Connect with us

Hukum

Ditjen Pajak Babak Belur, Kalah Lawan WP di Pengadilan Pajak

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian besar permohonan banding atau gugatan atas putusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak (WP). Putusan itu menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak alias DJP mentah di pengadilan. Data Pengadilan Pajak menunjukkan bahwa jumlah penyelesaian sengketa pajak pada tahun 2022 mencapai 15.561.

Jumlah ini naik 20 persen dari tahun 2021 yang hanya sebanyak 12.959 sengketa. Dari total sengketa pajak yang telah diputuskan, majelis hakim pajak telah mengabulkan atau sebagian mengabulkan sebanyak 9.378 banding atau gugatan wajib pajak. Selain itu, 82 putusan bahkan membatalkan putusan keberatan pajak yang sebelumnya diputuskan di tingkat otoritas pajak.

Jumlah banding atau gugatan yang diputus oleh pengadilan pajak itu naik setiap tahunnya. Pada tahun 2021 lalu, jumlah sengketa yang dikabulkan atau sebagian dikabulkan 8.208. Pada tahun 2020 sengketa yang dikabulkan bahkan hanya 6.880, pada 2019 sebanyak 6.840 dan pada tahun 2018 hanya 6.617 sengketa.

Artinya jika dibandingkan dengan tahun-tahun tersebut, jumlah sengketa banding atau gugatan yang dimenangkan wajib pajak pada tahun 2022 tertinggi selama 5 tahun terakhir. Sementara itu, jumlah putusan yang menyatakan menolak maupun tidak menerima banding dari wajib pajak hanya sebanyak 5.593 sengketa. Sedangkan sengketa yang dicabut penetapannya tercatat sebanyak 507. Total penyelesaian sengketa yang selesai tahun lalu adalah 15.561.

Sengketa pajak di pengadilan pajak umumnya merupakan banding atau gugatan yang diajukan oleh wajib pajak atau WP. Pengajuan banding atau gugatan dilakukan karena WP merasa tidak puas dengan hasil pemeriksaan maupun putusan keberatan yang dilakukan oleh Otoritas Pajak.

Adapun mayoritas sengketa pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak pada tahun 2022 adalah sengketa pajak di Ditjen Pajak sebanyak  11.602, Bea Cukai 2.889, dan pajak pemerintah daerah alias Pemda sebanyak 218. Total berkas sengketa yang masuk ke pengadilan pajak tahun lalu sebanyak 14.709. (utw)

Hukum

Rektor ITB Dilaporkan ke Bareskrim Polri soal Sirekap KPU

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Bandung, Institut Teknologi Bandung (ITB) masih tutup mulut terkait aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang menuai kontroversi.

Terakhir, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) juga melaporkan Rektor ITB kepada Bareskrim Polri terkait pengembangan aplikasi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.

Wartawan sudah berupaya meminta penjelasan kepada ITB, namun hingga Sabtu (2/3/2024) petang, pihak ITB masih enggan memberikan keterangan resminya. Petugas jaga di Gedung Rektorat ITB pun berdalih, pihak berwenang tidak bisa dimintai keterangan dengan alasan hari libur.

Bahkan, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Naomi Haswanto pun tak kunjung merespons saat dimintai keterangan baik melalui pesan WhatsApp maupun telepon.

Diketahui, aplikasi Sirekap dikembangkan pertama kali pada 2020 oleh ITB. Pada 2021, KPU membuat nota kesepahaman dengan ITB soal pengembangan teknologi Sirekap.

Saat itu proyek pengembangan aplikasi Sirekap menghabiskan dana senilai Rp 3,5 miliar. Proyek tersebut dikomandoi oleh Wakil Rektor ITB, Gusti Ayu Putri Saptawati.

Proyek yang dijalankan tersebut tak diketahui oleh banyak civitas akademika ITB. Hal tersebut disampaikan oleh seorang dosen ITB. Ia bercerita bahwa tak banyak yang tahu proyek pengembangan aplikasi Sirekap. Dalam proyek itu pula, Gusti Ayu tidak menyertakan ahli kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menyusul dugaan Sirekap sebagai sumber kekacauan dan kecurangan Pemilu 2024, TPDI akhirnya melaporkan ketua hingga komisioner KPU atas dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

“Kita melihat Polri belum mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki pro-kontra masyarakat tentang hasil pemilu itu sendiri. Sehingga, kami mengambil langkah datang ke sini untuk mendapatkan kepastian supaya masyarakat jangan dibiarkan pro dan kontra,” kata Koordinator TPDI, Petrus Selestinus saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/3/2024).

Petrus mengatakan, pihaknya meminta Polri untuk memanggil ketua dan komisioner KPU agar dapat dimintai keterangan lantaran diduga melakukan pelanggaran pada tahapan proses dan hasil Pemilu 2024.

“Kita meminta seluruh komisioner KPU didengar karena mereka jadi sorotan publik dari hari ke hari. Kita membaca media Hasyim Asy’ari dan kawan-kawan disebut-sebut sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap dugaan pelanggaran hasil pilpres,” terangnya.

Petrus menegaskan, pihaknya juga meminta agar Rektor ITB dapat menjelaskan kepada publik, apakah benar aplikasi penghitungan suara cepat dalam sistem rekapitulasi online milik KPU itu dikembangkan oleh ITB. Terlebih, banyak kejanggalan dan kesalahan pada penghitungan suara cepat di aplikasi tersebut.

“Kemudian, juga karena disebut-sebut bahwa Sirekap itu adalah hasil kerja sama antara KPU dan ITB, maka rektor ITB perlu didengar juga untuk menjelaskan apakah betul Sirekap yang sekarang jadi perdebatan publik itu produk dari ITB,” jelasnya. (tri)

Continue Reading

Hukum

MAKI Gugat Polda Metro Jaya ke PN Jaksel karena Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Belum Ditahan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap 
Polda Metro Jaya terkait belum ditahannya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Ia mengatakan bahwa gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri (FB) oleh Polda Metro Jaya sudah didaftarkan pada Jumat (1/3/2024) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Menurut dia, gugatan tersebut diajukan untuk melawan termohon satu Kapolda Metro Jaya, termohon dua Kapolri dan termohon tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. (tri)

Continue Reading

Hukum

Fakta Ketua KPU dan Komisioner Lain Jalani Sidang DKPP

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan enam anggotanya harus menjalani sidang pemeriksaan kode etik di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu, 28 Februari 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito membenarkan Hasyim dan enam komisioner itu disidangkan atas dugaan pelanggaran etik. “Iya, betul,” kata Heddy melalui aplikasi perpesanan pada Rabu, 28 Februari 2024.

Tentang sidang kode etik KPU oleh DKPP

1. Dugaan pelanggaran etik

Perkara dugaan pelanggaran etik ini diadukan Rico Nurfiansyah Ali. Dia mengadukan Hasyim dan anggota KPU Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Dalam aduannya, seperti dikutip dalam keterangan tertulis DKPP, Rico mendalilkan para Hasyim dan anggotanya tidak akuntabel dan profesional karena adanya dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024.

Sekretaris DKPP David Yama mengatakan, agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan dari Rico, Hasyim dan anggotanya, serta pihak dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut. David menuturkan, pihaknya juga telah memanggil pihak yang berkaitan dengan persidangan itu sesuai Pasal 22 ayat 1 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut dengan menyampaikan surat pemanggilan sidang lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” kata David.

2. Diputus bersalah dalam kasus rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara

Hasyim dinyatakan melakukan pelanggaran etik pada kasus rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara periode 2023-2028. Dalam keterangan resmi DKPP, perkara tersebut diadukan oleh Linda Hepy Kharisda Gea yang memberikan kuasa kepada Roynal Christian Pasaribu, Akhmad Sururi Azis, dan Donny Ferdiansyah. Linda merupakan calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara terpilih periode 2023-2028.

Pihak pengadu mengadukan Hasyim ke DKPP karena mengganti Linda secara mendadak, sehingga gagal dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Nias Utara terpilih periode 2023-2028. Sebelumnya, nama Linda telah tercantum dalam pengumuman calon anggota KPU terpilih kabupaten dan kota yang dikeluarkan KPU RI.

Majelis sidang menyatakan bahwa Hasyim terbukti melanggar ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2023 jo Pasal 6 Ayat 2 huruf c, Pasal 6 ayat 3 huruf a dan i, Pasal 11 huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I, Hasyim Asy’ari, selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan,” kata Heddy di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024.

3. Tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur diberhentikan

Sebelumnya, Senin, 26 Februari 2024, Hasyim mengatakan, terdapat tujuh anggota PPLN yang diberhentikan sementara. Hal itu disebabkan oleh adanya problem atau masalah pengelolaan pemilu di Kuala Lumpur.

Ketua DKPP Heddy Lugito memebenarkan ada rapat bersama KPU pada Senin malam, 26 Februari 2024. Dia mengakui ada pembahasan soal rencana PSU di Kuala Lumpur. Perihal alasan tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur yang dinonaktifkan, Heddy tak berkomentar banyak.

“Lupa saya, kalau itu nanti tanya KPU,” ujar dia. Dia mengatakan, hal yang dibahas dalam rapat tidak boleh disampaikan keluar.

4. Jual beli surat suara Pemilu 2024 di Malaysia

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengungkap modus dugaan jual beli surat suara pemilihan umum atau Pemilu 2024 di Malaysia. Menurutnya, harga per satu surat suara dihargai sekitar Rp 90 ribu-120 ribu. Berdasarkan temuan Migrant Care, kasus ini didominasi oleh surat suara yang dikirim kepada pemilih melalui pos.

Kertas suara itu, katanya, hanya berhenti pada kotak pos yang ada di apartemen, tempat tinggal warga negara Indonesia atau WNI. Di situlah surat suara kemudian dimanfaatkan para calo.

“Nah, di situ banyak calo-calo surat suara menjaga kotak pos itu,” kata Wahyu saat dihubungi pada Ahad malam, 25 Februari 2024.

Wahyu menuturkan, satu apartemen bisa menampung ribuan orang. Para WNI ini kebanyakan tinggal dengan para majikannya. “Misalnya ada sepuluh flat, berarti ada 10 ribu surat suara, kan,” ujar Wahyu.

Dia mengatakan modus jual-beli suara terjadi Malaysia karena jumlah pemilih di negara ini sangat banyak. Selain itu, katanya, pemilih menggunakan metode pos di Malaysia cukup besar. Dia memperkirakan mencapai 60 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Tercatat di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, menjadi tempat DPT luar negeri paling banyak. Pemilih di Kuala Lumpur mencapai angka 447.258. Jumlah itu terdiri dari 249.616 laki-laki dan 197.642 perempuan. Metode pemungutan suara di luar negeri juga berupa pos, KSK, dan TPS. (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending