak butuh rakyat. Yang mereka butuhkan hanya investasi, tetapi mengorbankan aspek yang lebih besar, yaitu persoalan kemanusiaan yang adil dan sejahtera,” kata Nining. (tw)

Nusantara

Nasibnya Seperti Rempang, Kampung Tua Panau Batam Dirusak Atas Nama Investasi di Zaman Jokowi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Batam, Puluhan warga Kampung Tua Panau, Kecamatan Kabil, Kota Batam melakukan unjuk rasa di depan gerbang PT Blue Steel Industries (BSI) Batam, Kamis, 30 November 2023. Warga protes karena laut tempat mencari ikan direklamasi secara ilegal sudah satu tahun lebih.

Unjuk rasa disampaikan dalam membentangi poster penolakan relokasi. Selain itu beberapa warga yang didominasi perempuan juga berteriak menolak relokasi.

Aksi unjuk rasa warga ini sudah dilakukan untuk yang kedua kalinya. Namun, reklamasi tetap berlanjut. Warga memperkirakan proyek reklamasi sudah berlangsung selama satu tahun belakangan.

Saat unjuk rasa warga, perusahaan dan kepolisian menjalin kesepakatan untuk menjalin pertemuan lanjutan pada tanggal 6 Desember 2023. Hal itu disampaikan Ferry pihak perusahaan kepada warga. Namun, Ferry menolak untuk di wawancarai.

Pantauan Tempo, tampak jelas air keruh di sepanjang pantai Kampung Tua Panau. Di bagian samping pantai tanah timbun sudah masuk jauh ke tengah laut. “Kalau menjaring, jaring kita penuh dengan lumpur tanah semua,” kata Anton salah seorang nelayan Kampung Tua Panau, Kecamatan Kabil, Batam. 

Pantai di depan Kampung Tua Panau menjadi fishing ground area melaut nelayan. Pesisir kampung ini menjadi lokasi penimbunan atau reklamasi oleh PT Blue Steel Industrial perusahaan asal Austria.

Azmi RT 01 RW 04 Kampung Tua Panau, Kecamatan Kabil mengatakan, mayoritas pekerjaan warga Kampung Tua Panau adalah melaut. Setidaknya di kampung ini terdapat 177 kepala keluarga, sekitar 600 jiwa. “Area melaut nelayan di depan Kampung Tua Panau inilah, sekarang lihat semuanya sudah keruh dan berlumpur,” kata Azmi. 

Begitu juga yang dikatakan nelayan lainnya M. Hasan Deni. Biasanya nelayan mendapatkan penghasilan melaut Rp 4-5 juta setiap bulan. “Sekarang mana ada lagi, nelayan cari kerja lain, tukang bangunan, ojek online, ada juga ojek pangkalan,” katanya. 

Hasan mengatakan, akan terus berjuang bersama warga agar reklamasi dihentikan, karena sudah mengancam mata pencaharian warga. “Saya binggung juga, kemana pemerintah kota, provinsi untuk kenapa tidak ada yang mengawasi ini, padahal sudah jelas merusak, kemarin sudah disegel KKP, tetapi sekarang segelnya sudah dibuka.” kata Hasan. 

Padahal perusahaan tidak berani menunjukan izin yang mereka miliki, baik amdal, izin reklamasi dan lainnya. “Saya bisa katakan ini perusahaan bodong, izin tidak ada, sudah main reklamasi saja,” ujarnya. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Anies Tanggapi PKS Minta IKN Dibatalkan dan Jakarta Tetap Ibu Kota

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Calon Presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan merespons PKS yang meminta ibu kota agar tetap di Jakarta dan tidak dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

Anies tak menjawab tegas akan mengakomodir permintaan partai di koalisi perubahan itu. Ia hanya menyinggung Indonesia membutuhkan pertumbuhan pembangunan yang merata.

“Bahwa yang dibutuhkan di indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi,” kata Anies di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (26/11).

“Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul,” sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku khawatir pembangunan yang berfokus di satu titik bakal menghasilkan ketimpangan.

Oleh karena itu, ia berjanji akan berupaya mengubah kota-kota kecil menjadi menengah dan kota-kota menengah menjadi besar jika dirinya berhasil menjadi Presiden.

Lebih lanjut, ia menilai anggaran yang difokuskan di satu tempat lebih baik dialokasikan secara merata ke daerah-daerah lain.

“Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat. Itu aja dulu jawabannya,” tutur Anies.

Sebagai informasi, Anies diusung oleh PKS, NasDem, dan PKB yang tergabung di Koalisi Perubahan. Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres di Pilpres 2024 dengan nomor urut 1. (utw)

Continue Reading

Nusantara

BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca untuk Amankan Jalur Pemudik Natal dan Tahun Baru

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan teknologi modifikasi cuaca untuk mengamankan jalur atau wilayah yang dipadati pemudik pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Menurut kepala BMKG Dwikorita Karnawati sebelumnya disampaikan bahwa pengunjung yang paling banyak saat libur natal-tahun baru berada di lokasi wisata.

“Kami sudah stand by bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI Angkatan Udara, serta juga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca,” ungkap kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Jakarta, (24/11/2023).

BMKG memprakirakan sebaran zona-zona dengan hujan intensitas lebat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga di NTT, Halmahera dan Papua untuk periode sebelum Natal 2023, yakni pada 17-24 Desember 2023. BMKG juga memastikan informasi cuaca dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pihak terkait.

Apakah modifikasi cuacanya dengan menyebar nyamuk? (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending