Connect with us

Teknologi

Dirjen IKP Kominfo: Hindari Berita Hoax dari BuzzerRp Jelang Pemilu 2024

Published

on

Mahasiswa yang menjadi pemilih pemula diajak untuk mewaspadai isu berita Hoax yang disebarkan buzzerRp dan politik identitas yang pernah dilakukan di pilpres 2019, itu akan banyak beredar lagi di berbagai media, terutama media sosial, menjelang penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 mendatang.

“Politik identitas yakni suatu politik yang menggunakan identitas-identitas sosial untuk memenangkan pertarungan politik atau menyerang lawan-lawan politik. Identitas sosial itu (berupa) agama, etnik, latar belakang budaya, dan ada juga yang disebut identitas bersifat ekonomi, sepert kaya dan miskin,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Usman Kansong, dalam Seminar Nasional Dialektika Kebijakan Komunikasi Publik Menghadapi Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Auditorium Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang, Banten pada Selasa (6/12/2022).

Dirjen IKP Kominfo mengatakan, politik identitas itu merupakan pemicu terjadinya polarisasi atau pembelahan kelompok juga aliran di masyarakat jika dibarengi dengan berita palsu (hoaks) dan disebarluaskan media massa serta media sosial.

Begitu berpengaruhnya politik identitas, hingga membuat tema itu menjadi fokus perhatian Usman Kansong ketika membuat disertasi yang berhasil meloloskannya meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia (UI) beberapa waktu lalu.

“Sebetulnya disertasi saya fokus dalam mediatisasi, teori itu tidak terlalu populer di Indonesia dan Amerika Serikat, tapi populer di Eropa Utara, seperti Swedia,” imbuh Usman Kansong.

Menurut Dirjen Usman, teori itu ingin menjabarkan interaksi antara media dan aktor politik dalam dunia politik, bagaimana media melihat aktor politik maupun pesan-pesan yang dia sampaikan dan bagaimana aktor politik menggunakan media guna menyampaikan pesan politiknya dan kampanyenya.

Strategi politik identitas ternyata tidak hanya diterapkan di Indonesia, melainkan juga di Amerika Serikat (AS). Sejak masa pemilihan presiden era 1960-an lalu antara Richard Nixon yang berasal dari kelompok mayoritas Kristen Protestan dan John F Kennedy dari kelompok minoritas Katolik, yang dimenangkan Kennedy.

“Saya berharap di pemilihan legislatif (pileg) dan pilpres pada 2024 mendatang tidak menggunakan politik identitas, sehingga negarawan yang lahir dari proses itu adalah negarawan yang baik,” imbuh Dirjen IKP.

Dia juga mengimbau agar semua pihak yang telibat langsung dalam pemilu serentak 2024 agar bersama-sama menggunakan strategi politik yang baik dan tidak menyebarkan hoaks, terutama di media sosial.

“Mari kita singkirkan politik identitas karena terbukti menyebabkan pembelahan di dalam masyarakat,” pungkas Usman. (ut)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Teknologi

Apa yang Dilakukan Telkom setelah Starlink Resmi Masuk Indonesia?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Banyak yang bertanya-tanya bagaimana Telkom menyingkapi masuknya Starlink ke Indonesia.

Ini mengingat Starlink sendiri sudah mengantongi dua perizinan sebagai penyelenggara layanan Very Small Aperture Terminal (VSAT) dan Internet Service Provider (ISP). Arinya, dengan dua izin tadi, Starlink bisa menyediakan internet ke konsumen dalam skema Business-to-Consumer (B2C) di Tanah Air, alias langsung ke pengguna rumahan di Indonesia.

Ternyata, Telkom lewat anak perusahaan Telkomsat sudah melakukan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) dengan Starlink untuk layanan segmen enterprise berbagai wilayah di Indonesia sejak 15 Mei 2024 kemarin.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Telkomsat, Lukman Hakim Abd. Rauf dengan VP Starlink Commercial Sales beberapa waktu lalu.

“Kerja sama ini mengukuhkan posisi Telkomsat sebagai mitra strategis pertama dan utama Starlink di Indonesia,” kata Lukman Hakim dalam keterangan resmi, Sabtu, (18/5/2024).

Maka, kerja sama ini memungkinkan Telkomsat untuk menggelar layanan bisnis (business services) berbasis Starlink yang kompetitif dan setara dengan penawaran paket bisnis yang ditawarkan melalui website Starlink. Sebelumnya, Telkomsat sendiri sudah menjalin kerja sama dengan Starlink sejak 2021.

Bahkan, mereka sudah menggelar layanan backhaul Starlink di 2022 dengan memanfaatkan hak labuh yang telah diberikan pemerintah.

Lukman menyebut, infrastruktur backhaul yang digelar oleh Telkomsat ini mampu memberikan layanan konektivitas satelit yang berkualitas dengan tetap menjamin kedaulatan dan keamanan data nasional. Sementara itu, SVP Corporate dan Communication Telkom, Ahmad Reza justru menyambut baik kehadiran Starlink ke Indonesia.

Ia melihat kerja sama TelkomGroup dalam hal ini Telkomsat bersama Starlink, menunjukkan komitmen perusahaan pelat merah itu untuk berupaya mendukung program pemerintah untuk percepatan pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. “Khususnya untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” bebernya.

Telkomsat sendiri baru saja mengoperasikan Satelit Merah Putih 2 pada awal 2024.

Adapun menurut laman resmi Starlink, paket enteprise terbagi menjadi tiga paket yaitu Lokasi Tetap, Mobilitas Darat, dan Maritim. Paket internet tersebut dimulai dari Rp1,1 juta untuk prioritas-40 GB hingga Rp12,3 juta untukprioritas-6TB. (tw)

Continue Reading

Teknologi

UU Penyiaran Wajibkan YouTuber dan Tiktoker Verifikasi Konten ke KPI

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Rencana revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Alasannya, beberapa aspek yang diatur dalam draf revisi ini dianggap melampaui kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Salah satu poin yang menarik perhatian adalah tentang regulasi platform digital penyiaran. Dalam konteks ini, para pembuat konten yang aktif di platform media sosial seperti Youtube atau yang sering disebut sebagai Youtuber, serta pengguna TikTok yang dikenal sebagai Tiktoker, juga akan terpengaruh oleh UU Penyiaran yang direvisi ini.

Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), mengamati bahwa menurut rumusan draf yang sedang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), revisi UU Penyiaran akan mencakup regulasi terhadap platform digital.

Ini termasuk juga konten yang dibuat dan disebarkan melalui platform berbasis user generated content (UGC).

Menurut Wahyudi pada Rabu (15/4/2024), “Platform seperti Youtube, TikTok, dan sejenisnya” akan terpengaruh oleh regulasi ini.

Regulasi ini dianggap tumpang tindih dengan peraturan dalam undang-undang lain. Saat ini, regulasi terhadap platform berbasis UGC seperti Youtube, TikTok, dan lainnya diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Bahkan, aturan-aturan terkait konten yang disebarluaskan melalui platform UGC telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020.

“Masalahnya timbul ketika konten yang disebarkan melalui platform UGC itu dianggap setara dengan konten siaran,” ujar Wahyudi.

Menurut Wahyudi, konten siaran biasanya dihasilkan oleh lembaga penyiaran seperti stasiun televisi, rumah produksi, dan sebagainya. Sementara konten yang dibuat dan disebarkan melalui platform UGC adalah hasil karya individu atau content creator yang kemudian diunggah melalui platform UGC.

Sebagaimana tertera dalam pasal 34F ayat (2), disebutkan bahwa:

“Penyelenggara platform digital penyiaran dan/atau platform teknologi penyiaran lainnya wajib melakukan verifikasi konten siaran ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).”

Ini sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) dan Standar Isi Siaran (SIS).

Dengan polemik yang muncul terkait draft revisi UU Penyiaran ini, perlu adanya diskusi mendalam yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk regulator, akademisi, serta para praktisi industri penyiaran dan konten digital.

Hal ini penting agar regulasi yang dihasilkan mampu mengakomodasi perkembangan media digital tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan inovasi kreatif. (tri)

Continue Reading

Teknologi

Peluncuran Platform MY EDI-E-Learning LPMA STMA Trisakti di Acara Dies Natalis ke-40

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti dengan bangga mengumumkan peluncuran platform pembelajaran digital terbaru, MY EDI-E-Learning LPMA, dalam acara soft launch yang diadakan bersamaan dengan peringatan Dies Natalis ke-40 STMA Trisakti. Platform ini merupakan inisiatif inovatif dari Lembaga Pendidikan Manajemen Asuransi (LPMA) yang dirancang untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di bidang asuransi dan manajemen risiko.

Penjelasan Mengenai MY EDI-E-Learning LPMA

MY EDI-E-Learning LPMA adalah sebuah platform e-learning yang dirancang untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi di bidang asuransi dan manajemen risiko. Platform ini menawarkan berbagai kursus dan modul yang dapat diakses secara online, memungkinkan pengguna untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan teknologi terbaru, MY EDI-E-Learning LPMA menyajikan pengalaman belajar yang interaktif dan user-friendly.

Dilakukan juga penanda-tanganan perjanjian kerja-sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara STMA Trisakti yang di wakili oleh Ketua STMA Trisakti Dr. Antonius Anton Lie, SE dengan pihak Dewan Asuransi Indonesia (DAI) yang diwakili oleh Yulius Bhayangakara saat peluncuran Soft Launching MY EDI-E-Learning LPMA STMA Trisakti di Jakarta.

Turut hadir juga Bayu Widdhisiadji SE, M.M, AAAIK, AJIS, QRGP, QCRO, CCOP, ANZIIF selaku Ketua LPMA-STMA Trisakti, serta Ketua Pelaksana Dies Natalis ke-40 STMA Trisakti, Robidi, S.H., M.H, QCRO selaku Sekretaris LPMA-STMA Trisakti.

Tujuan utama dari peluncuran MY EDI-E-Learning LPMA adalah untuk:

1. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan berkualitas tinggi di bidang asuransi dan manajemen risiko.

2. Memfasilitasi pembelajaran yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individual pengguna.

3. Mendukung pengembangan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia di industri asuransi.

Platform MY EDI-E-Learning LPMA menawarkan sejumlah manfaat yang signifikan, antara lain:

1. Akses Fleksibel: Pengguna dapat mengakses modul pembelajaran kapan saja dan di mana saja, memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel.

2. Materi Berkualitas: Konten yang disusun oleh para ahli di bidang asuransi dan manajemen risiko, memastikan materi yang relevan dan terkini.

3. Pengalaman Interaktif: Fitur-fitur interaktif seperti video, kuis, dan forum diskusi untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna.

4. Sertifikasi: Menyediakan sertifikasi bagi peserta yang menyelesaikan modul tertentu, menambah nilai profesional mereka di dunia kerja.

Ketua STMA Trisakti Ketua STMA Trisakti Dr. Antonius Anton Lie, SE, MM menyatakan, “Peluncuran MY EDI-E-Learning LPMA merupakan langkah penting dalam upaya kami untuk memperkuat pendidikan di bidang asuransi dan manajemen risiko. Kami percaya bahwa platform ini akan memberikan dampak positif yang besar bagi peningkatan kompetensi dan profesionalisme di industri ini.”

“Kami berharap MY EDI-E-Learning LPMA dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan kompetensi di bidang asuransi.”, ungkapnya di saat Soft launching MY EDI-E-Learning LPMA,STMA Trisakti di jakarta, (14/5/2024).

Dengan peluncuran MY EDI-E-Learning LPMA, STMA Trisakti berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di industri asuransi Indonesia. Platform ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi utama dalam menjawab tantangan pendidikan di era digital, serta menginspirasi institusi pendidikan lainnya untuk mengadopsi teknologi serupa.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai MY EDI-E-Learning LPMA, silakan kunjungi website STMA Trisakti atau hubungi humas STMA Trisakti di nomor (021) 12345678. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending