REPORTASE INDONESIA – Joko Widodo (Jokowi) meminta kegiatan buka bersama di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah kali ini ditiadakan.

Larangan buka bersama itu tertuang pada surat Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang telah dikonfirmasi Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Rabu (22/3/2023).

Dilansir dari lembaran surat pada Kamis (23/3/2023), alasan Presiden melarang kegiatan buka bersama bagi pejabat dan ASN adalah karena saat ini penanganan Covid-19 masih dalam masa transisi dari pandemi menuju ke endemi.

Oleh karenanya, masih diperlukan kehati-hatian selama masa transisi ini.

Adapun surat itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga.

Surat tersebut meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Selain itu, para menteri, kepala instansi, kepala lembaga, serta kepala daerah diminta untuk mematuhi arahan Presiden dan meneruskan kepada semua pegawai di instansi masing-masing.

Saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mempersiapkan surat edaran (SE) sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Kabinet.

“Sedang dalam proses penyiapan SE,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu malam.

“Kami akan segera tindak lanjut dengan SE kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Saat ini sedang proses, setelah selesai segera dikirim ke daerah,” katanya lagi.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Ramadhan 1444 H atau awal puasa Ramadhan 2023 jatuh pada Kamis (23/3/2023) atau hari ini.

Setiap bulan ramadan, ada saja larangan pemerintah untuk membatasi kegiatan umat muslim di Indonesia. Semenjak aturan pasca pandemi, pemerintah sudah mengijinkan kegiatan yang sifatnya umum untuk keramaian, seperti nonton konser secara terbuka dan berkumpul dalam jumlah manusia yang banyak, Sahur on the road pun dilarang oleh pihak berwajib, serta kegiatan lainnya. Inilah jika seorang pemimpin yang mempunyai ilmu minim dalam agama, mereka akan selalu menghalangi segala kegiatan umat. (ut)

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan kembali muncul. Kali ini, wacana ini diungkapkan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin di sela-sela lawatannya ke Riau. Ma’ruf mengatakan ada kajian yang sedang dilakukan pemerintah terkait hal tersebut.

“Saya kira masalah kedudukan dirjen pajak itu sedang dikaji secara komprehensif. Kita tunggu hasilnya seperti apa nanti itu manfaat, kebaikannya dan sebagainya,” ujarnya di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dikutip Selasa (21/3/2023).

Wapres meyakini harus ada perubahan dari sisi perpajakan. Hal ini guna memberikan transparansi kepada masyarakat. Kedua, dia berharap ada peningkatan dari sisi pelayanan dan organisasi. Ketiga, dia melihat pentingnya tax ratio yang masih rendah itu naik.

“Nah ini saya kira apapun bentuknya nanti apakah terpisah atau masih di bawah tapi nanti hasil kajian itu menghasilkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Golkar Bambang Soesatyo menegaskan bahwa ide pemisahan bukan hal baru.

“Ini merupakan salah visi-misi kampanye Presiden Joko Widodo di tahun 2014. Ketika saya menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019 pun, telah dibahas masalah ini. Namun, hingga kini belum terealisasi,” ujar Bamsoet seperti dikutip detik.com, Selasa (21/3/2023).

Bamsoet menjelaskan kebijakan pemisahan DJP dengan Kemenkeu sebenarnya sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dibuat pemerintah pada tahun 2015.

Dalam pasal 95, disebutkan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nantinya, lanjut Bamsoet, DJP akan dibentuk dalam satu badan bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) yang bersifat otonom.

“Pemisahan DJP sebagai lembaga mandiri yang bersifat independen bertujuan agar institusi tersebut lebih kuat dan efektif. Sama halnya ketika pembentukan badan baru seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia,” tegasnya. (tri)

REPORTASE INDONESIA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Rizal Ramli blak-blakan menyebut bahwa adanya ketidakberanian dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya yakni sebagai Komisaris Utama PT Pertamina usai tragedi Kebakaran Plumpang.

Hal itu ditanggapi Rizal Ramli melalui tayangan Channel YouTube Realita TV. Dalam tayangan itu, Rizal Ramli menyebutkan bahwa alasannya yakni terkait utang budi.

Ekonom ini menegaskan bahwa Ahok banyak mengetahui rahasianya terkait Jokowi.

“Saya melihat menteri BUMN, Erick Thohir ini masih terperangkap dengan hutang budinya Jokowi kepada Ahok. Karena Ahok kan banyak tahu lah rahasianya Jokowi,” tutur Rizal Ramli dikutip WE NewsWorthy dari tayangan Channel YouTube Realita TV, Kamis (16/3).

Lanjut, Rizal Ramli pun mengatakan bahwa utang budi itu pula yang membuat Ahok dapat jabatan.

“Utang budi ini yang membuat Ahok dapat jabatan padahal sebetulnya kan dia nggak capable (mampu),” ujar Rizal Ramli.

Lebih lanjut, Rizal Ramli pun menyinggung kemampuan Ahok. Ia menyebut bahwa Ahok minim pengetahuan bahkan teledor terkait korporasi dan keamanan soal bisnis yang diamanahkannya saat ini.

“Dia (Ahok) pengetahuan tentang korporasi nggak punya, soal-soal security dan keamanan dari bisnis ini dia juga nggak ngerti dan teledor,” jelas Rizal Ramli.

Terkait peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada pada Jumat (3/3) yang bahkan menjalar ke permukiman warga di Tanah Merah Bawah, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara, Rizal Ramli pun mengungkapkan sudah saatnya Erick Thohir berani mencopot jabatan Ahok.

“Menurut saya ini waktunya Erick berani memecat Ahok dan direksi lain yang tanggung jawab atas tragedi kebakaran-kebakaran ini. Ahok kan memang nggak becus kerjanya, saya udah bilang dari dulu Ahok tuh nggak becus. Ngomongnya doang gede, harusnya ya dipecat dong, Pertamina cari orang yang lebih seram dan tegar,” papar Rizal Ramli.

“Yang kedua juga direksinya ya, kalau di luar negeri udah pasti tidak hanya dipecat tapi juga diadili . Karena jelas ada SOP, nah SOP-nya itu diikutin apa enggak?,” sambungnya.

Rizal Ramli pun mengatakan bahwa Erick Thohir masih ‘main politik’ kecil-kecilan. Ia pun menyarankan jika Erick Thohir serius maju sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 mendatang, seharusnya saat ini jadi momen yang tepat untuk menunjukkan bobotnya.

“Jadi saya rasa ini ujian buat Erick, dia masih main politik kecil-kecilan ini. Kalau betul-betul dia mau jadi wapres atau presiden, ya tunjukkanlah bahwa Erick memang bobotnya kelas presiden atau wakil presiden masa takut sama Ahok, sama direksi ini,” tandas Rizal Ramli. (tw)