Connect with us

Nusantara

Di Bawah Rezim Jokowi, Negara Indonesia Hancur-hancuran

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Bandung, Mungkin benar bahwa tidak semua Presiden terdahulu itu bagus dan berprestasi, akan tetapi bahwa Presiden saat ini buruk dan nir-prestasi adalah pasti. Benar pula sabda Nabi “idza wusidal amru ila ghoiri ahlihi fantadziri sa’ah” (Jika suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancuran)–HR Bukhari. Presiden Jokowi itu tidak ahli. Dan negara dibawah kepemimpinannya memang hancur-hancuran.

Ada lima hal indikasi hancur-hancuran itu, yakni :

Pertama, ibukota baru IKN di Kalimantan Timur yang tidak jelas juntrungnya. Bayang bayang kegagalan sudah di depan mata. Investasi yang digadang-gadang ternyata tidak masuk-masuk. Memang ini proyek yang tidak menarik. Lucunya investor yang sudah ada seperti Softbank Group ternyata lari tunggang langgang. Jin yang diundang untuk meresmikan titik nol juga tidak berkutik membantu. Anggaran 466 Trilyun yang awal dicanangkan dipastikan membengkak. Dana APBN akan tergerus dahsyat menyusul investor swasta yang masih terus “wait and see”.

Kedua, Kereta Cepat China Jakata Bandung yang mangkrak. Cost overrun meningkat. Pemerintah Jokowi yang awal “heroik” tidak akan menyentuh APBN untuk membiayai proyek ini kini terkulai lemas harus mengemis pada China untuk menurunkan bunga beban. Luhut si jago omong tertekan syarat China untuk jaminan penggunaan APBN. Duta China itu kini diinjak China. Prediksi Kereta Cepat itu tidak akan layak operasi karena merugi hingga akhirnya terpaksa memecahkan rekor tercepat dalam mengisi ruang “Museum Kereta Api”.

Ketiga, hancur dalam penghargaan HAM. Kasus pelanggaran HAM berat Km 50 terus menggantung. Jokowi tidak serius menuntaskan bahkan diduga ikut bertanggungjawab atas pembunuhan politik aktivis Islam tersebut. Sebaliknya kasus PKI tahun 1965-1966 justru dimuliakan dengan Keppres dan Inpres. PKI diposisikan sebagai korban pelanggaran HAM berat. Kacau ini negara.

Keempat, amburadul dalam menangani skandal keuangan. Tindak Pidana Pencucian Uang 491 karyawan Kemenkeu senilai 349 Trilyun bukan diproses lewat Pansus Angket DPR atau ditangani KPK ataupula Kepolisian dan Kejaksaan Agung tetapi diselesaikan “secara adat” melalui Satgas “kongkow-kongkow” antara Menkopolhukam, PPATK dan Menkeu. Sri Mulyani sebagai “Tersangka” ternyata ikut sebagai “Majelis Hakim”. Mati ketawa ala Indonesia “believe it or not”.

Kelima, pemberantasan KKN stagnan. KPK dilemahkan dengan kekuasaan besar Dewas yang berada di bawah kendali Presiden. Ketua KPK tidak independen dan pelanggar Kode Etik. KPK pilih pilah kasus dan hanya berani menyusur ke bawah. Keluarga Istana yang tidak tersentuh. Laporan kasus Gibran dan Kaesang mandeg. Nepotisme merajalela tanpa rasa malu.

Pantas kita beri nama proses tahapan orde dengan variasi predikat yaitu Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dan sekarang Disorder. Pada rezim Disorder rasanya aturan itu dikesampingkan atau ditunggangi. Inilah yang disebut hancur-hancuran. Mengatur negara semau sendiri bersama oligarki. Penuh dengan kepalsuan sebagaimana ijazah palsu yang tidak pernah terklarifikasi.

Dalam kondisi normal maka Presiden yang menyelenggarakan negara seperti ini semestinya segera diberhentikan. Konstitusi mengaturnya. Masalahnya adalah bahwa lembaga konstitusional yang kompeten justru keadaannya “tidak normal”, “tidak sehat” dan “tidak berfungsi”. Apakah itu MPR, MK ataupun DPR, termasuk Partai Politik.

Jadi kita hanya bisa melihat dan merasakan terjadinya negara hancur-hancuran itu bergerak terus untuk menghancurkan entitas dirinya.

Menunggu Tuhan menunjukkan kekuasaan absolut untuk membantu perjuangan tentara-tentara-Nya.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 15 April 2023, M Rizal Fadillah. (tri)

Nusantara

Jusuf Kalla Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketua DMI Periode 2024-2029

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Muktamar ke-VIII Dewan Masjid Indonesia (DMI) secara aklamasi menerima laporan pertanggungjawaban PP DMI dan secara aklamasi menetapkan kembali Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum DMI 2024-2029.

Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menyampaikan pandangan umum dan penilaian pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan utusan dari DPW dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Umum DMI Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo pun mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang berjalan dengan baik, tertib, khidmat dan lancar.

Muktamar rencananya ditutup oleh Wakil Presiden RI KH. Makruf Amin pada 3 Maret 2024. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Muhammadiyah Minta Menag Kaji Ulang Rencana KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyoroti rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas yang ingin menjadikan KUA (kantor urusan agama) sebagai tempat menikah semua agama. Menurut Abdul Mu’ti rencana tersebut perlu dikaji dengan seksama.

“Rencana Kemenag menjadikan KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan dan perceraian perlu dikaji dengan seksama. Kemenag sebaiknya melakukan hearing dengan mengundang berbagai pihak, khususnya stake holder utama yaitu organisasi-organisasi agama dan kementerian terkait,” kata Abdul Mu’ti saat dihubungi, Senin (26/2/2024).

Abdul Mu’ti menuturkan perlu diperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan dari rencana tersebut. Untuk itu perlu adanya kajian yang komperhensif.

“Perlu dilakukan kajian komprehensif terkait dengan kesiapan dan dampak yang ditimbulkan, mempertimbangkan dengan seksama, manfaat dan madlaratnya,” tuturnya.

Abdul Mu’ti mengatakan perlu ada penertiban pernikahan antara yang sah secara hukum dan yang hanya secara agama. Dia mencontohkan pernikahan siri.

“Gagasan integrasi pencatatan pernikahan dan perceraian memang sangat diperlukan. Selain itu juga perlu dilakukan penertiban pernikahan yang tidak tercatat di dalam administrasi. Misalnya pernikahan di bawah tangan (siri) dan ‘pernikahan agama’,” ucapnya.

“Dikotomi antara pernikahan ‘agama’ dan negara tidak seharusnya dibiarkan terus terjadi. Selain menimbulkan masalah sosial, pernikahan agama juga menimbulkan masalah dikotomi hukum agama dan negara,” lanjutnya.

Penjelasan Menag
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Kantor Urusan Agama (KUA) rencananya akan menjadi tempat menikah semua agama. Ia ingin memberikan kemudahan bagi warga nonmuslim.

“Selama ini kan saudara-saudara kita non-Islam mencatatkan pernikahannya di catatan sipil. Kan gitu. Kita kan ingin memberikan kemudahan. Masa nggak boleh memberikan kemudahan kepada semua warga negara?” ujar Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Menurutnya, KUA adalah etalase Kementerian Agama. Kementerian Agama, baginya, adalah kementerian untuk semua agama.

“KUA juga memberikan pelayanan keagamaan pada umat agama non-Islam,” lanjut Yaqut.

Yaqut menyebut pihaknya sedang membicarakan tentang prosedur pernikahan di KUA untuk semua agama. Mekanisme hingga regulasinya sedang dalam tahap pembahasan. (tw)

Continue Reading

Nusantara

Bos Bulog Akui Harga Beras Makin Mahal, Ungkap Lumbung Padi Defisit

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkap belum turunnya harga beras disebabkan produksi dari petani dalam negeri kurang dari kebutuhan atau defisit. Hal ini juga terjadi pada salah satu sentra produksi beras di Indonesia, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Itulah sebabnya, harga beras mengalami kenaikan di seluruh daerah. Secara nasional, Januari hingga Februari 2024, produksi beras mengalami defisit sebesar 2,8 juta ton.

“Seperti yang dikatakan Pak Kepala Bapanas, kita defisit 2,8 juta ton, termasuk Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini sentra produksi beras Indonesia, memasok ke daerah-daerah lain.

Tapi, sekarang yang ada di Bulog di Sulawesi Selatan, yang dibagikan ini semua adalah beras impor. Itu menunjukkan produksi Sulawesi Selatan sedang jelek, panennya terlambat,” kata dia ditemui Gudang Bulog Batangase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (22/2/2024).

Rendahnya produksi di sentra produksi ini juga menyebabkan harga gabah melonjak.

Bayu menyebut saat ini harga gabah di Sulawesi Selatan melonjak hingga Rp 8.400 per kilogram (kg).

Padahal dalam aturan Badan Pangan Nasional, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp 5.000/kg, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat penggilingan Rp 5.100/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp 6.200/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum Bulog Rp 6.300/kg.

“Harga gabah petani Sulawesi Selatan, itu sekarang berkisar antara Rp 7.900-8.400/kg. Itu artinya harga berasnya di penggilingan padi itu kira-kira dua kali lipat, berkisar antara Rp 16.900/kg, Rp 17.500/kg, Rp 18.000/kg, itu yang sampai di konsumennya,” ujar dia.

Harga beras memang telah mengalami kenaikan sejak akhir 2022 hingga saat ini. Semakin mahalnya harga beras, seiring dengan rendahnya produksi dari dalam negeri.

Untuk 2023, produksi sepanjang Januari-September setara dengan 26,11 juta ton beras atau mengalami penurunan sebesar 58,56 ribu ton beras 0,22% dibandingkan Januari-September 2022 yang sebesar 26,17 juta ton beras.

Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober-Desember 2023 ialah sebesar 4,78 juta ton beras. Dengan demikian, total produksi beras pada 2023 diperkirakan sekitar 30,90 juta ton beras atau mengalami penurunan sebesar 645,09 ribu ton beras (2,05%) dibandingkan produksi beras pada 2022 yang sebesar 31,54 juta ton beras.

Kemudian rendahnya produksi masih berlanjut hingga awal 2024, di mana terjadi defisit 2,8 juta ton. Turunnya produksi dalam negeri ini juga terjadi di sentra sentra produksi beras di Indonesia.

Adapun sejumlah wilayah yang menjadi sentra produksi beras yakni, Jawa Timur Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Banten. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending