Disebut Biang Kerok Lesunya Industri Lokal, Aturan soal Impor Bakal Direvisi dan Mafianya Harus Disingkirkan

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Perdagangan Budi Santoso membuka opsi untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Budi mengatakan, Kemendag terus mendiskusikan kemungkinan revisi terhadap Permendag 8/2024 dengan berbagai pihak terkait.

“Kalau misalnya harus diubah, ya kami ubah. Makanya ini kami diskusi terus, bisa diubah sesuai hasil review-nya. Tidak hanya Permendag 8, perdagangan dalam negeri juga begitu,” kata Budi usai konferensi pers Outlook Perdagangan 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Baru-baru ini, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim, mengadakan diskusi dengan sektor industri hulu-hilir untuk mengevaluasi arah kebijakan ini ke depannya. Budi menekankan kebijakan yang diterapkan selalu dievaluasi.

Pembahasan juga dilakukan bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin). “Kami terbuka, kami tidak diam saja. Kami terbuka kepada masyarakat, pelaku usaha,” ujar Budi.

Protes Terkait Permendag 8/2024 Keberadaan Permendag 8/2024 menjadi sorotan sejumlah pihak.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, menyatakan aturan tersebut memicu banyaknya perusahaan yang tutup dan sepinya perdagangan domestik. Menurut Mirah, kebijakan ini membuka keran impor barang jadi yang seharusnya sudah diproduksi di dalam negeri.

“Permendag 8/2024 telah membuat membanjirnya barang-barang impor ke Indonesia. Banyak perusahaan lokal yang tutup karena minimnya pembeli,” ujar Mirah dalam siaran pers ASPIRASI yang dilansir Rabu (1/1/2025).

Mirah juga mengungkapkan bahwa hampir semua sektor industri dihadapkan pada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia meminta pemerintah untuk mencabut Permendag 8/2024 demi menyelamatkan buruh dan pelaku usaha Indonesia.

Negeri Konoha ini sudah dikuasai para mafia berdasi yang sudah masuk dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang banyak merugikan rakyat yaitu banyaknya barang impor masuk tanpa adanya aturan yang benar, maka sudah saatnya pemerintahan yang baru ini menyingkirkan para maria yang akan merongrong dan merugikan rakyat Indonesia. (utw)