Connect with us

Politik

Denny Indrayana Sebut BuzzerRp Jokowi Sedang Murka, Uang Bayaran Belum Cair

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Untuk ke sekian kalinya, Pakar Hukum Tata Negara Prof Denny Indrayana kembali melakukan serangan ke kubu pemerintah atau Joko Widodo dengan pernyataannya, di saat merayakan Lebaran Haji di Australia.

Kali ini, Denny Indrayana menyindir para pegiat media sosial pendukung pemerintah atau Jokowi atau buzzer Jokowi yang disebutnya BuzzerRp, saat ini sedang marah dibakar angkara murka.

Sebab kata Denny Indrayana, para buzzer Jokowi tersebut atau BuzzeRp itu, sampai kini belum juga menerima bayaran dari pemerintah atau dana yang dijanjikan kepada mereka belum juga turun sampai saat ini.

“Diundang open house lebaran di rumah Pak Ali, Deer Park, Melbourne. Bakar sate dan lambchop, maknyuss! Sebenarnya pengen bakar yang lain juga, tapi hati para BuzzerRp kelihatannya sudah hangus dibakar angkara, sedang dana belum turun juga. Buktinya? Lihat komentar di bawah. Hehehe,” ujar Denny di akun Twitternya @dennyindrayana, Rabu (28/6/2023).

Denny juga menyelipkan video dirinya sedang membakar sate.

“Sate apa ini Pak Ali? Kambing. Ini Lebaran Idul Adha, jadi kita harus bakar kambing,” ujar Denny di video sambi bercengkerama dengan beberapa orang.

“Selamat Hari Raya Idul Adha, sambil menikmati sate. Sambil bersilahturahim,” kata Denny.

Sontak cuitan Denny Indrayana yang menyindir para BuzzeRp di saat merayakan Lebaran Haji dikomentari beragam oleh netizen.

Sebagian ada yang mengecamnya, sebagian juga mendukungnya.

“makna hari raya Idul Adha itu ikhlas pak bukan kompor,” ujar @deckytrianto.

“PENEBAR FITNAH…mulai lagi bikin HOAKS …”SIAPA YG MENEBAR FITNAH..DIA SENDIRI YG MENJADI KAYU BAKARNYA” (Ali bin Abi Thalib Ra) profesor kok dungu…kemplu kok profesor,” tambah @nobsiabadi.

“Sudah gendut bulat kayak gentong , masih aja makan daging bakar”, entar juga mati kena serangan jantung…dasar PENGECUT…balik loe ke INDONESIA, JANGAN BERLINDUNG KE KETIAK ORANG BARAT,” tambah @gogo74070675957.

“Anda makin hari makin ngak mutu. Penyebar hoax. Semoga polisi cepat menangkap anda!!,” kecam @jfgltm.

“Biarkan mereka yang terbakar karan niat jahatnya sudah terbongkar… mending rapatkam shof untuk 2024,” kata @harisuwarso2.

“BUZZERRP KEPANASAN MELIHAT ANDA ENJOY DI AUSTRALIA PROF,,,, SEMOGA PROFESOR SENANTIASA DALAM RAHMAN DAN RAHIM-NYA, AAMIIINNNNN ALLAHUMMA AAMIIINNNNN,,,,” kata @ArtonArton6.

“Horee.. si dongo muncul lagi,” ujar @wid_oes1260.

“Bapak ini sebenarnya dlm rangka apa sih di Ausiee? Klo benar caleg bukannya harusnya turun menyapa calon konstituen di dapil2 Indonesia yg sdh ditentukan biar ada peluang terpilih? Moso malah ke negara bule yg gak pny hak pilih sih..,’ kata @CarolineSarah5.

“Bukannya hati elo yg udah kebakar Den..,” kata @budiman_anwar.

“Satu lagi dari Prof.@dennyindrayana yang sangat menggetarkan Jiwa para BuzzerRp Terbakar. Ternyata mudah sekali para BuzzerRp ini terpancing amarahnya ya? karena ya mainnya sekitaran Comberan atau Septic Tank saja. Pun Karena hati mereka sangat “KERUH” Akal sehatnya terbelenggu!,” balas @GarenggA46.

“Semoga dikemudian hari tidak diberi kekuasaan Pribadi tak bermutu,” kata @GunturSinabari1.

“Mukenya Denny makin lama makin mirip kanguru setelah lama di Aussie…..,” kata @AkinaNelya.

Denny Sebut Jokowi Masalah Kita

Sebelum ini, Denny Indrayana membuat cuitan yang menilai bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi layak dimakzulkan dengan alasannya di akun Twitternya, @dennyindrayana, Minggu (25/6/2023).

“Jokowi adalah (Masalah) Kita: Wajib Diberhentikan. Jokowi bukan hanya bisa, tapi wajib dimakzulkan?,” cuit Denny Indrayana.

Menurut Denny Indrayana, logika berfikirnya sederhana atau simple logic.

“Kita harus berfikir lebih sehat, lebih waras. Karena saat ini sudah banyak logika yang bengkok. Misal, mengatakan Kaesang tidak membangun dinasti, karena beda Kartu Keluarga dengan Jokowi. Atau, Jokowi tidak bisa dimakzulkan, karena dipilih langsung oleh rakyat. Itu logika nyungsep,” ujar Denny Indrayana.

Berikut tiga logika sederhana, menurut Denny, yang merupakan pelanggaran Jokowi yang masuk delik pemakzulan.

“Pertama, Jokowi patut diduga melakukan korupsi memperdagangkan pengaruh. Kasusnya adalah yang dilaporkan Ubeidilah Badrun pada 10 Januari 2022, sudah lebih dari setahun yang lalu, tanpa ada progres,” ujarnya.

“Yaitu, laporan dugaan korupsi suap yang diterima anak-anak Jokowi, seolah-olah penyertaan modal ratusan miliar Rupiah. Modal besar demikian tidak mungkin diberikan, kalau Gibran dan Kaesang bukan anak Presiden Jokowi,” katanya.

“Saya berpendapat, inilah modus trading in influnce, memperdagangkan pengaruh Jokowi sebagai Presiden,” ujarnya.

Logika sederhananya, kata Denny, yang terjadi adalah korupsi memperdagangkan pengaruh Presiden Jokowi, bukan penyertaan modal.

“Kedua, Presiden Jokowi patut diduga melakukan korupsi, menghalang-halangi proses penegakan hukum. Kepada seorang anggota kabinet, pimpinan KPK menyatakan ada 4 kasus korupsi yang menjerat seorang elit politik. KPK siap mentersangkakan dengan seizin Presiden,” kata Denny.

Sampai saat ini, tambahnya sang elit tetap aman, karena berada dalam barisan koalisi Jokowi.

“Itu jelas melanggar Pasal 21 UU Tipikor, Jokowi menghalang-halangi penegakan hukum (Obstruction of Justice),” tambah Denny.

Ketiga, kata Denny, Presiden Jokowi melanggar konstitusi, kebebasan berorganisasi, karenanya masuk delik penghianatan terhadap negara.

“Moeldokogate, yaitu pembegalan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko adalah pelanggaran HAM. Pembiaran atau by ommision oleh Presiden Jokowi menunjukkan Beliau terlibat, mencopet demokrat,” katanya.

Logika sederhana, menurut Denny, Moeldokogate bukanlah hak politik Moeldoko yang patut dihormati, tetapi adalah pembegalan parpol yang adalah kejahatan.

Pembiaran Presiden Jokowi atas pembegalan partai, melanggar HAM, melanggar konstitusi, dan secara UU Pemilu, menurut Denny, adalah pengkhianatan terhadap negara.

“Dengan tiga delik pelanggaran impeachment yang kasat mata di atas, DPR bukan tidak mampu (unable) untuk memberhentikan Jokowi, tetapi tidak mau (umwilling). Salam logika akal sehat,” kata Denny.

Surat Terbuka

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana melakukan manuver terbarunya dalam melihat langkah cawe-cawe Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2024 ini.

Denny Indrayana mengirimkan surat terbuka ke pimpinan DPR tertanggal Rabu (7/6/2023) hari ini untuk meminta DPR memulai proses impeachmet atau pemecatan kepada Jokowi.

Alasannya, kata Denny Indrayana, Jokowi diduga melakukan 3 pelanggaran konstitusi dan layak dimakzulkan atau dipecat oleh DPR.

Hal itu dikatakan Denny Indrayana melalui akun Twitternya @dennyindrayana, dengan melampirkan foto surat.

“Berikut adalah Surat Terbuka saya kepada Pimpinan DPR untuk memulai proses impeachment (pemecatan) kepada Presiden Jokowi. Saya sampaikan tiga dugaan pelanggaran konstitusi,” cuit Denny.

“Sebagai bukti awal, saya tuliskan kesaksian seorang Tokoh Bangsa, yang pernah menjadi Wakil Presiden, bahwa Presiden Jokowi sedari awal memang mendesign hanya ada dua capres dalam Pilpres 2024, tanpa Anies Baswedan,” kata Denny.

Menurut Denny, sebagai bukti awal, kesaksian tersebut tentu harus divalidasi kebenarannya.

“Saya menyarankan DPR melakukan investigasi melalui hak angketnya, yang dijamin UUD 1945. Apalagi bukti dan informasi lain, silakan baca lengkap Surat Terbuka di atas, agar tidak gagal paham,” ujar Denny.

Dalam surat terbukanya Denny mengawali dengan menjelaskan bahwa situasi politik dan hukum Indonesia sedang tidak normal karena banyak saluran aspirasi ditutup dan bahkan dipidanakan.

“Salah satunya adalah yang dialami oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Mereka dikriminalisasi karena menyampaikan kritik dan pengawasan publiknya. Karena itu, saya “terpaksa” membawa mata dan hati rakyat untuk ikut mencermati laporan ini,” kata Denny dalam suratnya.

“Saya berpendapat, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024,” tambah Denny.

“Sering saya katakan, sebagai perbandingan, Presiden Richard Nixon terpaksa mundur karena takut dimakzulkan akibat skandal Watergate. Yaitu, ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan,” beber Denny. (tw)

Politik

Materi Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan penyerahan kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024 pada Selasa (16/4/2024).

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengaku masih membahas draf kesimpulan itu.

Kendati demikian, beberapa poin sudah terlihat kerangkanya. “Konklusi dari analisis yuridis tersebut membuktikan terbuktinya pelanggaran terukur yang dilakukan termohon (KPU), sekaligus membuktikan keberpihakannya kepada paslon 02,” kata pengacara Anies-Muhaimin, Heru Widodo, Minggu (14/4/2024).

“Selain itu juga membuktikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi yang mencederai demokrasi,” kata dia.

Saat ini, kata Heru, pembahasan dilakukan menyangkut materi-materi analisis yuridis terhadap pembuktian yang diajukan para pihak.

Mereka juga akan menggunakan hak yang diberikan majelis hakim guna menanggapi secara khusus keterangan 4 menteri dan keterangan DKPP dalam sidang pamungkas pekan lalu. “Akan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang pemohon ajukan dan keterangan para ahli,” ucap Heru.

Sementara itu, soal fakta hukum yang dianggap sudah diketahui umum (notoire feiten) dan telah terpublikasi, akan mereka sertakan dalam lampiran kesimpulan nanti. Majelis hakim konstitusi sudah memulai rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara maraton sejak sidang pamungkas digelar pada Jumat (5/4/2024). Setelah penyerahan Kesimpulan pada Selasa lusa, MK dijadwalkan membacakan putusan atas sengketa Pilpres 2024 paling lambat pada Senin (22/4/2024). (ut)

Continue Reading

Politik

MK akan Panggil Empat Menteri Jokowi ke Sidang Perselisihan hasil Pemilu Pilpres 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, MK panggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari Jumat (5/4/2024).

ke-4 menteri Jokowi yang akan dipanggil MK: Menkeu Sri Mulyani, Mensos Tri Rismaharini, Menko Ekuin Airlangga hartarto dan MenPMK Muhajirin Effendy.

Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Ketua MK Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Apakah para menteri Jokowi tersebut berani hadir di sidang MK tentang kasus kecurangan pemerintah dalam Pilpres 2024? (utw)

Continue Reading

Politik

Suara Partai Pengusung AMIN Naik, Nasdem Klaim Koalisi Perubahan Pemenang Pemilu 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut Koalisi Perubahan merupakan pihak yang sesungguhnya memenangkan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Adapun Kolisi Perubahan terdiri dari Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Ketika acuan kita adalah hasil Pemilu 2024, maka sesungguhnya yang jadi pemenang itu adalah Koalisi Perubahan,” kata Ali saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (24/3/2024). Menurut Ali, kemenangan Koalisi Perubahan itu dilihat dari dua indikator.

Pertama, Koalisi Perubahan berhasil mengantarkan Anies Baswedan menjadi sosok pembaharu dalam tren politik nasional. Anies dinilai berhasil menggeser kecenderungan politik yang bersifat transaksional dan mobilisasi ke politik partisipasi. Capaian ini, menurut Ali, sebagai kontribusi yang sangat besar dari Koalisi Perubahan untuk demokrasi di Tanah Air.

“Demokrasi di Indonesia yang selama ini menjadi milik kaum elite, milik para oligarki, milik darah biru, di Pilpres 2024 ini itu diubah oleh Koalisi Perubahan dengan figur Anies Baswedan,” ujar Ali.

Bentuk kemenangan kedua, Ali mengatakan, dilihat dari perolehan suara Nasdem, PKB, dan PKS yang cukup signifikan. Dia melihat kemajuan ini sebagai bentuk harapan masyarakat kepada sosok Anies, termasuk 24 persen total suara yang berhasil didapatkan Anies-Muhaimin.

Perolehan suara itu masih kalah dari pasangan Prabowo-Gibran yang mendapatkan 96.214.691 suara atau 58,58 persen dari total suara sah nasional sebesar 164.227.475. Namun, peningkatan perolehan suara didapatkan partai Koalisi Perubahan dalam Pemilu 2024.

https://www.facebook.com/share/r/uqCigR9iQqs4R2f4/?mibextid=oFDknk

Partai Nasdem naik dari 12.661.792 suara pada Pemilu 2019 menjadi 14.660.516 suara pada 2024. Lalu, PKS yang meraup 11.493.663 suara pada 2019 menjadi 12.781.353 pada 2024. Selanjutnya, PKB pada 2019 meraup 9,05 persen atau 13.570.970 suara naik menjadi 16.115.655 atau 10,62 persen suara pada Pemilu 2024. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending