Connect with us

DKI Jakarta

DPRD Sebut Sudetan Ciliwung Hasil Penganggaran di Era Anies, Itu Proyek PUPR yang Sempat Mangkrak

Published

on

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menyebut bahwa proyek sudetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) merupakan hasil kesepakatan penganggaran di akhir kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

“Pak Heru adalah pelaksananya, tapi anggarannya kami setujui di zaman (periode terakhir) Pak Anies, anggaran yang berjalan sekarang ini sudah disusun tahun lalu,” kata Hasan Basri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Hasan mengatakan alasan mengapa proyek ini tidak dieksekusi pada periode akhir Anies saat anggarannya disetujui karena pelaksanaan pembangunan dari  APBD tidak bisa dilaksanakan secara instan.

Dia menjelaskan bahwa perlu ada beberapa tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pencairan alokasi anggaran, hingga pelaksanaan.

“Proses pengerjaannya kan bertahap. Tapi mungkin sebelum ini, sudah ada pelaksanaannya hanya belum selesai saja, begitu,” ucapnya.

Namun, Hasan belum merinci berapa anggaran yang disetujui oleh DPRD dan Pemprov DKI untuk Proyek Sudetan Ciliwung ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung selesai April mendatang.

Jokowi mengapresiasi proyek ini kembali dilanjutkan setelah enam tahun mangkrak.

“Jadi kita kembali lagi ke Jakarta, ke banjir Jakarta. Kita tahu penanganan banjir Jakarta harus dari hulu sampe ke hilir. Di hulunya sudah kemarin selesai. Di bangunan Bendungan Ciawi, kemudian Bendungan Sukamahi sudah di atas,” kata Jokowi kepada wartawan setelah meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung, Selasa.

“Di atas sudah, sampai Jakarta masih ada masalah, sekarang juga sebentar lagi akan selesai, mungkin April insyaAllah sudah selesai sodetan Ciliwung yang sudah berhenti enam tahun,” ujarnya.

Jokowi menyebut masalah proyek pembangunan sodetan mangkrak karena masalah pembebasan lahan dan satu setengah bulan bisa selesai permasalahan tersebut dan proyek berlanjut sampai sejauh ini.

Dengan adanya sodetan Ciliwung, diyakini bahwa banjir Jakarta akan lebih mudah dikendalikan. Sebab, sodetan ini apabila sudah dibuka bisa menyedot 33 meter kubik air per detik untuk posisi siaga empat dan 63 meter kubik air per detik untuk posisi siaga satu.

Sodetan Ciliwung memiliki luas 3,25 meter di masing-masing ruasnya yang terbentang di sepanjang 1,3 km.

Proyek Pusat

Sodetan Kali Ciliwung ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Pemprov DKI Jakarta kebagian pekerjaan proses pembebasan lahannya, adapun anggaran pembebasan lahannya adalah duit pemerintah pusat. Proyek ini bertujuan memecah Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) supaya tidak banjir. Sodetan dapat mengalihkan debit banjir Ciliwung ke KBT sebesar 60 meter kubik per detik.

Proyek ini terganjal sejak 2015 atau sekitar enam tahun terakhir karena warga menggugat proyek ini. Lahan yang hendak disodet masih dihuni warga Bidara Cina dan belum bisa dibebaskan.

Warga Bidara Cina melayangkan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terhadap SK Gubernur Nomor 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) di PTUN.

Warga tidak terima dengan langkah Pemprov DKI yang melakukan penertiban tanpa sosialisasi terlebih dulu. Dalam SK Gubernur Nomor 2779/2015 disebutkan lahan yang akan dibebaskan untuk inlet sodet Sungai Ciliwung menuju KBT seluas 10.357 meter persegi.  Akan tetapi, dalam SK semula yang diterbitkan pada 16 Januari 2014 tertulis luas lahan yang akan dibebaskan hanya 6.095,94 meter persegi.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan warga untuk seluruhnya yang dibacakan pada 25 April 2016. Konsekuensinya, SK Gubernur DKI Nomor 2779/2015 harus dibatalkan.

Gubernur Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lalu mengajukan kasasi atas gugatan itu pada 27 April 2016.

Pemerintahan pun berganti dan pada Agustus 2019, Gubernur Anies mencabut kasasi yang pernah dilayangkan Gubernur Ahok sebelumnya.

Pemprov DKI mematuhi keputusan PTUN Jakarta yang memenangkan warga Bidara Cina agar lahan warga bisa segera dibeli negara.

Anies kemudian membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk sodetan Kali Ciliwung dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1744 Tahun 2019.

Anies kemudian selesai di Oktober 2022 dan diteruskan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan pada 12 Januari 2023, Pemerintah Kota Jakarta Timur memulai pembongkaran 59 bangunan di bantaran Kali Ciliwung. (ut)

DKI Jakarta

Dihina Lurah, Puluhan Petugas PPSU Ancol Mogok Kerja

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Puluhan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, mogok kerja karena adanya penghinaan yang dilakukan Lurah Saud M Manik dan Sekretaris Kelurahan Ancol, Khenny Hutagaol kepada mereka. 

Petugas PPSU, Pipit Mulyaningsih menambahkan, Sekretaris Lurah kalau bicara selalu menyakitkan dan selalu berkata miskin ke PPSU. “Jadi kayaknya anak-anak sakit hati,” kata dia di Jakarta, (19/2024).

Sementara itu, Lurah Ancol, Saud M Manik mengatakan, aksi yang dilakukan PPSU tersebut sebagai bentuk solidaritas petugas yang diberhentikan. “Hari ini hanya lima PPSU yang masuk dan lainnya tidak masuk,” kata dia.

Ia mengatakan, aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap rekan mereka yang diputuskan hubungan kerjanya. “Ada satu pekerja yang kami berhentikan karena memang melanggar kontrak kerja,” kata dia. (tw)

Continue Reading

DKI Jakarta

Terlibat Tawuran, Dua Pelajar di Pasar Rebo Dicoret dari Daftar KJP Plus

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mencoret dua pelajar Jakarta Timur dari daftar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk penyaluran 2024 akibat terlibat tawuran di kolong jalan layang Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (28/1).

Pencabutan KJP Plus ini diatur dalam Pasal 23 sampai dengan 26 dalam Pergub Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

Pada Pasal 23 peserta didik yang merupakan penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dilarang terlibat seperti dalam kekerasan atau perundungan, terlibat tawuran, geng motor atau geng sekolah, minum minuman keras atau beralkohol, 

Para kelompok pelaku tawuran yang rata-rata masih duduk di bangku SMA itu menggelar aksinya dengan janjian melalui aplikasi WhatsApp dan sempat mengonsumsi minuman keras sebelum memulai tawuran. (tri)

Continue Reading

DKI Jakarta

Bendera Kampanye Parpol yang Dipasang Sembarangan di Jalan Raya Jatuh Menimpa Kendaraan Bermotor

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Alat peraga kampanye (APK) yang terjatuh, menyebabkan kecelakaan sebuah sepeda motor di sekitar Jembatan Layang Kuningan, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. 

Kapolsek Mampang Prapatan Metro Jakarta Selatan David Kanitero menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 09.45 WIB di Jakarta (18/1/2024).
 
Ia juga menambahkan, hasil pengecekan petugas di lokasi kejadian ternyata sebanyak 12 bendera partai yang kondisinya akan roboh sehingga dapat mengganggu para pengguna jalan yang melintas.

Oleh karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kota Jakarta Selatan untuk dapat menertibkan bendera-bendera partai yang dapat mengganggu atau membahayakan pengguna jalan.

Inilah partai-partai politik di indonesia yang hampir sebagian tidak mempunyai etik dalam berkampanye, tidak pernah memikirkan dampak lingkungan sekitarnya. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending