Connect with us

Hukum

Dinasti Keluarga Mentan Syahrul Yasin Limpo di Sulawesi hingga Siapa Saja yang Terjerat Korupsi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pemerintahan Jokowi saat ini identik dengan Korupsi dan para koruptor yang ada di pusaran RI-1 tersebut, yang terbaru adalaha anak buah Jokowi yaitu Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo (SYL), saat ini tengah menjadi sorotan setelah rumah dinasnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kepentingan penyelidikan dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Tak hanya itu, Syahrul Yasin Limpo sebelumnya juga sudah diperiksa KPK beberapa waktu lalu.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini berjanji akan kooperatif dan bisa kompromi selama masih dibutukan untuk pemeriksaan.

“Saya sudah diperiksa secara profesional. Saya terima kasih, dan saya tetap akan kompromi, akan kooperatif, kapan pun dibutuhkan saya siap hadir,” kata dia, Senin (19/6/2023), usai diperiksa KPK selama 3,5 jam.

Syahrul Yasin Limpo bukanlah orang baru di dunia politik.

Keluarganya termasuk orang-orang yang berkuasa di Sulawesi Selatan.

Sang ayah, Muhammad Yasin Limpo, yang merupakan tokoh pejuang kemerdekaan, memiliki tujuh anak.

Mereka adalah Tenri Olle Yasin Limpo, Syahrul Yasin Limpo, Tenri Angka Yasin Limpo, Dewi Yasin Limpo, Ichsan Yasin Limpo, Haris Yasin Limpo, dan Irman Yasin Limpo.

Menurut catatan jurnal politik berjudul Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan (2022) yang ditulis oleh Titin Purwaningsih, Syahrul Yasin Limpo hingga anak dan istrinya, bahkan saudara kandungnya, semua terjun ke dunia politik.

Syahrul Yasin Limpo pernah menjabat sebagai Bupati Gowa selama dua periode, yaitu 1994-1999 dan 2000-2005.

Tetapi, di periode keduanya, Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri.

Ia maju dalam Pilkada 2002 bersama Amin Syam sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Selatan.

Setelah terpilih, ia lantas menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulsel periode 2003-2008.

Pada 2007, Syahrul Yasin Limpo maju menjadi calon gubernur Sulsel bersama Arifin Nu’mang, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Sulsel.

Keduanya diusung oleh PDIP, PAN, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dan Partai Damai Sejahtera (PDS).

Syahrul Yasin Limpo dan Arifin Nu’mang sukses memenangi Pilkada 2007, dimana keduanya dilantik sebagai Gubernur dan Wagub Sulsel pada April 2008.

Ayah tiga anak ini kembali terpilih menjadi Gubernur Sulsel lewat Pilkada 2014.

Tak jauh beda dengan suaminya, istri Syahrul Yasin Limpo, Sitti Nurhayati, juga ‘menguasai’ DPRD Sulsel dan DPR RI.

Ia pernah menjadi anggota DPRD Sulsel selama tiga periode, yaitu 1987-1992, 1992-1997, dan 1997-1999.

Lalu, menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009.

Sementara itu, anak Syahrul Yasin Limpo dan Sitti Nurhayati, Indira Thita Chundra, pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014.

Selain anak dan istrinya, ada kakak, adik, hingga keponakan Syahrul Yasin Limpo yang juga turut ‘berkuasa’ di Sulsel. Berikut rinciannya:

– Tenri Olle Yasin Limpo: Anggota DPRD Gowa (2004-2009) dan anggota DPRD Sulsel (2009-2004).

– Adnan Purichta (anak Ichsan Yasin Limpo): Anggota DPRD Sulawesi Selatan (2009-2014).

Selain keenam nama di atas, ada juga saudara kandung Syahrul Yasin Limpo yang lain, yaitu Haris Yasin Limpo, yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Makassar.

Saat ini, Syahrul Yasin Limpo dan Tenri Olle Yasin Limpo sama-sama maju sebagai calon legislatif (caleg) dari NasDem untuk Pemilu 2019 lewat Daerah Pemilihan Sulsel I.

Adik kandung Syahrul Yasin Limpo, Dewi Yasin Limpo, diamankan KPK pada Selasa (20/10/2015) malam, lewat operasi tangkap tangan.

Ia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Tak sendiri, Dewi yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI Fraksi Hanura, ditangkap bersama enam orang lainnya.

Dilansir Kompas.comKPK menyita uang tunai Rp1,5 miliar yang merupakan uang suap proyek pembangkit listrik PLN di Kabupaten Deiyai, Papua.

Dewi pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan divonis hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada 13 Juni 2016.

Di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, vonis Dewi diperberat menjadi 8 tahun penjara.

Diketahui, Dewi baru saja bebas pada 25 Agustus 2022 lalu.

Klan Limpo selanjutnya yang juga terseret kasus korupsi adalah Haris Yasin Limpo.

Haris Yasin Limpo ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi di PDAM Makassar oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel pada 11 April 2023.

Ia terlibat kasus dugaan korupsi PDAM Makassar hingga merugikan negara miliaran rupiah, dilansir Tribun-Sulbar.com.

Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo saat ini dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan.

MEMINTA KOMISI NAIK JABATAN
ūüí• Breaking News! ūüí•
KPK telah menetapkan 3 TSK:
Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian
Kasdi Subagyono, Sekjen Kementan
Muhammad Hatta, Direktur Alat & Mesin Pertanian
Benang kusut korupsi di lingkungan Kementan kian terurai. Agar naik pangkat, SYL disinyalir minta uang ke tiap bawahan yg dibantu orang terdekat. Siapa saja yg bantu dia?
Sesuai dgn regulasi yg tercantum di Permenkeu No. 268/PMK.05/2015, uang operasional tiap menteri sdh ditanggung negara sebesar Rp 120 juta/bulan dgn 80%-nya bahkan dibayarkan di muka/lumpsump.
Tapi hasrat manusia selalu tak puas dgn materi sebanyak apapun & ini juga yg terlihat pada diri Mentan Syahrul Yasin Limpo alias SYL.
Merujuk temuan di gelar perkara KPK pada 13 Jun. lalu & pemeriksaan yg melibatkan 70 orang eselon l-lll, SYL diduga kuat meminta upeti pada semua bawahannya itu yg hendak naik jabatan.
Semua uang komisi itu ia gunakan utk kebutuhan operasional & memperkaya diri juga orang-orang terdekat. Malahan, dari sejumlah keterangan pejabat Kementan, sebagian uang itu ia pakai utk hal yg tak perlu seperti karaoke & menyewa jet pribadi.
Utk melancarkan aksinya, SYL dibantu 4 aktor lain yg punya peran masing-masing. Mereka, antara lain, ialah Kasdi Subagyono yg menjabat Sekjen Kementan.
Peran Kasdi dlm kasus ini sbg koordinator yg mengatur/memerintah 3 orang lainnya utk mencarikan para eselon yg berhasrat promosi jabatan. Kepada Kasdi juga lah uang komisi dikumpulkan, & kemudian diserahkan ke SYL.
Sementara anak buah Kasdi yg mencari eselon itu ialah Imam Mujahidin Fahmid, stafsus Mentan bidang kebijakan pertanian. Namun begitu, bukan Imam sendiri yg mengambil uangnya. Ia memakai tangan Zulkifli, Kabiro Kepegawaian & Organisasi Kementan, sbg “pemetik”-nya.
Imam bukanlah orang asing bagi SYL. Setidaknya ia sdh dekat dgn SYL sblm dia masih menjadi Gubernur Sulsel. Imam bahkan tercatat ikut masuk tim pemenangan SYL sbg juru bicaranya.
Beda halnya dgn Zulkifli, ia merupakan orang bawaan Imam. Mereka berdua sama-sama berasal dari Bima, NTB. Menurut banyak sumber di Kementan, Zulkifli mematok harga Rp 300 juta utk eselon yg mau naik jabatan satu tingkat.
Adapun nama terakhir ialah Muhammad Hatta yg menjabat Direktur Alat & Mesin Pertanian. Tak serupa dgn Imam, Hatta tak menggunakan tangan siapapun alias ia sendiri yg mencari/menawarkan eselon yg ingin promosi.
Lebih rendah dari yg dipatok Imam, Hatta cuma meminta Rp 200 juta utk eselon yg namanya ingin dipromosikan ke SYL. Hatta sendiri masuk Kementan di 2020 lalu, & bersamaan dgn itu pula masalah pupuk muncul.
Di dokumen KPK, Hatta punya kasus sendiri. Ia diduga menyelewengkan pengadaan pupuk bersubsidi & sejumlah pejabat Kementan sdh diperiksa perihal ini.
Kembali ke soal komisi. Dari informasi yg beredar, upeti naik jabatan yg berkisar Rp 250-300 juta utk tiap orang itu tdk dibayarkan langsung, melainkan dgn tempo selama setahun.
Umumnya, utk mendapat uang sebanyak itu para eselon yg bersangkutan, khususnya eselon lll, memalsukan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yg bahkan dlm sebulan bisa 20x jumlahnya. Mereka juga memotong uang SPPD anak buahnya agar bisa melunasi uang janji upeti itu..

Adanya jual beli jabatan di lingkungan kementan akhirnya merusak struktur dan kredibilitas kementerian dibawah naungan pemerintahan Jokowi.

Setali tiga uang juga dilakukan oleh keluarga besar Jokowi yang membangun Dinasti keluarga dikancah politik dengan adanya anak-anak dan mantunya yang saat ini sudah menjabat di pemerintahan dan politik, apaka pusaran korupsi juga telah terjadi di Dinasti Jokowi juga? (tri)

Hukum

Hakim MK Mulai Gelar RPH Sengketa Pilpres, Diikuti 8 Hakim 

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan memulai Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk sidang sengketa Pilpres 2024.

RPH ini akan diikuti oleh delapan dari sembilan hakim konsitusi yang menangani perkara sengketa Pilpres 2024.

Juru Bicara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan RPH akan dimulai pada Sabtu (6/4/2024). Nantinya setiap Hakim Konstitusi akan menyampaikan pandangan terkait putusannya.

Kemudian hasil dari RPH ini nantinya adalah laporan musyawarah Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa pilpres ini.

Enny menambahkan sidang yang meminta keterangan empat menteri dan DKPP merupakan sidang pemeriksaan pembuktian terakhir.

Selanjutnya, MK membuka kesempatan untuk para pemohon I dan II, pihak termohon, pihak terkait dan Bawaslu RI menyampaikan kesimpulan paling lambat Selasa (16/4/2024). 

Nantinya, kata dia, para pihak dapat menyampaikan kesimpulan itu kepada panitera.

“Tadi dikasih dispensasi sedikit. Dua hari. Tadinya gak ada. Eh ada sehari aja gitu loh. Tapi karena ada masukan, jadi kita harus mengikuti arus bawah sehingga ditampung arus bawah ya udah dua hari gitu tapi saya tuh masuk kembali seperti biasa,” ujar Enny usai persidangan di gedung MK, Jumat (5/4/2024). 

Mengenai keputusan hakim MK, Enny mengatakan, delapan Hakim Konstitusi yang menangani sengketa belum mengetahui pasti apa yang akan terjadi ke depan. 

Terlebih jumlah hakim yang menangani berada pada bilangan genap. Enny mengaku belum mengetahui jika suara setiap hakim imbang antara yang menolak dan menerima permohonan para pemohon.

“Kalau laporan pemusyawaratan hakim menyampaikan pandangannya masing-masing. (kesimpulan) kami belum tahu,” ujar Enny. 

Adapun perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini akan berakhir pada 22 April 2024. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal PHPU 2024. 

Delapan dari sembilan hakim MK yang menangani sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies-Baswedan dan Ganjar-Mahfud adalah Ketua hakim Suhartoyo, dengan tujuh anggota yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur serta Arsul Sani.

Tim Hukum AMIN Sempat Meminta MK untuk Hadirkan Jokowi dalam PHPU

TIM kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) menyikapi surat dari Koalisi Masyarakat Sipil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Koalisi itu meminta MK menghadirkan Joko Widodo dalam sidang sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Kami bahkan mendukung surat Koalisi Masyarakat Sipil yang ingin Pak¬†Jokowi¬†dihadirkan,” kata anggota tim kuasa hukum Amin, Refly Harun, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (4/4).

Refly mengatakan pihaknya juga satu suara agar MK memanggil delapan pimpinan lembaga. Lembaga itu mencakup kementerian hingga institusi negara.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengantarkan surat ke Biro Humas dan Protokol MK. Surat itu berisi permintaan agar MK memanggil Jokowi dan delapan orang jajarannya.

Sosok-sosok tersebut, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kemudian Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

“Kami pandang sangat penting keterangannya untuk didengarkan dalam sidang¬†PHPU¬†hari-hari ini,” ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Usman Hamid di Gedung MK. (ut)

Continue Reading

Hukum

Harvey Moeis Ditahan! Kejagung Bidik Dua Artis Kaya Raya, Raffi Ahmad Terseret Hal Itu

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kasus korupsi di PT Timah Tbk terus berkembang dan setelah Harvey Moeis,suami Sandra Dewi ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung).

Seperti diketahui, Harvey Moeis adalah tersangka ke-16 dari korupsi di PT Timah Tbk yang merugikan negara hingga Rp 271 triliun.

Robert Bonosusatya (RBS) pun sudah diperiksa Kejagung, namun karena bukti kurang kuat sang bos besar tambang itu luput dari penahanan.

Terbaru, Kejagung mengincar dua pesohor kaya raya, untuk kasus tindak pidana pencucian uang, buntut dari korupsi timah.

Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah.

Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada dua sosok artis terkenal.

“Dengan keterlibatan Harvey Moeis, Helena Lim, beberapa orang berikutnya katanya dari Kejaksaan Agung ada pesohor juga yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna, Rabu (3/4/2024).

Disebutkan akan ada enam tersangka baru dalam kasus tersebut.

“Tambahan tersangka dari informasi dari Kejaksaan Agung ada enam lagi tersangka,” lanjutnya.

Nama Raffi Ahmad pun mencuat, sebagai salah satu artis yang dibidik Kejagung.

Raffi Ahmad diisukan menampung uang berjumlah fantastis yakni Rp 1.000 triliun dari kasus korupsi PT Timah Tbk itu.

Raffi Ahmad tentu saja tak tinggal diam mengetahui isu tersebut dan langsung klarifikasi.

Ayah dua anak itu merasa heran, lantaran ini sudah kali kedua ia digosipkan terlibat dugaan pencucian uang.

“Aku digosipin pencucian uang. Ada lagi, orang-orang pada aneh banget deh. Kemarin digosipin pencucian uang, sekarang digosipin lagi,” kata Raffi Ahmad, Selasa (2/4/2023).

“Apa sih hidup ini?” timpalnya lagi.

Sementara Nagita Slavina yang duduk disamping Raffi turut bertanya soal gosip itu.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini, Rp271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang,” ucap Ketut, Jumat (29/3/2024).

“Ada 16 tersangka di sini, dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberaniannya ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua, ini kita sikat semua,” tegas Ketut.

Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah.

Dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa.

Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan.

“Sangat mungkin bertambah kok, tersangkanya. Kita tetap bekerja sesuai dengan harapan masyarakat, orang yang patut bertanggung jawab, akan kita ungkap. Jadi tidak ada tebang pilih,” bebernya. (ut)

Continue Reading

Hukum

Meragukan Kapasitas Ahli Digital Forensik Kubu AMIN, Hotman Paris Auto Kena Mental

Published

on

REPORTASE INDONESIA – jakarta, Pengacara Hotman Paris selaku tim hukum pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan lantaran menanyakan ahli forensik digital dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Hal itu terjadi saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat pada Senin (1/4/2024) kemarin.

Dalam agenda sidang tersebut, kubu 01 Anies-Muhaimin menghadirkan saksi ahli berdasarkan bukti konkrit yang merupakan ahli forensik dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yudi Prayudi.

“Apakah suara ahli, punya sertifikat punya sertifikat international sebagai¬†ahli digital forensik?” tanya Hotman kepada Yudi dikutip dari cuplikan video yang dibagikan akun X @MichelAdam__, Selasa (2/4/2024).

Diketahui, Yudi diminta untuk memberikan hasil audit forensik digital terhadap aplikasi Sirekap KPU dalam kacamata bidang forensik digital.

Yudi kemudian menjelaskan dirinya bekerja sesuai keahliannya berdasarkan data yang sesuai prosedural.

“Yang sama sampaikan itu adalah pola pikir¬†digital forensik. Kalau digital forensik resmi harus ada request, harus ada prosedural. Yang kami lakukan berdasarkan data yang ada,” ucapnya.

Selain itu, Yudi mengatakan dirinya sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia forensik dan berhasil menyelesaikan pendidikan doktornya di bidang digital forensik.

“Kalau berkaitan dengan kompetensi dan kapasitas saya sebagai ahli forensik, alhamdulillah saya sudah berkecimpung di bidang ini sudah hampir 20 tahun. Baik digital forensik, saya juga lulusan S2 dan S3 digital forensik. Kalau soal sertifikasi, saya dulu sudah pernah beberapa kali mengikuti sertifikasi,”¬†jawab Yudi.

Tak sedikit yang menanggap jika Hotman Paris meremehkan sertifikasi tim ahli pasangan capres AMIN. Namun, ternyata ahli yang dihadirkan bukan orang sembarangan.

“Pengacara 02 memang terkesan meremehkan Saksi Ahli 01, padahal kalau kita cermati Argumentasi yg disampaikan berkualitas.¬†Justru Pengacara 02 dalam melakukan sanggahan atau pertanyaan terkesan hanya membolak balikkan Fakta dan Realita sesuai pemahaman mereka sendiri,”¬†tulis netizen.

“Kalo orang sdh kepepet. Maka menyerang pribadi. Ciri kalo dia diambang kekalahan,”¬†ungkap warganet.

“Beginilah wajah asli ahli2 hukum yg dibutakan dunia…menghinakan diri membela kejahatan yg tampak jelas didepan mata, KOLUSI dan NEPOTISME…”¬†sahut yang lain. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending