Connect with us

Politik

Debat Pertama Capres-Cawapres Versi KPU, Akankah Ada Intrik untuk Bantu Anak Pak Lurah?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menyelenggarakan debat pertama calon presiden dan wakil presiden pada Selasa,12 Desember 2023. Debat Capres Cawapres ini akan mencakup berbagai tema, termasuk pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Tim pemenangan dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengklaim bahwa kandidat mereka sudah siap untuk mengikuti debat perdana tersebut.

Debat Capres-Cawapres versi KPU

1. Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar

Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, Muhammad Syaugi Alaydrus menuturkan, Anies selalu menyiapkan diri dengan baik dalam berbagai kegiatan. Baik itu kampanye maupun kunjungan ke berbagai tempat. “Apa lagi debat ini,” kata Syaugi, saat dihubungi pada Ahad, 10 Desember 2023.

Mantan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) itu menjelaskan, dalam menghadapi debat pertama capres cawapres hari ini, Timnas Amin sudah mempersiapkan semua kebutuhan Anies menghadapi debat bersama dua kandidat lain, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Persiapan Timnas Amin itu menyangkut tema debat yang akan ditanyakan dalam pertukaran gagasan pada 12 Desember 2023 itu. “Kami di Timnas Amin sudah mempersiapkan diri secara matang (untuk menjawab) persoalan hukum, HAM, atau persoalan pemberantasan korupsi, itu sudah disiapkan sebaik-baiknya,” tutur Syaugi.

Sementara itu, Anies Baswedan menjelaskan alasan dirinya mengaku siap mengikuti debat capres-cawapres pada Pilpres 2024. Menurut Anies, dirinya sudah siap mengikuti debat lantaran telah memiliki pengalaman. Mulai dari menjadi moderator hingga menyiapkan peserta debat.

“Saya pernah beberapa kali. Satu, pernah jadi moderator. Kedua, pernah mempersiapkan calon untuk ikut debat. Dan ketiga, sekarang saya mau ikut debat,” ujarnya, pada Ahad, 10 Desember 2023.

2. Prabowo Subiantor – Gibran Rakabuming Raka

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atau TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa calon presiden nomor urut 2 tersebut tidak melakukan persiapan khusus menjelang debat perdana. Prabowo dikatakannya hanya membaca, mendengar, dan berolahraga, serta minum jamu.

“Pak Prabowo persiapannya tidak ada yang khusus. Beliau persiapannya, ya, seperti biasa. Membaca, mendengar, kemudian tetap berolahraga, berenang, dan minum jamu,” kata Muzani.

Muzani mengatakan bahwa tema dalam debat pertama pada dasarnya sudah dipahami secara umum oleh Prabowo. Sehingga, kata dia, tim kampanye tidak menyiapkan pakar khusus untuk capres nomor urut 2 itu. Pihaknya juga menegaskan bahwa pasangan Prabowo-Gibran memiliki komitmen untuk membawa pemerintahan dengan mengutamakan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

“Saya kira tidak ada hal khusus. Akan tetapi, bahwa ada diskusi-diskusi, iya. Mas Gibran pun demikian. Debat ini ‘kan debat calon presiden, belum calon wakil presiden,” ujar dia.

Sementara itu, Prabowo Subianto mengaku siap menghadapi debat resmi pertama dari KPU. Prabowo mengatakan bahwa persiapan sudah dilakukan. “Insyaallah kita persiapan, insyaallah,” ujar Prabowo di SICC, Kabupaten Bogor, pada Ahad, 10 Desember 2023.

3. Ganjar Pranowo – Mahfud MD

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengklaim tidak ada persiapan khusus dari Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, menjelang debat pertama capres-cawapres pada Selasa 12 Desember 2023. Ketika ditanya siapa pelatih debat pasangan Ganjar-Mahfud, Arsjad menyebut keduanya tidak perlu dilatih lagi. 

“Tidak usah pakai latihan lagi, Mas Ganjar dan Pak Mahfud udah hebat,” kata Arsjad kepada Tempo saat ditemui usai menghadiri Deklarasi Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif) di Gedung Smesco, Jakarta, pada Jumat, 8 November 2023. 

Menurut dia, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, tanpa latihan pun sudah bisa untuk langsung mengikuti debat. Arsjad mengklaim mereka akan langsung debat saja ketika kegiatan itu berjalan pada 12 Desember mendatang. “Mas Ganjar dan Mas Mahfud nggak pake latihan,” kata dia.

Namun debat capres Cawapres versi KPU ini juga menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat akibat tidak netralnya lembaga KPU dan Bawaslu dalam menyikapi kejadian di lapangan saat ini, lalu apakah ada setingan atau intrik di KPU untuk membantu anak pak lurah dalam debat ini? (ut)

Politik

Tim IT AMIN Klaim Datanya Lengkap untuk Menangkan Perselisihan Suara Pilpres 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Hasil perolehan suara pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Gus Imin atau akrab disapa pasangan AMIN beranjak naik di situs KawalPemilu.org. Pasangan nomor urut 01 ini untuk sementara meraih 22.501.799 suara atau 27,33%.

Sedangkan paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 45,216,624 suara atau 54.91%. Sementara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 14,628,171 suara atau sebesar 17.76%. Jumlah cakupan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masuk hingga Selasa (27/2/2024) sebesar 49.80%.

Laman kawalpemilu.org adalah situs yang diinisiasi kelompok masyarakat sipil yang memuat tabulasi dari hasil rekapitulasi data scan dari formulir C1 untuk Pemilihan presiden Indonesia. Data tabulasi tersebut diunggah dan diperbarui pada server KawalPemilu.org setiap sekitar sepuluh menit.

Dikutip dari situs resminya, misi Kawalpemilu.org, yaitu untuk memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal pelaksanaan dan penghitungan hasil pemilu di setiap TPS se-Indonesia melalui teknologi yang diklaim mudah dan andal.

Setiap elemen masyarakat bisa turut mengawal jalannya pemilu dengan mengunggah foto C.Hasil-PPWP atau C.Hasil Salinan-PPWP. Nantinya, hasil unggahan tersebut dapat diakses publik selama masa pemilu.

Di sisi lain, hasil hitung suara juga dilakukan secara internal Timnasa AMIN. Paslon 01 Anies Baswedan dan Gus Imin ternyata perolehan suaranya membuka peluang 2 putaran. Hal itu lantaran hasil hitung suara Timnas AMIN menunjukkan perolehan suara Anies tak kalah jauh dari Prabowo.

Dikutip dari tayangan video aniesiminofficial, hasil real count Timnas AMIN, Jumat (23/2/2024) seperti dilansir jabar.tribunnews.com/Selasa, 27 Februari 2024 16:16 WIB, Anies Baswedan memperoleh suara 37.3%. Sementara itu, perolehan suara Prabowo memperoleh 47.3%.

Adapun Ganjar memperoleh suara 15.4%. Dengan hasil hitung suara Tim AMIN, perolehan suara Anies Baswedan ini dinilai masih berpotensi lolos ke 2 putaran. Sementara dalam Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah suara yang masuk sudah mencapai 77,56% TPS.

Perolehan suara Anies – Gus Imin masih berkutat di kisaran 24, 46%, Prabowo 58,84% dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebesar 16,7%. PDI Perjuangan dan Timnas AMIN menolak Sistem Rekapitulasi Informasi (Sirekap) untuk menghitung hasil Pemilu 2024.

KPU RI merespons penolakan dari PDIP dan Timnas AMIN. Anggota KPU Idham Holik mengatakan, aturan teknis yang mengatakan bahwa Sirekap hanya merupakan alat bantu untuk menghitung hasil pemilu, bukan penentu.

“Undang-Undang (UU) Pemilu telah tegas. Hasil resmi penghitungan suara itu berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang yang saat ini sedang berlangsung,” kata Idham, Kamis (22/2/2024).

Idham berujar bahwa penghitungan itu dilakukan berjenjang dari tingkat PPK hingga nasional. Idham melanjutkan bahwa dalam UU Nomor 7/2017 itu dituangkan soal batas waktu paling lama 35 hari harus menetapkan hasil pemilu. “Sehingga di lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 4/2024 itu dijelaskan bahwa batas akhir rekapitulasi itu tanggal 20 Maret,” jelasnya.

Sebelumnya, PDIP secara tegas menolak penggunaan Sirekap milik KPU pada penghitungan suara Pemilu 2024. Surat yang diterima Warta Kota, Rabu (21/2/2024), terlihat surat pernyatan penolakan tersebut ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto dan Sekjen Hasto Kristiyanto dilayangkan kepada KPU RI, Selasa (20/2/2024).

“PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno,” bunyi surat pernyataan tersebut dilansir wartakotalive.com, Rabu (21/2/2024).

Penolakan itu sehubungan permasalahan hasil penghitungan perolehan suara pada alat bantu Sirekap yang terjadi secara nasional. Selanjutnya, pada 18 Februari 2024 KPU RI memerintahkan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda rekapitulasi perolehan suara.

Dan penetapan hasil Pemilu di tingkap pleno PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dijadwalkan ulang menjadi 20 Februari 2024. PDIP menilai, kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta proses rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK adalah dua hal yang berbeda.

Sehingga penundaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK menjadi tidak relevan. “KPU tidak perlu melakukan penundaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK karena tidak terdapat situasi kegentingan yang memaksa/tidak terdapat kondisi darurat,” demikian bunyi pernyataan.

PDIP menyampaikan, permasalahan kegagalan Sirekap sebagai alat bantu harus segera ditindaklanjuti dengan mengembalikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara manual berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara C.Hasil, sesuai ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak suara ditutup dan disegel kembali, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” tegas PDIP dalam surat  itu.

Selain menolak penggunaan Sirekap, PDI Perjuangan juga menyatakan menolak sikap/keputusan KPU yang meninadakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK. Hal itu, dinilai dapat membuka celah kecurangan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Serta melanggar asas kepastian hukum, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu 2024. PDIP juga mendesak dilakukan audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kemudian, membuka hasil audit forensik tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Tak hanya PDIP, Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Iwan Tarigan mengapresiasi sikap PDIP yang menolak penggunaan Sirekap dan menolak penundaan rekapitulasi suara.

Pihaknya, kata dia, mengaku sejalan dengan keputusan tersebut. “Kami menghargai dan mengapresiasi keputusan DPP PDIP atas penolakan penggunaan Sirekap dan penolakan penundaan rekapitulasi suara. Kami juga sejalan dengan hasil keputusan DPP PDIP,” ujar Iwan Tarigan, Rabu (21/2/2024).

Sikap yang sejalan ini bukan tanpa alasan karena pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan yang terburuk sepanjang sejarah Pemilu Indonesia. Timnas AMIN menganggap Pemilu ini penuh kecurangan sejak awal berjalan.

“Timnas AMIN menganggap Pemilu ini penuh dengan kecurangan yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif di mana pelanggaran-pelanggaran sejak pra Pilpres, pelanggaran etika berat di MK, KPU, dugaan penggunaan aparat ASN secara terstruktur dan masif,” jelas dia.

Dugaan pelanggaran lainnya yakni dugaan penggunaan aparatur desa dan intimidasi aparat desa, dugaan intimidasi yang dilakukan aparat hukum, serta penggunaan Bansos dan BLT dengan sumber dana sangat besar bersumber dari APBN untuk pemenangan salah satu capres cawapres. Pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan itu. “Kami akan lanjutkan ke proses berikutnya,” ucap Iwan.

Di bagian lain  viral dan menjadi pesan berantai berbagai grup WhatsApp (WA) postingan di media sosial (medsos) twitter atau X, di mana Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) HM. Jusuf Rizal menunjukkan data real count Tim Nasional Pemenangan (Timnas) paslon nomor urut 1 yang menyebutkan paslon AMIN meraih 50,4% suara.

Sedangkan paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berada di posisi kedua dengan 38,1% dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan 11,5%. Data Timnas AMIN tersebut berasal dari form C1 plano nasional, Kamis (22/2/2024).

“Bakal Seru Adu Data Antara Real Qount @KPU_ID dan Real Count Tim Paslon 01 dan 02. Sama-sama gunakan Data C1. Berarti nanti dihitung manual berdasarkan C1. Bukan melalui Sirekap apalagi Quick Qount bayaran,” cuit Jusuf, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Senin (26/2/2024).

Berbeda dari penghitungan Timnas AMIN, dalam real count KPU pada Senin (16/2/2024) pukul 08.00 WIB, paslon nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto-Gibran di posisi pertama dengan 58,84% suara atau 74.539.782 suara.

Dan kemudian paslon nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies – Gus Imin atau pasangan AMIN di posisi kedua dengan 24,03% atau 30.939.995 suara. Lalu posisi terakhir, paslon nomor urut tiga yang diusung PDIP dan PPP Ganjar -Mahfud MD memperoleh suara 16,73% atau 21.192.027 suara.

Untuk diketahui, seperti dikutip dari onlineindo.tv/2/26/2024 08:36:00 PM, data tersebut berasal dari penghitungan suara yang masuk atau real count pada 634.374 TPS dari total 823.236 TPS di seluruh Indonesia atau sekitar 77,06%.

Di bagian lain lagi diberitakan, Ketua Tim IT pasangan AMIN Agus Maksum menyatakan keyakinannya bahwa pasangan AMIN akan memenangkan Pilpres 2024. Keyakinan yang didukung oleh data dan bukti kuantitas yang sangat kuat.

Dia menyatakan hal itu dalam podcast video pendek dengan Jubir AMIN Said Muhammad Didu, Senin kemarin. Video yang berdurasi tiga lima menit itu sudah ditonton jutaaan orang dan ditanggapi positif. Agus pada 2019 adalah ketua Tim Ciber Prabowo-Sandi yang dikalahkan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Dia menyebutkan alasan mengapa Prabowo waktu itu kalah. “Jujur saya katakan, tahun 2019 itu, kami tidak mempunyai data dari TPS. Jadi kita cuma merasakan ada aroma kecurangan yang sangat kencang tapi kita tidak punya bukti. Itulah sebabnya kita tidak berdaya melawan,” katanya.

Akibatnya, lanjut Agus, Jokowi dan KPU RI leluasa mengatur kemenangan mereka. KPU RI yang diharapkan menjadi pengelenggara yang netral ternyata justru mempermulus kemenangan Jokowi. “Kondisi sekarang persis sama. KPU RI terbukti menjadi bagian dari penghancuran demokrasi. Ini terlihat dari tayangan KPU RI yang jelas-jelas menguntungkan capres tertentu,” katanya.

Saat ini situasi berbeda. KPU RI tidak akan bisa menyitir suara seenaknya. Tim IT AMIN mempunyai segalanya untuk melakukan perlawanan. Rakyat akan menilai bahwa pasangan AMIN berada di pihak yang benar dalam menghadapi semua itu.

“Kita mempunyai seluruh formulir C-1 Plano dari seluruh TPS di Indonesia. Seperangkat formulir itu tersimpan rapi, terjaga dan aman. Ini akan menjadi senjata pamungkas untuk memenangkan perselisihan. Baik di Bawaslu maupun di MK,” demikian Agus, Selasa (27/2/2024).

Sementara itu kembali menjadi pesan berantai di medsos whatsapp (WA) grup artikel atau postingan berisi Prof Ronnie Higuchi Rusli, yaitu pakar IT, statistic, dan guru besar Universitas Indonesia (UI) yang diundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai ahli kesohihan Quick Count (QC).

“Lembaga-lembaga surveypun diundang. Tapi tak ada satu pun surveyor QC yg mau hadir. Menariknya, kata Prof Ronnie, semua anggota Bawaslu dan KPU hanya terperanga melihat rumus² yg disajikan beliau. Tak ada yg bisa tanya kpd Prof Ronnie,” demikian tulis member salah satu WAGroup memposting ini.

Walhasil, sambung tulisan member itu, Prof Ronnie rekomendasikan, ke depan untuk pemilu/pilkada Lembaga Survei QC harus dibuka ke publik dan juga ke @bawaslu_RI dan @KPU_ID:

  1. Sumber pendanaannya.
  2. Perhitungan samplingnya.
  3. Person yg ambil sampling.
  4. Metode perhitungan QC.
  5. Post audit penggunaan dana.

“Karena kepentingan publik harus terbuka. Nah… jadi semua lembaga QC itu ternyata memang blm teruji krebible & berani bertanggung jawab ke publikkah. Giliran ditantang sang pakar, semua pada tak hadir dan berani bertanggung jawabkah dgn hasil QC tersebut.

Ketua Tim IT pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) Agus Maksum menyatakan keyakinannya bahwa pasangan AMIN akan memenangkan Pilpres 2024. Keyakinan yang didukung oleh data dan bukti kuantitas yang sangat kuat.

Dia menyatakan hal itu dalam podcast video pendek dengan Jubir AMIN Said Muhammad Didu kemarin. Video yang berdurasi tiga lima menit itu sudah ditonton jutaaan orang dan ditanggapi positif.

Agus Maksum pada tahun 2019 adalah ketua Tim Ciber Prabowo-Sandi yang dikalahkan oleh Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia menyebutkan alasan mengapa Prabowo waktu itu kalah.

“Jujur saya katakan, tahun 2019 itu, kami tidak mempunyai data dari TPS. Jadi kita cuma merasakan ada aroma kecurangan yang sangat kencang tapi kita tidak punya bukti. Itulah sebabnya kita tidak berdaya melawan,” katanya di jakarta, (29/2/2024).

Leluasa atur

Akibatnya, lanjut Agus Maksum, Jokowi dan KPU RI leluasa mengatur kemenangan mereka. KPU RI yang diharapkan menjadi pengelenggara yang netral ternyata justru mempermulus kemenangan Jokowi.

“Kondisi sekarang persis sama. KPU RI terbukti menjadi bagian dari penghancuran demokrasi. Ini terlihat dari tayangan KPU RI yang jelas-jelas menguntungkan capres tertentu,” katanya.

Saat ini situasi berbeda. KPU RI tidak akan bisa menyitir suara seenaknya. Tim IT AMIN mempunyai segalanya untuk melakukan perlawanan. Rakyat akan menilai bahwa pasangan AMIN berada di pihak yang benar dalam menghadapi semua itu.

“Kita mempunyai seluruh formulir C-1 Plano dari seluruh TPS di Indonesia. Seperangkat formulir itu tersimpan rapi, terjaga dan aman. Ini akan menjadi senjata pamungkas untuk memenangkan perselisihan. Baik di Bawaslu maupun di MK,” demikian Agus Maksum. (ut)

Continue Reading

Politik

Relawan Anies dan Ganjar Demo DPR Pekan Depan, Desak Hak Angket Pilpres 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Wacana penggunaan hak angket oleh DPR terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 tengah dibicarakan publik.

Simpul relawan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD sepakat akan berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa 5 Maret 2024.

https://www.facebook.com/share/r/pG14ZMKEwkH1jQSL/?mibextid=oFDknk

Gerakan Rakyat Menolak Pilpres Curang’ turun ke jalan untuk mendesak DPR agar segera menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Segera, rencananya tanggal 5 Maret, kami akan melakukan gerakan riil di jalanan,” kata perwakilan Gerakan Rakyat Menolak Pilpres Curang, Marlin Bato kepada wartawan di Gedung GBN, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

“Yang pasti di DPR itu sasaran kita untuk mendorong hak angket karena setelah konsolidasi nanti akan membuat gerakan besar sasarannya ke DPR karena tanggal 5 DPR mulai aktif (setelah reses),” imbuhnya.

Marlin menyebut saat ini massa gerakan rakyat masih fokus menggelar aksi unjuk rasa di Bawaslu dan KPU. Ia mengatakan bahwa relawan 01 dan 03 telah melebur bersama berbagai elemen masyarakat untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

“Situasi hari ini tak membuat kami terpolarisasi baik 01 maupun 03 kami melebur bersama berbagai elemen masyarakat akan berkoordinasi agenda ke depan untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia yang diacak-acak,” ungkapnya.

Berikut pernyataan sikap relawan yang dibacakan perwakilan dari 01 dan 03:

1. Menolak cara-cara curang pemilu 2024 yang dilakukan oknum rezim yang melibatkan penyelenggara pemilu.

2. Menolak hasil Pilpres 2024 dari hasil KKN, pelanggar konstitusi dan mendesak DPR RI untuk usulan diskualifikasi Capres-Cawapres hasil Pilpres 2024 tersebut.

3. Mendesak dengan segera DPR RI untuk melakukan hak angket dan memanggil Presiden Jokowi untuk diperiksa.

4. Demi kebaikan bangsa dan negara kami perwakilan dari jutaan pendukung dari 01 dan 03 mendesak DPR RI untuk melakukan pemakzulan Presiden Jokowi atas tindakan tidak netral dalam Pilpres 2024.

5. Mendesak DPR RI untuk memanggil dan meriksa semua komisioner KPU yang terlibat pada pemilu curang.

6. Mendukung DPR RI untuk melakukan proses tahapan pemilu putaran kedua yang diikuti oleh 01 dan 03. (tw)

Continue Reading

Politik

Mahfud Md Ungkap Hak Angket Bisa untuk Pemakzulan Presiden

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Calon wakil presiden Mahfud MD mengatakan dugaan kecurangan Pemilu 2024 dapat diselesaikan melalui jalur politik berupa hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Meski, kata dia, angket itu tidak akan mengubah hasil Pemilu namun bisa dibatalkan atau diulang.

Dia menyebut hak angket itu juga dapat menjatuhkan sanksi kepada presiden, termasuk pemakzulan atau impeachment.

“Semua anggota parpol di DPR mempunyai legal standing untuk menuntut angket. Adalah salah mereka yang mengatakan, bahwa kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket. Bisa, dong,” kata Mahfud seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Senin, 26 Februari 2024.

Mahfud mengatakan sebagai pasangan calon jalan yang bisa ditempuh melalui jalur hukum, seperti Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski demikian, dia menyebut calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bisa menempuh jalur politik dan hukum. Alasannya kedua sosok tersebut selain sebagai pasangan calon juga tokoh dari partai politik. 

Diketahui, Muhaimin merupakan  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Ganjar merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. “Saya paslon, tak bisa menempuh jalur politik, namun masuk melalui jalur hukum. Mas Ganjar dan Cak Imin bisa melalui dua jalur, karena selain paslon,  mereka juga tokoh parpol,” kata Mahfud. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending