Connect with us

Politik

DPR Ancam Cabut Kewenangan MK Jika Putuskan Pemilu Coblos Partai!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta,

Delapan Fraksi di DPR RI menolak jika sistem Pemilu proporsional terbuka atau coblos nama caleg diubah menjadi proporsional tertutup atau coblos gambar partai.

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pihaknya bisa mengubah Undang-Undang terkait Mahkamah Konstitusi (MK) jika hakim MK memutuskan mengubah sistem Pemilu.

Habiburokhman awalnya menyatakan DPR tak ingin unjuk kekuasaan. Namun, dia mengingatkan semua pihak bahwa DPR punya kewenangan sebagai lembaga legislatif.

“Ya jadi kita tidak akan saling memerkan kekuasaan, dan cuma kita juga akan mengingatkan bahwa kami ini legislatif, kami juga punya kewenangan,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

“Apabila MK berkeras untuk memutus (sistem coblos partai) ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Begitu juga dalam konteks budgeting kita juga ada kewenangan,” lanjutnya.

Konferensi pers ini digelar delapan fraksi di DPR usai beredar rumor bahwa MK akan mengubah sistem Pemilu dari coblos nama caleg menjadi coblos gambar partai saja. Habiburokhman mengingatkan MK bahwa DPR bisa merevisi UU MK dan mencabut kewenangan MK.

“Kalau perlu UU MK juga kita ubah, kita cabut kewenangannya, akan kita perbaiki supaya tidak terjadi begini lagi,” ungkap Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan kedelapan fraksi itu sudah sepaham dengan dirinya terkait hal ini. “Iya, kan ini tadi,” kata politikus Gerindra ini.

Sebelumnya, mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan enam berbanding tiga dissenting,” ucap Denny Indrayana kepada wartawan, Minggu (28/5).

Dari mana informasi itu didapat Denny?

“Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif,” kata Denny.

Juru Bicara (Jubir) MK Fajar Laksono mengaku belum tahu ada informasi yang menyebut hasil putusan pemilu 2024 kembali ke proporsional tertutup. Pun soal adanya dissenting opinion, Fajar menjawab serupa.

“Saya belum tahu. (Soal dissenting opinion) Saya nggak tahu juga,” ujar Fajar Laksono saat dihubungi terpisah. (ut)

Politik

Pandji Pragiwaksono Sentil Dinasti Politik Jokowi Famz

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Dalam sebuah video yang diunggah oleh channel YouTube Total Politik salah satu presenternya yang bernama Arie Putra menyebutkan bahwa Dinasti Politik adalah Human Rights. Video konten tersebut diunggah pada Selasa 4 Juni 2024 dengan judul “Pandji Pragiwaksono Kaget Sama Jurus Andalan Prabowo?”

Mulanya Arie Putra bertanya kepada Pandji soal sensitivitasnya terhadap dinasti politik. Diketahui, Pandji bukan hanya seorang komedian dan aktor, ia juga sering menyampaikan pandangannya soal politik di media sosial dan acara-acara yang ia datangi.

“Kenapa lu agak sensi kayaknya, gua lihat ada sensitivitas soal politik dinasti, kan itu hak warga negara, mau lu dinasti atau nggak,” tanya Arie kapada Pandji.

Pandji merespons dengan sarkas pertanyaan sekaligus opini Arie. Belum sempat menjawab, Arie kemudian menjabarkan alasan tentang pendapatnya tersebut.

“Ini pernah digugat orang MK dan diterima oleh MK, loh. Waktu itu dinasti nggak boleh maju, anak dari bupati nggak boleh maju, saudara, istri dari bupati nggak boleh maju. Ini pendapat MK.” Jelas Arie.

Menurut Arie praktik dinasti politik sebelumnya tidak ada di Indonesia seperti anggota keluarga bupati yang awalnya tidak boleh ikut di dalam pemerintahan, di mana kekuasaan dan pengaruh politik tidak diwariskan secara turun-temurun dalam satu keluarga.

“Gua sebagai warga negara konstitusional, dong. Gua berbicara hak warga negara. Gua punya opini, gua Asian values.” ungkap Arie.

Pandji yang merasa pernyataan Arie berbelit, menyuruh Arie untuk ungkapkan inti dari pandangannya tentang dinasti politik.

“Hentikan omong kosong itu, omong aja apa yang lu maksud,” tegas Pandji dalam bahasa Inggris.

Menurut Pandji, jawaban ‘human rights’ tidak bisa dibenarkan dalam dinasti politik. Dinasti politik dianggap melanggengkan kejahatan di pemerintahan, karena dengan dinasti politik anggota keluarga yang sama-sama menjabat akan bekerja sama untuk menutupi kesalahan salah satu atau banyak pejabat negeri.

Perbincangan tentang dinasti politik antara Pandji dan Arie didasari oleh Gibran Rakabuming Raka yang terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 yang akan dilantik Oktober 2024 mendatang berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai presidennya. (ut)

Continue Reading

Politik

PKS Sambangi Demokrat, Pinang Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Surabaya, Setelah mengunjungi kantor Partai Gerindra dan Golkar Jawa Timur, pengurus DPW PKS Jawa Timur melakukan kunjungan ke kantor DPD Partai Demokrat Jatim pada Jumat (31/5).

Dalam kunjungannya, rombongan pengurus PKS Jatim disambut Ketua DPD Partai Demokrat Emil Elistianto Dardak dan pengurus lainnya.

Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan menyampaikan, silaturahmi kebangsaan yang dilakukan PKS Jatim ke kantor Partai Demokrat Jatim lahir dari keinginan yang sama untuk berkontribusi membangun Jawa Timur. Setelah kontestasi pemilu, kemudian akan dilanjutkan dengan pilkada yang merupakan sarana memunculkan kader-kader terbaik untuk memimpin Jawa Timur.

”Silaturahmi ini merupakan proses politik, harus dibangun intensif agar menciptakan situasi kondusif. Jika pada akhirnya, pilihan berbeda, ini merupakan kebijakan masing-masing partai,” kata Kang Irwan.

Namun, dia melanjutkan, jika dalam proses menjalin komunikasi ada titik temu, itu juga merupakan fakta politik yang pada akhirnya menjadi kebijakan masing-masing partai.

Terkait pilkada, dalam kesempatan tersebut Irwan menyampaikan, DPD kabupaten/kota se-Jawa Timur sedang proses komunikasi dengan para calon dan parpol politik di masing-masing daerah. Termasuk Pilgub, hingga saat masih proses untuk menjajaki komunikasi dengan Khofifah.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Dardak mengaku rutin berkomunikasi dengan Irwan.

”Alhamdulillah teman-teman PKS berkenan bersilaturahmi ke kantor kami. Kita ngobrol-ngobrol santai, tujuannya ukhuwah. Apalagi setelah pileg, setelah sama-sama berjuang, berkompetisi, alhamdulillah kita menjaga kerukunan dan persatuan,” kata Emil.

Menurut dia, pertemuan PKS-Demokrat Jatim berbincang tentang kondisi Jawa Timur.  Karena itu, komunikasi harus terus dijaga dengan baik.

Dalam kesempatan itu, Emil didampingi Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Muhamad Reno Zulkarnaen, Bendahara Agung Mulyono, Kepala BPOKK DPD Mugianto, Sekretaris BPOKK DPD Muhammad Saifuddin, Sekretaris Bappilu DPD Dedi Irwansa, dan Wakil Bendahara DPD Subianto.

Sementara Irwan didampingi Plt Sekretaris DPW PKS Jatim Mashuri, Wakil Sekretaris Frimainto Utomo, Bendahara Lilik Hendarwati, Ketua Bidang Polhukam Dwi Hari Cahyono, dan Ketua Bidang Kepemudaan Dian Heri. (utw)

Continue Reading

Politik

Prabowo Koreksi Janji Makan Siang Gratis, Dokter Tifa: Rakyat Sudah Muak Dengar Janji Palsu Politikus

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma, yang akrab disapa Dokter Tifa, memberikan komentar terkait pernyataan terbaru Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Prabowo belum lama ini berbicara mengenai perubahan program “Makan Siang Gratis” menjadi “Makan Bergizi Gratis” untuk anak-anak.

Tifa mengaku memiliki firasat buruk mengenai perubahan ini.

Menurut Tifa, istilah “Makan Bergizi Gratis” memungkinkan program tersebut dijalankan secara sporadis.

“Kalau Makan Bergizi Gratis artinya bisa kapan-kapan saja dijalankan,” ujar Tifa dalam keterangannya di aplikasi X @DokterTifa (24/5/2024).

Tidak seperti “Makan Siang Gratis” yang memiliki tanggung jawab berat karena harus menyediakan makanan setiap siang secara konsisten.

“Kalau Makan Siang Gratis, berat tanggung jawabnya karena setiap siang harus ada tuh,” cetusnya.

Tifa menyarankan agar Prabowo tidak memaksakan diri untuk menunaikan janji kampanye yang mungkin sulit direalisasikan.

“Saran saya ke Pak Prabowo, ngga usah paksain diri buat tunaikan janji kampanye,” ucapnya.

Blak-blakan, Tifa menyebut bahwa rakyat sudah mati rasa dengan janji-janji politik. “Rakyat udah mati rasa sama janji-janji para politikus,” sebut Tifa.

Ia juga menyinggung Presiden Jokowi, yang menurutnya memiliki ratusan janji yang diumbar namun belum banyak yang ditunaikan.

“Pendahulu anda saja ratusan janji diumbar udah mau bubar belum ada janjinya yang dibayar,” imbuhnya.

Meskipun demikian, Tifa mencatat bahwa Jokowi tetap terlihat santai meski banyak janji belum dipenuhi.

“Dia santai aja kok,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengoreksi istilah “Makan Siang Gratis,” salah satu program unggulan dirinya bersama wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo menggantinya menjadi “Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak” dengan alasan khusus.

Prabowo menjelaskan bahwa banyak anak sekolah masuk sejak pagi dan pulang pada siang hari.

Oleh karena itu, jika makan gratis baru diberikan pada siang hari, program tersebut akan kurang efektif karena anak-anak sudah pulang sekolah.

Inti dari program ini, menurut Menteri Pertahanan RI tersebut, adalah memastikan anak-anak di Indonesia mendapatkan makanan bergizi secara gratis, sehingga mereka tetap sehat dan siap belajar dengan baik.

Berarti janji Prabowo makan gratis untuk ibu hamil tidak jadi? Lalu tak jadi juga untuk pencegahan stunting?

Belum juga dimulai sudah direvisi, dikoreksi, di ralat. Nanti ujung-ujungnya jadi perubahan.

Jadi, jika membuat janji dan program kampanyr itu di pikir dulu matang-matang, jangan asal omon-omon. Kasihan barisan 58% yang terlanjur terlena menunggu makan gratis berakhir meringis. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending