Uncategorized
Dibanding Sebelumnya, Pemerintah Putuskan Biaya Haji Tetap Naik Rp10 Juta

RRPORTASE INDONESIA – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) akhirnya diputuskan lebih rendah dari yang diusulkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Jemaah haji dipastikan cukup membayar Rp 49,8 juta pada tahun ini.
“Bipih atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 49,8 juta atau 55,3%, meliputi biaya penerbangan, biaya hidup (living cost dan sebagian biaya paket layanan masyair,” ungkap Ketua Panja Biaya Haji Marwan Dasopang saat membacakan kesimpulan rapat, Rabu (15/2/2023).
Akan tetapi dibandingkan sebelumnya sebesar Rp39,8 juta biaya haji mengalami kenaikan cukup signifikan.
Penyebab kenaikan ini adalah perubahan skema prosentase komponen Bipih dan Nilai Manfaat. Sebagai informasi, nilai manfaat merupakan hasil dari pengelolaan dana setoran awal yang diberikan ke jemaah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Terhitung sejak 2010 sampai dengan 2022 pemanfaatan dana nilai manfaat terus mengalami peningkatan. Pada 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan hanya Rp4,45 juta. Sedangkan Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13%, sementara Bipih 87%.
Kemudian seiring berjalannya waktu, komposisi nilai manfaat terus membesar menjadi 19% (2011 dan 2012), 25% (2013), 32% (2014), 39% (2015), 42% (2016), 44% (2017), 49% (2018 dan 2019).
Di tahun 2020 dan 2021 pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji karena pandemi Covid-19. Kemudian, pada 2022 penggunaan dan nilai manfaat naik hingga 59%. Hal itu dikarenakan Arab Saudi menaikkan layanan biaya Masyair secara signifikan jelang dimulainya operasional haji 2022 (jemaah sudah melakukan pelunasan).
Informasi terbaru, ternyata rezim jokowi rencananya akan mewajibkan bagi yang ingin Umroh dan Haji, harus ikut BPJS terlebih dahulu. Sungguh Zholim pemerintahan saat ini kepada rakyatnya. (utw)
Otomotif
Balik Nama Kendaraan Beres Setengah Jam, STNK dan BPKB Baru Langsung Jadi, Tanpa Cabut Berkas

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Selama ini jika BBN kendaraan butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai tuntas.
Balik nama kendaraan beres setengah jam STNK dan BPKB baru langsung jadi proses cabut berkas dihilangkan jadi cepat.
Seperti kita ketahui dalam balik nama kendaraan selama ini harus cabur berkas yang perlu waktu sampai seminggu.
Setelah cabut berkas kemudian dibawa ke Samsat terdekat untuk didaftarkan sampai menunggu STNK baru jadi.
Apalagi BPKB baru baru keluar dalam waktu berbulan-bulan dan paling cepat 3 bulan.
Itu yang membuat pemilik kendaraan malas balik nama dan membiaran tidak bayar pajak lama.
Itu yang membuat proses pembayaran pajak dari masyarakat jadi terlambat bahkan tidak bayar sama sekali sampai kendaraannya dijual.
Namun kini akan dipermudah dan hanya cukup setengah jam sudah selesai STNK dan BPKB baru bisa dibawa pulang.
Disampaikan Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus saat membahas e-BPKB atau BPKB elektronik.
Menyikapi harapan Samsat bisa kosong ini, ada cara perpanjang STNK secara online.
Kasubdit Regident Ditlantas Polda Banten, AKBP Kemas Indra mengatakan, perpanjangan STNK secara online dapat dilakukan melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal).
Hingga 2023, belum ada perubahan mengenai tata cara perpanjangan STNK secara online melalui aplikasi tersebut.
“Dianjurkan menggunakan Signal untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak tanpa harus datang ke Samsat,” ujar Kemas, (11/9/23).
“Dan TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) dan e-pengesahan jadi bukti yang valid tanpa harus masyarakat datang ke Samsat untuk melakukan pengesahan ataupun cetak notice tahunan,” sambungnya. (ut)
Olahraga
Jadi Venue Piala Dunia U-17, FIFA Beri Sinyal Rumput JIS Cukup Dirawat Tak Perlu Diganti

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Proses penyempurnaan Jakarta International Stadium (JIS) terus berlangsung hingga menjelang Piala Dunia U-17.
“Masih berjalan kan sudah dari kemarin jalan ‘progres’-nya,” kata Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin dikutip dari Antara.
Proses penyempurnaan JIS tersebut seperti akses-akses kawasan, akses pemain dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan. “Semuanya sudah berproses, targetnya Oktober semua harus selesai,” ujar Iwan.
Terkait dengan rumput, Iwan menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah untuk dilakukan pengecekan.
Kemudian, FIFA berencana datang kembali dalam waktu dekat untuk melihat kondisi rumput stadion. FIFA sendiri belum memutuskan apakah rumput yang ada perlu diganti atau cukup dilakukan perawatan.
“Sudah dilakukan komunikasi dan sudah dicek. Mereka besok minggu-minggu ini akan datang lagi untuk melihat perkembangannya dan perawatannya,” kata direktur utama salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta itu.
Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengatakan, FIFA telah menyepakati Piala Dunia U-17 tahun 2023 di Indonesia diselenggarakan di empat stadion.
Penyelenggaraan turnamen dunia yang berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember itu digelar di Jakarta International Stadium (Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo) dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya).
Studi Banding ke Bali
BUMD DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola Jakarta International Stadium (JIS) melakukan studi banding di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, untuk menambah kesiapan menjelang Piala Dunia U-17.
Rombongan dari Jakarta dipimpin perwakilan Jakpro Cecep Jamaludin yang meninjau fasilitas dan infrastruktur stadion yang menjadi markas tim Bali United itu.
Selama berada di stadion dengan kapasitas 18.000 tempat duduk tunggal itu, mereka berkeliling di kawasan tribun, ruang ganti pemain, rumput lapangan, dan infrastruktur lainnya.
Suantika menjelaskan kualitas rumput di Stadion Dipta mendapat penilaian 95 persen dari lembaga penelitian Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) Labosport pada akhir 2022.
Stadion Kapten I Wayan Dipta adalah salah satu stadion terpilih yang sudah dinilai oleh FIFA pada ajang Piala Dunia U-20 2023.
Namun, Piala Dunia U-20 batal terselenggara di Indonesia sehingga otomatis Stadion Dipta juga batal menjadi salah satu tuan rumah.(tri)
Hukum
Saksi Ungkap Kontraktor Titipan Menhub Budi Karya di Proyek KA, Diduga Adik Ipar Jokowi

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Saksi sidang dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Pengadilan Tipikor Semarang, Harno Trimadi membeberkan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi banyak menitipkan kontraktor untuk pengerjaan proyek pembangunan maupun peningkatan kualitas jalur kereta api di sejumlah daerah.
Menurut dia, titipan itu ialah ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi), pengusaha Billy Haryanto alias Billy Beras, dan anggota DPR RI.
Pengakuan tersebut diungkapkan pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harno Trimadi saat menjadi saksi untuk terdakwa Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Kamis (3/8/2023).
Menurut Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, arahan tentang adanya kontraktor titipan tersebut disampaikan langsung oleh Budi Karya.
Beberapa kontraktor titipan tersebut, kata dia, antara lain untuk pelaksana proyek peningkatan jalur KA Lampegan-Cianjur yang terbagi dalam empat paket.
“Disampaikan sudah ada yang dipastikan ikut di dua paket, yakni anggota DPR dan Pak Wahyu,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi.
Dia menjelaskan nama Wahyu yang merupakan titipan Menhub tersebut diduga merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo.
Harno yang juga menjadi tersangka dalam kasus suap pejabat DJKA tersebut mempercayai jika Wahyu diduga merupakan adik ipar presiden.
Kontraktor lain yang menjadi titipan Menhub, kata dia, yakni seorang pengusaha bernama Billy Haryanto alias Billy Beras.
Billy beras, kata Harno, ikut dalam lelang paket pekerjaan jalur ganda KA “elevated” antara Solo Balapan-Kadipiro KM 104+900 s.d. KM 106+900 (JGSS 4).
Satu lagi nama yang disebut Harno, yakni Ibnu yang dijelaskan sebagai teman dekat Menhub Budi Karya.
Saksi juga menyebut adanya jatah pekerjaan infrastruktur perkeretaapian untuk anggota DPR dari Komisi V yang merupakan mitra Kementerian Perhubungan.
Selain itu, ia menyebut adanya titipan kontraktor dari Ditjen Perkeretaapian
Sebelumnya, Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto didakwa memberikan suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan total mencapai Rp27,9 miliar agar memperoleh pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di tiga provinsi.
Proyek-proyek jalur kereta api yang dikerjakan perusahaan jasa konstruksi di bidang perkeretaapian tersebut masing-masing berada di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. (tw)
-
Nusantara3 days ago
Inilah Sejarah yang Tidak Boleh Dilupakan Sebelum Kejadian G30S PKI
-
Gayahidup1 day ago
Asal Muasal Sejarah Batik, Kain Warisan Budaya Indonesia
-
Hukum2 days ago
Dinasti Keluarga Mentan Syahrul Yasin Limpo di Sulawesi hingga Siapa Saja yang Terjerat Korupsi
-
Nasional3 days ago
INACRAFT on October 2023, Kembangkan Potensi Youthpreneur Sebagai Kekuatan UKM Indonesia
-
Megapolitan16 hours ago
FGD: JP2GI bersama Stakeholder Tangani Percepatan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan di Indonesia
-
Hukum13 hours ago
Curigai Laporan Dihambat, Kuasa Hukum PROKLAMASI Layangkan Surat Teguran
-
Nasional2 days ago
Sejarah Hari Kesaktian Pancasila, Mengapa Rakyat Indonesia dari Zaman Penjajahan Hingga Kini Mudah di Adu Domba dan Dipecah Belah?
-
Peristiwa1 day ago
Heboh! dr Richard Lee Mohon Doa Usai Bongkar Air Minum Kemasan Galon Terkenal Mengandung BPA