REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Untuk ke sekian kalinya, Pakar Hukum Tata Negara Prof Denny Indrayana kembali melakukan serangan ke kubu pemerintah atau Joko Widodo dengan pernyataannya, di saat merayakan Lebaran Haji di Australia.

Kali ini, Denny Indrayana menyindir para pegiat media sosial pendukung pemerintah atau Jokowi atau buzzer Jokowi yang disebutnya BuzzerRp, saat ini sedang marah dibakar angkara murka.

Sebab kata Denny Indrayana, para buzzer Jokowi tersebut atau BuzzeRp itu, sampai kini belum juga menerima bayaran dari pemerintah atau dana yang dijanjikan kepada mereka belum juga turun sampai saat ini.

“Diundang open house lebaran di rumah Pak Ali, Deer Park, Melbourne. Bakar sate dan lambchop, maknyuss! Sebenarnya pengen bakar yang lain juga, tapi hati para BuzzerRp kelihatannya sudah hangus dibakar angkara, sedang dana belum turun juga. Buktinya? Lihat komentar di bawah. Hehehe,” ujar Denny di akun Twitternya @dennyindrayana, Rabu (28/6/2023).

Denny juga menyelipkan video dirinya sedang membakar sate.

“Sate apa ini Pak Ali? Kambing. Ini Lebaran Idul Adha, jadi kita harus bakar kambing,” ujar Denny di video sambi bercengkerama dengan beberapa orang.

“Selamat Hari Raya Idul Adha, sambil menikmati sate. Sambil bersilahturahim,” kata Denny.

Sontak cuitan Denny Indrayana yang menyindir para BuzzeRp di saat merayakan Lebaran Haji dikomentari beragam oleh netizen.

Sebagian ada yang mengecamnya, sebagian juga mendukungnya.

“makna hari raya Idul Adha itu ikhlas pak bukan kompor,” ujar @deckytrianto.

“PENEBAR FITNAH…mulai lagi bikin HOAKS …”SIAPA YG MENEBAR FITNAH..DIA SENDIRI YG MENJADI KAYU BAKARNYA” (Ali bin Abi Thalib Ra) profesor kok dungu…kemplu kok profesor,” tambah @nobsiabadi.

“Sudah gendut bulat kayak gentong , masih aja makan daging bakar”, entar juga mati kena serangan jantung…dasar PENGECUT…balik loe ke INDONESIA, JANGAN BERLINDUNG KE KETIAK ORANG BARAT,” tambah @gogo74070675957.

“Anda makin hari makin ngak mutu. Penyebar hoax. Semoga polisi cepat menangkap anda!!,” kecam @jfgltm.

“Biarkan mereka yang terbakar karan niat jahatnya sudah terbongkar… mending rapatkam shof untuk 2024,” kata @harisuwarso2.

“BUZZERRP KEPANASAN MELIHAT ANDA ENJOY DI AUSTRALIA PROF,,,, SEMOGA PROFESOR SENANTIASA DALAM RAHMAN DAN RAHIM-NYA, AAMIIINNNNN ALLAHUMMA AAMIIINNNNN,,,,” kata @ArtonArton6.

“Horee.. si dongo muncul lagi,” ujar @wid_oes1260.

“Bapak ini sebenarnya dlm rangka apa sih di Ausiee? Klo benar caleg bukannya harusnya turun menyapa calon konstituen di dapil2 Indonesia yg sdh ditentukan biar ada peluang terpilih? Moso malah ke negara bule yg gak pny hak pilih sih..,’ kata @CarolineSarah5.

“Bukannya hati elo yg udah kebakar Den..,” kata @budiman_anwar.

“Satu lagi dari Prof.@dennyindrayana yang sangat menggetarkan Jiwa para BuzzerRp Terbakar. Ternyata mudah sekali para BuzzerRp ini terpancing amarahnya ya? karena ya mainnya sekitaran Comberan atau Septic Tank saja. Pun Karena hati mereka sangat “KERUH” Akal sehatnya terbelenggu!,” balas @GarenggA46.

“Semoga dikemudian hari tidak diberi kekuasaan Pribadi tak bermutu,” kata @GunturSinabari1.

“Mukenya Denny makin lama makin mirip kanguru setelah lama di Aussie…..,” kata @AkinaNelya.

Denny Sebut Jokowi Masalah Kita

Sebelum ini, Denny Indrayana membuat cuitan yang menilai bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi layak dimakzulkan dengan alasannya di akun Twitternya, @dennyindrayana, Minggu (25/6/2023).

“Jokowi adalah (Masalah) Kita: Wajib Diberhentikan. Jokowi bukan hanya bisa, tapi wajib dimakzulkan?,” cuit Denny Indrayana.

Menurut Denny Indrayana, logika berfikirnya sederhana atau simple logic.

“Kita harus berfikir lebih sehat, lebih waras. Karena saat ini sudah banyak logika yang bengkok. Misal, mengatakan Kaesang tidak membangun dinasti, karena beda Kartu Keluarga dengan Jokowi. Atau, Jokowi tidak bisa dimakzulkan, karena dipilih langsung oleh rakyat. Itu logika nyungsep,” ujar Denny Indrayana.

Berikut tiga logika sederhana, menurut Denny, yang merupakan pelanggaran Jokowi yang masuk delik pemakzulan.

“Pertama, Jokowi patut diduga melakukan korupsi memperdagangkan pengaruh. Kasusnya adalah yang dilaporkan Ubeidilah Badrun pada 10 Januari 2022, sudah lebih dari setahun yang lalu, tanpa ada progres,” ujarnya.

“Yaitu, laporan dugaan korupsi suap yang diterima anak-anak Jokowi, seolah-olah penyertaan modal ratusan miliar Rupiah. Modal besar demikian tidak mungkin diberikan, kalau Gibran dan Kaesang bukan anak Presiden Jokowi,” katanya.

“Saya berpendapat, inilah modus trading in influnce, memperdagangkan pengaruh Jokowi sebagai Presiden,” ujarnya.

Logika sederhananya, kata Denny, yang terjadi adalah korupsi memperdagangkan pengaruh Presiden Jokowi, bukan penyertaan modal.

“Kedua, Presiden Jokowi patut diduga melakukan korupsi, menghalang-halangi proses penegakan hukum. Kepada seorang anggota kabinet, pimpinan KPK menyatakan ada 4 kasus korupsi yang menjerat seorang elit politik. KPK siap mentersangkakan dengan seizin Presiden,” kata Denny.

Sampai saat ini, tambahnya sang elit tetap aman, karena berada dalam barisan koalisi Jokowi.

“Itu jelas melanggar Pasal 21 UU Tipikor, Jokowi menghalang-halangi penegakan hukum (Obstruction of Justice),” tambah Denny.

Ketiga, kata Denny, Presiden Jokowi melanggar konstitusi, kebebasan berorganisasi, karenanya masuk delik penghianatan terhadap negara.

“Moeldokogate, yaitu pembegalan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko adalah pelanggaran HAM. Pembiaran atau by ommision oleh Presiden Jokowi menunjukkan Beliau terlibat, mencopet demokrat,” katanya.

Logika sederhana, menurut Denny, Moeldokogate bukanlah hak politik Moeldoko yang patut dihormati, tetapi adalah pembegalan parpol yang adalah kejahatan.

Pembiaran Presiden Jokowi atas pembegalan partai, melanggar HAM, melanggar konstitusi, dan secara UU Pemilu, menurut Denny, adalah pengkhianatan terhadap negara.

“Dengan tiga delik pelanggaran impeachment yang kasat mata di atas, DPR bukan tidak mampu (unable) untuk memberhentikan Jokowi, tetapi tidak mau (umwilling). Salam logika akal sehat,” kata Denny.

Surat Terbuka

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana melakukan manuver terbarunya dalam melihat langkah cawe-cawe Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2024 ini.

Denny Indrayana mengirimkan surat terbuka ke pimpinan DPR tertanggal Rabu (7/6/2023) hari ini untuk meminta DPR memulai proses impeachmet atau pemecatan kepada Jokowi.

Alasannya, kata Denny Indrayana, Jokowi diduga melakukan 3 pelanggaran konstitusi dan layak dimakzulkan atau dipecat oleh DPR.

Hal itu dikatakan Denny Indrayana melalui akun Twitternya @dennyindrayana, dengan melampirkan foto surat.

“Berikut adalah Surat Terbuka saya kepada Pimpinan DPR untuk memulai proses impeachment (pemecatan) kepada Presiden Jokowi. Saya sampaikan tiga dugaan pelanggaran konstitusi,” cuit Denny.

“Sebagai bukti awal, saya tuliskan kesaksian seorang Tokoh Bangsa, yang pernah menjadi Wakil Presiden, bahwa Presiden Jokowi sedari awal memang mendesign hanya ada dua capres dalam Pilpres 2024, tanpa Anies Baswedan,” kata Denny.

Menurut Denny, sebagai bukti awal, kesaksian tersebut tentu harus divalidasi kebenarannya.

“Saya menyarankan DPR melakukan investigasi melalui hak angketnya, yang dijamin UUD 1945. Apalagi bukti dan informasi lain, silakan baca lengkap Surat Terbuka di atas, agar tidak gagal paham,” ujar Denny.

Dalam surat terbukanya Denny mengawali dengan menjelaskan bahwa situasi politik dan hukum Indonesia sedang tidak normal karena banyak saluran aspirasi ditutup dan bahkan dipidanakan.

“Salah satunya adalah yang dialami oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Mereka dikriminalisasi karena menyampaikan kritik dan pengawasan publiknya. Karena itu, saya “terpaksa” membawa mata dan hati rakyat untuk ikut mencermati laporan ini,” kata Denny dalam suratnya.

“Saya berpendapat, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024,” tambah Denny.

“Sering saya katakan, sebagai perbandingan, Presiden Richard Nixon terpaksa mundur karena takut dimakzulkan akibat skandal Watergate. Yaitu, ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan,” beber Denny. (tw)