Connect with us

Nasional

Dimintai Jatah 80 Kursi Haji Buat DPR, Ini Tanggapan Bos Garuda (GIAA)

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) terus melakukan negosiasi agar mendapat perizinan dalam melakukan penerbangan haji pada 23 Juni 2023. Saat ini, tim GIAA sudah berada di Jeddah, Arab Saudi, untuk membicarakan peluang tersebut.

Hal tersebut merespon permintaan anggota DPR RI dalam menyediakan sebanyak 80 kursi untuk berangkat haji tahun ini. Namun, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra belum dapat memastikan karena harus izin terlebih dulu ke dari Otoritas Penerbangan alias General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

“Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji. Kami belum bisa janjikan tambahan pesawat (karena) memang ini persoalan izin GACA Arab Saudi,” ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (13/6).

Irfan menyebut, hingga saat ini GACA Arab Saudi hanya mengizinkan penerbangan haji untuk Indonesia terakhir dilakukan pada 22 Juni 2023. Sementara penerbangan haji di luar penerbangan reguler kemungkinan dilakukan pada 23 Juni 2023.

Mudah-mudahan kita bisa sediakan seat khususnya business class sesuai harapan bapak ibu di DPR,” sebutnya.

Irfan menyampaikan, pihaknya memang mendapatkan kuota membawa 104 ribu calon jamaah haji untuk penerbangan reguler dan 8.000 calon jamaah haji untuk penerbangan tambahan.

Irfan menambahkan, sejauh ini pelayanan penerbangan haji berjalan lancar meskipun ada satu-dua kasus yang membuat penerbangan tertunda. Manajemen juga segera merespon dengan memberikan fasilitas bagi para calon jamaah haji yang terdampak akibat penundaan penerbangan.

“Kami sudah minta maaf ke Kemenag. Kita terjun langsung memberikan fasilitas dengan menyediakan hotel buat mereka yang tertunda,” pungkasnya. (utw)

Politik

Materi Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan penyerahan kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024 pada Selasa (16/4/2024).

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengaku masih membahas draf kesimpulan itu.

Kendati demikian, beberapa poin sudah terlihat kerangkanya. “Konklusi dari analisis yuridis tersebut membuktikan terbuktinya pelanggaran terukur yang dilakukan termohon (KPU), sekaligus membuktikan keberpihakannya kepada paslon 02,” kata pengacara Anies-Muhaimin, Heru Widodo, Minggu (14/4/2024).

“Selain itu juga membuktikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi yang mencederai demokrasi,” kata dia.

Saat ini, kata Heru, pembahasan dilakukan menyangkut materi-materi analisis yuridis terhadap pembuktian yang diajukan para pihak.

Mereka juga akan menggunakan hak yang diberikan majelis hakim guna menanggapi secara khusus keterangan 4 menteri dan keterangan DKPP dalam sidang pamungkas pekan lalu. “Akan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang pemohon ajukan dan keterangan para ahli,” ucap Heru.

Sementara itu, soal fakta hukum yang dianggap sudah diketahui umum (notoire feiten) dan telah terpublikasi, akan mereka sertakan dalam lampiran kesimpulan nanti. Majelis hakim konstitusi sudah memulai rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara maraton sejak sidang pamungkas digelar pada Jumat (5/4/2024). Setelah penyerahan Kesimpulan pada Selasa lusa, MK dijadwalkan membacakan putusan atas sengketa Pilpres 2024 paling lambat pada Senin (22/4/2024). (ut)

Continue Reading

Peristiwa

Kereta Api Cepat Woosh Bocor Saat Hujan Deras

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Bandung, Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung Timur hari Jumat 12/4/2024 sekitar pukul 14.00 WIB, menyebabkan banjir di berbagai wilayah.

Bukan hanya rumah saja yang mengalami bocor akibat derasnya hujan tersebut, tetapi Kereta Api Cepat Woosh juga mengalami bocor.

Kebocoran terjadi pada gerbong lima dan gerbong enam, pihak KCIC langsung melakukan tindakan dengan mengepel lantai yang tergenang air tersebut.

“(Rembesan air berasal) dari sambungan (gerbong), dari gerbong lima ke enam, tadi langsung dipel,” ujar salah satu saksi mata.

 Ironisnya saksi mata itu juga sempat ditegur dan dilarang merekam dan menyebarkan kebocoran yang terjadi di salah satu gerbong kereta Whoosh KCIC tersebut.

“Cuma ditegur aja gak boleh video, ‘maaf ya gak boleh divideo, gak boleh dishare, karena ini kesalahan teknis akibat cuaca,” tutur saksi mata tersebut menirukan teguran petugas.

awal pembuatan kereta cepat itu sudah bengkak dan bocor anggarannya yang merugikan APBN, bocor pula keretanya saat digunakan, Amsyiong! (tw)

Continue Reading

Nasional

Cara Aktifkan IKD, Fotokopi KTP Tak Berlaku Lagi di Tahun 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mulai tahun 2024, pemerintah akan menggantikan kartu tanda penduduk (KTP) dengan identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP Digital.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB Cahyono Tri Birowo.

“Untuk timeline-nya kita sendiri dari pemerintah sudah menetapkan di Oktober 2024. Maka, kita sudah tidak perlu lagi untuk menyampaikan fotokopi KTP untuk mendapatkan layanan pemerintah. Karena semuanya sudah menjadi bagian dari layanan terintegrasi,” ujar Cahyono Tri Birowo di jakarta, (12/4/2024).

Apa Itu IKD Pengganti KTP?
IKD merupakan identitas kependudukan yang berbentuk aplikasi digital. Dengan begitu, kita tidak perlu memfotokopi KTP lagi.

Bisa disebut, IKD adalah versi digital KTP elektronik (e-KTP). Sehingga, jika masyarakat ingin mengurus dokumen tertentu, ke depannya kita hanya perlu mengirim data dari aplikasi IKD.

Dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Pasal 13 ayat 2, menuliskan bahwa IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi berupa KTP dan KK sebagai identitas yang bersangkutan.

Fungsi IKD
Dikutip dari laman resmi Pemerintah Kota Blitar, IKD atau KTP Digital memiliki fungsi berikut:

1. Pembuktian Identitas
IKD berfungsi untuk memberikan penegasan bahwa penduduk yang bersangkutan adalah benar sesuai dengan yang terdaftar, dan yang diakui oleh penduduk tersebut.

2. Otentikasi Identitas
Untuk memverifikasi penduduk yang melakukan pelayanan digital, lewat otentikasi 2 faktor. Melalui perbandingan data yang ada di database, dengan data diri penduduk (wajah, sidik jari, dan lain-lain).

3. Otorisasi Identitas
IKD mampu memberikan persetujuan akses layanan secara digital, dengan memastikan bahwa orang yang menggunakan suatu layanan merupakan orang yang bersangkutan.

Cara Daftar IKD (KTP Digital)
Untuk membuat KTP Digital, masyarakat perlu mengunduh aplikasi IKD oleh Kemendagri.

Dilansir dari laman Indonesiabaik.id milik Menteri Komunikasi dan Informatika, berikut adalah cara membuat KTP online:

Buka aplikasi IKD.
Isi data berupa NIK, e-mail aktif, dan nomor handphone. Lalu, klik tombol verifikasi data.
Verifikasi wajah dengan pilih tombol ambil foto untuk pemadanan Face Recognation.
Pilih scan QR Code yang bisa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Setelah berhasil, cek e-mail yang didaftarkan untuk mengetahui kode aktivasi.
Masukkan kode aktivasi dan captcha untuk melakukan aktivasi IKD.
Aktivasi IKD telah selesai.
IKD Mulai Berlaku Kapan?

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan bahwa Joko Widodo juga sudah menitahkan dua menteri, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mempercepat pengembangan digital ID.

“Paling lambat bulan 6 harus sudah selesai, artinya Juni 2024 IKD harus berlaku nasional, dan September akhir paling lambat sudah terintegrasi dengan seluruh pelayanan pemerintah dan swasta untuk di-launching oleh Jokowi sebagai legacy beliau,” ujar Dirjen Teguh dalam kunjungan kerja para Kadis Dukcapil se-Provinsi Jawa Barat dipimpin Kadis Jabar Berli Hamdani Gelung Sakti di Command Center kantor Ditjen Dukcapil, Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (25/1/2024) lalu, dikutip dari laman dukcapil.kemendagri.go.id.

Dirjen Teguh juga meminta perhatian serius seluruh Kepala Dinas Dukcapil tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menggenjot akselerasi IKD menjadi 30 persen dari total penduduk.

Dalam meningkatkan penerapan IKD, pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Pergantian IKD masih dilakukan secara bertahap. Bagi masyarakat yang ingin mengaktivasi KTP Digital, juga bisa dilakukan di Kantor Dukcapil atau di Kantor Kecamatan sesuai domisili. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending